Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemisahan tugas dan wewenang antara KONI dan KOI dalam UU SKN 2005. Adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber yang langka dan terbatas dalam UU SKN 2005 menimbulkan konflik antara KONI dan KOI. Unit analisa dari penelitian ini adalah manifestasi konflik yang terjadi antara KONI dan KOI yang terdiri dari beberapa bentuk tindakan (behaviour) konkret, yakni penetapan chief de mission(CDM) atau Ketua Kontingen, upaya KONI merevisi AD-ART, KOI mengukuhkan PB-Wushu, masalah logo olympics five rings, dan judicial review UU SKN 2005. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik KONI-KOI dalam pengelolaan keolahragaan nasional disebabkan oleh pertama, lahirnya UU SKN 2005. Dampak dari UU ini memisahkan KONI dan KOI. Kedua, kewenangan KONI yang berkurang. Misalnya KONI tidak lagi berwenang untuk mengirim atlet ke ajang internasional. Dan terakhir, keterbatasan akses terhadap sumber daya, khususnya keuangan.

---

The background of this thesis has separated by the duties and authorities between KONI and KOI in the 2005 SKN Law. There are differences of opinion, debate, competition, even though the conflict, and competition in the distribution and the allocation of sources are scarce and limited in the 2005 SKN Law in which the conflict has emerged between KOI and KONI. The analysis of this study is the manifestation of the conflict that occurred between KONI and KOI which consists of several forms of behaviour concrete, namely the determination of the chief de mission (CDM) or the Chair of Contingent, the KONIs efforts to revise AD-ART, KOI confirmed PB-Wushu, the problem of the logo Olympic five rings, and the judicial review of the 2005 SKN Law. The research method used is qualitative research methods. The source of the data in this research are the literature studies and interviews. The theory used in this study is conflict theory. The result of this research conveyed that the first, the conflict between KONI-KOI in the management of national sport was caused in the beginning of 2005 SKN Law. The impact of this law separated KONI and KOI. Second, KONIs authority has diminished. For example KONI is no longer authorized to send the athletes to international event. And finally, the access of resources is limited, especially finance."

"Tesis ini membahas konflik antara KONI dan KOI terkait tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional. Tesis ini menggambarkan latar belakang dikeluarkannya UU Sistem Keolahragaan Nasional, faktor-faktor yang menyebabkan konflik, bentuk-bentuk konflik, dampak-dampak yang ditimbulkan konflik, langkah-langkah pengelolaan konflik, serta hambatan-hambatan dalam pengelolaan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah konflik yang terjadi dikategorikan sebagai konflik antar organisasi yang sifatnya horizontal. Konflik bersumber dari struktur organisasi, tata tertib serta anggaran. Ditinjau dari teori konflik Dahrendorf, konflik yang terjadi di antara kedua organisasi memiliki sumber struktural yakni pertanyaan tentang keabsahan kekuasaan yang ada. Namun demikian, dalam setiap konflik selalu melekat perubahan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi dalam pengelolaan konflik. Pertama, melakukan revisi atas Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, tetap berpegang teguh pada amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tapi dengan menambah poin sinkronisasi dan koordinasi pada peraturan turunannya. Ketiga, membuat peraturan baru terkait tugas pengiriman atlet ke ajang internasional yang menjadi pokok konflik yakni standardisasi kualifikasi, proses pengiriman, serta evaluasi. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk ditetapkannya sasaran atau target perubahan yakni individu, kelompok dan struktur sosial, serta penggunaan strategi sikap dalam mengkonversi konflik menjadi perubahan yang bermanfaat bagi semua pihak.

---

This study described about conflict between KONI and KOI related to task and function according to UU No. 3 Year 2005 about National Sport System. This study described about causes of regulation publishment, causes of conflict, type of conflict, the conflict's impacts, managements and also constraints in solving the conflict. This study is qualitative research whose descriptive design. Result of this study is this conflict can be categorized as inter organizational conflict whose horizontal character. Sources of conflict are structure of organization, regulation, and also budgeting. According to Dahrendorf's theory, conflict between two organizations had structural sources such as the question of power legitimacy. However, every conflict has a change.

This research gave several recommendations in managing conflict. First of all, part of society, including the organization that involved in conflict, proposed a revise toward UU. No. 3 Year 2005 through Judicial Review Process in Constitutional Court (MK). Second, standing on UU No. 3 Year 2005 but doing synchronization and coordination way in derivative regulation. Third, publishing a new regulation that rules about sending of athletes to international events including making same qualification and same standard both sending and evaluation. This research also recommend to make target of change and using behavioral strategy to convert the conflict."

"ABSTRAKAbstrak Konflik Suriah masih berlangsung hingga saat ini di Timur Tengah. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan kelompok militansi ISIS ini pun menjadi sorotan banyak pihak. Negara-nagara luar banyak yang turut campur tangan dalam konflik yang terjadi di Suriah. Tidak terkecuali Federasi Rusia. Rusia yang memang dikenal memiliki hubungan baik dengan negara di Timur Tengah turut turun tangan dalam konflik ini. Hal yang dilakukan Rusia adalah dengan membantu pemerintah Suriah dalam memerangi tindakan gerakan tentara anti pemerintah yang menyebabkan perang sipil dan ISIS yang dianggap sebagai tindakan terorisme. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai bentuk keterlibatan Rusia terhadap konflik Suriah dan apa yang didapatkan oleh Rusia dari bantuannya terhadap Suriah. Data diperoleh dari analisis berita dan sumber sejarah hubungan Rusia-Suriah.

---

ABSTRACTAbstract Syrian conflict is still happening until now in Middle East. Conflict which happens between the government and militant group ISIS is being a headline for many parties. Foreign countries do intervention in conflict in Syria. And there is no exception with Russian Federation. Russia known for having a good relationship with countries in Middle East does an intervention on it. What Russia doing is helping Syrian government in the fight against of Free Syrian Army which caused civil war and ISIS which considered as terrorism act. In this article, it will discuse about the form of Russian help for Syrian government and what Russian gets from its help for Syria. Datas obtainable from news analysis and history sources Russia-Syria relationship."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Pajak Reklame Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011-2015 yang berorientasi kepada tahapan pengadministrasian pajak daerah dan faktor penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target selama 5 (lima) tahun anggaran. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Pajak Daerah, Pajak Reklame, dan Manajemen Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dalam pengaplikasiannya standard waktu yang ditetapkan dalam pengurusan izin reklame tidak sesuai standard dalam SOP yang ada, serta dalam tahapan pengadministrasian pajaknya secara praktek belum dapat berjalan dengan baik karena terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan teori yang bersangkutan.

---

This research discusses about the advertisement management in Bekasi Municipality, fiscal year of 2011-2015 which is oriented by step of local tax administration and the causes of the realization of the advertisement target didn?t get 5 (five) years of fiscal year. Theory that used in this research is local taxes, advertisement, and management local taxes and use post-positivist paradigm, in- depth interview, field research methods are used by researcher to analyze main problem.

The result of research showed that realization of revenue from advertising tax doesn?t reach the target caused by standard of time set in the permit of advertisement doesn?t match in the standard SOP in its implementation and step of local tax administration in practice haven?t been able to work well because there are steps not according to the theory concerned."

"Tesis ini membahas efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam penanganan konflik Maluku melalui Deklarasi Malino II yang dinilai hanya berjalan pada tataran elit. Masyarakat Maluku yang terlibat langsung dalam konflik menganggap bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan solusi perdamaian secara nyata, namun lebih mengedepankan pada tindakan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratqjik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino II dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah konilik serupa di masa yang akan datang.

---

This thesis explores the effectiveness of national seem-ity policy in handling conflict through the Malino Declaration II Maluku assessed only runs at elite level. Maluku people who were directly involved in the conflict assume that the central government has not iiilly give peace areal solution, but it tends to emphasize the strategic action. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the people of Maluku dissatisfaction towards the implementation of the Malino ll Agreement could threaten the stability of national security, if not done in anticipation of measures to prevent similar conflicts in the future."

"Disertasi ini menganalisis rivalitas elite dalam konflik etno-religius yang timbuul saat pemekaran daerah di Mamasa, Sulawesi Barat. Pada 2002, sebagai bagian dari kerangka besar kebijakan otonomi, Mamasa menjadi daerah otonom, dimekarkan dari Kabupaten Polmas. Dalam pelaksanaannya muncul perbedaan antara kelompok pro dan kelompok kontra pemekaran. Rivalitas kelompok pro versus kelompok kontra semakin runyam karena merepresentasikan kontestasi antara kabupaten induk versus kabupaten pemekaran Kabupaten Polmas mendukung kelompok kontra yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten induk. Sebaliknya Kabupaten Mamasa memberi dukungan kepada kelompok pro. Rivalitas dua kelompok tersebut menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan karena terjadi dualisme pemerintahan, yang membuat penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan normal sehingga mengganggu pelayanan publik.Penelitian disertasi ini menggunakan metode kualitatif. Data lapangan diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan data sekunder. Berbagai studi menunjukkan bahwa otonomi dapat memicu konflik karena persaingan elite dalam perebutan posisi-posisi politik, sumber daya ekonomi, dan ruang kekuasaan lainnya. Namun, berbeda dengan studi-studi literatur sebelumnya yang lebih bertumpu pada konflik politik atau konflik etnik, penelitian ini menunjukkan politisasi identitas etno-religius sebagai instrumen yang menimbulkan konflik antara dua etnik berbeda agama, Mandar-Islam versus Toraja-Kristen. Pemekaran daerah mengubah konstelasi dominasi sosio-politik. Mandar-Islam yang mayoritas berubah menjadi minoritas, sebaliknya Toraja-Kristen yang tadinya minoritas menjadi mayoritas.Rivalitas elite memperebutkan ruang kekuasaan di daerah otonom baru dengan menggunakan politik identitas yaitu sentimen identitas etno-religius berdasar perubahan konstelasi dominasi dan hegemoni sosio-politik di Mamasa. Akibatnya, orang Mandar-Islam (orang PUS) menolak pemekaran yang dianggap sebagai bentuk proyek Kristenisasi. Menurut Fox (1999), apabila kerangka religius yang ditantang maka responnya adalah sikap defensif yang cenderung konflik. Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan yang mengandung ketaatan pada nilai-nilai, memiliki standar dan tata aturan, membangun kohesivitas di antara penganutnya, sekaligus melegitimasi setiap tindakan para aktornya.

---

Pemekaran daerah which literally means territorial split or administrative fragmentation whereby new provinces and districts are created by dividing existing ones and which ironically strengthens the sense of identity based on race, ethnic group, religion, and other communal identity is one that triggers such conflicts. This study discusses the rivalry of the elites in the ethno-religious conflicts that erupted during the process of territorial split of Mamasa district of West Sulawesi, Indonesia, in 2002. Mamasa, which was once part of the mother district of Polmas, was established into an autonomous district. Not only was the district divided but people in this region also had differing opinion on the idea of territorial split. Supporters of the administrative fragmentation were dubbed pro while opponents were called kontra. The conflict between the two factions had escalated because the conflict itselt was also the representation of conflict between the mother district and the newly-established district. The government of Polmas ditrict was with the kontra while the government of Mamasa gave their full support for the pro. The rivalry between the two parties had brought chaos to the government system. The government was divided (government dualism).This research uses qualitative method. The data were collected through in-depth interviews, field observations, and secondary data. Studies reveal that autonomy is the potential cause of conflicts because it allows for competition among the contending elites who fight for political positions, economic resources, and other aspects of power. Unlike previous literature studies that put an emphasis on political conflicts and ethnic conflicts, this research focuses on ethno-religious conflicts involving two contending ethnic groups practicing two different religions: the Mandar who are predominantly Muslims and the Toraja who are Christians. The territorial split has indeed changed the socio-political constellation. The Mandar who was once the dominant ethnic group is now a minority and the Toraja have now become the dominant ethnic group.The competition among elites in the newly-established autonomous district by using the sentiment of ethno-religious identity has changed the constellation of socio-political hegemony and domination in Mamasa. As a result, the Muslim-Mandar (the PUS people) voiced their opposition to the territorial split which they consider part of Christian mission. Fox (1999) states that when a religious framework is challenged, the response will be the defensive action that is prone to conflict. This is due to the fact that religion is a belief system that organizes adherents to the values, has standards and norms, builds cohesiveness among its followers, and legitimate the actors."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik sosial sebagai sebuah masalah publik didefinisikan dan bagaimana ide kebijakan dirumuskan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu kompleksitas konflik sosial diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif secara terbatas dengan alasan urgenitas dan keterbatasan waktu dan melalui instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden agar dapat segera dilaksanakan. Pembuat kebijakan menganggap kompleksitas konflik sosial di Indonesia terkait masalah politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental. Beberapa alternatif yang dirumuskan sebagai solusi penanganan konflik sosial adalah melalui adanya keterpaduan unsur terkait, penyelesaian akar masalah, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, Kepala Daerah sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, respon cepat dan pembentukan early warning system, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

---

ABSTRAKThis research discusses the formulation of policies to handle social conflict after the issuance of Law No. 7 of 2012 about The Handling of Social Conflict. The ineffectiveness of the law, and driven by the escalation of social conflict that continuous to increase make the government issued a policy breakthrough that can be used as guidelines for implementation in addressing social conflicts. The complexity of the issues and dynamics of social conflict requires a comprehensive treatment. Design policies made by the policy makers will greatly affect the effectiveness of the policy.The purpose of this research was to examine how social conflict as a public problem is defined and formulated. By using qualitative methods, this research resulted in several important findings : the complexity of social conflict that has translated into a policy formulated by the executive are limited by reason of emergency, time constraints and with the policy instrument through a presidential instruction, so the policy can be implemented immediately. Policy makers assume the complexity of social conflict in Indonesia related with the political issues, economics, law, ethnicity, and culture in which every conflict has a strong local character. Some alternatives are formulated as a solution to handling social conflict: through the integration of relevant elements, the completion of the root problem, the preparation and implementation of action plans, every head of region have the responsibility to keep secure in their area, quick response and the establishment of an early warning system, as well as improving the effectiveness of the monitoring and evaluation system."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana kontribusi KONI dalam sistem keolahragaan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang menjadi latar belakang permasalahan penulisan ini adalah Pembangunan olahraga di Indonesia yang diatur dalam suatu Sistem Keolahragaan Nasional mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk dari indukinduk organisasi cabang-cabang olahraga dan ditetapkan oleh masyarakat. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia terutama untuk olahraga prestasi menurut Paulus Pasumey ada tujuh faktor untuk meningkatkan prestasi antara lain: keadaan sarana dan prasarana, system pembinaan cabor, keadaan kondisi atlet, ketrampilan teknik/skill, perekaman taktik/strategi, dan keadaan psikologi atlet.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah diskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data primer dengan wawancara dengan nara sumber tokoh atau organisasi keolahragaan di Indonesia, sedangkan data sekunder dari mengutip teori-teori, buku/literatur yang berhubungan dengan keolahragaan dan ketahanan nasional, koran, dan intermet. Sebagai temuan dalam penelitian ini adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam pelaksanaanya perlu adanya perhatian serius tentang kualitas sumber daya manusia tenaga keolahragaan nasional (olahragawan, pelatih, wasit/juri, pengurus organisasi keolahragaan), infrastruktur olahraga (sarana dan prasarana), alokasi anggaran dan dana keolahragaan nasional, penerapan Iptek olahraga dan kesejahteraan olahragawan nasional.Kontribusi KONI dalam keolahragaan nasional belum mampu namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional agar dapat mencapai prestasi di even internasional untuk mengharumkan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara serta memperkokoh Ketahanan nasional.

---

This thesis discusses how the contribution of KONI in national sports system in the framework of national defense. The background of this paper is the development problems of sports in Indonesia are regulated in a National Sport System includes education sports, recreation sports and achievements sports. Thirdly the scope of this exercise done coaching and sports development in planed, systematic, gradual and sustainable.National Sports Committee (KONI), which was formed from the parentthe parent organization?s branches and determined by community sports, Assist government in making national policy in field of management, coaching, and development of sport excellence at the national level. Coaching and sport development in Indonesia, especially for sports performance by Paul Pasumey there are seven factors to improve achievement among others, state facilities and infrastructure, sports coaching systems, the state of condition the athlete, skill techniques/skill, recording tactics/strategies, and psychological of athletes.The method used in this writing is descriptive qualitative techniques to collect primary data with interviews with prominent speakers or sports organization in Indonesia, while the secondary data from the cited theories, books/literature related to the sport and national security, newspaper, and internet.As the finding in this research is to improve coaching and sports development achievements in its implementation need to be a serious concern abaut the quality of human resources of the national sport (athletes, coaches, referees/judges, board sports organization), sports infrastructure (facilities and infrastructure), allocation of budget and fund a national sport, the application of sports science and the welfare of national athletes. KONI contribution in the national sport have been able but still needs to be improve, especially in improving national sports coaching and development in order to attain achievements in events for the scent and raise the dignity of peoples and nations and to streng then the National Defense."

"ABSTRAK<>br>Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari penerapan Enterprise Risk Management ERM yang diwakili oleh Risk Management Index RMI terhadap kinerja perusahaan LQ45 dilihat dari sisi profitabilitas, efisiensi, likuiditas, solvency, dan sentimen pasar. Hubungan kedua variabel dianalisis menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa RMI yang telah ditetapkan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan solvency yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

---

ABSTRACT<>br>This research is conducted to see the effect of Enterprise Risk Management ERM implementation, represented by Risk Management Index RMI , on the performance of LQ45 companies, observed from the profitability, efficiency, liquidity, solvency, and market sentiment. Analysis of the relationship between the two variables is using panel data regression. Based on the regression results, it is known that the established RMI has an influence on profitability, efficiency, liquidity, and solvency that ultimately affect the overall performance of the company."