Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi penyiaran menghadirkan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Hal tersebut mengharuskan seluruh lembaga penyiaran televisi beralih teknologi dari analog menuju digital. Pemerintah awalnya menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun hal tersebut tidak terealisasi akibat terganjal oleh ketiadaan regulasi terkait digitalisasi penyiaran. Penelitian ini menganalisis Kesiapan Direktorat Penyiaran Kemkominfo Dalam Menghadapi Digitalisasi Televisi Menurut Perspektif Organisasi Pembelajaran. Dalam menganalisis organisasi pembelajaran dalam kesiapan menghadapi digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori pembelajaranOADI yang dikemukakan oleh Daniel H. Kim. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan direktorat penyiaran kemkominfo dalam menghadapi digitalisasi televisi menurut perspektif organisasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1) kesiapan Direktorat Penyiaran dalam menghadapi digitalisasi penyiaran televisi masih terlihat kurang. (2) Perspektif organisasi pembelajaran belum diterapkan oleh direktorat penyiaran dalam kesiapan menghadapi digitalisasi televisi.

---

ABSTRACTThe development of broadcast technology brings about the digitalization of television broadcasting in Indonesia. This requires all television broadcasters to switch technology from analog to digital. The government initially set the analogue switch off in 2018, but this was not realized due to being hampered by the absence of regulations related to broadcast digitalization. This study analyzes the readiness of the directorate of broadcasting in facing of television digitalization according to the perspective of the learning organization. In analyzing learning organizations in readiness to face the digitalization of television broadcasting, the author uses OADI learning theory putforward by Daniel H. Kim. The purpose of the study was to analyze the readiness of the directorate of broadcasting in facing television digitization according to the perspective of the learning organization. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. From the results of the study, it was obtained that (1) the readiness of the Broadcasting Directorate in facing the digitalization of television broadcasting was still lacking. (2) The perspective of the learning organization has notbeen applied by the broadcasting directorate in readiness to face television digitalization."

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."

"AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan tantanganperalihan penyiaran digital di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwaIndonesia menghadapi beberapa tantangan di sisi regulasi, yaitu UU Penyiaran saat iniyang belum mengatur penyiaran digital secara spesifik dan permasalahan hukumterkait regulasi penyiaran digital yang berdampak tenggat waktu peralihan dari analogke penyiaran televisi digital tahun 2018 tidak dapat dipenuhi."

"Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan.

---

The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation."

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan kebijakan digitalisasi penyiaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat eleman desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi

---

The research was conducted with the aim of describing the policy of digitizing television broadcasting after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Policy design tries to look at the design of policy concepts that are built and practices to realize the policy objectives of broadcasting digitization. The researcher uses a qualitative approach with the type of literature study research. Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the form of a literature study. The researcher conducted a data analysis based on the policy design theory by Birkland (2015) which focused on four elements of policy design, namely objectives, causal theory, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasting should be formulated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcasting digitization has not been balanced with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and policy implementation processes have not been fully prepared to build the broadcasting industry and the public to switch to digital television. To succeed in the digital technology transition, it is necessary to plan future-oriented industrial strategies, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from both central and local government institutions, as well as local non-government institutions in the transition process."

"Studi mengenai kompensasi eksekutif sebagian besar berfokus pada tingkat struktur gaji dewan atau sensitifitas kompensasi terhadap kinerja perusahaan dalam struktur tata kelola perusahaan. Dalam studi ini, akan menganalisa efek interaktif antara kompensasi eksekutif, kinerja perusahaan, dan tata kelola perusahaan dengan menambahkan aspek pemantauan dan penyelarasan insentif sebagaimana yang disarankan dalam agency theory. Penelitian ini menggunakan data dari 51 persahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018, dengan model panel dinamis dan metode System Generalized Method of Moments, Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan timbal balik terdapat pada tata kelola perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi mendalam untuk strategi tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan akan datang.

---

Much of the management compensation literature focuses either on the level and structure of executives' pay or the pay-for-performance sensitivity in a set of corporate governance structure. In this study, we examine the interactive effect of executive compensation, firm performance and corporate governance by adding aspects of monitoring and aligning incentives as suggested in agency theory, using data for 51 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange between 2014 and 2018. The data model used is dynamic panel data analyzed with System Generalized Method of Moments. We found evidence of a significant positive reciprocal relationship between executive compensation and corporate governance. From the results of this study found that the reciprocal relationship lies in corporate governance, executive compensation, and company performance. This research is expected to have profound implications for corporate governance strategies and executive compensation to improve future firm performance."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]"

"Implementasi Analog Switch Off (ASO) merupakan program prioritas dalam rangka mewujudkan digitalisasi penyiaran televisi terestrial free to air. Pada prakteknya, implementasi ASO di Indonesia tidak dapat memenuhi target waktu yang ditentukan sehingga membuat Indonesia tertinggal dari negara lain dalam migrasi siaran televisi analog ke digital. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam ekosistem penyiaran digital pada implementasi ASO ditinjau dari perspektif intelijen ekonomi untuk menemukan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, faktor-faktor eksternal yang mejadi peluang dan tantangan sehingga dapat dibuat strategi untuk mendukung keberhasilan ASO. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran atau mix method kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mengadopsi teknik analisis intelijen ekonomi. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji untuk mengkaji persepsi dan penerimaan masyarakat. Dari hasil analisis kualitatif dan kuantitatif tersebut, diidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT). Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sebagai regulator, melakukan sosialisasi, membangun ekosistem, dan sebagai fasilitator bagi industri. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) penyelenggara multipleksing telah menjalankan peran penyediaan infrastruktur dan sosialisasi. Dari sisi masyarakat, secara umum masyarakat DKI Jakarta telah siap menghadapi ASO. Hambatan yang menyebabkan penundaan ASO antara lain karena ketidaksiapan regulasi, adanya resistensi dan rendahnya realisasi distribusi bantuan STB dari LPS Mux, kericuhan dalam posko bantuan STB, dan ketidaksiapan masyarakat pada awal implementasi ASO. Faktor-faktor mayor paling banyak terdapat pada kekuatan dan ancaman, maka strategi alternatif yang diusulkan untuk mendorong percepatan ASO yaitu strategi diversifikasi yang dilakukan melalui penerapan smart power, dengan mengombinasikan soft power dan hard power.

---

The implementation of Analog Switch Off (ASO) is a priority program in order to actualize the Free To Air Digital Terestial Television Broadcasting. In practice, the implementation of ASO in Indonesia could not meet its specified time target, making Indonesia lag behind other countries in migrating analog to digital television broadcasts. Based on this problem, this study aims to examine comprehensively the digital broadcasting ecosystem in ASO implementation from the perspective of economic intelligence to find out internal factors of strengths and weaknesses, external factors of opportunities and threats in order to create the strategy to support ASO success. This study uses mix methods or a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative analysis adopts economic intelligence analysis techniques. Quantitative analysis used quantitative descriptive analysis to examine public perceptions and acceptance. From the results of the qualitative and quantitative analysis, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats can be identified and then organized in SWOT Matrix. Based on the results of this research, the government has carried out its role well as a regulator, conducting outreach, building an ecosystem, and as a facilitator for industry. Private Broadcasting Institutions mux has carried out the role in providing infrastructure and sosialization. From a community perspective, in general the citizen of DKI Jakarta are ready for digital television migration. Obstacles that caused delays in ASO included unpreparedness of regulations, resistance and low realization of STB aid distribution from LPS Mux, chaos at STB aid posts, and community unpreparedness at the start of ASO implementation. The major factors are mostly found in strengths and threats, hence the alternative strategy proposed to encourage ASO acceleration is a diversification strategy, which is carried out by applying smart power, combining soft power and hard power."