Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai manajemen pengetahuan dalam penciptaan akses arsip di unit kearsipan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud R.I. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dinamika pengetahuan penata arsip dalam proses penciptaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di unit kearsipan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan konsep manajemen pengetahuan, manajemen kearsipan, dan pemahaman arsiparis tentang akses arsip dinamis inaktif. Penulis melakukan penelitian studi kasus secara kualitatif pada unit kearsipan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud R.I. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang merupakan penata arsip serta orang-orang yang terlibat langsung di unit kearsipan tersebut, observasi langsung ke lapangan, dan analisis dokumen yang mendukung data penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengetahuan dalam proses penciptaan akses arsip di unit kearsipan Ditjen Dikdasmen menunjukkan konstruksi pengetahuan dari individu dengan pengetahuan yang beragam. Dinamika sosial muncul pada saatt dilakukan pembatasan akses pada pengguna arsip. Pengetahuan individu membentuk dominasi dalam kelompok penata arsip dalam proses penciptaan pedoman akses arsip yang berjalan sesuai dengan model manajemen pengetahuan SECI untuk menghasilkan produk sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

---

This thesis discusses knowledge management in creating archival access in records center of the Directorate General of Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture R.I. The purpose of this paper is to analyze the dynamics of the knowledge of the archivist in the process of creating a security classification system and archive access in the records center of the Directorate General of Education and Culture of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The analysis in this study was conducted by linking the concepts of knowledge management, archival management, and archivist understanding of inactive dynamic archive access. The author conducted a case study qualitatively on the records center of the Directorate General of Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture R.I. The technique of data collection is done by interviewing informants who are archivists and people who are directly involved in the records center, direct observation in the field, and analysis of documents that support research data. The results of this study are knowledge management in the process of creating archival access in records center of the Directorate General of Primary and Secondary Education showing knowledge construction from individuals with diverse knowledge. Social dynamics arise when restrictions on access to archival users. Individual knowledge forms dominance in the archive management group in the process of creating archive access guidelines that run in accordance with SECI's knowledge management model to produce product security classification systems and archive access."

"Pengetahuan dan pengalaman merupakan sumber daya yang paling penting dalam suatu organisasi. Knowledge Management (KM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya yaitu pengetahuan dan pengalaman. Minimnya pemahaman dan kurang fokusnya organisasi mengenai KM dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapan KM. Risiko kegagalan penerapan KM dapat dikurangi jika organisasi tersebut siap untuk menerapkan KM. Penelitian ini menganalisis kesiapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dalam menerapkan KM. Model analisis kesiapan penerapan KM pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan faktor-faktor KM enablers, dan sikap reseptif atau penerimaan anggota organisasi terhadap penerapan KM. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari survei dengan kuesioner sebanyak 143 sampel responden pegawai Ditjen Dikti. Berdasarkan pengukuran kesiapan menunjukkan seluruh faktor berada pada level 4 atau receptive, hanya faktor decentralization yang belum siap karena berada pada level 2 atau preliminery. Pada pengujian hipotesis, faktor yang mempengaruhi keinginan pegawai Dikti untuk terlibat dalam proses KM adalah collaboration, IT use, harapan manfaat dan harapan kemudahan dari penerapan KM.

---

Knowledge and experiences are the most critical resources in an organization. Knowledge Mangement (KM) is an effort to improve the organization's capability to manage it's intelectual assets like knowledge and experience. The lack of organizational understanding and focus on KM can lead to failure in the KM implementation. The risk of failure the implementation of KM can be reduced if the organization is ready to implementing KM.

This study aims to analyzes the readiness of Directorate General of Higher Education (DGHE) in implementing KM. The analysis model in this study was developed based on the factors of KM enablers, and receptive attitude or acceptance of a member organization of the implementation of KM. This study used data which be obtained from the questionnaire survey. The data collected are 143 respondent sample from DGHE staff.

The measuring of KM readiness show readiness of all the factors at the level of 4 or receptive, but only decentralization factor that was not yet ready at the level 2. On the hypothesis testing, the factors that influence the intention of DGHE staff to be involved in KM processes are collaboration, IT use, expectations benefits and expectations of the ease of implementation of KM."

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"Manajemen pengetahuan banyak digunakan di perusahaan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi inovasi dan efektifitas perusahaan. Institusi pendidikan yang merupakan bentuk dari knowledge business merupakan tempat yang tepat bagi perkembangan manajemen pengetahuan. Pendidikan tinggi vokasi yang lebih banyak melakukan praktek dan kerjasama industri dalam meningkatkan kompetensi siswanya memiliki sumber pengetahuan sebagai aset intangible institusi. Dari hasil penelitian sebelumnya, manajemen pengetahuan di pendidikan tinggi vokasi belum terstruktur. Penelitian ini fokus pada pengembangan model sistem manajemen pengetahuan di pendidikan tinggi vokasi. Model menunjukkan hubungan antara faktor lingkungan dan infrastruktur berpengaruh dalam sistem pembelajaran untuk membentuk aliran pengetahuan. Hasil assessment level dan bentuk aliran pengetahuan membentuk strategi manajemen pengetahuan guna merancang program manajemen pengetahuan yang tersusun dalam peta jalan manajemen pengetahuan institusi. Model diujicobakan di institusi Polman astra.

---

Knowledge management extensively applied in enterprise because it significantly effect on enterprise effectiviness and innovation strategy. Education institution as a knowledge business is a suitable form for a knowledge management development. Vocational education with practical approach methods and strong industrial relationship in order to improve their student skills, have plenty of knowledge sources to create knowledge as institutions intangible asset. From prior study, knowledge management system in vocational education is unstructurized. This study focused on knowledge management system model development in higher vocational education institution. The model shown that relation between organization environment and KM infrastructure effect on knowledge flow. KM assessment level and knowledge flow configurate KM strategy to establish KM roadmap. The model tested on Polman Astra institution."

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan amanahnya telah mengindikasikan bahwa ANRI membutuhkan penerapan pengelolaan pengetahuan berkesinambungan yang jika tidak segera diatasi akan menghambat pengembangan sistem kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penelitian ini bertujuanmerumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan ANRI dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Perumusan strategi berupa roadmap dapat digunakan untuk memudahkan ANRI dalam memulai program manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses penyusunan strategi manajemen pengetahuan. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah melalui studi awal, identifikasi lingkup organisasi, pemetaan pengetahuan melalui wawancara, dan diakhiri dengan penyusunan strategi manajemen pengetahuan di ANRI. Penelitian ini mengacu Knowledge Value Chain (KVC) Model Lee untuk menganalisis KnowledgeManagement Infrastructrue (KM Infrastructure) dan Knowledge Management Process (KM Process) berikut mekanismenya pada manajemen pengetahuan di ANRI. Hasil analisis yang didapat sebagai usulan program kegiatan diurutkan sesuai pendapat pakar melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan 15 pengetahuan yang dibutuhkan di ANRI teridentifikasi. Roadmap yang dihasilkan pada tahap pertama adalah tahap KM Infrastructure yang secara berurut terdiri dari knowledge worker recruitment, pelekatan fungsi CKO pada Pusat Data dan Informasi,Customer/Supplier Relationship, dan Knowledge Storage Capacity. Pada tahap kedua yaitu KM Process dengan pembangunan group support system, wiki internal organisasi, yellow pages, rule-based system, pengembangan DSS dan EIS, serta virtual simulation. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ANRI untuk mengimplementasikanmanajamen pengetahuan dengan baik dalam rangka pembangunan sistem kearsipan secara nasional.

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) in running its mandate has indicated that ANRI needs sustainable knowledge management implementation. If it does not takcle immediately, it will obstruct the comprehensive and integrated national archival system development. The purpose of this research is formulating the strategy

that is related to ANRI`s need in implementing the knowledge management. The strategy formulation in form of roadmap can be used by ANRI in starting the knowledge management program easily. This research was using descriptive qualitative method in arranging the knowledge management strategy. The research began with the problem identification through initial study, organizational scope identification,

knowledge mapping using interview and ended with the knowledge management arrangement at ANRI. This Research referred to Lee`s Knowledge Value Chain (KVC) model in analizing the knowledge management infrastructure (KM Infrastructure) and knowledge management process (KM Process) along with its mechanism to ANRI`s

knowledge management. The result of analysis obtained as activity program recommendation was sorted according to the expert`s judgement through AnalyticalHierarchy Process (AHP). The result showed that 15 knowledge needed by ANRI were identified. Generated roadmap in the first phase was KM Infrastructure which chronologically consisted of Knowledge Worker Recruitment, Chief Knowledge Officer

(CKO) function attachment to the Information and Data Center, Customer or Supplier Relationship, and Knowledge Storage Capacity. In the second phase, it needed KM Process with group support system development, wiki internal organization, yellow pages, rule-based system, DSS and EIS development, as well as virtual simulation. This

research is expected to be beneficial for ANRI in implementing the well knowledge management of the national archival system development."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan implementasi dari penelitian dual imperatives (McKay dan Marshall, 2001), mencakup research interest dan problem solving interest, yaitu riset aksi (action research) yang menggunakan soft systems methodology (SSM). Penelitian ini termasuk katagori SSM based action research, yang sesuai dengan kategori theoritical research practice/business change practice dari Cronholm and Goldkuhl (2003). Dalam penelitian ini dikaji bagaimana suatu organisasi bisnis menyiapkan dirinya mengatasi berbagai masalah problematik yang dihadapinya. Kajian dilakukan terhadap PT Medco Ethanol Lampung (MEL), yang baru pertama kali terjun dalam bisnis bioethanol dan telah mengalami berbagai masalah yang bersifat problematik. Pengalaman problematik tersebut telah menjadi semacam rujukan dunia nyata (real world) dalam penelitian di MEL yang berfungsi sebagai laboratorium sosial.MEL memerlukan pengetahuan yang unggul agar bisa memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan BBN. Penciptaan pengetahuan (knowledge creation) yang unggul dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran interorganisasional menggunakan framework proses pembelajaran IGDI (knowledge- Identification; Generation; Diffusion; Integration) (Pawslowsky, Forslin dan Reinhardt dalam Dierkes et al, 2001). Bagaimana mengkonstruksi pembelajaran interorganisasional dan hubungan interpersonal menjadi tujuan penelitian berbasis research interest, sedangkan tujuan penelitian berbasis problem solving interest adalah bagaimana mengkonstruksi struktur pembiayaan produksi melalui faktor-faktor penting dalam knowledge creation melalui pendekatan IGDI yang menjamin tercapainya pendapatan berkelanjutan di MEL.Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas proses pembelajaran IGDI dipengaruhi oleh faktor keberhasilan yang terdiri dari motivasi, leadership, trust, kapasitas penyerapan, kemampuan mengkombinasikan berbagai kapabilitas, kedekatan dan teknologi informasi. Sedangkan untuk mengatasi masalah problematiknya MEL harus mengadakan integrasi vertikal ke arah hulu, agar menjamin tersedianya bahan baku dalam waktu, harga dan kualitas yang sesuai standar, melalui penguasaan perkebunan. Sedangkan ke arah hilir perlu memperluas konsumen melalui kerjasama erat dengan Pemerintah, yang diharapkan bisa memfasilitasi upaya peningkatan jumlah konsumen. Secara keseluruhan harus ada sinergi antara makro dan mikro untuk mencapai keunggulan besama.

---

ABSTRACTThis study is an implementation of dual imperatives research (McKay and Marshall, 2001), to cover research interest and problem solving interest, and categorized as a Soft Systems Methodology (SSM) based action research using theoritical research practice/business change practice by Cronholm and Goldkuhl (2003). The study is researching the way a business organization respond to a problematic situation. PT Medco Ethanol Lampung (MEL) is a new business corporation with the vision to establish a bioethanol corporation to produce biofuel product with a very significant problematic situation. The problematic experienced of MEL become a social laboratory and a real world reference for this study.MEL required excellent knowledge for significant contribution in the biofuel development, and the knowledge creation will be achieved through the implementation of strategic learning process frame work of knowledge identification; knowledge diffusion, knowledge generation and knowledge integration (IGDI) (Pawlowsky, Forslin and Reinhardt in Dierkes et al. 2001). How to construct interorganizational learning and interpersonal learning are the primary objects of research interest objective. And how to construct the structure of production cost become primary objective in the problem solving interest objetive.The results of this study is an analysis of a phenomenon of the acquisition and knowledge creation through inter-organizational learning and interpersonal relations with IGDI approach, which can be used by business organizations in responding to external challenges. The study also concluded that the effectiveness of the learning process IGDI is influenced by the characteristics of interorganizational learning and interpersonal relations. The major influence are motivation, leadership, trust, absorptive capacity, ability to combined several capabilities, interpersonal networks and information technology. Critical success factor for the sustainable production is raw material supply and highest product consumption to achieved economies size capacity of the factory. To solve the strategic problem the company should exercise vertical integration to upstream and downstream. By upstream integration company will have access and control to raw material supply through acquisition of sufficient farm site.For downstream integration the company should increase product consumption through close cooperation with government authorities. Government support will be necessary especially in the land use policy as well as biofuel usage policy."

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"

"Anggota Koordinator wilayah Korwil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan teknis bagi Provinsi dan Kabupaten Kota selaku pelaksana pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anggota Korwil harus memiliki pengetahuan yang sama dalam memberikan informasi pengetahuan maupun pendampingan teknis terhadap permasalahan yang ada ditingkat Kabupaten Kota Kurangnya pemerataan pengetahuan antar anggota Korwil memberikan dampak terhadap tingkat penyelesaian kasus didaerah Penelitian ini bertujuan untuk merancang knowledge management system yang dapat diterapkan bagi anggota Korwil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang tepat Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Socialization for Knowledge Sharing Exchange Direction Socialization for Knowledge Discovery dan Externalization Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen manajemen pengalaman pengetahuan pencarian dokumen artikel berita dokumentasi artikel forum diskusi chatting dan FAQ Frequently Asked Question

---

District coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting"

"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.

---

Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.

This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."

"makalah ini mengelaborasi aktivitas knowledge management pada perpustakaan Badan Litbang dan Diklat (BalitbangDiklat) Kementrian agama. sebagai lembaga riset, Balitbangdiklat menghasilkan banyak kajian dan penelitian yang menjadi pengetahuan berharga bagi masyarakat luas. Aset pengetahuan yang dimiliki lembaga riset ini bermula dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiiki individu peneliti yang menghasilkan karya atau hasil penelitian bagi institusinnya yang kemudian dikelola oleh institusinya. Pengelolaan pengetahuan tersebut melalui infrastruktur yang dibangun mulai dari proses organisasi, sisstem, dan metode yang digunakan. Praktek knowledge management pada perpustakaan Balitbangdiklat meliputi kegiatan menciptakan pengetahuan baru, mengumpulkan dan mengolah pengetahuan baru , melakukan pendokumentasian dan pemeliharaan pengetahuan, serta menyebarkan dan berbagi pengetahuan secara menyeluruh di perpustakaan. Aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan dan berbagi pengeatahuan adalah dengan melakukan tatap muka, diskusi dan dialog terbuka , baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi. akhirnya pengetahuan yang implisit atau tacit dan telah dipublikasikan mampu dicapture oleh perpustakaan Batlitbangdiklat guna kepentingan bersama."