Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Setditjen Dikdasmen) adalah unit kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola data pokok pendidikan (Dapodik). Dapodik mencakup data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang terus diperbaharui secara online. Dapodik menjadi salah satu sumber data untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak tepat salah satunya disebabkan oleh pengolahan data yang kurang baik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi dokumen terkait data pokok pendidikan. Melakukan peningkatan kapasitas internal dengan merancang dokumen standar kualitas data pokok pendidikan; Meningkatkan aturan bisnis validasi pada aplikasi front-end dapodik untuk meminimalisir kesalahan dan ketidaksesuaian data; Merancang sistem informasi manajemen kualitas data sebagai alat untuk melakukan pemantauan kualitas data pokok pendidikan; Meningkatkan peran admin pengelola dan pengguna data pokok pendidikan dengan melibatkan direktorat teknis dan LPMP untuk melakukan pemantauan kualitas data melalui aplikasi yang dibuat;Membuat satuan petugas baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk pelayanan terhadap data pokok pendidikan.

---

The Secretariat of Directorate General of Primary and Secondary Education (Setditjen Dikdasmen) is work under the Ministry of Education and Culture whose officiate to collect and manage basic education data (Dapodik). Dapodik includes data on education units (Schools), students, educators and education staff and educational substances that are constantly updated online. Dapodik becomes one of the data sources for decision making. One improper decision is caused by poor data processing.

This study uses qualitative methods, the process of collecting data by conducting interviews and observing documents related to the basic data of education. Data quality assessment uses profiling data with dimensions of data quality, completeness, accuracy, truth, timeliness, and uniqueness. Increase internal capacity by designing basic education data quality document standards; Improve business rules validation on front-end applications dapodik to minimize errors and data mismatches; Designing a data quality management information system as a tool to monitor the quality of the basic education data;Increasing the admin role of managers and users of basic data education by involving the technical directorate and LPMP to monitor data quality through applications made; Make staff units both at the central and regional levels as a form of service to the basic education data."

"ABSTRAKMenurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berperan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.Mengingat pentingnya PD Dikti tersebut, tersedianya data yang berkualitas pada PD Dikti menjadi salah satu target yang ingin dicapai Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Target pengelolaan PD Dikti tahun 2016 akan fokus pada kualitas data, yaitu bagaimana dapat menyediakan data yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas data pada PD Dikti.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas data pada PD Dikti. Untuk menyusun strategi tersebut dilakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini, yaitu melalui penilaian terhadap dimensi kualitas data dan penilaian terhadap maturitas manajemen kualitas data. Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penilaian manajemen kualitas data, analisis kesenjangan untuk hasil penilaian maturitas manajemen kualitas data, analisis akar masalah untuk hasil penilaian dimensi kualitas data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas data.Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi peningkatan kualitas data pada PD Dikti. Strategi tersebut meliputi peningkatan proses pada 7 (tujuh) domain manajemen kualitas data, yaitu pendefinisian harapan/kebutuhan kualitas data, pengukuran dimensi kualitas data, penetapan kebijakan informasi, peningkatan tata kelola data, penetapan prosedur, perbaikan teknologi, dan pengelolaan kinerja. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan program kualitas data pada PD Dikti.

---

ABSTRACT

According to Law No. 12 of 2012 about Higher Education clause 56, Higher Education Database is a collection of higher education management data from all Indonesian universities that is integrated nationally. Higher Education Database plays an important role in the Quality Assurance System of Higher Education, which serves as a source of information for accrediting agencies to carry out accreditation of study programs; for the government to make arrangements, planning, supervision, monitoring and evaluation; and for the public to know the performance of the study program and universities. Clause 52 of the same Law also noted that the Higher Education Quality Assurance System is based on Higher Education Database.

Because of the importance of the Higher Education Database, availability of high quality data became one of the targets to be achieved by the Data and Information Center. One of the targets for the implementation of the Higher Education Database in 2016 is to focus on the quality of the data.

Therefore, it need strategies to ensure and improve the quality of data on Higher Education Database. Based on the above, this study recommends strategies for improving the quality of the data on Higher Education Database. To develop the strategy, the author assessed the current data quality management. Assessment of the current data quality management was done through an assessment of the dimensions of data quality and assessment of the maturity of data quality management. Research steps undertaken included problem identification, assessment of data quality management, gap analysis for maturity assessment of data quality management, root cause analysis for assessment of data quality dimensions, and formulation of strategy for improving data quality.

Results of this research include recommendation of data quality improvement strategy in Higher Education Database. The strategy includes improvement management in seven (7) data quality management domain, comprising of defining the expectations of dataquality, measurement of data quality dimension, establishment of information policy, improving data governance, establishment of procedures, technological improvements, and performance management. The recommendations are expected to be used as a reference in the data quality program on Higher Education Database."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan, praktik sumber daya manusia, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap employee engagement, pengaruh praktik sumber daya manusia terhadap employee engagement, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap praktik sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menggunakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES) untuk mengukur tingkat employee engagement, Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) untuk mengukur gaya kepemimpinan, dan Uji Praktik SDM yang dikembangkan oleh Delery & Doty untuk mengukur pengembangan karir, kompensasi, keamanan kerja, kerjasama, dan penilaian kinerja. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan general linear model. Hasil penelitian terhadap 151 pegawai menunjukkan bahwa baik tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan yang meliputi kepemimpinan transformasional, transaksional, dan Laissez Faire, maupun praktik sumber daya manusia yang diterapkan di Ditjenbud dikategorikan sedang. Hal ini berarti pegawai Ditjenbud cukup memiliki karakter vigor, dedication, dan absorption; kepemimpinan atasan cukup kharismatik, cukup berkuasa, walau kadang menghindari tanggung jawab; serta praktik sumber daya manusia yang belum diterapkan secara maksimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiga gaya kepemimpinan tersebut tidak berpengaruh terhadap employee engagement maupun terhadap praktik sumber daya manusia. Namun, praktik sumber daya manusia berpengaruh nyata terhadap employee engagement di Ditjenbud.

---

The purpose of this research is to find out the employee engagement level, leadership styles, the human resource practices level, the influence of leadership styles on employee engagement, the influence of human resource practices on employee engagament, and the influence of leadership styles on human resource practices in Directorate General of Culture of the Ministry of Education and Culture.

This research utilize the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) to measure the employee engagement level, the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) to measure leadership styles, and Human Resource Practices Test which was developed by Delery & Doty to measure career development, compensation, work security, teamwork, and performance appraisal. Data was analyzed with descriptive analysis method and general linear model.

Result of the research (n=151) showed that the employee engagement level, leadership styles include transformational, transactional, and Laissez Faire leaderships, also human resource practices in Directorate General of Culture are moderate category. They mean that employees of Directorate General of Culture have moderate vigor, dedication, and absorption; their leadership show moderate charismatic, coercive power, however sometimes avoidant; also human resource practices are moderate applied.

This research also found that those three leadership styles have no impact on employee engagement, as well as on human resource practices. However, human resource practices have significantly impact on employee engagement in Directorate General of Culture of the Ministry of Education and Culture."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap employee engagement di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemdikbud). Penelitian ini menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) untuk mengukur gaya kepemimpinan, dan untuk mengukur employee engagement digunakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan general linear model.Hasil penelitian terhadap 274 pegawai menunjukkan tingkat employee engagement di Setjen Kemdikbud dikategorikan sedang. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di Setjen Kemdikbud adalah kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan kategori sedang dan laissez-faire dengan kategori rendah.Dari hasil penelitian ini diketahui kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap employee engagement, termasuk juga terhadap dimensi employee engagement yaitu vigor, dedication, dan absorption. Sedangkan kepemimpinan laissez-faire tidak berpengaruh terhadap employee engagement, namun berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap dimensi absorption. Saran untuk penelitian lebih lanjut juga disajikan dalam karya akhir ini.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the employee engagement level, leadership styles, and the influence of leadership styles on employee engagement in Secretariate General of the Ministry of Education and Culture (Setjen Kemdikbud). This research utilize the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) to measure the leadership styles, and to measure employee engagement, this research utilize Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Data was analyzed with descriptive analysis method and general linear model.

Result of the research (n=274) showed that the engagement level of Setjen Kemdikbud?s employees are moderate. The leadership styles applied in Setjen Kemdikbud are transformational leadership and transactional leadership in moderate category, while laissez-faire in low category.

This research found that transformational leadership significantly and positively impact on employee engagement, as well as the dimensions of employee engagement, namely vigor, dedication and absorption. Laissez-faire leadership has no effect on employee engagement, but significantly and positively affect the absorption dimension. Suggestions for further research were presented in this final report."

"Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sebagai perguruan tinggi diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka menjaga mutu pendidikan tinggi. Hasil penjaminan mutu digunakan oleh BAN-PT dalam menetapkan akreditasi Perguruan Tinggi. Penilaian akrediatasi, salah satunya, dilaksanakan dengan mengambil data dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan ke PDPT. Data pendidikan tinggi meliputi data pokok, data referensi, dan data transaksional pendidikan tinggi. Data yang disampaikan ke PDPT harus memenuhi syarat kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran. Hasil pengukuran data mahasiswa sebagai salah satu data pokok pendidikan tinggi di PKN STAN padadimensi kualitas data yang disyaratkan, yaitu Kelengkapan50.38%, Kebenaran/Ketepatan14.16%, dan Kemutakhiran100% diukur dari waktu pembuatan/pemutakhiran. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria yang disyaratkan organisasi sebesar 90% untuk setiap dimensi data yang disyaratkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun rekomendasi peningkatan kualitas data pokok pendidikan di PKNSTAN. Rekomendasi disusun dengan melakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini yang meliputi penilaian dimensi kualitas data padadata pokok pendidikan (dosen, mahasiswa, kurikulum, dan mata kuliah) dan penilaian tingkat kematangan manajemen kualitas data. Rekomendasi yang diberikan meliputi delapan komponen dalam Data Quality Frameworkdari David Loshin dengan menerapkan praktik terbaik manajemen kualitas data dariData Management Book of Knowledge dari DAMA Institute. Terdapat 66 rekomendasi peningkatan kualitas data pokok pendidikan di PKN STAN untuk dapat mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Dari 66 rekomendasi tersebut, terdapat delapan rekomendasi yang dinilai berdampak signifikan dalam awal pelaksanaan program manajemen kualitas data di PKN STAN. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program peningkatan kualitas data pokok pendidikan di PKN STAN.

---

State Finance Polytechnic STAN, as a higher education institution (HEI), is required to meet the National Standards of Higher Education in order to maintain the quality of higher education. The quality assurance results are used by BAN-PT in establishing university accreditation. Accreditation assessment, one of which, is carried out by taking data from the Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

HEIs must submit data and information on the implementation of education to PDPT. Higher education data includes basic data, reference data, and higher education transactional data. Data submitted to PDPT must meet the requirements for completeness, truth, accuracy, and currency.

The measurement results of student data as one of the primary data of higher education in PKN STAN on the required data quality dimensions, namely Completeness 50.38%, Truth/Accuracy 14.16%, and Update 100% measured from the time of creation/updating. These results do not meet the criteria required by the organization by 90% for each dimension of data required.

Based on this, the research composes recommendations for improving the quality of the basic data of education in PKN STAN. The recommendations are prepared by evaluating the current data quality management, which includes evaluating the dimensions of data quality in the basic education data (lecturers, students, curriculum, and courses) and assessing the maturity level of data quality management.

The recommendations include eight components in the David Quality Quality Framework by implementing data quality management best practices from the Data Management Book of Knowledge from DAMA Institute. PKN STAN needs to make the 66 recommendations to be able to reach the desired level of data quality management maturity. There were eight recommendations which considered to have a significant impact at the beginning of the implementation of the data quality management program in PKN STAN. This recommendation is expected to be used as a reference in implementing the basic data quality improvement program in PKN STAN."

"Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) merupakan unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas dalam mendukung tugas Kementerian di bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. PDSPK melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data dari hasil pendataan DAPODIK yang bersifat data referensi. Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk menjamin kualitas data yang memenuhi persyaratan identitas tunggal untuk dapat melakukan integrasi data pendidikan. Integrasi data wajib menjamin unsur kelengkapan dan kebenaran data. Berdasarkan observasi data dan wawancara menunjukan bahwa kualitas data belum memenuhi sasaran strategis organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibangun perancangan manajemen kualitas data yang sesuai dengan kebutuhan PDSPK dalam mengelola data pendidikan. Perancangan manajemen kualitas data mengacu pada panduan dari Data Management Body of Knowledge (DMBOK) dalam kategori plan dan development yang dikeluarkan DAMA Internasional. Penelitian berhasil merumuskan rancangan manajemen kualitas data yang terdiri dari mendefinisikan kebutuhan, menilai kondisi kualitas data saat ini, menyusun metrik, menetapkan aturan bisnis kualitas data, menetapkan tingkat layanan kualitas data, dan menyusun prosedur operasional manajemen kualitas data.

---

Data Center and Statistic of Education and Culture (PDSPK) is a unit in the Ministry of Education and Culture which is tasked with supporting the Ministry's duties in the fields of education and culture data and statistics. PDSPK conducts a verification and validation process of data from the results of DAPODIK data that are reference data. This verification and validation process is carried out to ensure data quality that meets the requirements of a single identity to be able to integrate educational data. Data integration must guarantee the elements of data completeness and correctness. Based on data observations and interviews shows that the quality of data has not met the organization's strategic objectives.

To overcome this problem, it is necessary to build a data quality management planning that is in line with the PDSPK requirements in managing education data. Data quality management planning refers to the guidelines of the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) in the plan and development category issued by DAMA International. The research succeeded in formulating a data quality management design consisting of defining requirements, assessing current data quality conditions, define metrics, define data quality business rules, establishing data quality service levels, and developing data quality management operational procedures."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi tentang perubahan terhadap komitmen pegawai untuk menjalankan Reformasi Birokrasi. Penelitian dilakukan terhadap pegawai Setjen Kemdikbud, dengan jumlah sampel sebanyak 245 dan metode survei kuesioner. Komunikasi perubahan diukur dengan kuesioner Organizational Member?s Support for Organizational Change (OMSOC) yang merupakan pengembangan dari Communication and Organizational Change Questionnaire (Gravenhorst, Elving, dan Werkman, 2005). Komitmen pegawai terhadap perubahan diukur dengan tiga komponen model komitmen perubahan yang dikembangkan oleh Herscovitch dan Meyer (2002). Data dianalisis dengan analisis deskriptif, regresi dan General Linear Model.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi perubahan berpengaruh positif terhadap komitmen pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, juga terhadap affective commitment to change. Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap Reformasi Birokrasi dipengaruhi secara positif oleh aspek necessity of the change dan role of management. Sedangkan affective commitment to change dipengaruhi secara positif oleh tiga aspek, yakni necessity of the change, role of management, dan role of supervisor. Satu-satunya aspek yang berpengaruh positif terhadap normative commitment to change adalah necessity of the change. Tidak ditemukan adanya faktor yang berpengaruh terhadap dimensi continuance commiment to change. Selain pengaruh positif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh negatif, yakni pengaruh aspek communication about the change terhadap komitmen perubahan, affective commitment to change, dan normative commitment to change.

---

The purpose of this research is to find out the influence of change related communication on employee commitment to change in the bureucracy reformation process. The research was held in Secretariate General of the Ministry of Education and Culture (Setjen Kemdikbud) with 245 sample, using survey questionnaire method. Organizational Member?s Support for Organizational Change (OMSOC) questionnaire as the development of Communication and Organizational Change Questionnaire (Gravenhorst, Elving, dan Werkman, 2005) used to measure change related communication. The three component model of employee commitment to change (Herscovitch and Meyer, 2002) used to measure employee commitment to change. Data was analyzed using descriptive analysis, regression analysis, and General Linear Model.

The result showed that change related communication positively impact on commitment to bureucracy reformation, as well as on affective commitment to change. Other result showed that commitment to bureucracy reformation was positively influenced by two aspects, namely necessity of the change and role of management. Affective commitment to change was positively influenced by three aspects, namely necessity of the change, role of management, and role of supervisor. Necessity of the change was the only factor that positively influence on normative commitment to change, whereas the research found no significant influence on continuance commitment to change. The result also showed that the aspect communication about the change has negative influence on employee commitment to change, affective commitment to change, and normative commitment to change."

"Salah-satu tahapan yang sering diabaikan oleh organisasi adalah membuat perencanaan strategis terkait SI/TI. Kebanyakan organisasi hanya mengikuti tren atau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa perencanaan yang jelas dalam menggunakan SI/TI. Padahal seharusnya penggunaan SI/TI harus sesuai atau selaras dengan rencana strategis dan proses bisnis organisasi. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit organisasi yang memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbudristek dan saat ini sedang menjalankan program reformasi birokrasi yang salah satu quick winnya adalah menyiapkan rencana terkait solusi teknologi informasi, namun belum memiliki rencana strategis SI/TI yang sistematis. Penelitian ini menjawab bagaimana melakukan perencanaan strategis SI/TI pada organisasi yang sedang menjalankan reformasi birokrasi dengan menggunakan metode Ward and Peppard dengan unsur analisis pada bisnis internal maupun analisis pada bisnis eksternal, analisis SI/TI internal dan analisis SI/TI pada eksternal, sehingga didapatkan gap atau kesenjangan untuk digunakan sebagai bahan dalam membentuk rencana strategis SI/TI bagi organisasi. Metode analisis yang digunakan antara lain value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analisis tren teknologi terkini dan analisis gap atau kesenjangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen organisasi. Berdasarkan metode analisis tersebut, hasil penelitian berupa rekomendasi strategi SI/TI dan roadmap SI/TI

---

One of the stages that is often overlooked by organizations is making strategic planning related to IS/IT. Mostly, organizations just follow the trend or just follow along without a clear plan in using IS/IT. Whereas the use of IS/IT should be in accordance with or in line with the strategic plans and business processes of the organization. The Secretariat General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is an organizational unit that has the task of providing administrative support to all organizational elements in the Ministry of Education and Culture and is currently carrying out a bureaucratic reform program, one of the quick wins is to prepare a plan related to information technology solutions, but does not yet have a systematic IS/IT strategic plan. This study answers how to carry out IS/IT strategic planning in organizations that are carrying out bureaucratic reform using the Ward and Peppard method with elements of analysis on internal business and analysis on external business, internal IS/IT analysis and IS/IT analysis on external, so that it can be obtained gaps to be used as material in forming IS/IT strategic plans for the organization. The analytical methods used include value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analysis of the latest technology trends and gap analysis. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of interviews, direct observation, and study of organizational documents. Based on the analysis method, the research results are in the form of IS/IT strategy recommendations and IS/IT roadmaps"

"Skripsi ini menganalisis peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memaparkan peran Inspektorat Jenderal dalam akuntabilitas kinerja, peran Itjen dalam Evaluasi atas penyusunan LAKIP dan manfaat evaluasi LAKIP tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Inspektorat Jenderal belum berperan secara efektif dalam akuntabilitas kinerja di Kemdikbud seperti yang dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, itjen berperan untuk mempengaruhi nilai atas penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan ternyata hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dan itu dilihat dari penyusunan LAKIP Ditjen Dikdas pada periode dua tahun berikutnya.

---

The focus of this study about The role of General Inspectorate in Ministry of Education and Culture and its activity for evaluating Government performance accountability by explaining its role and its role when evaluating the performance's report of General Directorate of Pendidikan Dasar. The result of this study that General Inspectorate does not work effectively as stated on Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 about Government Internal Control, Its role in evaluating Government Accountability Performance?s Report General Directorate of Pendidikan Dasar has been quite effective and Evaluation of 2009 Government Performance Report' of General Directorate of Pendidikan Dasar' result has been used for its better Government Performance Report in 2011."

"Tesis ini membahas dampak delayering atau penyederhanaan birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan delayering yang dilakukan secara cepat dan masif di lingkungan Kemendikbudristek dengan menjadikan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai role model dalam penerapannya. Namun demikian, delayering yang diterapkan di Itjen Kemendikbudristek belum sempurna seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak serta reaksi dari pegawai di dalam organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lebih dalam bagaimana dampak terhadap pegawai serta organisasi akibat perubahan yang terjadi secara cepat terutama pada struktur organisasi. Reaksi pegawai terhadap dampak akibat perubahan tersebut juga menjadi penting untuk dilihat agar permasalahan yang dapat menghambat proses perubahan seperti resistensi pegawai dapat dikelola dengan baik. Pada akhirnya, peneliti berusaha merumuskan upaya antisipatif untuk mengatasi dampak serta reaksi negatif yang terjadi pasca delayering di Itjen Kemendikbudristek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dampak ditimbulkan akibat perubahan struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pasca delayering yaitu adanya perubahan pada proses bisnis organisasi, proses koordinasi internal organisasi, proses pengambilan keputusan, pemenuhan angka kredit bagi JFT serta jenjang karir pegawai; 2) reaksi SDM terhadap perubahan yang terjadi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud pasca delayering di lingkungan Itjen Kemendikbudristek juga sangat beragam ada yang mendukung, netral, dan resisten; 3) dampak dan reaksi negatif yang ada tentunya memiliki pengaruh terhadap proses kerja individu bahkan mungkin kinerja organisasi sehingga diperlukan berbagai masukan/upaya antisipatif evaluasi dan kajian ilmiah, restrukturisasi, penghapusan koordiantor dan subkoordinator, pembaruan budaya kerja, penguatan JFT, serta pembentukkan pemimpin kelompok.

---

This thesis discusses about the impact of delayering or bureaucracy simplification within the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia. The research was motivated by the implementation of the delayering policy which was carried out quickly and massively within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by making the Inspectorate General as a role model in its implementation. However, the delayering applied at the Inspectorate General has not been perfect as expected, causing various impacts and reactions from employees within the organization. In this regard, it is necessary to look more deeply into how the impact on employees and the organization due to changes that occur rapidly, especially in the organizational structure. Employee reactions to the impact of these changes are also important to look at so that problems that can hinder the change process such as employee resistance can be managed properly. In the end, the researcher tried to formulate anticipatory efforts to overcome the negative impacts and reactions that occurred after delaying at the Inspectorate General. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to explore a contemporary phenomenon. Researcher collected data by in-depth interviews and literature studies which were then processed using the NVIVO 12 Plus application. The results of the study show that: 1) the impact caused by changes in the organizational structure at the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delayering, namely changes in organizational business processes, organizational internal coordination processes, decision-making processes, fulfillment of credit scores for certain functional positions and employee career paths; 2) HR reactions to changes that occur in the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delaying within the Inspectorate General are also very diverse, some are supportive, neutral, and resistant; 3) The existing negative impacts and reactions certainly have an influence on individual work processes and maybe even organizational performance so that various inputs/anticipatory efforts are needed for scientific evaluations and studies, restructuritation, eliminating coordinators and sub-coordinators, reform the work culture, strengthening certain functional positions, and forming group leaders."