Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji theory opportunistic cycles di Indonesia sebagai negara new democracy. Selain itu juga dianalisis mengenai bagaimana pengaruh fragmentasi dan akses media terhadap magnitude political budget cycle (PBC).

Dalam penelitian ini data yang digunakan pada level kabupaten/kota periode 2007-2013. Spesifikasi standar dari dynamic panel data digunakan untuk menguji peran fragmentasi dan media terhadap magnitude PBC. Model logit digunakan untuk mengestimasi mengenai dampak perubahan komposisi belanja terhadap peluang menang petahana.

Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bukti sebagai berikut : (1) political budget cycle terjadi di Indonesia terutama pada belanja pendidikan, kesehatan, birokrasi dan sosial; (2) fragmentasi berperan dalam memperkuat terjadinya PBC terutama belanja pendidikan; (3) dampak akses media terhadap magnitude PBC cenderung memperkuat magnitude PBC belanja infrastruktur dan memperlemah magnitude PBC pada belanja birokrasi; (4) perubahan komposisi belanja kesehatan, infrastruktur dan birokrasi, serta dukungan partai politik dapat meningkatkan peluang menang petahana dalam pemilihan kepala daerah.

---

ABSTRACTThis paper tests the theory of opportunistic cycles in Indonesia as a new democracy. It also investigate the effect of political fragmentation as well as access to mass media on magnitude of the political budget cycle.

The study used local government data in the period 2007-2013. Standard specifications of dynamic panel data are used to test the role of fragmentation and media on magnitude of PBC. The logit model is used to examine how  composition of spending affect the chances of incumbents to win election.

Based on empirical results, evidence is found as follows: (1) political budget cycle occurs in Indonesia, especially in education, health, bureaucratic and social expenditure; (2) fragmentation plays a role in strengthening the occurrence of PBCs, especially education spending; (3) the impact of media access on the magnitude of PBC tends to strengthen the PBC's magnitude of infrastructure spending and weaken the PBC's magnitude on bureaucratic spending; (4) changes in the composition of health spending, infrastructure and bureaucracy, and the support of political parties can increase the chances of winning incumbents in regional head elections."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaanPemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biayapolitik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanyaketerlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampaknegatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregatkarakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktupelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Datapanel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistikbiner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif denganketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepatwaktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yangmeliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja,kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada jugaberkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

---

Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then

analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"This study aims to test the Political Budget Cycle (PBC) in Indonesia as one of the world's largest democracies, specifically testing the presence of PBC across types of local government expenditures. This study further analyzed the effect of changes in expenditure composition during election years on financial local government losses. The financial losses are defined as irregularities in regional finance management found in the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) audit report. This study uses the data at the district and city levels (local expenditures and financial losses) from 2014 to 2019 and adopts a fixed-effect panel data specification. The empirical estimations show the following evidence: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially on government grants (belanja hibah), expenditure on goods and services, and capital expenditures; (2) There was no difference in PBC behavior between a region having an incumbent running for re-election and a region with incumbents from the previous election; (3) The existence of PBC tend to increase local government (financial) losses."

"One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia.

---

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori political budget cycle (PBC) di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu juga dianalisis bagaimana pengaruh perubahan komposisi belanja dalam political budget cycle tersebut terhadap kerugian daerah. Kerugian daerah merupakan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan dalam hasil audit oleh BPK RI. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan tingkat kabupaten dan kota periode tahun 2014 s.d. 2019. Spesifikasi model panel data fixed effect digunakan untuk menguji keberadaan fenomena political budget cycle di Indonesia. Selanjutnya, model tobit digunakan untuk mengestimasi dampak perubahan komposisi belanja dalam PBC terhadap kerugian daerah. Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bukti sebagai berikut: (1) fenomena PBC terjadi di Indonesia terutama pada belanja hibah, belanja barang, dan belanja modal; (2) tidak ditemukan perbedaan perilaku PBC antara kepala daerah petahana yang kembali mengikuti pilkada dengan kepala daerah petahana yang tidak mengikuti pilkada; (3) PBC menjelang pilkada dapat meningkatkan kerugian daerah; (4) kerugian daerah yang rendah dapat meningkatkan peluang petahana memenangkan pilkada.

---

This study aims to test the theory of political budget cycle (PBC) in Indonesia as one of the largest democracies in the world. It is also analyzed the effect of changes in the composition of expenditure in the PBC on regional losses. Regional losses are irregularities in regional finance management found in the results of an audit by BPK RI. In this study, the data used are at the municipalities levels for the period 2014 to 2019. Fixed effect panel data specification model is used to test existence of political budget cycle phenomenon in Indonesia. Furthermore, the tobit model is used to estimate the impact of changes in the composition of expenditure in PBC on regional losses. Based on empirical results, the following evidence is found: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially in donation, goods, and capital expenditure; (2) There was no difference in PBC behavior between region having re-running incumbent and regions that have last-period incumbent; (3) The existence of PBC tends to increase regional losses; (4) A low level of regional losses can increase the chances of the incumbent winning the elections."

"Angka partisipasi pemilih muda di Indonesia menunjukkan tren penurunan di setiap pemilihan umum. Padahal, tingkat partisipasi ini terkait dengan legitimasi pemerintahan terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediasi pengetahuan politik dan efektivitas politik internal dalam hubungan antara penggunaan media sosial untuk aktivitas politik dan perilaku memilih. Penelitian ini bersifat korelasional dengan menggunakan sampel siswa di Indonesia berusia 18-26 tahun dengan rata-rata usia 20,85 tahun (SD = 1.363). Data dari 216 partisipan menunjukkan bahwa tidak ada peran mediasi ketika pengetahuan politik dan efikasi politik internal digunakan sebagai mediator dalam hubungan antara penggunaan media sosial untuk aktivitas politik dan perilaku memilih. Namun, peneliti menemukan hasil korelasi positif yang signifikan ketika efikasi politik internal digunakan sebagai mediator langsung dari penggunaan media sosial ke perilaku memilih.

---

The participation rate of young voters in Indonesia shows a decreasing trend in every general election. In fact, this level of participation is related to the legitimacy of the elected government. This study aims to examine the mediating role of political knowledge and the effectiveness of internal politics in the relationship between the use of social media for political activity and voting behavior. This research is correlational using a sample of students in Indonesia aged 18-26 years with an average age of 20.85 years (SD = 1.363). Data from 216 participants shows that there is no mediating role when political knowledge and internal political efficacy are used as mediators in the relationship between the use of social media for political activities and voting behavior. However, we found a significant positive correlation when internal political efficacy was used as a direct mediator from social media use to voting behavior."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."