Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan tentang masih minimnya perpustakaan ramah disabilitas. Perpustakaan seharusnya bisa meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas. Apalagi teknologi sudah semakin maju. Berbagai alat dan inovasi untuk membantu penyandang disabilitas kian hari semakin berkembang. Dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan teknologi akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menemukan informasi sehingga informasi bisa diakses oleh siapapun."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari evaluasi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Terdapat tiga komponen standar layanan yang dikeluarkan oleh IFLA(International Federation of Library and Information) yaitu akses fisik, format media, layanan, dan komputer. Berdasarkantiga komponen tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman memiliki braille corner untuk pengguna disabilitas tunanetra. Namun, keberadaan braille di perpustakaan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna. Temuan penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan layanan braille corner Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman, pengelola perpustakaan perlu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agar braille corner dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan informasi dikalangan masyarakat disabilitas tunanetra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasi."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"[ABSTRAKPenelitian membahas implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandangdisabilitas mental melalui UILS di Tebet, Jakarta. Metode penelitian ini adalahkualitatif, dengan fokus penelitian pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagipenyandang disabilitas mental, peran stakeholder dalam pelaksanaan UILS, sertamengetahui tantangan dalam pelaksanaannya. Informan kunci sebanyak 14 orangyang merupakan berbagai perwakilan dari pemerintah, penyelenggara pelayanan,dan PDM penerima manfaat, dengan berbagai variasi latar belakang gangguan.Hasil penelitian menunjukan bahwa rehabilitasi melalui UILS dapat berjalandengan baik dan memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas mental dankeluarga, namun kualitasnya perlu dikembangkan. Kekuatan terletak padakerjasama dan koordinasi antar stakeholder. Tantangan dalam pengembangannyamenyangkut sumber daya SDM pelaksana, informasi, dan jaringan.

---

ABSTRACTThis research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking., This research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking.]"

"Berbagai fakta penelitian mengenai komunikasi nonverbal mengungkapkan betapa komunikasi ini memegang peranan penting dalam sebuah proses komunikasi. Kekuatannya mampu mebgubah citra/image sebuah perpustakaan. Komunikasi nonverbal merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dalam layanan prima. Tulisan ini menjabarkan berbagai jenis komunikasi nonverbal yang berlangsung di perpustakaan. Dalam keseharian kegiatan pustakawan yang berinteraksi dengan pemustaka setidaknya ada 10 macam bentuk komunikasi nonverbal yaitu bahsa tubuh, ruang, surat, aroma dan musik, waktu, dokumen perpustakaan, alat bantu pelayanan perpustakaan, nada dan volume suara dan wilayah. Pada bagian akhir tulisan ini, disampaikan beberapa metode atau cara untuk memperbaiki komunikasi nonverbal."

"ABSTRACTPenyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat Iayanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informen yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukanpendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak Iepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"Skripsi ini menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator transportasi publik moda kereta api di wilayah Jabodetabek yakni Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik. Menyediakan sarana, prasarana, dan pelayanan dari petugas yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik masih menjadi tantangan. Maka dari itu perlu untuk mengukur sejauh mana operator dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik, dilakukan pengukuran dengan pendekatan kuantitatif menggunakan model kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Brady and Cronin (2001). Data yang diperoleh untuk menganalisis berasal dari kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik di rute perjalanan Bogor-Jakarta Kota masuk dalam kategori sedang. Saran yang diberikan oleh peneliti disesuaikan dengan perolehan gap tertinggi di setiap subdimensi dan disesuaikan pula dengan hasil analisis importance-performance analysis untuk upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

---

This thesis analyzes the quality of public services provided by PT. Kereta Commuter Indonesia as a public transportation operator of train modes in the Greater Jakarta area, namely The Electric Railway for people with physical disabilities. Providing facilities, infrastructure, and services from officers who are friendly to people with physical disabilities is still a challenge. Therefore it is necessary to measure the extent to which operators in providing quality public services. To determine the service quality of Electric Rail for people with physical disabilities, a quantitative approach was measured using the service quality model put forward by Brady and Cronin (2001). The data obtained to analyze came from questionnaires and in-depth interviews. The results of this study showed that the quality of Electric Railway services for people with physical disabilities on the Bogor-Jakarta Kota travel route fall into the medium category. The recommendations given by the researchers were adjusted to the highest gap gain in each subdimentions and also adjusted to the results of importance-performance analysis for efforts to improve the quality of service."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (l) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi inforrnasi yang terdiri dari autornasi perpustakaan dan layanan digital terhadap kualitas pelayanan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) mengetahui variabel yang paling dominan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, kuisoner dan telaah dokumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data Hasil Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positifyang signifikan antara variabel otomasi perpustakaan dan layanan digital dengan variabel kualitas pelayanan pemustaka. Diperoleh nilai korelasi 0,605 berarti tingkat korelasi otomasi perpustakaan dengan kualitas pelayanan pemustaka pada taraf kuat, sementara korelasi antara layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka 0,461 berarti tingkat korelasi layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka pada tarafyang sedang. Koefisien Determinasi adalah 0,633. artinya 63,30% variasi dari kualitas pelayanan pemustaka dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas, yaitu otomasi perpustakaan dan layanan digital. Sedangkan sisanya 36,70% dijelaskan oleh sebab-sebab lain."