Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gentrifikasi komersial merupakan salah satu fenomena yang ditandai dengan perubahan signifikan di kawasan perkotaan pada abad ke-21, terutama di kota yang sedang berkembang dengan pesat. Penulisan ini berupaya mengeksplorasi bagaimana gentrifikasi komersial terjadi di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Proses ini dipicu oleh peningkatan intensitas fungsi komersial yang ditandai dengan pertumbuhan bangunan komersial dan perkembangan Kemang sebagai kawasan komersial kota. Perkembangan area komersial menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Analisis ini menyoroti bagaimana gentrifikasi komersial berdampak pada peningkatan nilai lahan, perubahan demografi, dan pergeseran usaha kecil di Kawasan Kemang. Studi ini memberikan pemahaman mengenai implikasi gentrifikasi komersial dalam konteks perkotaan, dengan penekanan pada dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi akibat transformasi kawasan menjadi pusat komersial yang lebih modern dan terintegrasi.

---

Commercial gentrification is a phenomenon characterized by significant changes in urban areas in the 21st century, especially in cities that are developing rapidly. This writing seeks to explore how commercial gentrification occurs in the Kemang area, South Jakarta. This process was triggered by the increase in the intensity of commercial functions which was marked by the growth of commercial buildings and the development of Kemang as a commercial city area. The development of commercial areas has significant social and economic impacts. This analysis highlights how commercial gentrification has an impact on increasing land values, demographic changes, and shifts in small businesses in the Kemang area. This study provides an understanding of the implications of commercial gentrification in an urban context, with an emphasis on the economic, social and cultural dynamics that occur as a result of the area's transformation into a more modern and integrated commercial center."

"Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merupakan kota satelit pertama di selatan Jakarta dan merupakan wilayah yang terencana. Akan tetapi sejak sepuluh tahun terakhir terjadi perubahan pesat dengan kemunculan komersial, kafe dan restoran hampir di setiap jalan lingkungan dan kolektor yang berada dan menggantikan fungsi hunian. Kemunculan secara cepat "ruang publik" komersil yang eksklusif, atau ruang publik semu berupa kafe dan restoran merupakan salah satu penanda terdapatnya gentrifikasi pada suatu kawasan. Consumer class lifestyle mengubah kondisi wilayah yang tergentrifikasi dan berkontribusi terhadap kenaikan harga lahan sehingga warga yang sejak dulu tinggal di situ tak mampu lagi dan akhirnya pindah ke tempat lain. Bila dilihat sekilas, hal ini mirip dengan apa yang terjadi di Kebayoran Baru. Akan tetapi wilayah tersebut sejak awal sudah menjadi lingkungan kaum menengah ke atas sehingga yang terjadi di wilayah tersebut merupakan gentrifikasi gelombang ke dua. Melalui penelusuran arsip dan pengamatan lapangan secara spasial, kajian ini akan mencoba memahami transformasi spasial tersebut dan kaitannya dengan social production of public space yang demokratis.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan is the first satellite city in the southern part of Jakarta and is a planned area. In the last ten years, there has been a rapid transformation within the area due to the land use change from what is predominantly residential to commercial; cafes and restaurants in almost every street. The rapid growth of these commercial and exclusive “public space” or quasi-public space in the form of cafes and restaurants is one of the signs of gentrification. Consumer class life-style changes the condition of the gentrified neighbourhood and contributes to the increase of the land value, making it unaffordable for the residents and causing them to seek housing areas with lower cost. This is similar to what has been happening in Kebayoran Baru. However, the area has always been a relatively middle-class neighbourhood from the beginning. This indicates that what is currently happening in Kebayoran Baru is actually second wave gentrification. Through archival studies and spatial on-site observation, this research aims to understand the spatial transformation and its relation to social production of public space that considers democracy."

"ABSTRAKJakarta adalah kota megapolitan yang terus berkembang dan tidak lepas dari proses gentrifikasi. Skala kota yang masif membuat tidak terlihatnya identitas yang jelas dari Jakarta. Sebuah kota multikultur memerlukan adanya tempat-tempat yang terkumpul dan menjadikannya suatu destinasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna kota. Ethnic enclave dapat menjadi destinasi tersebut, karena selain memenuhi kebutuhan kelompok etnis tertentu, dapat juga menyediakan sebuah kota tempat yang unik dan memberikannya suatu destinasi yang lebih bervariasi dan menarik. Studi ini akan membahas munculnya ethnic enclave di Jakarta, yaitu Little Tokyo Blok M, dan melihat apakah kawasan tersebut memenuhi kriteria karakteristik sebuah ethnic enclave Hasil dari studi ini menentukan peran gentrifikasi dalam pembentukan ethnic enclave dan prosesnya dalam menjadi kawasan dengan brand tertentu."

"ABSTRAKCTPenulisan ini bertujuan melihat adanya indikasi terjadinya segregasi dan gentrifikasi di kampung dan permukiman formal Cikini. Segregasi dan gentrifikasi merupakan bentuk perkembangan wilayah yang tidak merata. Segregasi terjadi tidak hanya dalam bentuk batasan fisik, tetapi adanya indikasi lain yang menyebabkan masyarakat kampung tidak dapat tinggal di permukiman formal Cikini. Pengembangan kawasan Cikini yang tidak merata menyebabkan indikasi terjadinya gentrifikasi. Sebagian besar rumah masyarakat kampung Cikini yang secara turun temurun dan belum adanya pembangunan properti dari perusahaan atau pemerintah menunjukkan belum terjadinya gentrifikasi di kampung Cikini. Namun berbeda dengan masyarakat permukiman formal Cikini yang sudah tidak mampu membayar PBB menyebabkan adanya masyarakat di permukiman formal yang mulai terpinggirkan.

---

ABSTRACTThis paper aims to see if there are any indications of segregation and gentrification happen in informal and formal settlement area in Cikini. The segregation and gentrification that happen are part of the uneven development in Cikini. The reason why segregation occurs in Cikini is not only limited into the form of physical constraints, for there are other indications on why informal settlements community cannot stay in the formal settlement in Cikini. Uneven development causes there is an indication that gentrification might occur in the area. The fact that most houses in informal settlement in Cikini are bequeaths and there are no property development from developer or government shows that has not been gentrification in this informal settlement. However, the incidence that there are formal settlers who cannot afford to pay for property tax induce them to settle in the marginalized area. "

"Proses urbanisasi berlangsung pesat di kota-kota besar Asia Tenggara khususnya Jakarta. Seperti halnya kota lain di kawasan ini, Jakarta dapat dipandang sebagai "Kota Primata" yang berarti berkembang jauh melampaui kota nomor dua yang terdapat di masyarakat yang bersangkutan, Menarik untuk disimak, kota ini mempunyai ciri sosiologis yang tipikal. Secara anatomis Jakarta merupakan hamparan permukiman penduduk pendatang berpenghasilan rendah yang dikenal sebagai "Kampung" dan mempunyai pusat-pusat yang terbentuk secara historis. Struktur kota seperti ini menunjukkan bahwa mayoritas warga merupakan kalangan "miskin". Banyak diantara mereka pemukim liar atau menempati tanah dengan status tidakjelas, secara politik amat lemah, bekeria di sektor in formal atau bahagian marginal sektor formal. Mereka secara geografis dan okupasional sangat mobile. Oleh karena itu warga tersebut merupakan "urban floating-mass". Melalui migrasi datam kota, mereka membangun hubungan sosial baru dan perumahan secara mandiri ("self-housing project"). Pengadaan perumahan semacam ini menepiskan anggapan bahwa kalangan miskin perkotaan merupakan beban pemerintah kota. Pemerintah selama ini disibukkan dengan kebijakan perumahan seperti program perbaikan dan pembaharuan kampung yang temyata tidak besar manfaatnya karena keliru dalam menafskan kebutuhan warga. Warga tidak memerlukan campur tangan pemehntah seperti pengadaan fiat yang asing bagi mereka. Apa yang diperlukan mereka adalah tiga hal. Pertama, legalisasi pemilikan tanah. Kedua adalah diciptakan mekanisme agar mereka mempunyai saluran politik yang mampu mengontrol agenda politik kota. Ketiga, dilakukan upaya pemberdayaan sosio-ekonomis melalui langkah kebijakan pembangunan sosial yang tepat dan membuka ruang tumbuh subumya organisasi akar rumput demokratis sebagai bibit civil society. Dalam kaitan ini peranan pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator pembangunan."

"Sejak masuknya industri, Kabupaten Bekasi mengalami penurunan luas persawahan yang cukup tinggi. Penurunan luas persawahan tersebut menunjukkan terjadinya urbanisasi atau pengkotaan. Urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial urbanisasi dan kualitas hidup, serta hubungan antara kedua hal tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis spasial dengan overlay peta, sehingga dihasilkan peta Status Wilayah dan peta Klasifikasi Kualitas Hidup. Dari kedua peta tersebut diperoleh pada wilayah yang mengalami perubahan dari rural menjadi sub urban sebagian besar mengalami penurunan kualitas hidup, sedangkan pada wilayah yang mengalami perubahan dari sub urban menjadi urban sebagian besar mengalami peningkatan kualitas hidup.

---

Ricefield has decrease rapidly since industrialization in Bekasi Regency. Decreasing of ricefield shows urbanization. Quality of life affected by urbanization. This research is to learn urbanization and quality of life spatial pattern, and connection between it. The analize method used in this research is Spatial Analize with overlay map, then produced Region Status map and Quality of Life Qualification map. The result of mentioned maps analysis is quality of life in most region which had change from rural to suburban decreases, while quality of life in most region which had change from suburban to urban increases."

"City acceleration in Indonesia is getting faster faster. It motivates people to urbanize to city. It caused local government or city government should provide adequate facilities, in order that the people can live comfortable in town or city. One of fundamental issues faced by local government in providing service and development is lack of local revenue; city government financial depend s on the transfer of central government from time, which isn't getting more significantly. On the order side, debt as one the source of income isn't developing yet particularly income from bonds selling . Therefore, bonds as one of the income alternative of city's infrastructure development need to be paid attention. Moreover, this article also concerns on some issues deal with the strength and weaknesses of bond's debt and the obstacles found in Indonesia. In addition, efforts to develop those issues and the risks as well."