Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Aktivitas tambang yang dikelola oleh kelompok masyarakat seringkali didentifikasi sebagi aktivitas ilegal karena beroperasi tidak sesuai dengan standar pertambangan dan   praktiknya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan pasca tambang. Pada konteks mata pencaharian komunitas, minat kelompok masyarakat untuk merambah daratan serta perairan dan bergabung dalam aktivitas tambang timah inkonvensional tidak pernah surut. Tambang tidak hanya menarik bagi kelompok masyarakat lokal, tambang juga telah menarik kelompok masyarakat dari luar Pulau Bangka untuk datang bekerja sebagai penambang. Kedatangan kelompok masyarakat migran Selapan ke Pulau Bangka untuk menambang ternyata mendapatkan berbagai respon dari kelompok masyarakat lokal, mulai dari pengusiran, penolakan hingga konflik. Namun dalam beberapa kasus mereka masih dapat terus bertahan dan mengakses sumber daya timah di perairan Bangka sampai sekarang. Fenomena tersebut menarik untuk ditelisik lebih jauh. Saya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi untuk menghimpun data penelitian. Tulisan ini menggunakan konsep dari theory of access dan the system of exemption untuk menjelaskan akses serta relasi antara dua kelompok masyarakat di wilayah tambang, yang juga melihat posisi negara dalam hubungannya dengan bertahnnya aktivitas ilegal tersebut.

---

The activity of community on mining area tend to indicate as an illegal activity because its operation doesnt meet mining operational standardization, and lack of responsibility during the activity. In context of community livelihood, the interest of miners community to expand the land and the water area for join on a small-scale tin mining had been never fall dawn. It is not only attracting for local community, but also attracts migrant community that work as miners on Bangka Island. In fact, the activity of Selapan migrant miners on Bangka Island was getting in some response from local community, such as expulsion, rejection, and it worsened when become a conflict. However in some cases they still hold access on tin mining. The phenomenon is interesting to be explored. This research data collected by qualitative method and ethnograpy approach. I use the theory of access and the system of exemption concept to analyze access and relation among migrant community with local community in mining area, this paper also explains the position of state in relation with illegal activity.

 

"

"Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.

---

Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining."

"ABSTRAKKegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACTArtisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation"

"Tesis ini membahas tentang bagaimana regulasi penambangan yang ada diKabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkandengan tingkat kerentanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat. Thesis iniingin melihat gambaran kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan(Livelihood). Sampel diambil sebanyak 387 responden di wilayah Bangka Selatandengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode simple random samplinguntuk responden menggunakan analisis bivariat untuk melihat signifikansi level danpearson correlation dengan menggunakan bantuan software. Hasilnya adalahadanya Kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood)masyarakat sekitar lahan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan.

---

This thesis discusses how existing mining regulation in South Bangka Bangka

Belitung province associated with the level of social vulnerability and livelihoods.

This thesis would like to see a picture of vulnerability (Vulnerability) and

Livelihoods (Livelihoods). Samples were taken as many as 387 respondents in the

South Pacific region by spreading the questionnaire and using simple random

sampling method to respondents using bivariate analysis to look at the significance

level and Pearson correlation using statistical software. The result is the existence

of Vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods) surrounding

communities tin mining land in South Bangka Regency."

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai di Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pegawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist yang menekankan pada penggunaan teori sebagai landasan berpikir dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti belum adanya standar dan tolak ukur pengawasan, kekurangan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan, hingga belum adanya kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya pelaksanaan pengawasan.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of supervison function toward offshore tin mining activity in Bangka Regency by Environmental Agency of Bangka Belitung Province. Main theory of this research is supervision theory such as supervison mechanism and affecting factors of supervision. This research is post-positivist research which is emphasizes the use of theory as a basis for thinking to answer research questions. This research are include in the type of descriptive, pure, cross-sectional, and qualitative research by using data collection techniques through indepth interview and literature study. Based on research results show that the implementation of supervison function by Environmental Agency of Bangka Belitung Province in not running optimally. It’s because, there are some obtacle faced by Environmental Agency of Bangka Belitung Province such as there’s no standard and benchmark of supervision, lack of human resources, lack of budget allocation, lack of facilities of supervision, and there’s no awareness of the implementation of supervision by various actors."

"Hutan Lindung Gunung sepang terancam punah, penebangan liar untuk penambangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal dikawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Penelitian terhadap kerusakan hutan lindung ini adalah desa-desa di kecamatan Badau yang berdekatan langsung dengan Hutan Lindung Gunung Sepang serta Pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap komponen masyarakat setempat, aparat dinas kehutanan serta aparat pemerintah daerah serta kepolisian. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan rancangan alur pikir masalah. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat terjadinya pengrusakan hutan untuk penambangan liar yaitu: belum adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum serta adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi Pemerintah daerah telah melakukan himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Permasalahan kerusakan lingkungan Hutan Lindung Gunung Sepang tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup. Evaluasi dan analisis dengan Pendekatan perencanaan pengelolaan lingkungan kawasan hutan memerlukan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebagai "pemberi contoh" diharapkan memiliki peran serta dalam penanganan dan pengembangan aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan, serta aspek pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat. Seluruh peran serta harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak. Upaya penanggulangan dan pencegahan adalah dengan mengembalikan kawasan hutan lindung yang telah menjadi lahan tambang ke fungsi semula yaitu dengan cara penghijauan kembali bekerjasama dengan penduduk lingkungan sekitar dan instansi terkait antara lain perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

---

Hutan Lindung Gunung Sepang is in endangered, illegal logging for illegal mining is seen as a cause of forest destruction process. Ecological impacts arising from illegal mining area of protected forest is the occurrence of landslides, erosion, flooding, and reduced soil and water contamination. Research on the damage these protected forests are villages in the district Badau directly adjacent to Hutan Lindung Gunung Sepang in Bangka Belitung Province. Method of direct observation and interviews are used as an approach to data retrieval. Conducted unstructured interviews to the components of local communities, forest service officials and local government officials and police.

The results were analyzed in a descriptive qualitative study using a design mindset problem. There are at least three factors that make the destruction of forests to illegal mining, namely: lack of awareness to preserve the environment, local people do not have the legal awareness and the desire to earn higher incomes. The local government has made an appeal, security operations and maintenance, community economic development through business diversification, as well as set policy in the form of regulation.

Problems of environmental degradation Sepang Mountain Forest Preserve can not be charged only on the government, solving the problem is the duty and responsibility of the whole society components. Parties concerned with the condition of forests is more focused on action that is instructive and persuasive to the surrounding community. This seems indicated by their environment with the development program. The approach taken by the local government aims to strengthen environmental awareness with community self-reliance in addressing the needs of life.

Evaluation and analysis of the environmental approach to forest management planning requires the participation of regional governments and local communities. Local government as 'giver example' is expected to have participation in management and development aspects of the improvement of forest conditions, protection and security aspects, as well as fostering awareness of environmental aspects of society. The entire participation must be coordinated and participatory by involving all parties. Mitigation and prevention efforts is to restore a protected forest which has been a land mine to the original function is by way of reforestation cooperates with the surrounding environment and related agencies, among others perhutani, local governments, and local communities."

"Permasalahan kontaminasi logam berat, radionuklida alam, dan limbah plastik memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi purun (Lepironia articulata) sebagai alternatif sedotan berkelanjutan dan potensi fitoremediasi. Metodologi penelitian ini mencakup Analisis Spektroskopi Serapan Atom (AAS) untuk logam berat, spektrometri gamma untuk radionuklida, dan evaluasi mikrobiologis menggunakan Angka Lempeng Total (ALT) serta Kapang Khamir, dengan penilaian penerimaan sosial melalui Structural Equation Modeling (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan purun efektif sebagai bioakumulator untuk Pb dan hyperaccumulator untuk Ra-226, Th-232, dan K-40, namun kurang efektif untuk Cd dan U-238. Pada risiko kesehatan dari kontaminasi logam berat (Pb, Cd) dan radionuklida alam (U-238, Ra-226, Th-232, dan K-40) serta kontaminasi jamur pada sedotan purun ini aman sesuai standar yang ada. Namun, sedotan purun masih memerlukan perbaikan pengemasan dan sterilisasi lebih lanjut karena sedikit melebihi batasan cemaran pada kontaminasi bakteri (4.8 x 10⁴ koloni/g). Penelitian ini juga menunjukkan potensi besar sebagai solusi berkelanjutan dengan manfaat ekonomi yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis biaya-manfaat. Penerimaan masyarakat cukup tinggi, terutama di sektor pariwisata Belitung, dengan 87% penerimaan, terutama dipengaruhi oleh kepedulian terhadap lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa purun tidak hanya aman tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sedotan ramah lingkungan dan agen fitoremediasi untuk logam berat dan radionuklida alam.

---

Environmental issues such as heavy metal contamination, natural radionuclides, and plastic waste necessitate innovative and sustainable solutions. The purpose of this research is to evaluate purun (L. articulata) as a sustainable alternative for straws and as a phytoremediation agent. The methodology includes Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) analysis for heavy metals, gamma spectrometry for radionuclides, and microbiological evaluation using Total Plate Count (TPC) as well as Mould and Yeast analysis, with social acceptance assessment through Structural Equation Modeling (SEM-PLS). The findings indicate that purun is effective as a bioaccumulator for Pb and as a hyperaccumulator for Ra-226, Th-232, and K-40, but less effective for Cd and U-238. Regarding the health risks from heavy metal contamination (Pb, Cd) and natural radionuclides (U-238, Ra-226, Th-232, and K-40) as well as fungal contamination, purun straws are safe according to FAO Codex Alimentarius and NEA/OECD standards, PerBPOM No 13 of 2019, and ISO 7387:2009. However, purun straws still require improvements in packaging and further sterilization due to slightly exceeding bacterial contamination limits (4.8 x 10⁴ colonies/g). Nevertheless, this demonstrates significant potential as a sustainable solution with notable economic benefits, as indicated by the cost-benefit analysis. Public acceptance is relatively high, particularly in the Belitung tourism sector, with an 87% acceptance rate, primarily influenced by environmental concerns. The conclusion of this study is that purun is not only safe but also holds considerable potential as an environmentally friendly straw and phytoremediation agent for heavy metals and natural radionuclides."