Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perubahan administrasi di daerah Bengkulu yang sebelumnya merupakan sebuah keresidenan hingga menjadi provinsi. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses terbentuknya Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Keadaan Daerah Bengkulu pada perkembangannya dari masa kolonial hingga kedaulatan Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan mendorong tokoh masyarakat untuk menjadikan daerah Bengkulu berotonomi penuh. Perkembangan Administrasi Keresidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi merupakan dinamika perubahan sosial politik dan ekonomi. Keresidenan Bengkulu yang sudah dari zaman kolonial tetap eksis hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menggambarkan ketertinggalan daerah bengkulu dari segala bidang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menjadikan faktor utama tokoh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu sebagai provinsi yang berotonomi penuh. Pada tahun 1967 perjuangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat membuahkan hasil dengan dikeluarkannnya UU No. 9 tahun 1967 dan diangkatnya M. Ali Amin Sebagai Gubernur Pertama Bengkulu Pada tahun 1968.

---

This thesis explores administrative transformation of Bengkulu from a residency into an autonomous province. Historical research method is conducted in pursuance of understanding the transformation process. Primary and secondary data source required for this research are gathered from literature studies from various libraries such as Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, and others. The afflictive condition of Bengkulu, on its development from colonialization era to independency of Republik Indonesia, was the sole cause that prompted local social figures to start manifesting Bengkulu as a fully autonomous region. Administrative development of Bengkulu Residency into a province was a social politics and economics dynamics change. Bengkulu Residency had maintained its existence steadily from colonialization era to independency of Republik Indonesia. Independency declaration of Republik Indonesia period in 1945 portrayed the underdeveloped condition of Bengkulu compared to other regions, which was the main factor of local social figures to transform Bengkulu into a fully autonomous region. On 1967, the endeavor of local social figures came into realization as UU No. 9 tahun 1967 was declared, followed with the appointment of M. Ali Amin as the first governor of Bengkulu in 1968."

"Hasil pemilihan gubernur di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan ternyata menimbulkan konflik politik. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pencalonan dan pemilihan dianggap tidak sesuai dengan aspirasi politik sebagian masyarakat Provinsi Bengkulu. Sebagian masyarakat Bengkulu telah menyampaikan aspirasi politiknya baik melalui media massa maupun memberikan masukan langsung kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD, namun apa yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Terhadap fenomena perilaku politik dalam pemilihan kepala daerah tersebut, dilakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Gubemur Provinsi Bengkulu Periode 1999-2004; dan mendeskripsikan masalah-masalah dalam pemilihan Gubernur Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Pertama, Pelaksanaan pemilihan Gubernur Bengkulu periode 1999-2004 yang berlangsung pada masa perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi 5 tahapan. Pelaksanaan pemilihan ini tidak demokratis, karena sarat dengan intervensi Pemerintah Pusat, dan netralitas kinerja Panitia Pemilihan yang dibentuk dari unsur-unsur DRPD Provinsi Bengkulu pun layak diragukan. Meskipun pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu periode 1999-2004 yang oleh sejumlah pihak dinilai menyisahkan sejumlah masalah, namun pemilihan tersebut tampaknya memberi dampak positif terhadap perkembangan demokrasi dalam kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi Bengkulu. Kedua, Ketidakpatuhan Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP dalarrl pemilihan Gubernur Propinsi Bengkulu periode 1999-2004 terjadi karena adanya masalah kebijakan partai yang tidak konsisten, masalah perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan pada elit politik Iokal Berta ma211ah budaya politik yang timbul dari proses perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Ketiga, Dalam proses pemilihan Gubernur Propinsi Bengkulu periode 1999-2004 teridentifikasi adanya masalah money politic. Masalah ini merupakan refleksi perilaku politik di antara sejumlah aktor politik yang mempunyai motivasi dan kepentingan tertentu, dengan mengabaikan kepentingan penyelenggaraan sistem politik yang berorientasi pada kepentingan politik masyarakat."

"ABSTRAKPermasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah

---

ABSTRACTProblems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation."

"Penelitian ini mencoba mengangkat pola interaksi masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang KecamatanAir Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Paradigma dalam penelitian ini adalah kualitatifdengan menggunakan pendekatan sosiologi dan interaksionisme simbolik. Pengumpulan data dilakukan denganteknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunanhidup masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ProvinsiBengkulu terbangun melalui interaksi dan komunikasi harmoni yang saling menghargai, saling menghormati,saling memberikan toleransi dan tidak menyinggung masalah agama dalam kehidupan masyarakat. Faktorlain yang mendukung adalah: pertama, adanya kesadaran tinggi dari masyarakat akan pentingnya kerukunanhidup beragama yang ditanamkan sejak kecil secara turun temurun oleh pendahulunya; kedua, tumbuhnyajiwa nasionalisme dalam kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya ikatan kekerabatan yang dihasilkan daripernikahan yang sebelumnya beda agama."

"[Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Pauh Terenja, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, serta bagaimana perkembangan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakandata primer berupa wawancara dan observasi dan juga data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal/internet. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Pauh Terenja, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan pada hukum Adat kebiasaan perjanjian berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan.Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak membuat perubahan besar dan mendasar pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Pauh Terenja, karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton, tingkat pendidikan yang masih rendah dan faktor budaya yang sangat melekat kuat, masyarakat lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat kebiasaan.;This thesis deals with the implementation of the agreement system of farmland sharing holder applied in the village of Terenja, Pauh Mukomuko Regency of Bengkulu province, as well as how the development of the implementation of theTreaty for those results after the enactment of Act No. 2 of 1960 about Agreement of Farmland Sharing Holder. Research methods used by using the juridical sociological approach method and also descriptive qualitative. This research use primary data which is interview and observation, and also use secondary data that is books, regulations and journal/internet. From the results obtained that the implementation Agreement For the results of the agricultural land in the village ofTerenja, Pauh Mukomuko Regency of Bengkulu province was conducted based on the law of the Customs Treaty based on the agreement between the parties conducted orally on the basis of trust. The enactment of Act No. 2 of 1960 did not make big and fundamental changes on the implementation of the agreement for farmland sharing holder in the village of Pauh Terenja, it’s due to mindset and amonotonous life patterns, the level of education is still low and the cultural factors of helping each other is stick strong with the community, they prefer to implement the agreement system of farmland sharing holder with their custom., This thesis deals with the implementation of the agreement system of farmlandsharing holder applied in the village of Terenja, Pauh Mukomuko Regency ofBengkulu province, as well as how the development of the implementation of theTreaty for those results after the enactment of Act No. 2 of 1960 about Agreementof Farmland Sharing Holder. Research methods used by using the juridicalsociological approach method and also descriptive qualitative. This research useprimary data which is interview and observation, and also use secondary data thatis books, regulations and journal/internet. From the results obtained that theimplementation Agreement For the results of the agricultural land in the village ofTerenja, Pauh Mukomuko Regency of Bengkulu province was conducted basedon the law of the Customs Treaty based on the agreement between the partiesconducted orally on the basis of trust. The enactment of Act No. 2 of 1960 did notmake big and fundamental changes on the implementation of the agreement forfarmland sharing holder in the village of Pauh Terenja, it’s due to mindset and amonotonous life patterns, the level of education is still low and the cultural factorsof helping each other is stick strong with the community, they prefer to implementthe agreement system of farmland sharing holder with their custom.]"

"Masyarakat Serawai Bengkulu memiliki tradisi pertunjukan seni dendang yang dipertunjukkan pada upacara adat nundang padi, upacara bimbang adat, dan upacara akikah anak. Pertunjukan seni dendang merupakan kombinasi pertunjukan tuturan, tarian yang iringi alat musik rebana, biola, dan serunai. Pertunjukan seni dendang ini sebagai pertunjukan adat yang ditampilkan oleh sekelompok laki-laki di atas pengujung. Disertasi ini berupaya mengungkapkan pemertahanan ekosistem budaya masyarakat Serawai melalui pertunjukan seni dendang sebagai representasi majelis adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan sejarah, etnografi, dan antropologi dengan konsep-konsep tradisi lisan. Hasil dan temuan mengungkapkan pertunjukan seni dendang Serawai diinterpretasikan majelis adat yang berkaitan dengan adat budaya lamo yang diwariskan turun-temurun. Pertunjukan seni dendang sebagai pembuka adat dalam ekosistem budaya Serawai yakni upacara adat nundang padi, upacara bimbang adat, dan upacara akikah anak. Penelitian ini menemukan bahwa struktur pertunjukan seni dendang memiliki kebaruan setiap pertunjukannya dengan pola yang tersimpan dalam memori pemain dendang. Sistem pengelolaan dahulunya mengandalkan masyarakat desa beralih pada unsi. Komponen-komponen dalam pertunjukan seni dendang menjadi jaringan adat dalam pemertahanan ekosistem budaya Serawai. Pertunjukan seni dendang merepresentasikan adat pinjam pakai caro dahulu yang masih dipertahankan masyarakat Serawai.

---

The Serawai Bengkulu community has a tradition of performing seni dendang, which is performed at the nundang padi ceremony, the bimbang adat ceremony, and the aqiqah ceremony. The performance of seni dendang is a combination of speech performances and dances accompanied by tambourine, violin, and trumpet musical instruments. This performance of seni dendang is a traditional performance performed by a group of men at the pengujung. This dissertation seeks to reveal the maintenance of the cultural ecosystem of the Serawai community through the performance of seni dendang as a representation of the traditional assembly. This research uses qualitative research methods through historical, ethnographic, and anthropological approaches to the concepts of oral tradition. The results and findings reveal that the performance of seni dendang Serawai was interpreted by the traditional assembly as relating to the traditional budaya lamo, which has been passed down from generation to generation. The performance of seni dendang is an opening for customs in the Serawai cultural ecosystem, namely the traditional nundang padi ceremony, the traditional bimbang ceremony, and the aqiqah ceremony. This research found that the structure of the performance of seni dendang is novel in each performance, with patterns stored in the memory of the singing performer. The management system that previously relied on village communities has shifted to unsi. The components of the performance of seni dendang form a traditional network for maintaining the Serawai cultural ecosystem. The performance of seni dendang represents the adat pinjam pakai caro dahulu, which is still maintained by the Serawai people."