Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

---

Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"ABSTRAKDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.ABSTRACTJakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"ABSTRAKKebijakan kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PM dan PTSP) di DKI Jakarta telah mengalami beberapa fase perubahan, dimulai dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP). Fase perjalanan reformasi kebijakan kelembagaan tersebut namun tidak diiringi dengan efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan konfigurasi struktural Dinas PM & PTSP DKI Jakarta menggunakan teori Mintzberg dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa karakteristik kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta saat ini merupakan konfigurasi Birokrasi Mesin. Birokrasi mesin mengutamakan standardisasi dan spesialisasi pekerjaan secara tinggi. Hal demikian menjadi kelemahan pada birokrasi mesin dalam pengambilan keputusan yang tidak dapat diambil secara cepat sebagaimana kondisi empiris kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta itu sendiri. Dengan demikian diperlukan perubahan dari birokrasi mesin menjadi birokrasi profesional yang kemudian meletakkan standardisasi kepada keahlian/kemampuan individu sehingga efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi dapat tercapai.

---

ABSTRACTInstitutional policy on investment and one stop shop in DKI Jakarta has been modified by several phase, started with One Stop Shop Service Unit (one roof system), One Stop Shop Service Agency and lastly, Investment and Integrated One-Stop Services Department. However, those institutional reform were not followed by its institutions effectiveness and the improvement of investment climate. Approached by using qualitative method, this study aims to find institutional configuration structure of Investment and One Stop Shop Service Department in DKI Jakarta based on Minztberg scheme. The research resulted that the characteristics of Investment and One Stop Shop Service Department of Jakarta Province is on the machine bureaucracy stage which characterized by the high level of standarization and specialization work. This result implicated that the institution has the weakness in decision-making process which could not be taken in immediate time as shown by the emprical condition of Investment and One Stop Shop Service Department. Thus, the institution still required to form a more professional bureaucracy which standardized on the expertise and ability of an individual to improve its institutional effectiveness in improving the investment climate."

"Jakarta Evolution (JAKEVO) merupakan sistem pelayanan daring perizinan dan non-perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem satu pintu yang direncanakan dapat melayani dan memproses sebanyak 296 jenis izin dan non-izin. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, diketahui bahwa JAKEVO baru dapat melayani 266 jenis izin dan non-izin atau sebesar 90% dari target Rencana Strategis DPMPTSP 2017-2022 pada indikator Persentase Layanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Online untuk tahun 2020 yang sebesar 100%. Selain itu berdasarkan besarnya investasi dalam pengembangan JAKEVO, didapatkan data bahwa JAKEVO baru dapat menarik pengguna sebanyak 692.988 user. Berdasarkan penelusuran permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan layanan dari JAKEVO. Penelitian ini menggunakan modifikasi model kesuksesan Delone and McLean. Metodologi penelitian yang digunakan adalah campuran dimana data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 197 responden dan data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 79.8% model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan fit/baik. Dari 9 faktor dan 17 hipotesis awal yang digunakan pada penelitian ini, dihasilkan 8 faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan dari sistem JAKEVO dan 12 hipotesis diterima. Faktor Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, dan Organization Performance terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan sistem JAKEVO. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu DPMPTSP harus fokus dalam pengembangan dan peningkatan faktor kualitas sistem dari JAKEVO, DPMPTSP juga harus meningkatkan fitur keamanan informasi agar JAKEVO hanya dapat di akses oleh user yang valid saja, JAKEVO harus dapat diakses kapanpun, dan terdapat petugas stand-by 24/7 untuk membantu pengguna yang mengalami kendala dalam menggunakan JAKEVO di luar jam kantor.

---

Jakarta Evolution (JAKEVO) is an online permits and non-permits service system owned by the DKI Jakarta Provincial Government through a one-stop system that is planned to serve and process as many as 296 types of permits and non-permits. Based on the 2020 DKI Jakarta Provincial DPMPTSP Implementation Report, it is known that JAKEVO can only serve 266 types of permits and non-permits or 90% of the target of 2017-2022 DPMPTSP Strategic Plan on the Percentage indicator of Online Permit and Non-Permit Services for 2020 which by 100%. In addition, based on the amount of investment in the development of JAKEVO, data obtained that JAKEVO has only been able to attract 692,988 users. Based on these problems, it is necessary to analyze the factors that influence the success of JAKEVO’s services. This study uses a modified Delone and Mclean success model. The research methodology used is mixed methods where quantitative data is obtained from distributing questionnaires to 197 respondents and qualitative data is obtained from interviews. Quantitative data processing is done by PLS-SEM. The results showed that 79.8% of the models used in this study were declared fit. Of the 9 factors and 17 initial hypotheses used in this research, 8 factors were proven to significantly influence the service success of the JAKEVO system and 12 hypotheses were accepted. Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, and Organization Performance factors have been shown to significantly influence the success of JAKEVO system services. Recommendations that can be given are DPMPTSP must focus on developing and improving the quality factor of the system from JAKEVO, DPMPTSP must also improve information security features so that JAKEVO can only be accessed by valid users, JAKVEO must be accessible at any time, and there are 24/7 stand-by officers to help users who have problems using JAKEVO outside of office hours.

"

"ABSTRAKPelayanan Perizinan memiliki peranan penting di dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pegendalian dan pengawasan. Pelayanan Perizinan yang baik terutama yang berkaitan dengan izin memulai usaha dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan Pendapatan Daerah, karenanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk melakukan transformasi pelayanan perizinan yang memiliki image buruk di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan mengenai bagaimana transformasi pelayanan perizinan dilaksanakan dan bagaimana implikasinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Transformasi pelayanan perizinan di DKI Jakarta dilakukan dengan melakukan transformasi pada organisasi pemberi layanan perizinan yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, melalui perbaikan terus menerus terhadap kebijakan dan prosedur pengurusan izin dan investasi yang merupakan bagian dari perbaikan terhadap struktur organisasi. Perbaikan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dengan penekanan pada perubahan sikap menjadi ramah dan sopan serta penampilan yang rapi disertai dengan penegakan integritas dan komitmen anti korupsi, pemilihan SDM terutama untuk posisi pimpinan yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian memimpin serta peningkatan keahlian komunikasi individu sekaligus organisasi. Selain itu transformasi pelayanan perizinan juga dilakukan dengan penggunaan tekhnologi modern yang memutakhirkan pelayanan perizinan manual menjadi pelayanan perizinan online. Transformasi pelayanan perizinan ini berjalan dengan baik di provinsi DKI Jakarta, terbukti dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga nilai Indeks Kepuasan Masyarakat semakin meningkat di setiap tahunnya. Transformasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan realisasi pencapaian investasi dan realisasi penerimaan retribusi daerah, juga berperan dalam menagih piutang Pajak Daerah melalui Program Tax Clearance

---

ABSTRACT

---

Licensing services have an important role in development starting from the planning, implementation, to the control and supervision stages. Good licensing services, especially those related to starting a business permit can be used as a tool to increase investment and increase regional income, therefore the DKI Jakarta Provincial Government is trying to transform licensing services that had a bad image in the past. This study aims to explore or describe how the licensing service transformation is carried out and how it has implications for the Regional Revenue of DKI Jakarta Province. This study adopts the positivism paradigm using qualitative methods. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants. The licensing service transformation in DKI Jakarta is carried out by transforming the licensing service provider organization, which is the Jakarta Capital Investment and One Stop Integrated Service Office, through continuous improvement of the permit and investment management policies and procedures that are part of the improvement in the organizational structure. Improvements were also made through improving the quality of human resources with an emphasis on changing attitudes to be friendly and polite as well as a neat appearance accompanied by enforcement of integrity and anti-corruption commitments, selection of Human Resources especially for leadership positions that have technical competence and leadership skills as well as increasing individual and organizational communication skills. In addition, the transformation of licensing services is also carried out by the use of modern technology that updates the manual licensing service into an online licensing service. This licensing service transformation is going well in the province of DKI Jakarta, as evidenced by increasing public satisfaction with the performance of licensing services provided by the Office of Investment and One Stop Integrated Services so that the value of the Community Satisfaction Index increases each year. The transformation carried out by DPMPTSP of DKI Jakarta Province can increase the realization of investment achievements and the realization of regional retribution revenues also plays a role in collecting Regional Tax receivables through the Tax Clearance Program.

"

"Perkembangan teknologi serta masyarakat yang semakin kompleks, telah menciptakan permintaan akan layanan publik yang lebih baik. Pemecahan masalah layanan publik tidak bisa lagi menggunakan metode lama dan cara yang biasa. Organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah, dituntut mencari solusi kreatif dengan memaksimalkan sumber dayanya dan ini dilakukan melalui inovasi. Fenomena munculnya berbagai inovasi di sektor publik memberi warna baru dalam implementasi layanan publik. Kehadiran layanan antar jemput izin bermotor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta merupakan terobosan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan, sekaligus untuk menghilangkan praktik perantara/calo perizinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) ini masih rendah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian post positivis dan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menjawab faktor faktor apa yang mempengaruhi adopsi inovasi layanan antar jemput bermotor (AJIB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dimensi lingkungan dan organisasi. Pisau analisis menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, yang dikemukakan oleh De Vries, et.al (2018) spesifik pada dimensi lingkungan dan organisasi. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi inovasi AJIB dari dimensi lingkungan dan organisasi yaitu tidak dilibatnya stake holders lain seperti masyarakat dan pihak swasta dalam proses pembuatan AJIB, munculnya regulasi terkait penerapan e government dalam proses perizinan, kurangnya pelatihan bagi petugas AJIB, serta sulitnya akses pemesanan AJIB melalui aplikasi AJIB pada playstore oleh masyarakat.

---

The development of technology and an increasingly complex society, has created a demand for better public services. In order to solve problems related to public services, innovation and unconventional method needed. The government required to find creative solutions by maximizing its resources and this is done through innovation. The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of a motorized permit pickup service (AJIB) from the Capital Investment and Integrated Services Office of the DKI Jakarta Province is a breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut time and costs in the licensing process, as well as to eliminate the practice of intermediaries / brokers licensing. However, in its implementation, the level of public adoption of the innovation of the Motorized Vehicle Shuttle Service (AJIB) is still low. By using a post positivist research approach and qualitative data collection methods, this study answers what factors influence the adoption of motorized shuttle service innovation (AJIB) of the One Stop Investment and Integrated Services Office on environmental and organizational dimensions. Analysis using factor that influences the adoption of innovations by De Vries, et.al (2018) spesifically on environtmental and organization dimension. From the results of the study, there are several factors that influence the low adoption of AJIB innovations in the environmental and organizational dimensions, which is no involvement of other stakeholders such as the public and private parties in the process of making AJIB, the emergence of regulations related to the implementation of e-government in the licensing process, lack of training for AJIB officers, and the difficulty of accessing AJIB reservations through the AJIB application on the public playstore."

"Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan administrasi publik di bidang Perizinan, Penanaman Modal, dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja yang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik ini kepada masyarakat. Dalam melakukan operasional sehari-harinya, DPMPTSPTK menangani sebanyak delapan puluh wewenang perizinan dan empat wewenang non-perizinan yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh kepala dinas adalah kondisi wilayah yang berupa gugusan pulau-pulau kecil membuat masyarakat yang terletak di pulau lain kesulitan memperoleh layanan DPMPTSPTK sebagaimana mestinya. Hal ini pun diangkat menjadi sebuah proyek perubahan yang diselenggarakan oleh kepala dinas. Dalam proyek ini pula dibutuhkan peran sistem informasi sebagai alat guna memperlancar tugas dan fungsi kedinasan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan adanya kebutuhan organisasi akan hal ini maka dilakukan analisis dan perancangan sistem informasi. Analisis dan perancangan sistem informasi ini mengikuti  proses System Development Life Cycle (SDLC) yang melalui tahap planning, analysis, design dan implementation. Metodologi SDLC yang diadopsi adalah prototyping mengikuti kebutuhan organisasi yang menginginkan adanya implementasi dalam waktu yang singkat. Dalam pemodelan atau perancangannya menggunakan Unified Modelling Language (UML). Hasil penelitian ini setelah melalui semua tahapan SDLC menghasilkan dua deliverable item, yakni sistem informasi itu sendiri dan dokumen manual/tutorial. Saat ini sistem informasi tersebut dapat diakses melalui website DPMPTSPTK (https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id) pada menu “Saya Pria Cakep”.

---

It is the government's duty to support the creation of excellent public service delivery. The Investment, One Stop Integrated Service and Manpower Office (DPMPTSPTK) of Selayar Islands Regency as an element of technical implementation of public administration services in the fields of Licensing, Investment, and Expansion of Manpower Placement are required to be able to provide this public service to the community. In carrying out its daily operations, DPMPTSPTK handles as many as eighty licensing authorities and four non-licensing authorities which are under the authorities of the Selayar Islands Regency Government. One of the problems and challenges have faced by the head of the department is that the condition of the Selayar’s area as the form of a group of small islands makes it difficult for people whose located on other islands to obtain DPMPTSPTK services as they should. This was also appointed as a changing project which is organized by the head of the service. In this project, the role of the information system is also needed as a tool to facilitate official duties and functions as well as to overcome the problems. Based on this organization's need, analysis and design of information systems is carried out. The analysis and design of this information system follows the System Development Life Cycle (SDLC) process which goes through the planning, analysis, design and implementation stages. The SDLC methodology adopted is prototyping as following the needs of organization that wants implementation in a short time period. In the designing, it’s using the Unified Modelling Language (UML). The results of this study after going through all stages of the SDLC are two deliverable items, which is the information system itself and manual/tutorial documents. Currently, this information system can be accessed through the DPMPTSPTK’s website (https://pmptsptk.kejualanselayarkab.go.id) under the "Saya Pria Cakep" menu."

"Adanya stigma masyarakat tentang sulitnya mengurus perizinan di Jakarta merupakan tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan pelayanan publik. Melalui akun media sosial Instagram @layananjakarta, DPMPTSP berusaha menghapus stigma tersebut dengan memberikan informasi berupa konten-konten seputar program kerja dan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mengurus perizinan. Namun dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang rendah, yaitu sebesar 0,16%, menjadi batu sandungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi adopsi masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Instagram @layananjakarta. Penelitian ini menggabungkan teori Uses and Gratifications Theory (UGT), Technology Acceptance Model (TAM), dan variabel trust in the platform yang membentuk 6 variabel independen dan 2 variabel dependen dengan 37 indikator yang disusun dalam kuesioner. Data responden diperoleh sebanyak 378 orang dari followers yang pernah berkomentar, mengirim pesan, menyukai atau membagikan konten akun Instagram @layananjakarta, kemudian data dianalisis menggunakan metode CB-SEM dan perangkat lunak AMOS 26.0. Hasil analisis diketahui bahwa faktor information seeking, socialization, perceived usefulness, dan trust in the platform secara signifikan berpengaruh terhadap intention to use. Kemudian faktor self-presentation dan perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya intention to use berpengaruh secara signifikan terhadap actual adoption masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Instagram @layananjakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada akun Instagram @layananjakarta dan menambah referensi ilmiah terhadap teori UGT dan TAM.

---

The existence of public stigma about the difficulty of obtaining permits in Jakarta is a significant challenge for the Jakarta Provincial Investment and One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) in carrying out public services. Through the Instagram @layananjakarta social media account, DPMPTSP tries to eliminate this stigma by providing information about work programs and service innovations that make it easier for citizens to apply for permits. However, with a low level of citizen engagement, which is 0.16%, it becomes a stumbling block in carrying out its primary duties and functions. This study aims to determine what factors influence people's adoption to participate in the @layananjakarta Instagram account. This study combines the Uses and Gratifications Theory (UGT), Technology Acceptance Model (TAM) theory, and the trust in the platform variable, which forms six independent variables and two dependent variables with 37 indicators arranged in a questionnaire. Respondent data were obtained from 378 people from followers who had commented, sent messages, liked, or shared the content of the @layananjakarta Instagram account. The data were analyzed using the CB-SEM method and AMOS 26.0 software. The results show that the information seeking, socialization, perceived usefulness, and trust in the platform factors significantly influence the intention to use. Then the self-presentation factor and perceived ease of use do not affect the intention to use. Furthermore, the intention to use has a significant effect on the actual adoption of the citizen to participate in the @layananjakarta Instagram account. This research expects to increase citizen's engagement on the @layananjakarta Instagram account and add scientific references to the UGT and TAM theory."

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."