Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu permasalahan dalam pengembangan jaringan jalan di indonesia adalah pembiayaan. Selama ini, pengadaan dalam pengembangan jaringan jalan tersebut masih bergantung pada sektor pendanaan publik (APBN). Dalam pengembangan jaringan jalan terdapat berbagai metode pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan yang telah diterapkan. Melalui studi ini, peneliti bertujuan untuk mencari tahu kondisi atas penerapan berbagai metode pembiayaan yang telah berlangsung dan mengevaluasinya serta mencari faktor-faktor dalam metode pembiayaan yang dapat dioptimalisasi beserta urutan kepentingannya. Adapun jaringan jalan yang ditinjau adalah jalan nasional. Pengembangan jaringan jalan yang dimaksud mencakup kegiatan preservasi (pemeliharaan) jalan dan pembangunan jalan baru. Metode pembiayaan yang ditinjau secara garis besar dibagi menjadi metode pendanaan berdasarkan sumber pendanaan APBN non Rupiah Murni dan pendanaan Non-APBN. Studi ini menggunakan studi literatur dan in-depth interview terhadap pakar. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dapat dianalisis secara kualitatif serta berkaitan dengan faktor-faktor dalam metode pembiayaan yang dapat dioptimalisasi. Pakar (responden) akan menjawab topik diskusi tersebut serta memberikan tingkat kepentingan atas faktor terkait. Analisis tingkat kepentingan faktor menggunakan metode.

---

ABSTRACTOne of the main problems for road network development in Indonesia is financing. Road development in Indonesia still depend on the public funding. There are various options of financing methods from various sources for road network development in Indonesia. Through this study, researchers aim to find out about applying the financing methods that have been carried out and evaluate them and look for factors in the financing methods that can be optimized to find the purpose of their interests. The road network reviewed is national road. Development of an approved road network in the maintenance and maintenance of new roads. The financing method which has been reviewed broadly becomes the method of distribution based on the source of the APBN allocation and Non-APBN allocation. This study uses literature studies and in-depth interviews with experts. The questions asked are questions that can be analyzed about the factors that can be optimized. The expert (respondent) will answer the discussion topic and also give a level of importance to the related factors. Analysis of the importance of factors using the Relative Importance Index (RII)."

"Kerusakan jalan pada struktur perkerasan lentur merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia khususunya DKI Jakarta. Kerusakan diakibatkan oleh berbagai macam faktor dimana air merupakan faktor utama dan keberadaan air pada permukaan jalan bergantung pada kondisi drainase. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kondisi drainase terhadap kerusakan permukaan jalan struktur perkerasan dan mengetahui dan menganalisis bentuk pengaruh yang dihasilkan. Wilayah tinjauan adalah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode ANOVA didapatkan ada pengaruh dari kondisi drainase dengan Fhitung 14,66 dan 18,68. Pada seluruh wilayah tinjauan kerusakan terbesar diakibatkan kondisi tidak ada drainase. Kerusakan terbesar adalah kerusakan tingkat berat sebesar 80 persen dari keseluruhan. Semakin buruk kondisi drainase luas kerusakan jalan semakin besar. Kerusakan terbesar diakibatkan kondisi tidak ada drainase sebesar 83 persen dari total kerusakan.

---

Road damages in flexible pavement structure is common in Indonsesia especially in Jakarta. The damages caused by various factors which water is a major factor and the presence of water on the surface of the road depends on the condition of drainage. This research was conducted to finding out whether or not the influence of drainage conditions to the surface of damage of flexible pavements and find out what are the effects. Region of reviews is Jakarta except Kepulauan Seribu. Based on the statisticals results using ANOVA showed there are influence of drainage condition with Fcount 14,66 and 18,68. On the whole territory of the largest drainage review is a condition there is no drainage. The greatest damage is level high damage with value 80 percentage from total damage. If drainage condition getting worse the surface damage became bigger. The greatest damage caused by level worst drainage condition with value of 83 percentage from total damage."

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

---

ABSTRACTCity gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3 three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project financing scheme Value for Money."

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.

---

The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution to

increase the value of project feasibility. The development of the infrastructure itself

requires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. The

purpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that produces

the best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources of

financing. This research will use bond as alternative source of project financing. To

reduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to be

integrated with financing source from the private sector through the public private

partnership mechanism. This mechanism shares project component financing between the

government and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%

of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% of

revenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"

"Pada umumnya pemerintah menganggarkan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk proyek pengembangan kawasanTOD maupun melalui pinjaman ataupun kerjasama dari pihak luar negeri. Selainsumber pembiayaan tersebut, pembangunan suatu proyek khususnya untuk proyekpengembangan TOD ini juga dapat menggunakan beberapa sumber pendanaan alternatifseperti pasar modal, obligasi, asuransi, dan dana pensiun. Penelitian ini akan mengkaji secara khusus pembiayaan proyek pengembangan konseptual TOD yang bersumber dari investasi dana asuransi. Pembiayaan ini membutuhkan dana yang sangat besar berdasarkan hasil perhitungan analisis life cycle cost. Hasil analisis finansial menunjukkan nilai IRR sebesar 5,77% apabila menggunakan sumber pembiayaan dana asuransi seluruhnya. Nilai IRR tersebut berada dibawah WACC asuransi yakni sebesar 11,55% , ini menunjukan bahwa proyek tidak layak secara finansial. Sehingga untuk dapat meningkatkan nilai IRR agar diperoleh nilai yang optimal maka dilakukan upaya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Nilai IRR optimal diperoleh sebesar 11,56% dengan rincian pihak asuransi menanggung 41,47% biaya pembangunan, 48,27% biaya operasional dan pemeliharaan, serta 77,49% pendapatan. Sementara itu, dari hasil analisis kemampuan investasi dana asuransi yakni sebesar Rp 61,39 triliun dapat menutupi kebutuhan pembiayaan proyek pengembangan tod yaitu sebesar Rp 24,31 triliun dengan rata-rata rasio sebesar 0,39.

---

In general, the government has budgeted some funds from the State Revenue and

Expenditure Budget (APBN) which are devoted to the TOD development project or

through loans or cooperation from foreign parties. Apart from relying on these sources, the construction of a project, can use several alternative sources such as capital markets, bonds, insurance, and pension funds. This research will specifically examine the financing of the TOD conceptual development project using insurance fund invesment. This financing requires a very large amount of funds based on the calculation of life cycle cost analysis. Financial analysis show that the IRR value is 5,77% if using insurance fund entirely. This value is below the WACC value for insurance, which is 11.55%, means that the project is not financially feasible. So that to increase the IRR value to obtain an optimal value, efforts are made for Public-Private Partnership (PPP).

The optimal IRR value on this scheme is 11.56%, with the details that insurance covers 41.47% initial costs, 48,27% operational and maintenance costs, and 77,49% revenues. Meanwhile, based on an analysis of insurance fund of Rp. 61,39 trillion, it could cover the initial cost of Rp. 24,31 trillion with an average ratio of 0,39

"

"ABSTRAKAda tiga permasalahan utama pada model pendanaan jalan tol di Indonesia. Pertama, ketergantungan dana pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang cukup tinggi serta waktu untuk pencairan dana yang cukup lama sehingga harga tanah bisa jadi telah naik. Kedua, ketidakmampuan pendanaan pada awal operasi dan pendanaan jangka panjang. Ketiga, keterbatasan perbankan nasional/dalam negeri pada periode tenor pinjaman, dan keterbatasan kapasitas dengan mengurangi risiko pembebasan lahan yang belum bebas hingga 100 .Oleh karena itu, sangat perlu dikembangkan suatu model finansial baru yang dapat diimplementasikan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Ada tujuh model pendanaan yang teridentifikasi yang berhasil dan efektif diimplementasikan di dunia. Ketujuh model tersebut adalah earmarked tax revenue, deep discount bond, take out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, dan private donation.Walaupun demikian, ketujuh model tersebut belum pernah dilaksanakan untuk jalan tol di Indonesia. Untuk menentukan model mana yang paling sesuai diimplementasikan di Indonesia, maka metode yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam in-depth interview . Hasil penelitian ini mendapatkan dua model pendanaan yang paling sesuai dan dapat diimplementasikan, yaitu model pendanaan deep discount bond dan land lease. Kedua model tersebut kemudian dikombinasi menjadi model pendanaan kombinasi deep discount project bond dan land lease.Selanjutnya untuk mendapatkan faktor kritis critical success factor/CSF model kombinasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode Delphi kepada para pakar di bidang investasi dan finansial jalan tol. Lima peringkat teratas CSF model kombinasi tersebut adalah status lahan yang disewakan rdquo;clear dan clean rdquo;, alokasi risiko dan pembagian risiko yang adil, keterlibatan pemerintah pada penjaminan atas risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik selaku penanggung jawab proyek kerja sama PJPK maupun bukan PJPK tetapi masih relevan, dukungan sistem politik yang stabil, dan desain perencanaan dan lokasi yang disewakan terencana dan terintegrasi.Setelah mendapatkan CSF kedua model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membangun model pendanaan kombinasi deep discount project bond DDPB dan land lease, dan mengembangkan kelembagaan dan kebijakan model kombinasi tersebut. Adapun kelembagaan model pendanaan kombinasi tersebut adalah adanya misi kelembagaan, yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan sewa lahan dan sistem keuangan berkelanjutan dalam investasi jalan tol; mengamankan lahan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; dan meningkatkan tata kelola, nilai tambah, sistem keuangan, dan investasi yang kondisif jalan tol kerja sama pemerintah badan usaha KPBU .Lebih lanjut, termasuk karakteristik kelembagaan lainnya pada perencanaan strategis, prioritas kelembagaan, alokasi sumber daya finansial, anggaran, evaluasi. Kebijakan yang dibutuhkan agar model pendanaan kombinasi ini dapat diaplikasikan adalah diusulkan suatu regulasi atau peraturan pemerintah tentang model pendanaan kombinasi DDPB dan land lease yang menyangkut mengenai tujuan dan prinsip pendanan kombinasi DDPB dan land lease PKDL , penanggungjawab PKDL, pengadaan tanah, pengembalian investasi BUJT, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, pembiayaan sebagian PKDL oleh pemerintah, perencanaan PKDL, dan penyiapan PKDL. Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah mengembangkan model pendanaan jalan tol dengan kombinasi deep discount project bond dan land lease di Indonesia.

---

ABSTRACTThere are three main problems with the toll road financing model in Indonesia. First, there is the highest dependency of land acquisition funds at State Budget APBN , and the fund disbursements take a rather long time, so that it can cause land prices to increase. Second, there is an inability to have long-term financing, because to form a consortium, a sponsoring company should have already been in operation for a minimum of 3 years with a good financial condition, and there is low traffic uncertainty due to short segment operations. Third, there are national banking limitations in the borrowing tenor period, and there are capacity limitations by reducing land acquisition risks that are not 100 free. Therefore, it is essential to develop a new financial model that can be implemented in developing toll roads in Indonesia.There are seven financing models that have been identified as being successfully implemented and effective in the world. The seven models are earmarked tax revenue, deep discount bonds, take-out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, and private donations.In spite of this, the seven models have not been implemented for toll roads in Indonesia. To determine which model is most effective to be implemented in Indonesia, a literature study and in-depth interviews need to be conducted. These research results revealed two appropriate financing models that can be implemented, which are the deep discount bonds financing model and the land lease financing model.Next, to obtain the critical success factor CSF of this combination of models, this research uses a Delphi method for experts in the toll road investment and financing field. The five ratings above of the combination CSF model are land status that is rented ldquo;clear and clean rdquo;, risk allocations and risk divisions that are fair, government involvement in guaranteeing risks that become the responsibility of the government, whether in being responsible for a joint project PJPK or a non-joint project but still relevant, support of a stable political system, and a planning design and location that is rented according to plan and integrated.After acquiring the CSF of both models, the next step is to build a deep discount project bond and land lease combination financing model, as well as develop an institution and combination model policy. For the combination financing model institution, it creates optimization of land renting and a sustainable financial system for toll road investing; secures physical state land, administration, and law; and improves the management, added value, financial system, and investments that are conducive for joint toll roads with a government body KPBU .In addition, this includes other institution characteristics in strategic planning, institution priorities, financial resource allocations, budgeting, and evaluations. The policy needed in order that this combination financing model can be applied is suggested in a government regulation or law about the DDPB and land lease combination financing model that is about the goals and principles of DDPB and land lease PKDL combination financing, PKDL responsibility, land availability, BUJT investment returns, government support and guarantees, financing some PKDL by the government, PKDL planning, and PKDL provisions. Overall, these research results develop a toll road financing model by combining deep discount project bonds and land leases in Indonesia."

"Universitas Indonesia menggunakan serat optik sebagai media transmisi dalam membangun Jaringan Universitas Indonesia Terpadu (JUITA). Serat optik mempunyai kapasitas transmisi yang besar, oleh karena itu jaringan serat optik diimplementasikan di JUITA. Guna meningkatkan layanan informasi yang cepat dan handal, Universitas Indonesia melakukan perluasan JUITA meliputi jalur trasnmisi serat optik dari Fakultas Teknik ke gedung CDC UI, Fakultas Teknik ke gedung proyek Rumah Sakit dan juga dari Fakultas Ilmu Keperawatan ke gedung PKM. Perencanaan perluasan JUITA ini disesuaikan dengan kebutuhan Universitas Indonesia seperti: BER 10-10, kecepatan data 100 Mbps, panjang gelombang yang digunakan 1550 nm. Peralatan optik yang dipilih adalah serat optik singlemode jenis loose tube, detektor cahaya PIN photodioda, sumber optik laser dioda, dan konektor ST. Dari analisis power link budget didapat jarak maksimum tanpa menggunakan penguat optik sejauh 491,9 km, sedangkan dari analisis rise time budget didapat kecepatan maksimum sebesar 896 Mbps.

---

University of Indonesia was using fiber optic as transmission media of the University of Indonesia Network Integrated (JUITA). Fiber optic has high capacity transfer; therefore fiber optic network was implemented in the JUITA. University of Indonesia has developed JUITA to increase information services that more fast and high qualified that include transmition link from Engineering Faculty to CDC UI building, Engineering Faculty to hospital project building and FIK to PKM building.

Development of JUITA was adapted with University of Indonesia requirement likes: BER of 10-10, data rate of 100 Mbps, 1550 nm wavelength. Optical devices that used ware singlemode fiber optic loose tube type, PIN photodiode, laser diode and ST connector. The power link budget analysis was given maksimum length of fiber optic that can be used without optical amplifier 491.9 km. The rise time budget analysis was given data rate maximum of 896 Mbps."

"Studi ini bertujuan menemukan bukti empiris secara kuantitatif tentang Pengaruh Pembiayaan Dalam Era Presiden Jokowi Dan SBY Pada Tahun 2010-2019 Terhadap Pemerataan Peningkatan Pembangunan Jalan Di Indonesia. Analisis dilakukan dengan regresi data panel melalui metode common effect, dengan unit observasi yaitu 11 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2010-2019. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah panjang jalan nasional, sementara variabel independennya adalah APBN, Pinjaman Luar Negeri, Jumlah Penduduk, PDRB, dummy pemeimpinan dan dummy kewilayahan. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan maka dapat dilihat bahwa panjang jalan nasional pada masa pemerintahan Jokowi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan jalan nasional di Indonesia. Jika dilihat dari dummy kewilayahan semuanya berpengaruh positif dan signifikan di beberapa kepulauan seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali NTT, dan Pulau Papua Maluku. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik.

---

This study aims to find quantitative empirical evidence on the Effect of Financing in the Era of Presidents Jokowi and SBY from 2010 to 2019 on the Equitable Improvement of Road Construction in Indonesia. The analysis was carried out using panel data regression and common effect method, with the unit of observation being 11 provinces in Indonesia over a period of 10 years, during from 2010 to 2019. The dependent variable in this study is the length of the national road, while the independent variables are the APBN, Foreign Loans, Population, GRDP, the leadership dummy and the regional dummy. After doing the overall analysis, it can be seen that the length of the national road during the Jokowi administration had a positive and significant impact on the development of national roads in Indonesia. When viewed from the regional dummy, all of them have a positive and significant impact on several islands such as Sumatra, Java, Bali Nusa Tenggara, and Papua Maluku. This indicates that equitable development during the Jokowi administration is going well."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pembiayaan secara bertahap staged financing yang diberikan oleh perusahaan modal ventura VCF kepada perusahaan startup di Indonesia, apakah benar pemberian pendanaan dilakukan secara bertahap atau tidak, termasuk persyaratan dari VCF ke perusahaan startup untuk dapat memperoleh pendanaan tahap berikutnya. Seiring kesadaran akan pentingnya teknologi meningkat, banyak perusahaan startup di Indonesia yang didirikan. Kebutuhan pendanaan perusahaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipenuhi. Berdasarkan literatur, pendanaan secara bertahap umum dilakukan oleh VCF. Pendanaan pada startup dihadapkan pada adanya informasi asimetris yang tinggi baik terkait dengan masalah seleksi yang berpotensi merugikan maupun masalah moral hazard. VCF yang melakukan investasi pada startup yang potensial perlu mengurangi risiko ini dengan menginvestasikan dana secara bertahap. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Unit analisis penelitian ini adalah startup Indonesia yang didanai oleh VCF atau private equity. Objek penelitian berjumlah 6 startup di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa perusahaan startup di Indonesia yang dibiayai oleh VCF atau investor lainnya diberikan pendanaan secara bertahap, atau dikenal dengan istilah staged financing. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan tahap selanjutnya, VCF menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup yang mereka danai. Persyaratan ini bahkan melibatkan proses audit.

---

This thesis concerns analysis of the staged financing given by Venture Capital firms VCFs to the Indonesian start ups they financed, whether or not the staging exists, including the requirement from VCFs to the start ups in order to get the next stage of financing. As awareness of the importance of technology increased, many Indonesian start ups was established, most of them are technology based companies. These companies needs of funding are not something very easy to met. Funding on start ups encounter high information asymmetric both adverse selection problem as well as moral hazard problem. VCFs investing in potential start ups need to mitigate this risk by gradually invest its fund. Based on the literature, staged financing is widely used by VCFs.

This qualitative research run by conducting in depth interviews. The unit of analysis are Indonesian start ups funded by VCFs or private equity fund. Object of analysis are 6 Indonesian startups. We found that Indonesian start ups financed by VCFs or private equity funds are given the fund in stages, or also known as staged financing. We also found that to get the next stage of financing, VCFs set some requirements for start ups they financed to fulfil. These requirements even involve audit process followed strictly."