Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki potensi sebagai pasar digital terbesar di Asia. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dalam dekade belakangan ini. SurveyAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berada pada jumlah lebih kurang 140 juta jiwa. Namun, semakinberkembangnya ekonomi digital dalam bentuk platform digital diiringi dengan makin banyaknya kasus pelanggaran, terutama terkait dengan perlindungan data. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penyedia platform fintech melindungi data pribadi penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan melakukan observasi dokumen dan wawancara terhadap perwakilan dari PT ABC, sebagai tempat studi kasus, untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna. Hasil observasi dan wawancara tersebut nantinya dijadikan bahan untuk evaluasi dengan mengacu kepada prinsip perlindungan data pribadi lembaga internasional dan regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasilnyaadalah PT ABC memiliki kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dari dualembaga internasional. Namun, belum semua kriteria perlindungan data pribadi yangterdapat pada regulasi di Indonesia mereka patuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwastartup fintech lebih mematuhi aturan dari sektor pengawas terkait daripada aturan daripemerintah. Salah satu hal adalah kurangnya informasi tentang aturan pemerintah terkaitperlindungan data pribadi yang diterima oleh pelaku startup fintech.

---

ABSTRACT

Indonesia has the potential as the largest digital market in Asia. This is supported by the increasing number of internet users in the past decade. The survey of the Indonesian. Internet Service Providers Association (APJII) states that internet users in Indonesia are

around 140 million people. However, the growing digital economy in the form of platforms was accompanied by the increasing number of violation cases, mainly related

to data protection. This research will discuss how fintech platform providers protect their personal data. This research is qualitative in nature by conducting document observations and interviews with representatives from PT ABC, as a case study, to find out the steps

that have been taken to protect the user's personal data. The results of the observations and interviews will be used as material for evaluation by referring to the principle of protecting the personal data of international institutions and regulations regarding the

protection of personal data in Indonesia. The result is PT ABC has compliance with the principle of protecting personal data from two international institutions. However, not all criteria for protecting personal data contained in regulations in Indonesia are compliant.

This shows that fintech startups are more compliant with the rules of the relevant supervisory sector than the government rules. One thing is the lack of information about government regulations regarding the protection of personal data received by fintech startups."

"ABSTRAK

Pada penyelenggaraan jasa fintech kerap ditemukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga perlu adanya penerapan dari sertifikat keandalan dalam perlindungan data pribadi untuk melindungi hak dari pengguna jasa dan masyarakat secara umum. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU ITE dan PP 82/2012, penerapan penggunaan sertifikasi keandalan untuk perlindungan data pribadi, serta penerapan penggunaan sertifikasi keandalan di Indonesia dalam penyelenggaraan jasa fintech.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Indonesia sampai saat ini belum memiliki lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan controller dan processor untuk patuh terhadap regulasi yang ada seperti Supervisory Authority di Eropa ataupun FTC di Amerika Serikat. Penggunaan sertifikat keandalan oleh pelaku usaha dapat memastikan praktik usaha yang dilakukannya terkait data pribadi tidak melanggar regulasi yang ada dengan bantuan pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat tersebut. PP 82/2012 belum membahas terkait akreditasi Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berfungsi melakukan sertifikasi terhadap penyelenggara jasa fintech termasuk terkait perlindungan data pribadi penggunanya. Dalam penyelenggaraan jasa fintech, perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan khusus baik dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia. Mekanisme sertifikasi keandalan ini akan berjalan secara efektif apabila regulasi yang ada dapat mengatur pelaksanaannya secara jelas dan komprehensif, sedangkan regulasi mengenai sertifikasi keandalan yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas sehingga sertifikasi keandalan di Indonesia belum diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur mengenai sertifikasi keandalan dengan lebih jelas, terutama mengenai prosedur pendirian dan akreditasi dari lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melindungi hak privasi masyarakat.

---

ABSTRACT

In practice, fintech businesses often do activities that are against the protection of personal data. Therefore, implementation of sertifikat keandalan (certification) becomes necessary in protecting personal data, in order to protect the rights of users of fintech services as well as society in general. This research discusses about the regulation concerning the protection of personal data under the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Government Regulation (PP) 82/2012, the implementation of sertifikat keandalan (certification) to protect personal data, as well as the implementation of sertifikat keandalan (certification) in Indonesia in conducting fintech businesses. This research is normative juridical research utilizing secondary source of data. Indonesia to this day is yet to have an institution authorized to ensure both controller and processor are compliant to the prevailing regulation, such as Supervisory Authority in Europe or FTC in the US. Aside from that, UU ITE and PP 82/2012 stipulates that violation against laws concerning protection of personal data is punishable with administrative, civil, as well as penal sanctions. The use of sertifikat keandalan (certification) by business entities could make sure that they do not violate regulations regarding protection of personal data, with the help of a third party issuing such certificate. PP 82/2012 is yet to address the issue of accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) which functions to do certification towards fintech businesses, in matters including protection of its users' personal data. In conducting fintech services, protection of personal data is also regulated under special regulations such as regulations of Financial Service Authority (POJK) and regulation of Bank of Indonesia (BI). Mechanism of sertifikasi keandalan (certification) will run effectively with the existence of clear and comprehensive regulations. However, the existing regulations concerning sertifikat keandalan (certification) in Indonesia is yet to regulate as clearly, thus sertifikasi keandalan (certification) in Indonesia is yet to be implemented effectively. Therefore, the Government of Indonesia needs to regulate sertifikasi keandalan (certification) more clearly, especially regarding the procedures of establishment and accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) to protect privacy rights of the people."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi Risk Based Internal Audit (RBIA) pada PT ABC dengan menggunakan framework dari David Griffith pada tahun 2020 terkait dengan implementasi RBIA dan Chartered Institute of Internal Auditors tahun 2014 dalam melakukan evaluasi kematangan risiko sebagai bagian dari implementasi RBIA. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan analisis dokumen untuk menggali pengalaman dan pemahaman mendalam terkait dengan objek penelitian. Objek penelitian adalah PT ABC yang merupakan perusahaan manufaktur swasta yang bergerak pada industri manufaktur penghasil olahan makanan jadi (snack) dan makanan siap masak (cooking food). Di masa lalu, perusahaan pernah mengalami kondisi finansial yang buruk. Oleh karena itu PT ABC berusaha melakukan pengawasan efektif, yang salah satunya dilakukan melalui divisi internal audit, agar dalam pengelolaan dilakukan secara efektif dan efisien dan kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, komitmen manajemen untuk mengelola risiko belum sepenuhnya tercermin dalam praktik perusahaan. Manajemen PT ABC tidak memiliki kebijakan sebagai bentuk tone of the top komitmen dalam pelaksanaan manajemen risiko. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT ABC belum dapat melakukan implementasi RBIA secara komprehensif karena hasil dari risk maturity assessment yang dilakukan masih berada pada level 1 (risk naïve). Sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan risiko yang cukup untuk mengimplementasikan RBIA secara komprehensif atau saat penilaian risiko mencapai tingkat 3 (risk defined). Oleh karena itu penelitian ini memberikan rekomendasi berupa roadmap yang dapat digunakan PT ABC untuk meningkatkan risk maturity sehingga RBIA dapat diimplementasikan secara komprehensif di kemudian hari.

---

This research was conducted to analyze the effectiveness of the implementation of Risk Based Internal Audit (RBIA) at PT ABC by using the framework from David Griffith in 2020 related to the implementation of RBIA and the Chartered Institute of Internal Auditors in 2014 in evaluating risk maturity as part of RBIA implementation. This research is a case study research with a descriptive qualitative approach using interviews and document analysis to explore experiences and in-depth understanding related to the object of research. The object of research is PT ABC, which is a private manufacturing company engaged in the manufacturing industry producing processed food (snacks) and ready-to- cook food (cooking food). In the past, the company had experienced poor financial conditions. Therefore, PT ABC tries to carry out effective supervision, one of which is carried out through the internal audit division, so that management is carried out effectively and efficiently and the company's business activities can run sustainably. However, in practice, management's commitment to managing risk has not been fully reflected in company practice. PT ABC management does not have a policy as a form of tone of the top commitment in implementing risk management. The results of the study can be concluded that PT ABC has not been able to implement RBIA comprehensively because the results of the risk maturity assessment carried out are still at level 1 (risk naïve). So that improvements are needed to increase the level of risk maturity sufficient to implement RBIA comprehensively or when the risk assessment reaches level 3 (risk defined). Therefore, this research provides recommendations in the form of a roadmap that can be used by PT ABC to increase risk maturity so that RBIA can be implemented comprehensively in the future."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas sistem pengendalian pada siklus penjualan yang dimiliki oleh PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur makanan dan minuman. Pembahasan berfokus pada efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian yang dimiliki oleh PT ABC. Hasil yang didapat adalah bahwa PT ABC masih perlu meningkatkan kualitas pengendalian mereka sehingga operasional mereka bisa mendapat hasil yang lebih efektif dan kelemahan yang dimiliki dapat diperbaiki.

---

This report will describe and discuss about sales cycle control system from PT. ABC which is a company that engaged in manufacturing of foods and drinks. The discuss will be focus to the effectivity from control system they have. Result from this report is PT ABC need to improve their quality of control so that their operation can get more effective result and their weakness can be corrected."

"Kompetisi bisnis membawa perusahaan kepada perkembangan bisnis yang diikuti dengan peningkatan produktivitas beserta tantangannya. Perkembangan tersebut perlu diakomodasi dengan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh bagian dan unit bisnis perusahaan. Sistem informasi yang umum diterapkan perusahaan adalah Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan termasuk meningkatkan produktivitas. Proses pengembangan sistem yang kompleks menjadi tantangan. Kompleksitas tersebut tidak hanya dari aspek teknis, melainkan aspek penerimaan pengguna juga berperan. Teknologi dikatakan berhasil jika diterima oleh penggunanya. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui penerimaan pengguna sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem. PT ABC mengadopsi ERP sejak akhir tahun 2022, diawali dengan penggunaan modul Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) pada proses penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengunaan PBCS dalam proses penyusunan RKA di PT ABC dari sudut pandang penggunanya. Rerangka penelitian menggunakan empat variabel kunci dari Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Analisis dilakukan dengan triangulasi hasil kuesioner dan wawancara kepada pengguna PBCS di PT ABC. Hasil berdasarkan keempat variabel UTAUT, penggunaan PBCS dalam penyusunan RKA PT ABC telah berjalan dengan baik.

---

Business competition drives business development, which followed by increased productivity and its challenges. This development needs to be accommodated with an information system that can integrate all parts and business units of the company. A common information system applied by companies is Enterprise Resource Planning (ERP). ERP implementation can provide benefits for companies, including increasing productivity. The complex process of system development is a challenge. This complexity is not only from the technical aspect, but also the aspect of user acceptance. Technology is said to be successful if it is accepted by its users. Evaluation needs to be carried out to determine user acceptance so that system development and improvement can be carried out. PT ABC has adopted ERP since the end of 2022, starting with the use of the Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) module in the preparation of the Work Budget Plan for the 2023 budget year. This study was conducted to evaluate the use of PBCS in the preparation of RKA at PT ABC from the perspective of its users. The research framework uses four key variables from the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), namely performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Analysis was carried out by triangulating questionnaire results and interviews with PBCS users at PT ABC. The results based on the four UTAUT variables, the use of PBCS in the preparation of PT ABC's RKA has been running well."

"Studi kasus ini dilakukan untuk melakukan evaluasi penerapan konsep optimalisasi aset dalam konteks manajemen aset PT. ABC. Evaluasi optimalisasi aset bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui penggunaan kapasitas yang optimal. Penggunaan aset yang belum optimal mengindikasikan aset yang tersedia tidak digunakan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan profitabilitas, harga produk yang tidak kompetitif, serta biaya investasi aset. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dalam konteks manajemen asets di PT. ABC serta kendala yang dihadapi dalam penerapan optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi penerapan konsep optimalisasi dalam manajemen aset di PT ABC masih belum sempurna karena beberapa hambatan, yaitu :(i) standar teknis yang ditentukan oleh PT XYZ sebagai holding membatasi optimalisasi utilisasi aset; (ii) peraturan pemerintah daerah / instansi dalam pengunaan tiang dan tower; (iii) sistem manajemen aset belum dapat memberikan informasi rinci kondisi fisik aset. Oleh karena itu, rekomendasi agar konsep optimalisasi dalam manajemen aset dapat diterapkan dengan sempurna, adalah : i) melakukan revisi standar teknis untuk pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan; ii) melakukan pendekatan pada para pemangku kepentingan, khususnya pemda, instansi pemerintah dan PT XYZ, untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan; iii) meningkatkan kapabilitas sistem manajemen aset agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang fisik aset

---

This case study was conducted to evaluate the application of the asset optimization concept in the context of PT asset management. A B C. Asset optimization evaluation aims to generate economic benefits through optimal capacity use. Suboptimal use of assets indicates that the available assets are not used optimally. This can have an impact on decreasing profitability, uncompetitive product prices, and asset investment costs. This research aims to analyze optimization in the context of asset management at PT. ABC and the obstacles faced in implementing optimization. This research uses a qualitative approach with an interview method to obtain primary data as material for analysis. The results of the analysis show that the evaluation of the application of the optimization concept in asset management at PT ABC is still not perfect due to several obstacles, namely:(i) technical standards determined by PT XYZ as a holding limit the optimization of asset utilization; (ii) regional government/agency regulations regarding the use of poles and towers; (iii) the asset management system cannot provide detailed information on the physical condition of assets. Therefore, recommendations so that the concept of optimization in asset management can be implemented perfectly are:i) revise technical standards for asset utilization in accordance with market and customer needs; ii) approach stakeholders, especially regional governments, government agencies and PT XYZ, to collaborate in finding mutually beneficial solutions; iii) improve the capabilities of the asset management system so that it can provide more accurate information about physical assets."

"Laporan magang ini berisi evaluasi atas proses rekonsiliasi data keuangan Perusahaan Konstruksi PT. ABC untuk menunjang keakuratan dan konsistensi data dalam rangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada kegiatan magang yang dilakukan pada tahun 2021 dengan situasi kerja hybrid yang mengkombinasikan kerja dari kantor dengan kerja dari rumah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara praktik Rekonsiliasi Data Keuangan yang dilakukan PT. ABC dengan konsep, prinsip dan prosedur standar rekonsiliasi yang termanifestasi pada petunjuk teknis/SOP keuangan perusahaan dalam bentuk Kebijakan dan Prosedur Pelaporan Keuangan Internal beserta Instruksi Kerja terkait yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan ini juga membahas secara singkat sejarah dan proses transformasi digital perusahaan sebagai konteks atas relevansi dan signifikansi pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan secara manual menggunakan spreadsheet atau program pengolahan data Excel dalam kegiatan magang ini. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan rekonsiliasi pada PT. ABC dalam hal pemeriksaan kebenaran nomor referensi, periode dan nominal praktik yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala, hasil evaluasinya menunjukkan bahwa praktik yang ada belum dilakukan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Laporan ini juga mengutarakan hasil refleksi pikiran dan perasaan yang dapat penulis petik dari pengalaman magang dan proses penyusunan laporan magang ini.

---

This internship report consists of evaluation appertaining to financial data reconciliation process of PT. ABC to provide accuracy and consistency in its financial accounts for the purpose of preparing reliable financial statements. The internship was conducted in 2021 in a hybrid working condition that combines working from office with working from home. Evaluations are performed by comparing the reconciliation practice that is conducted by PT. ABC with compliance to the generally accepted applicable concept, principle, and procedures of reconciliation that are manifested in the standard operating procedures issued by the company. This report also provides brief description of the history and progress of the company’s digital transformation process to bring context to the relevance and significance of the account reconciliation practice of the company that is done manually with Excel spreadsheet. Evaluation results signify that reconciliation practice in terms of examining data correctness and congruence is in compliance to the applicable standard operating procedures issued by the company. While reconciliation practice in terms of periodic implementation is yet to fit the applicable standard. This report also presents the author’s self-reflections upon the process of conducting and reporting this internship experience."

"Pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi pelaksanaan usaha perusahaan Pengendalian internal perlu dilakukan pada seluruh siklus dalam operasi perusahaan, khususnya pada siklus penting seperti siklus pengadaan. Pengadaan adalah proses bisnis dari pemilihan sumber daya, pemesanan, dan penerimaan barang. Siklus pengadaan membutuhkan pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencegah risiko yang dapat merugikan perusahaan. Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan salah satu agen tunggal pemegang merek (ATPM) otomotif terbesar di Indonesia yang memproduksi mobil, motor, dan mesin perahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengendalian internal dalam siklus pengadaan perusahaan sudah memadai dan efektif, Studi ini membahas tentang aktivitas utama dalam siklus pengadaan dengan menggunakan kriteria COSO 2013 Internal Control Framework untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Semua data yang diperlukan akan dikumpulkan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan defisiensi pengendalian internal dan indikasi kelemahan pengendalian internal. Defisiensi kontrol ditemukan dalam beberapa kegiatan dalam siklus pengadaan.

---

Internal control within a company is very important and fundamental to the company's business processes. Internal control needs to be carried out in all cycles in company's operations, especially in important cycles such as procurement cycle. Procurement is a business process of selecting resources, ordering, and receiving goods. Procurement cycle is prone to risk, thus requiring effective and efficient controls to prevent risks that can be detrimental to the company. The company selected in this study is one of the largest automotive brand holder sole agents (ATPM) in Indonesia which produces cars, motorcycles and boat engines. The purpose of this research is to assess whether internal control in the company's procurement cycle is adequate yet effective. This study limits the discussion to the main activities in the procurement cycle of PT ABC by using the COSO 2013 Internal Control Framework criteria to assess the effectiveness of the company's internal controls. This study uses a qualitative method. All necessary data will be collected through literature studies and field research such as observation and inquiries. This study found internal control deficiencies and indications of internal control weaknesses. Control deficiencies were found in several activities in the procurement cycle."

"Inovasi di bidang teknologi informasi mendorong perkembangan fintech sangat pesat sehingga semakin mendekati kinerja perbankan, layanan keuangan yang tadinya disediakan oleh perbankan saat ini sudah dapat direplikasi oleh fintech (shadow banking). Perbankan dituntut untuk mampu bersaing, bertransformasi secara digital guna mempertahankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang berperan strategis dalam perkenomian negara. Untuk itu interlink antar perbankan dan fintech perlu dibangun dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga (open banking). Dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga, bank akan melakukan inovasi teknologi digital melalui pemanfaatan open Application Programming Interface (API) dalam berbagai aplikasi yang memberikan pelayanan keuangan kepada nasabah. Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia tersebut, tentunya memiliki risiko yang harus diantisipasi khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah. Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan dalam implementasi kebijakan open banking. Kondisi peraturan perlindungan data pribadi yang masih tersebar di berbagai ketentuan memunculkan potensi masalah antara lain adanya keraguan dari nasabah untuk membuka data pribadinya, ketidakpastian bagi industri fintech, dan hambatan bagi regulator dalam melakukan harmonisasi peraturan dan koordinasi dengan banyak otoritas di berbagai sektor. Beberapa solusi yang diusulkan dalam tesis ini antara lain mendorong percepatan penyelesaian pembahasan dan pengesahan RUU PDP yang juga mengamanatkan adanya otoritas independen sebagai otoritas perlindungan data pribadi dan penggunaan API dalam proses sharing data, serta upaya peningkatan literasi digital masyarakat.

---

Innovations in the field of information technology encourage the development of fintech rapidly so that it is closer to banking performance, the financial services previously provided by banks can now be replicated by fintech (shadow banking). Banking is required to be able to compete, transform digitally in order to maintain its function as an intermediary institution that plays a strategic role in the country's economic development. For this reason, interlinks between banks and fintech need to be built by opening banking customer data to third parties (open banking). By opening banking customer data to third parties, banks will innovate digital technology through the use of the open Application Programming Interface (API) in various applications that provide financial services to customers. The initiative initiated by Bank Indonesia has risks that must be anticipated, especially related to the customers' personal data protection. This thesis discusses the protection of personal data for banking customers in the implementation of open banking policies. The condition of personal data protection regulations that are still scattered in various provisions raises potential problems, including doubts from customers to disclose their personal data, uncertainty for the fintech industry, and obstacles for regulators in harmonizing regulations and coordinating with many authorities in various sectors. Some of the solutions proposed in this thesis include encouraging the acceleration of the completion of the discussion and ratification of the PDP Bill which also mandates the existence of an independent authority as the authority for personal data protection and the use of APIs in the data sharing process, as well as efforts to increase public digital literacy."

"Skripsi ini membahas mengenai pencarian data pembanding dalam dokumentasi transfer pricing. Pencarian data pembanding ini terkait dengan kewajiban dokumentasi harga transfer untuk membuktikan kewajaran transaksi. Analisis dalam penelitian adalah mendeskripsikan langkah-langkah pencarian data pembanding dalam dokumentasi harga transfer yang sesuai dengan arm's length principle dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencarian data pembanding tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskripstif. Hasil dari penelitian ini adalah melakuka 5 faktor kesebandingan, melakukan pemilihan data eksternal dan internal, melakukan pemilihan metode harga transfer dan menerapkannya dalam mencari data pembanding yang sesuai dengan transaksi dan kondisi PT ABC berdasarkan peraturan yang berlaku serta OECD TP guidelines.

---

The focus of this study is to describe about the search for comparable data in transfer pricing documentation. The search for this comparable data related to obligation of transfer pricing documentation to prove the arm's length transaction. PT ABC is a multinational company, engaged in the distribution od polyethylene (PE) and polypropylene (PP) in Indonesia. PT ABC carried out several intercompany transactions with its related parties, such as: purchase of PE from ABM for relase to third-party customers in Indonesia, and purchase of PP from ABM to ABN in Indonesia (hereinafter referred to as "Trading Business"). The research problem of this study is to search for comparable data to prove that the transaction which carried out by PT ABC and it's related parties is in line with arm's lenght principle.

This analysis describe the step and constrait of searching for comparable data related to transfer pricing documentation in accordance with arm's length principle. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach.

The result of this study is to determine five factors comparability, selection of internal and external data, selection of transfer pricing method, an apply them in searching for comparable data in accordance with the transaction and condition of PT ABC based on regulation and OECD TP Guidlines."