Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This review of literature discusses the fraud on Medicare and Medicaid program in the US America and the probability on National Health Insurance era in Indonesia. This work aims to understand the fraud in US America and the probability in Indonesia. This research is qualitative decriptive analytic interpretive. The result of this research has found that the fraud phenomenon in the US America has largely occured for a long time, whereas fraud phenomenon in Indonesia is likely to be occured, one of its causes is that Indonesia Case Base Groups (INA-CBG?s) has been applied as a payment mechanism for the hospitals in Indonesia nowadays. This payment mechanism will cause claim mechanism which potentially will cause fraud phenomenon.

---

Penulisan review kepustakaan ini membahas fraud pada program Medicare dan Medicaid di Amerika dan potensi terjadinya pada era Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui fraud di Amerika dan potensi terjadinya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desaign deskriptif analitik. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kejadian fraud di Amerika sudah banyak terjadi dan sudah terjadi sejak lama, sedangkan potensi terjadinya fraud di Indonesia sangat besar, salah satunya dikarenakan di Indonesia saat ini diterapkan mekanisme pembayaran bagi Rumah Sakit menjadi Indonesia Case Base Groups (INA-CBG?s) sehingga menyebabkan mekanisme klaim sangat berpotensi untuk terjadinya fraud."

"ABSTRAKImplementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikankemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakanoleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagiseluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatandari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS)dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakittidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelahimplementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatanlayanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. LikuiditasRumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKNdiimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikanlemahnya manajemen kas

---

ABSTRACTNational Health Insurance (NHI) programe implementation giveseasiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed tocomplish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI bringsgreat change of health finance system that is from Fee For Service (FFS)Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package.There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?thappen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After theimplementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especiallycomes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health .Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of statehospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is notnecessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospitalcash management"

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"

Derajat kesehatan penduduk Indonesia secara agregat dilihat dari harapan hidup saat lahir cenderung meningkat, namun tidak di semua tahun tersebut dalam kondisi sehat. Estimasi World Health Organization (WHO) ada sekitar 9 tahun (12,67 persen) di masa hidup seseorang dalam keadaan tidak sehat. Indikator kesehatan dapat juga dilihat melalui seberapa besar beban penyakit yang terjadi per populasi tertentu dapat digunakan Dissability Adjusted Life Years (DALYs). Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan 3 terbawah untuk DALYs terbesar. Selain itu, data keluhan kesehatan untuk Indonesia tahun 2017 meningkat dalam dua dekade. Kondisi kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya rawan pangan serta peran program pemerintah yang terkait bantuan pangan dan jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh rawan pangan, penerimaan bantuan pangan dan kepemilikan jaminan kesehatan pada keluhan kesehatan dan dikontrol oleh karakteristik demografi dan sosial ekonomi (daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, akses air minum, sanitasi, dan status ekonomi), dan fasilitas kesehatan per kepadatan penduduk. Data yang digunakan yaitu data Survei sosial ekonomi Indonesia (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2018, dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat rawan pangan sedang hingga parah memiliki risiko mengalami keluhan kesehatan dan terganggu lebih dari 2 kalinya yang tahan pangan. Pemilik jaminan kesehatan BPJS PBI/Jamkesda memiliki risiko keluhan kesehatan yang lebih rendah dari yang BPJS berbayar. Individu yang menerima bantuan pangan dan jamkes BPJS PBI/Jamkesda (penerima bantuan iuran jamkes) memiliki probabilitas keluhan kesehatan lebih kecil daripada menerima salah satu bantuannya. Intervensi pemerintah pada individu rawan pangan sedang/parah dibutuhkan pemberian bantuan pangan dan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI/Jamkesda, terutama pada kelompok umur lansia, tinggal di perdesaan, berjenis laki-laki yang belum memiliki jaminan kesehatan.

---

The degree of health of the Indonesian population in aggregate from life expectancy at birth tends to increase, but not all years are in a healthy condition. The estimation of the World Health Organization (WHO) is around nine years (12.67 percent) in a person's lifetime in an unhealthy state. Health indicators can also be seen through how much disease burden occurs per particular population can be used Disability Adjusted Life Years (DALYs). Compared to Southeast Asian countries, Indonesia ranks the bottom 3 for the largest DALYs. Also, health complaints data for Indonesia in 2017 increased in two decades. The health conditions can be influenced by many factors, including food insecurity and the role of government programs related to food aid and health insurance. This study aims to study the effect of food insecurity, receipt of food aid and ownership of health insurance on health complaints and controlled by demographic and socio-economic characteristics (area of residence, gender, age, education, access to drinking water, sanitation, and economic status), and health facilities per population density. The data used are data from the Indonesian Socio-Economic Survey (Susenas) conducted in March 2018, analyzed using multinomial logistic regression. The results of the study show that individuals with moderate to severe levels of food insecurity have a risk of experiencing severe health complaints more than twice that which is food resistant. The owner of the BPJS PBI/Jamkesda health insurance has a lower risk of health complaints than the paid BPJS. Individu who has receive food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda have a smaller probability of health complaint than receiver food assistance. Government intervention in individuals with moderate/severe food insecurity is needed to provide food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda, especially in the elderly age group, living in rural areas, men who do not have health insurance.

"

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik atas pemenuhan kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN). Melalui Program JKN, negara memenuhi hak masayarakat atas kesehatan serta memberikan perlindungan dari risiko finansial yang timbul akibat gangguan kesehatan. Untuk memastikan keberlangsungan Program JKN perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan universal health coverange (UHC). Salah satunya melalui pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan dapat mendorong capaian UHC dan bagaimana pengaturan Program JKN dapat meningkatkan capaian UHC di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian problem indentification. Analisa dilakukan terhadap pengaturan Program JKN untuk meningkatkan capaian UHC yang dititikberatkan pada pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam Program JKN. Selain itu dilakukan studi perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di Jepang dan Korea Selatan dalam mendorong peningkatan capaian UHC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan, kedua negara telah berhasil mencapai UHC. Faktor sejarah perkembangan asuransi kesehatan sosial dan budaya yang didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang stabil berpengaruh pada pencapaian UHC kedua negara. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Pemerintah telah menyediakan sistem jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN, namun tingkat literasi dan budaya masyarakat dalam berasuransi menjadi penghambat pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN. Oleh karenanya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik masih diperlukan dalam upaya mencapai cakupan UHC Program JKN.

---

This study discusses the regulation of the imposition of sanctions of not getting public services for unfulfilling obligations in the National Health Insurance Program (JKN). Through the JKN, the state fulfills the people's right to health and provides protection from financial risks due to health problems. To ensure the sustainability of the JKN, universal health coverage (UHC) are needed to be achive. One of them is through the imposition of sanctions of not getting certain public services. The problems discussed in this research are how the national health insurance’s regulation in Japan and South Korea can support the achievement of UHC and how the regulation of the JKN can improve UHC in Indonesia. This research is a normative juridical law research with a typology of problem identification research. The analysis was carried out on the JKN’s regulation to improve UHC achivement, which focused on the regulation of the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction. In addition, a comparative study of the social security system in Japan and South Korea was conducted in encouraging the improvement of UHC achievement. The results show that although there are differences in the application of sanctions of publics service restriction in the implementation of national health insurance in Japan and South Korea, both countries have succeeded in achieving UHC. The historical factor, the development of national health insurance and the culture which is also supported by the resident registration system are the crusial factor of the achievement of UHC in both countries. In contrast to Indonesia, although the Government has provided a social security system through the JKN, the literacy level of insurance and culture of the community are obstacles to the implementation of the JKN. Therefore, the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction is still needed to reach the UHC of JKN."