Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan.

---

The import value of medicinal raw materials in Indonesia reached 11.4 trillion rupiah, which constituted 96% of the total drug raw material business in Indonesia in 2012. The Government has issued Presidential Instruction No. 6 of 2016 to develop the national pharmaceutical industry. The Ministry of Health then issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning the Action Plan for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is to realize the independence of medicinal raw materials to meet domestic and export needs. This study aims to determine the implementation of the policy of independence of medicinal raw materials in the Minister of Health Regulation No. 17 of 2017. This research uses qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study uses the theory of policy analysis of Van Meter and Van Horn with variables of size and purpose, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, implementing dispositions, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation.

The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by resources, limited characteristics of implementing agencies, communication between organizations that are constrained across sectors, and implementing dispositions that are still insufficient in terms of understanding, economic, social and political environment. quite supportive. The conclusion of this study is that the implementation has not been run optimally with the constraints on the variables that are quite influential, namely communication between organizations because there are many stakeholders involved in implementing the policy. This research recommends the formation of a consortium or a body consisting of Ministries and Institutions, a data system for information on raw material needs and import values, and clear incentives and sanctions for policy implementers."

"ABSTRAKPermenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.

---

ABSTRACTRegulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices."

"Dukungan pemerintah untuk menjaga nilai demokrasi dalam penyusunan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik diwadahi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Arahan ini dituangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi FKP serta memberikan pengetahuan baru dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi FKP hingga tahun 2022. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FKP dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan instansi, partisipasi instansi, stakeholder terkait dan masyarakat. FKP bukan hanya serangkaian formalitas, tetapi juga sarana yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Manfaat FKP meliputi menyelaraskan kapasitas penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik. Implementasi FKP dipengaruhi oleh persepsi, partisipasi, dan kualitas layanan yang disampaikan kepada masyarakat. Hambatan birokrasi dan koordinasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam forum, sementara kapabilitas pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan FKP. Tingkat kepatuhan dan responsivitas instansi pemerintah terhadap masukan dari FKP dapat bervariasi, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi publik dan efektivitas implementasi kebijakan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya platform tindak lanjut FKP dapat menyulitkan stakeholders dalam memantau progres dan tindak lanjut putusan FKP. Meskipun implementasi FKP telah mencapai beberapa keberhasilan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Variasi dalam pemahaman capaian rencana aksi, realisasi strategi, dan kegigihan pelaksanaan juga menjadi fokus perhatian.

---

Government support to uphold democratic values in the formulation, implementation, and evaluation of public policies is facilitated through Public Consultation Forums (FKP). This direction is articulated through Regulation of the Minister ofAdministrative and Bureaucratic Reform Number 16 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Public Consultation Forums in the Environment of Public Service Organizing Units. The purpose of this research is to determine the factors influencing the implementation of Public Consultation Forums and to provide new insights from the perspective of public sector policy implementation. This study uses a qualitative approach with literature review and interviews to analyse the implementation of FKP until 2022. The policy implementation model used is Merilee S. Grindle's model, which includes factors influencing policy implementation, Content of Policy content and Context of Implementation. The results of the study show that the implementation of FKP policies is influenced by various factors, including the interests of institutions, institutional participation, relevant stakeholders, and the public. FKP is not just a series of formalities but also an important means to enhance transparency and accountability in public decision-making processes. The benefits of FKP include aligning service provider capacity with public expectations and minimizing the negative impact of policies on public welfare. The implementation of FKP is influenced by perceptions, participation, and the quality of services provided to the public. Bureaucratic hurdles and coordination can affect decision-making in the forum, while the leadership capabilities of institutions and the quality of coordination among units are key to the success of FKP implementation. The level of compliance and responsiveness of government agencies to input from FKP can vary, affecting public trust in the public consultation process and the effectiveness of policy implementation. Challenges such as resource constraints and a lack of follow-up platforms for FKP can hinder stakeholders in monitoring progress and follow-up decisions of FKP. Although the implementation of FKP has achieved some successes, there are still several challenges that need to be addressed, including human resource limitations, budget, and time constraints. Variations in understanding the achievement of action plans, strategy realization, and the perseverance of implementation are also areas of focus."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Pengesahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 bertujuan dalam mengakomodir regulasi penyelenggaraan transportasi publik yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. PT KCI menjadi salah satu operator transportasi publik yang ikut berkomitmen dalam menyelenggarakan layanan Commuter Line yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk di wilayah Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dengan 4 faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu communications, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 narasumber, obeservasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 18 indikator yang terpenuhi terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Hambatan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan komunikasi terhadap stakeholder penyandang disabilitas yang belum merata dan menyebabkan penyelenggaraan layanan Commuter Line Depok belum sepenuhnya terwujud sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari segi sarana, prasarana, dan petugas. Pelaksana kebijakan perlu untuk memperluas keterlibatan penyandang disabilitas serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana aksesibel yang belum terpenuhi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas dan menyediakan informasi yang dapat diterima bagi seluruh penyandang disabilitas.

---

The ratification of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 aims to accommodate regulations on the implementation of accessible public transportation for service users with special needs, including persons with disabilities. PT KCI is one of the public transportation operators that is committed to providing Commuter Line services that are friendly for persons with disabilities, including in the Depok area. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. The analysis was carried out using Edwards III's implementation theory with 4 factors that influence implementation, namely communications, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 12 informants, observation, and literature studies. The results of the analysis show that there are 10 out of 18 indicators that are fulfilled regarding the factors that influence the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. Obstacles to the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities are related to communication to stakeholders with disabilities that have not been evenly distributed and have resulted in the implementation of Depok Commuter Line services not being fully realized according to the needs of persons with disabilities, both from terms of facilities, infrastructure, and staff. Policy implementers need to expand the involvement of persons with disabilities and complete accessible facilities and infrastructure that have not been met, including providing training to officers and providing information that is acceptable to all persons with disabilities."

"Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Analisis Dampak Lalu Lintas Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah untuk mengetahui dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati terhadap jaringan jalan yang ada di sekitarnya, sehingga dampak tersebut akan dapat diantisipasi dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan, guna menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas disekitar lokasi operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang berlokasi di Jalan RS. Fatmawati Raya No. 4, RW.9, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kapasitas tempat tidur operasional yakni 600 tempat tidur, dan jumlah pegawai sebanyak 2.337 orang yang berarti sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bangunan ini termasuk kedalam bangkitan sedang. Ruas jalan yang terkena dampak langsung dengan adanya Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, yaitu Jalan TB Simatupang dan Jalan RS Fatmawati Raya. Pada kondisi eksisting tahun 2022 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 40,42 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C, pada kondisi eksisting tahun 2023 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 40,85 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C, pada kondisi eksisting tahun 2027 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 39,48 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C. Pada kondisi operasional dampak lalu lintas, tingkat pelayanan jalan dari tahun eksisting (2022) sampai pada 5 tahun setelah terbangun (2027) terjadi peningkatan rata rata V/C ratio di Jalan TB Simatupang dan Jalan RS Fatmawati Raya dan Jalan yang terdampak Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dari 0,56 menjadi 0,74. Serta mengalami peningakatan kepadatan dengan nilai rata rata 45,51 menjadi 53,34. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Rencana pemantauan dan evaluasi dampak lalu lintas diarahkan pada dampak penting meliputi kerawanan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan tingkat keresahan masyarakat sekitar Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Dengan demikian, seluruh rekomendasi penanganan dampak lalu lintas, dapat dijadikan sebagai dokumen pengelolaan dampak lalu lintas pada penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

---

Implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 Concerning the Implementation of a Traffic Impact Analysis that in order to implement the provisions of Article 3 paragraph (5), Article 5 paragraph (5), and Article 8 paragraph (5) in Government Regulation Number 30 of 2021 concerning Implementation of Traffic Sector Traffic and Road Transportation, it is necessary to stipulate a Minister of Transportation Regulation concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis. The Traffic Impact Analysis of the Operationalization of the Fatmawati Central General Hospital in the Special Capital Region of Jakarta is to determine the traffic impact caused by the Operational activities of the Fatmawati Central General Hospital on the surrounding road network, so that this impact can be anticipated by carrying out management and required traffic engineering, in order to ensure safety, smoothness and traffic order around the operational location of the Fatmawati General Hospital Center. Operations of the Fatmawati General Hospital located on Jalan RS. Fatmawati Raya No. 4, RW.9, West Cilandak, Cilandak District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta with an operational bed capacity of 600 beds, and a total of 2,337 employees, which means that it is in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning Implementation of Analysis The traffic impact of this building is included in the moderate generation. The roads that were directly affected by the operation of the Fatmawati General Hospital, namely Jalan TB Simatupang and Jalan RS Fatmawati Raya. In the existing conditions in 2022 the average network speed is 40.42 km/hour, with the Level of Service (LOS) being C, in the existing conditions in 2023 the network average speed is 40.85 km/hour, with the level of service / Level of Service (LOS) is C, in the existing conditions in 2027 the average network speed is 39.48 km/hour, with the level of service / Level of Service (LOS) is C. In operational conditions the traffic impact, the level of road service from the existing year (2022) to 5 years after it was built (2027) there was an increase in the average V/C ratio on Jalan TB Simatupang and Jalan RS Fatmawati Raya and roads affected by Operations of the Fatmawati General Hospital Center from 0.56 to 0.74. As well as experiencing an increase in density with an average value of 45.51 to 53.34. Based on the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis The traffic impact monitoring and evaluation plan is directed at significant impacts including the vulnerability of traffic accidents, traffic jams and the level of anxiety in the community around the Operations of the Fatmawati General Hospital Center. Thus, all recommendations for handling traffic impacts, can be used as documents for managing traffic impacts in the operation of the Fatmawati General Hospital which refers to Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning Implementation of Traffic Impact Analysis."

"Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi secara berkala. Divestasi ditekankan pada peran aktif perusahaan tambang asing dalam mematuhi regulasi. PT Vale Indonesia menjadi contoh yang memenuhi ketentuan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, telah melakukan divestasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang dijual ke Bursa Efek Indonesia. Proses divestasi yang dilakukan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku yang dimana penjualan saham dapat menggunakan metode discounted cash flow atau perbandingan data pasar, proses divestasi ini diawasi dengan ketat oleh Kementrian ESDM. Untuk memenuhi kebijakan divestasi dari PT Vale Indonesia, Pemerintah sudah memiliki sanksi administratif jika PT Vale Indonesia gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam divestasi yang dimana dalam hal ini juga menyangkup harga yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 84K/32/MEM/2020 untuk menentukan harga divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan prinsip fair market value.

---

Divestment is the sale of shares to the Indonesian government, with the aim of making the government the majority shareholder in a company. The regulation of divestment is regulated in the contract of work, after the contract of work changed to a Mining Business License, thus placing the government as a licensor rather than a party to the contract, for the provision of divestment was formalized through Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This law requires foreign mining companies operating for more than five years to divest periodically. Divestment emphasizes the active role of foreign mining companies in complying with regulations. PT Vale Indonesia is an example that fulfills the provisions of the contract of work with the Government of Indonesia, has divested 20% (twenty percent) which was sold to the Indonesia Stock Exchange. The divestment process should follow the prevailing regulations where the sale of shares can use the discounted cash flow method or market data comparison, the divestment process is closely monitored by the Ministry of Energy and Mineral Resources. To fulfill the divestment policy of PT Vale Indonesia, the Government already has administrative sanctions if PT Vale Indonesia fails to fulfill its divestment obligations, which in this case also includes the price set based on the formula stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 84K/32/MEM/2020 to determine the price of divestment of shares to the Government of Indonesia and in accordance with the principle of fair market value."

"ABSTRAK Produksi dan pemanfaatan hasil penelitian, untuk menjadi bukti dan dasar kebijakan kesehatan, merupakan komponen penting penguatan sistem penelitian kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Rekomendasi stakeholder pun telah dijadikan indikator kinerja Kementerian Kesehatan di bidang litbang meski beberapa riset berskala nasional seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), telah berhasil mendukung kebijakan kesehatan, namun pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, khususnya dalam pencegahan stunting, masih belum dapat diidentifikasi. Padahal stunting ini telah menjadi isu kebijakan kesehatan sebagaimana diamanatkan Presiden RI pada saat pembukaan Rakerkesnas 2017. Sebanyak 12 policy brief dihasilkan di tahun 2017, namun hanya 2 yang dapat diadvokasikan. Sementara itu, Badan Litbang Kesehatan sedang mengembangkan inovasi bernama 'Poros Kebijakan'. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil litbang kesehatan dalam rangka kebijakan berbasis bukti dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief masih minim, terjadi ketidaksinkronan antar dasar hukum terkait sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai, belum adanya pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan, belum adanya insentif khusus terkait kebijakan, rendahnya kapasitas pelaku kebijakan, terjadi ketidakharmonisan hubungan dengan salah satu stakeholder program stunting, belum adanya jejaring dan forum khusus stunting, terjadi perbedaan persepsi dan penolakan dari salah seorang stakeholder, dan terdapat dukungan LIPI serta Bappenas meski belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil litbang kesehatan (policy brief) dalam rangka kebijakan berbasis bukti belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan inovasi poros kebijakan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: telaah dan sinkronisasi seluruh peraturan induk dan turunan, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan untuk semua peneliti dan pelaku advokasi, menyusun tata hubungan kerja baik di dalam Badan Litbang Kesehatan maupun dalam Kementerian Kesehatan, menjadikan PADK sebagai mitra kerja dengan 2 opsi, meningkatkan sosialisasi, dan advokasi lintas sektor (Bappenas, KSP, Kemenko PMK, LIPI, dan KemenPAN) terkait pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasillitbang kesehatan dalam rangka kebijakan berbasis bukti pencegahan stunting.

---

ABSTRACTThe production and utilization of research results, to be evidence and basis of health policy, is an important component of strengthening the health research system and the national health system. Policy recommendations of research and development results advocated to stakeholders have also been used as performance indicators of the Ministry of Health in the field of health research and development in the Ministry of Health's Strategic Plan 2015-2019. Although some national-scale researches such as Basic Health Research (Riskesdas) have been successful in supporting health policies, the utilization of research results as a basis for the preparation of health policies, particularly in the prevention of stunting, remains unidentified. Whereas this stunting has become a health policy issue as mandated by the President of the Republic of Indonesia at the opening of Rakerkesnas 2017. A total of 12 policy briefs are produced in 2017, but only 2 can be advocated. Meanwhile, the National Health Institute of Research and Developments is developing innovation called 'Policy Axis'. This study aims to analyze the implementation of the utilization of policy recommendations of health research and development results in the framework of evidence-based policies using Van Meter Van Horn policy implementation model. This research uses qualitative method with indepth interview technique and document study. The result of the research shows that the use of policy recommendation in the form of policy brief is still minimal, there is a lack of synchrony between related legal basis so that the policy objectives are not achieved, the lack of guidance which regulate the implementation mechanism, the absence of special incentive related to policy, the low capacity of policy actors, rejection form one of the stakeholders of the stunting program, the lack of network and special forum stunting, there is a difference of perception and rejection from one of the stakeholders, and there is support of LIPI and Bappenas although not yet optimal. So it can be concluded that the implementation of policy recommendation of policy research and development results (policy brief) in the context of evidence-based policy stunting prevention is not optimal. Therefore, it is necessary to continue the innovation of the policy axis by considering the following points : to synchronize all the key rules and derivations, planning and implementation of training for all researchers and advocates, to set up working relationships both within the Health Research Agency and the Ministry of Health, to make PADK as a partner with 2 options, promote socialization, and cross-sectoral advocacy (Bappenas, KSP, Kemenko PMK, LIPI, and KemenPAN) on the use of health research and development policy recommendations in the context of stunting prevention evidence-based policy."

"HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik.

---

HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones.

The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly.

This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018.

Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate."

"Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting."