Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakVideo dan film digolongkan salah satu bagian media massa untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Salah satu bagian penting dalam pembuatan film adalah editing. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melatih editing film dan video bagi pegiat literasi di Rumah Baca Kali Atas Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan analisis kondisi yang terdapat di Rumah Baca Masyarakat (RBM) Kali Atas dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan RBM Kali Atas yang tidak hanya berfokus pada meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi diisi dengan kegiatan yang menunjang kreativitas masyarakat. Target khusus yang diharapkan dari pelatihan ini adalahmeningkatkan kreativitas membuat konten video yang dapat menarik minat baca masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi memberikan pelatihan editing film dan video. Kegiatan dilakukan selama tiga minggu mulai dari survei, wawancara, kegiatan, evaluasi, hingga pelaporan akhir. Hasil kegiatan ini menunjukkan sebagian pegiat literasi di lingkungan Cicalengka, khususnya para pegiat literasi RBM Kali Atas, mampu membuat sebuah video yang berguna untuk kegiatan promosi literasi informasi yang ditayangkan pada akun-akun media sosial, seperti Youtube, Facebook, dan Instagram, serta ditayangkan pada pelatihan-pelatihan rutin yang biasa dilakukan pada kegiatan literasi di Cicalengka. Sebaiknya, kegiatan ini dilanjutkan untuk mendukung kegiatan literasi di wilayah sekitarnya, di antaranya dengan diskusi mengenai literasi media dan mural serta diadakan pelatihan lanjutan editing film/video dengan persiapan yang lebih matang. "

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan Guswil DKI dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kredit mikro, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Guswil DKI dalam proses pendampingan tersebut. Fenomena ini diambil karena persentase masyarakat miskin semakin bertambah dan salah satu usaha yang telah dilaksanakan oleh masyarakat miskin untuk keluar dari belitan kemiskinan adalah keterlibatannya dalam dunia kerja. Menurut sebagian besar masyarakat menyebutkan kredit sebagai prioritas kebutuhan, karena selama ini masyarakat miskin selalu mengalami diskriminasi dalam hal kredit, dan Guswil DKI sudah menjawab permasalahan ini dengan memberikan kredit mikro dengan model pendampingan.Penelitian untuk melihat proses pendampingan ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, pengamatan langsung dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive. Sasaran yang diteliti adalah kelompok AI Alam dan Dahlia yang berlokasi di Cilincing serta kelompok Mugi Sukses yang berlokasi di Manggarai. Seluruh penelitian membutuhkan waktu selama 7 bulan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memberikan pendampingan, Guswil DKI berpedoman pada tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bina Swadaya yaitu kegiatan penumbuhan kelompok, kegiatan penguatan kelompok dan terakhir mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro.Dalam tahap penumbuhan kelompok menunjukkan kegiatan pendamping mulai dari sosialisasi kegiatan pendampingan terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pendamping memperoleh data jumlah masyarakat yang akan menjadi sasaran penumbuhan kelompok. Berdasarkan data tersebut, pendamping melakukan sosialisasi kembali terhadap masyarakat melalui pertemuan-pertemuan sehingga calon anggota kelompok tertarik untuk membentuk kelompok yang akan memperoleh pendampingan dari Guswil DKI.Setelah kelompok terbentuk, pendamping memberikan penguatan kepada kelompok, berpedoman pada 5 Bidang Hasil Pokok yang telah ditetapkan oleh Dina Swadaya yaitu meliputi bidang keorganisasiannya, administrasi, permodalan, usaha produktif dan bidang jaringan. Dan berdasarkan hasil penelitian, pendamping sudah dapat melaksanakan peran dan ketrampilannya namun masih belum menyeluruh.Dan proses pendampingan yang terakhir namun bukan kegiatan terminasi adalah kegiatan mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan hasil penelitian, Guswil DKl akan mengakses kelompok yang dinilai sudah masuk klasifikasi B atau A, hanya dengan Bina Masyarakat Mandiri (BMM). Pada tahap ini pendamping masih melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok, namun frekuensi kehadirannya sudah berkurang. Sehingga terlihat bahwa sebenarnya kelompok masih belum dapat mandiri seutuhnya karena masih ada ketergantungan terhadap pendamping.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ada beberapa kendala-kendala yang berasal dari dalam diri si pendamping seperti keterbatasan tenaga dan waktu, keterbatasan pengetahuan tentang masyarakat serta tidak adanya terminasi yang ditetapkan oleh Bina Swadaya. Selain itu, ada juga kendala yang berasal dari luar diri pendamping seperti anggota kelompok yang tidak rutin hadir dalam pertemuan, anggota tidak tepat waktu memberikan angsuran dan aparat pemerintah yang kurang mendukung. Namun pendampinganpun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena didukung oleh ketrampilan- ketrampilan pendamping berkomunikasi dengan orang lain sehingga pendamping memperoleh dukungan sepenuhnya, serta kemauan dan pendamping untuk selalu mau belajar guna menambah wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, faktor kesediaan dari anggota kelompok untuk mau bekerja sama dengan pendamping, jaringan kerjasama yang sudah terbentuk, dukungan dari keluarga dan masyarakat serta turunnya kredit yang tepat waktu merupakan dukungan dari luar yang juga memegang peranan penting dalam pelakanaan pendampingan.Berdasarkan temuan lapangan ini, maka direkomendasikan kepada Guswil DKI dan Bina Swadaya untuk meningkatkan kualitas pendampingan dengan melakukan evaluasi tidak hanya dan aspek ekonominya saja melainkan juga dari aspek sosial dari masyarakat. Hal ini penting, karena cukup sulit membedakan pendampingan untuk pemberdayaan dengan pendampingan untuk pemperdayaan. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri, dan mampu berkembang sesuai dengan daya kreatif dan kebijakannya, sedangkan pemperdayaan akan menghasilkan masyarakat yang tidak mandiri, tergantung nasibnya pada orang lain."

"AbstrakKomitmen perilaku hijau direalisasikan melalui serangkaian kegiatan di Raudhatul AthfalToufiqurrahman. Masalah mitra terkait aspek sosial budaya dan kehidupan masyarakat.Perbedaan pengetahuan, pendidikan, pengalaman atau gaya hidup berpengaruh padakemampuan atau kepedulian orang tua dalam membimbing siswa pada aktivitas ramahlingkungan sehingga berdampak pada proses edukasi. Sekolah menghadapi keterbatasan dalampenyelenggaraan program selanjutnya sehingga untuk memastikan efektivitas diperlukanpengulangan. Tujuan kegiatan adalah mendampingi guru dalam memperkenalkan danmengevaluasi aktivitas ramah lingkungan. Guru dilibatkan supaya mampu membuat solusiuntuk meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua. Hasil kegiatan menunjukkan adanyaperubahan perilaku pada menggunakan bak pilah sampah, menjaga kebersihan sungai, danmemanfaatkan barang bekas untuk prakarya. Sebaliknya, perilaku hemat energi dan bimbinganorang tua cenderung menurun. Perilaku lainnya relatif sama dengan observasi sebelumnya. Partisipasi POMG akan mendukung keberlanjutan dan sebagai mekanisasi menumbuhkanperilaku prolingkungan bagi siswa taman kanak-kanak"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi maslah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran LPMD sebagai Lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan. Sejauh mana LPMD bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian ynag menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran peran LPMD yang berpengaruh terhadap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat...."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsepsi Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP). Ada beberapa gambaran pokok permasalahan yang hendak ditelusuri melalui studi ini. Partama, bagaimanakah konsep MM PPP, apakah ia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan diskursus Civil Society (CS) yang berkembang di Indonesia, atau MM tersebut memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari CS pada umumnya. Kedua, apa saja faktor-faktor yang telah membantu mendorong para aktor partai politik bersangkutan melahirkan konsep MM PPP, dan ketiga, bagaimanakah Rancangan Pembangunan Sosial yang dimiliki para aktor dan atau institusi PPP dalam model MM tersebut.Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dengan teknik wawancara babas (unstructured interview) dan analisis dokumentasi. Data primer yang diperoleh penaliti dari para informan dianalisis dan diberikan interpretasi berdasarkan pandangan para aktor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang Model Masyarakat Madani (MM PPP) yang menjadi objek studi. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan peneliti langsung dinalisis berdasarkan kategorisasi Civil Society (CS) dan MM hasil pemetaan para pakar dalam bidangnya. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang deskriptif.Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Civil Society (CS) dan Masyarakat Madani (MM) yang ditampilkan dalam bentuk tipologi hasil pemetaan para pakar ilmu-ilmu sosial, khususnya Muhammad AS. Hikam (Civil Society), Nurcholish Madjid (Masyarakat Madani), M. Dawam Rahardjo (Masyarakat Madani), dan Paulus Wirutomo (Masyarakat Adab). Setelah diketahui posisi Model Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) dalam rentangan CS.Berdasarkan tipologi tersebut, digunakan kerangka tafsir sosial dari Peter L. Berger untuk memahami realitas konseptual MM PPP sebagai produk proses dialektika antara tindakan sosial para aktor yang penuh makna (subjective meaning) dan fakta sosial yang coercive dan terlepas dari para aktor (objective meaning) dalam konstelasi pemikiran dan tindakan sosial politik masyarakat Indonesia.Temuan-temuan penting hasil studi ini memperlihatkan bahwa pertama, MM PPP merupakan sebuah konsep pembangunan masyarakat Indonesia (community development) yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai wawasan universal dan berada di luar (beyond) wawasan enlightenment yang menjadi landasan konsep Civil Society (CS). Kedua, MM PPP adalah suatu konsep pembangunan Masyarakat Sipil Islam Politik (Islamic Political Civil Society) yang memiliki kesamaan prinsip dengan CS produk enlightenment, namun menjadikan kerangka pikir Islam sebagai sumber inspirasi dan motivasi relijius untuk menjadi landasan pembangunan masyarakat operasional. Ketiga, konsep MM PPP lebih cenderung institusional-ideologis (CS versi Hikam) dan mengikuti model Masyarakat Adab (MA) Wirutomo dalam kaitan dengan unsur persaudaraan (fraternity) sebagai landasan utama bagi terciptanya moralitas yang berkaitan dengan operasionalisasi asas-asas persamaan (equality) dan kebebasan (liberty) oleh negara. Keempat, Sebagai kenyataan subjektif MM itu berkaitan dengan keunikan yang berlandaskan pada kekuasaan transendental dan menjunjung nilai-nilai Islam sebagai identitas formalnya. Sebagai realitas objektif MM PPP sudah dikukuhkan secara eksplisit dalam Muktamar PPP tahun 2003. Dengan demikian, MM tersebut menjadi suatu kenyataan objektif yang telah mendapat legitimasi nasional, dan konsep itu tidak bisa lagi dikembalikan pada kekuasaan subjektif para aktor yang menjadi produsennya karena telah mengalami objektivasi.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) terdapat perbedaan dari konsep Civil Society (CS) pada umumnya. MM tersebut lebih khas (unik) karena didasarkan pada pemikiran relijius, terutama pengalaman masyarakat Islam periode Nabi Muhammad SAW di Madinah dan hal itu dipadukan dengan kondisi dan pengalaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Disarankan kepada para aktor PPP untuk merealisasikan konsepsi MM PPP. Untuk keperluan tersebut diperlukan sosialisasi dan konsolidasi konseptual bagi elit partai di seluruh tingkatan pusat dan daerah. Rekrutmen dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting di samping manajemen pengelolaan operasional yang efisien dan efektif."

"Masalah kemiskinan yang tetap muncul dipermukaan sesungguhnya merupakan refleksi dari keadaan faktual masyarakat pedesaan maupun di perkotaan. Kemiskinan tersebut tetap menarik dikaji sebab kondisi sosial ekonomi serta kondisi fisik lingkungan permukiman belum menunjukken perubahan kearah perbaikan, walaupun pemerintah telah berhasil mengurangi persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kualitas penduduk yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan penduduk melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan melalui Inpres RI No.5 Tahun 1993. Program IDT merupakan kebijaksanaan dan strategi untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung di desa tertinggal yang penekanannya pada upaya terpadu untuk peningkatan dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. Dana IDT merupakan modal usaha bagi masyarakat miskin di desa tertinggal untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Setiap desa tertinggal memperoleh bantuan modal kerja sebesar Rp.20 juta yang diberikan selama 3 tahun berturut-turut, dan penerimanya adalah masyarakat yang tergolong miskin. Dengan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan saat ini (sejak pertengahan tahun 1997) mengakibatkan penduduk miskin meningkat jumlahnya. Hal Ini disebabkan karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di perkotaan dan naiknya harga barang yang berdampak pada daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini berdampak sampai ke pedesaan yang menyebabkan masyarakat miskin semakin banyak jumlahnya, karena banyak penduduk di kedua desa penelitian yang "nglaju" bekerja di daerah perkotaan. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dampak pemberian bantuan modal dana IDT terhadap perbaikan kualitas hidup dan segi sosial- ekonomi-fisik lingkungan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan modal desa IDT. Hipotesis yang diajukan adalah: pemberian dana IDT berpengaruh dan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat penerima dana IDT. Kualitas hidup dalam penelitian ini mengacu pada variabel kualitas hidup dari Bianpoen dan Gondokusumo (1986) seperti kemiskinan yang dikonversikan dari besar pendapatan, penyediaan ruang dalam rumah setiap orang, pemakaian air bersih, kesehatan balita, dan tingkat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan: (1) studi kasus yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara rinci latar belakang, dan sifat yang khas dari kasus pemberian dana IDT di desa tertinggal; (2) studi melalui obsevasi dengan cara mengamati langsung kondisi fisik lapangan serta wawancara langsung dengan para responden; (3) studi melalui data sekunder yang terkait dengan mesalah ini diantaranya data statistik, peta dan laporanlaporan dari Instansi pemerintah. Penelitian dilaksanakan di desa Mekarjaya yang mewakili desa penerima bantuan dana IDT dan letaknya sangat dekat dengan pusat kegiatan ekonomi tetapi justru termasuk desa tertinggal: dan desa Lebakwangi yang dipilih sebagai desa pembanding yang tidak mendapat dana IDT. Sebagai responden ditentukan sebanyak 70 KK dari desa penerima dana IDT dan 50 KK dari penduduk desa yang tidak menerima dana IDT. Pengambilan sample dilakukan dengan metode roporsional stratified random sampling. Data yang diperoleh diedit kemudian dimasukkan ke tabel dan dilakukan analisis tabel secara tunggal maupun silang. Analisis kuantitatif dengan menggunakan program SPSS for Windows Release 6.0) yang terdiri dari : (a) dlstribusi frekuensi dan (b) tabulasi silang. Analisls kuantitatif juga dilakukan untuk menganalisis kemiskinan yang menggunakan kriteria Sajogyo dan BPS, sedangkan untuk melihat distribusi pendapatan dengan menggunakan formula Gini Ratio dari Soejono (1978 : 8). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria BPS, pemberian bantuan IDT pada masyarakat di desa IDT dalam Jangka pendek depat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 9,28%, yaitu dari 43,56% menjadi 34,28%. Angka tersebut tidak berarti karena kenaikan pendapatan rata-rata perkapita dari Rp34.253,37 menjadi Rp46.743,93, ternyata secara riel setelah dikurangi inflasi maka kenaikan pendapatan yang diperoleh hanya relatif kecil. Namun bila tingkat kemiskinan di desa IDT diukur dengan kriteria Sajogyo, pemberian dana IDT tidak mengurangi jumlah penduduk miskin sebaliknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat jumlahnya dari 28,5% menjadi 37,14%, Sementara itu jumlah penduduk miskin di desa bukan IDT bila menggunakan kriteria BPS pada waktu yang sama meningkat sebesar 2,0%, dari 32,0% menjadi 34,0%. Demikian juga bila kriteria Sajogyo dipakai untuk mengukur kemiskinan maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 30%, dari 14,0% menjadi 44,0%. Ukuran Sajogyo teenyata lebih relevan digunakan karena mencerminkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat khususnya terhadap beras. Adapun variabel kualitas hidup yang diteliti adalah (1) tingkat kemiskinan, (2) pemilikan luas rumah perkapita (orang), (3) anak balita sehat, (4) pemakaian air bersih dan (5) pendidikan kepala rumah tangga (KK). Hasil penelitian menunjukkan adanya dana IDT yang telah dlmanfaatkan responden di desa IDT mempengaruhi beberapa variabel kualitas hidup. Variabel kualitas hidup yang mengalami perubahan positif adalah variabel anak balita sehat sebesar 6,4% dan variabel penggunaan air bersih sebesar 2,8%. Variabel yang tidak mengalami perubahan adalah variabel pendidikan KK dan variabel luas rumah per orang. Variabel yang mengalami perubahan negatif adalah variabel responden tidak miskin (ukuran sajogyo) Sementara Itu, di desa bukan IDT pada saat yang sama (1997) variabel kualitas hidup yang mengalami perubahan positif adalah variabel anak balita sehat dan variabel luas rumah per orang, masing-masing besarnya 2% dan 8%. Sedangkan variabel kualitas hidup yang perubahannya negatif adalah variable kemiskinan ukuran sajogyo sebesar 30%. Adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 di kedua desa penelitian telah berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang cukup drastis yaitu sebesar 40%. Demikian juga ditinjau dari kesehatan balita yang mengalami kekurangan gizi meningkat menjadi sebanyak 75%. Kondisi fisik perumahan setelah adanya pemberian dana IDT, jumlah rumah yang berdinding tembok meningkat sebesar 11,4% yaitu dari 40,0% menjadi 51,4%. Demikian juga di desa bukan IDT jumlah rumah yang berdinding tembok pada waktu yang sama meningkat sebanyak 10%, yaitu dari 84,0% menjadi 94,0%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak bantuan dana IDT tidak meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan tidak meningkatkan kualitas hidup rumah tangga karena tidak semua variabel kualitas hidup meningkat. Hal ini diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi menyebabkan pendapatan masyarakat di kedua desa penelitian mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 40% dan balila yang kekurangan gizi meningkat mencapai 75%.

---

Poverty problems remain attractive to be investigated because our social economic and physical settlement conditions do not show changes towards betterment. Even though, our government policy succeeded in reducing the percentage of Indonesian people living under the poverty line. In order to raise human quality, endeavors need to be done by way of reducing poverty through increasing the people's income. Therefore, the government felt the need to launch a special program for the poor known as : Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). This program was implemented by Government based on the Instruction of the President of the Republic of Indonesia No.5 Year 1993. Each lagged village would receive Rp.20.000.000.- as working capital for consecutive 3 years. Unfortunately the monetary crisis that occurred since media 1997 and extended to become a lengthened economic crisis has resulted In an Increase In the number of poor people. Recipients of IDT FUND from the government are lagged villages society, and would be selected among those having a score in social economic variables of 48 maximum.

The main objective of this research Is to know the Impact of IDT on households' income towards the quality of life improvement of households' income in the IDT fund recipient compared the other households' who doesn't receive it. The hypothesis : The IDT fund has Impact and had some positive effect on the households' income of the households who received IDT fund. The quality of life in this research is based on the quality of life variables of Bianpoen and Gondokusumo (1986) such as : Poverty converted that is from total income and expense, available rooms in the house for each person, the use of clean water, the health of baby under 5, and education level. This research was conducted on several approaches and steps : First : case study approach was directed presented toward providing a detailed background/description and special characteristics of receiving cases IDT fund in lagged fund villages. Second : study via observation by direct physical investigation in the field and direct interview to respondents. Third : study via Inter related secondary data related to this problem such as : statistical data, map, and reports from the government bureau. We selected Mekarjaya village as the locality of research to represent villages which received IDT Fund, its location Is close to economic activity center but categorized as lagged villages; and Lebakwangl village was chosen as a control village receiving no I DT Fund, but both villages had some similarities. The total selected samples were 70 families (21%) from IDT FUND recipients and 50 families (13 %) from villagers who did not receive the IDT fund. In selecting the sample, a proportional stratified random method was carried out because In each strata, the total selected sample was based on equilibrium or proportion.

The data obtained henceforth was edited and tabulated, and table analysis was conducted in single and cross table analysis. Quantitative analysis will be undertaken by using statistical technique with the help of a computer (SPSS program for Window Release 6.0) consisting of : (a) Frequency Distribution, and (b) Cross Tabulations. Quantitative analysis as undertaken to analyze poverty a : using In Sajogyo and BPS criteria, while in examining income distribution we used Gini Ratio Formula of Soejono (1978: 8).

The research showed that - based on BPS criteria - provision of IDT reduce fund to in IDT village society for a short term period, could reduce the number of poor people by 9.28%, viz from 43.56% to 34.28%. Thus, can be said that in the short term IDT fund has been functioned to increase households' Income, but in the long term there will not functioned on the households' Income in laggerd village. a society. But if poverty level In IDT village is measured using the Sajogyo criteria, then, IDT fund do not reduce the number of poor people. On the contrary, the population below the poverty line Increased from 28,5 96 to 37,14 %. The reason was respondent's purchasing power to buy rice In IDT village inclined to decline. The average income in 1993 could buy 57.09 kg/month, while In 1997, they could only buy 46.74 kg/month. Meanwhile, the number of poor people in non IDT village - if we apply BPS criteria, at the same period, the number would increase from 32.0 % to 34.0 %. Likewise If Sajogyo criteria were applied, then the total poor people Increased from 14.0 % to 44.0 %. The reason was respondent's purchasing power to buy rice declined, the average Income per capita per month In 1993 would buy 60.59 kg but in 1997 the average income per capita, per month could only buy 47.42 kg.

The quality of life variable component we surveyed were: (a) poverty level, (b) housing area ownership per capita, (c) the health of under 5 years old, (d) the use of clean water, and (e) education level of the head of family. The research showed that the availability of IDT fund used by the respondents of IDT, village influenced the quality of life variable. The positive changes the quality of life variable were poverty based on BPS criteria, as big as 9.3% , health of those under 5 years variable 6.4%, and the use of clean water 2.8%. But the poverty variable suffered negative change, based on the criteria of Sajogyo It was -8.5%, and head of family education variable did not change at all. While in non IDT village during the same period (1997) the positive change In the quality of life variable were health of those under 5 years old, housing area per capita variables as big as 2% and 6% respectively. The negative change in the quality of life was poverty based on the criteria of BPS and Sajogyo were -2% and -3% respectively. But the use of clean water and education for in normal conditions. The quality of life variable of IDT village showed some positive change compared with non IDT village. This fact showed the benefit of IDT program although it was conducted only in a short period.

When economic crisis hit both IDT and non IDT villages, their income declined by 40%. This fall also showed in the health of those under 5 years old, who suffered lack of nutrient as big as 75%. We noted that physical house conditions in IDT villages after IDT fund was released, the number of concrete brick wall houses increased by 11.4% viz from 40.0% to 51.4%. The same phenomenon happened In non IDT village; where the total concrete brick wall house during the same period, increased by 10% viz. from 84.0% to 94.0%. Sanitary facility as indicated by owning a toilet of their own in IDT fund village was less than 15%. There is a tendency that respondents defecated freely such as In gardens, ponds or rivers. But on the contrary, respondent's awareness to have their own toilets in non IDT village were bigger, namely 54.0%.

The result of the research can be summarized that Impact ofIDT aid had not been Increased of the poor households' income and the quality of life, because all of the of life had not been increased. It is supported by the economic crisis that causing income society in both villages as samples have decreased drastically to 40%, and balita's (less than five years child) deficiency leave increased to 75%."

"Kelebihan penduduk di mana pun akan berarti ketidakcukupan bagi sebagian terbesar penduduk. Di daerah pertanian, itu berarti tidak cukup tanah, tidak cukup pekerjaan, tidak cukup pembayaran bagi pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan tidak cukup pelayanan kesehatan serta pendidikan. Pendapatan, bagi kebanyakan orang akan terlalu rendah untuk memungkinkan mereka membuat pilihan yang secara nyata bisa mempengaruhi kehidupan nreka sekarang dan di masa depan. Perjuangan mereka yang suram dan tanpa henti adalah untuk memperoleh sekedar kebutuhan hidup pokok yang bisa menyambung hidup rumah tangganya dari hari ke hari. Jarang sekali mereka mempunyai persediaan untuk hari esok, bahkan seringkali persediaan untuk hari ini pun tidak cukup (Singarimbun dan Penny 1976: 25).Bagaimanakah keadaan penduduk Indonesia dewasa ini? Sering kita dengar bahwa pemencaran penduduk Indonesia ini sangat tidak merata. Angka kepadatan penduduk urfuk seluruh Indonesia pada tahun 1971 adalah 58 tiap kilometer persegi. tendengar angka itu orang akan mudah terkecoh dan mengira bahwa Indonesia tidak mempunyai masalah penduduk. Angka itu menyesatkan karena menga-"

"Pada dasarnya, penelitian ini didorong oleh perubahan besar yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan tersebut terkait erat dengan semangat reformasi dan otoda yang bermaksud untuk lebih mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan bentuk respons atas semangat perubahan tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan pemerataan. Akibatnya, paradigma pembangunan daerah juga mengalami perubahan, termasuk di antaranya perubahan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.Renstra merupakan sistem perencanaan pembangunan yang digunakan oleh kabupaten Gresik sebagai penerjemahan atas semangat otonomi daerah tersebut. Penyusunannya dilakukan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Gresik. Partisipasi mereka diharapkan akan memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan keinginan masyarakat Gresik secara keseluruhan.Dalam penelitian ini, masyarakat tersebut direpresentasikan melalui unsur-unsur civil society yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Gresik. Civil society sendiri merupakan elemen penting kekuatan masyarakat dan proses demokratisasi di Gresik. Keberadaan mereka sangat strategis dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan dalam proses penyusunan renstra. Namun demikian, masalah yang seringkali muncul adalah berkenaan dengan kesiapan, kualitas isu, kebijakan, kuantitas dan kredibilitas mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pemilihan informan yang digunakan adaiah purposive. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi sosial-keagamaan/kemasyarakatan dan Bappeda sendiri. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para informan tersebut.Partisipasi civil society adalah keterlibatan mereka secara langsung dan aktif dalam proses penyusunan renstra. Partisipasi mereka sendiri berada pada tataran decision making ( pengambilan keputusan kebijakan ). Dengan demikian renstra sendiri merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan atau referensi untuk kegiatan operasional kabupaten Gresik.Temuan penting dalam penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan civil society sendiri mengenai renstra sangat beragam dan kurang. Di antara satu civil society dengan lainya membawakan isu dan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan concern dan kajian masing-masing. Mekanisme pendukung ( enforcing mechanism ) partisipasi sendiri berupa mekansime formal yang dirancang dan difasilitasi pihak pemda. Mekanisme tersebut berbentuk seminar pendahuluan, sidang komisi dan diakhiri dengan rapat paripurna yang bersifat memberikan keputusan final."