Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga keuangan internasional mengimplementasikan kebijakan liberalisme bagi negara yang membutuhkan dana pinjaman. Pada tahun 2016 setelah negosiasi panjang dan banyaknya penolakan dari masyarakat, Pemerintah Mesir pada akhirnya melakukan kesepakatan dengan IMF. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan pertama setelah terjadinya revolusi di Mesir pada tahun 2011, yang juga dinilai akibat dari penerapan kebijakan IMF. Masyarakat Mesir merasa bahwa kebijakan yang ditetapkan IMF tidak membawa kesejahteraan secara merata. Pengaruh IMF atas penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis latar belakang dan pengaruh IMF terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi di Mesir dan menjelaskan bagaimana Mesir mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan IMF. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal institusional yang dikembangkan oleh Robert Owen Keohane dan dielaborasikan dengan konsep interdependensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan negosiasi antara IMF dan Mesir pada tahun 2016 adalah karena perekonomian Mesir dalam keadaan yang terus terpuruk. Dan kesepakatan Program yang telah disepakati dengan IMF sebagai organisasi internasional membawa pengaruh untuk Mesir baik secara moneter, fiskal dan struktural.

---

ABSTRACT

---

International Monetary Fund (IMF) as an international financial institution implements a liberalism policy for countries that need loan funds. In 2016 after lengthy negotiations and numerous rejections from the public, the Egyptian Government finally made an agreement with the IMF. This agreement is the first agreement after the revolution in Egypt in 2011, which was also assessed as a result of implementing IMF policies. Egyptian society feels that the policies set by the IMF did not bring prosperity evenly. The influence of the IMF on the implementation of economic liberalization policies then becomes an interesting thing to study. This study aims to analyze the background and influence of the IMF on the development of economic liberalization in Egypt and explain how Egypt implements the policies set by the IMF. This research is a qualitative research with a descriptive analytical approach. The theory that will be used in this research is the institutional neoliberal theory developed by Robert Owen Keohane and elaborated with the concept of interdependence. This research concludes that the negotiation agreement between the IMF and Egypt in 2016 is because the Egyptian economy is in a state of decline. And the program agreement that was agreed with the IMF as an international organization had an influence on Egypt both in monetary, fiscal and structural terms.

"

"International Monetary Fund (IMF) hadir sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk mengatur masalah keuangan global melalui berbagai kerja sama maupun kesepakatan. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi beberapa ketidaksesuaian dan permasalahan yang mengundang kritik dari berbagai pihak dan menuntut tanggapan dari IMF sebagai institusi yang aktif dalam sistem internasional. Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memetakan literatur-literatur yang memberikan kritik terhadap IMF dari berbagai sisi, beserta tanggapan yang diberikan oleh IMF kepada kritik tersebut. Jenis literatur yang digunakan di dalam tulisan ini adalah artikel jurnal, bab dalam buku, dan buku. Tinjauan literatur akademik ini menggunakan metode pengorganisasi taksonomi dari 28 literatur akademik yang dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yaitu (1) Kritik terhadap IMF atas tiga objek utama yaitu paradigma, struktur institusi dan program; (2) Tanggapan IMF terhadap Kritik Tulisan ini menemukan dua konsensus, yaitu posisi IMF sebagai intitsui keuangan primer dalam sistem internasional dan kebutuhan reformasi yang harus dilakukan oleh IMF. Adapun perdebatan yang hadir dalam literatur terutama terrkait efektivitas respons. Berdasarkan hal tersebut studi ini menyimpulkan bahwa walaupun kritik diberikan secara terpisah, permasalahan yang menjadi objek kritik memiliki akar permasalahan yang saling berkaitan, sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi-solusi yang dirumuskan secara bersamaan.

---

The International Monetary Fund (IMF) is an international institution that aims to regulate global financial issues through various collaborations and agreements. However, throughout its journey, there have been several inconsistencies and problems that have invited criticism from various parties, demanding a response from the IMF as an active institution in the international system. Based on this context, this article aims to map literature that provides criticism of the IMF from various perspectives, along with the IMF's responses to those criticisms. The types of literature used in this article are journal articles, book chapters, and books. This academic literature review utilizes a taxonomy organizing method of 28 academic literatures grouped into two major themes: (1) Criticism of the IMF regarding three main objects, namely paradigms, institutional structure, and programs; (2) IMF's response to criticism. This article finds two consensuses: the position of the IMF as the primary financial institution in the international system and the need for reform that the IMF must undertake. The debates present in the literature primarily revolve around the effectiveness of responses. Based on these findings, this study concludes that although criticisms are given separately, the issues being criticized have interconnected roots, requiring solutions that are formulated collectively."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yangditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar,membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi haltersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia denganmemberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yangtertuang di dalam Letter of Intent (LoI).Di dalam letter ofIntent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidanghukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia,tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman ataubahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasildesakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatanIndonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukuminternasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari sinegara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkaliperjanjian internasional atau pemberian pinjamandimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjamanuntuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanpemberi ipinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yangdibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UUkepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidakmelewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnisIndonesia."

"[Pembentukan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) merupakan sebuah dinamika baru dalam kawasan Asia. Regionalisme finansial di kawasantersebut seolah menjadi hal yang baru karena sebelumnya hubungan kerjasama antar-negara lebih bersifat bilateral. Negara-negara ASEAN+3 menciptakan mekanisme regional untuk mencapai solusi permasalahan neraca pembayaran dankrisis finansial. Sebagai institusi finansial regional, CMIM melakukan hubunganinstitusional yang bersifat nesting dengan International Monetary Fund (IMF)institusi finansial global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungannesting dipengaruhi kepentingan politis ASEAN+3 dalam struktur rezim finansialglobal. CMIM merupakan upaya untuk meningkatkan posisi leverage negaranegara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dalam rezim finansial global., The establishment of Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) is creatinga new dynamics in East Asia and Southeast Asia. Financial regionalism in theregion seems to be a novelty for inter-state relations of the region which is usuallyformed in bilateral relations. ASEAN+3 created a regional mechanism solution toovercome balance of payments problem and financial crisis in the future. As aregional financial institution, CMIM created an institutional nesting linkage to theInternational Monetary Fund (IMF) as a global financial institutions. The resultshows that the nesting linkage was created and influenced by political interests ofASEAN+3 countries. CMIM is one of the ASEAN+3 efforts to raise the leverageposition of East Asia and Southeast Asia countries in the global financial regime.]"

"Kebijakan penyelesaian akhir pinjaman IMF pada dasarnya menunjukkan indikator awal negara tersebut telah berhasil dari krisis ekonomi. Berbagai perkembangan eksternal perekonomian suatu negara menjadi salah satu faktor untuk 'mengakhiri' paket bantuan ekonomi sekaligus pinjaman IMF tersebut. Indonesia pada akhir 2003 mengambil keputusan untuk; mengakhiri pinjaman IMF sekaligus paket bantuan ekonominya dengan memilih cara post program monitoring. Ada dua faktor yang menjadi dasar pengambilan pilihan pemerintah tersebut. Pertama, faktor kemampuan ekonomi Indonesia yang dirasakan mampu keluar dari bantuan ekonomi IMF dalam merumuskan kebijakan anggaran negaranya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, inflasi yang dapat ditekan sampai satu digit, tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar yang stabil, dan kondisi perekonomian global yang kondusif. Kedua, faktor politik hukum yang direpresentasikan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2002 yang menghendaki Indonesia segera keluar dari program kerja sama dengan IMF tanpa gejolak terhadap keberlanjutan. anggaran, negara di Indonesia. Ada dua implikasi yang muncul dari pilihan ini, yaitu implikasi hukumnya pemerintah, perlu melakukan pembenahan terhadap struktur peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan anggaran negara agar tercipta anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, implikasi ekonominya adalah diarahkannya kebijakan anggaran negara yang lebih banyak mendorong perbaikan dan pembenahan sektor keuangan dan sektor riil. Hal demikian dapat dilakukan dengan disertai komitmen kebijakan ekonomi makro yang mendukung terwujudnya stabilisasi ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. Hal demikian dilakukan dengan cara mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran."