Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan publik di bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Depok. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik izin mendirikan bangunan di Kota Depok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam pada penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2157 orang dan sampel pada penelitian inisebanyak 100 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kualitas Layananyang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sudah baik.Tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yaitu persyaratan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna jasa layanan tidak dapat diakses melalui internet, pemberian pelayanan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, serta masih adanya praktik pungutan liar oleh petugas untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.Public services in the licensing sector are a problem that gets a lot of complaints from the public. These complaints are generally related to the transparency of costs and the length of time for the completion of permits. This also happened in Depok City. There are many complaints from the public, especially business actors, regarding the service for building permits in Depok City, which is considered convoluted and not pro-investment. This study was conducted to find out how the implementation of public services for building permits in Depok City, and what factors affect public services in the licensing sector in Depok City. This research uses quantitative approach based on descriptive research objectives and using survey methods and in-depth interviews in this study. Assessment of the results is the answer to the questionnaire and in-depth interviews used Likert scale. The population in this study amounted to 2157 people and the sample in this studyas many as 100 people and in collecting data used random sampling technique. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the public's perception of Service Quality However, there are still several factors that affect the service for building permits in Depok City, namely the requirements and information needed by applicants/service users that cannot be accessed via the internet, service delivery which is not timely and not in accordance with the SOP that has been determined, as well as the practice of illegal levies by officers to facilitate and speed up the processing of IMB"

"Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan skala likert, wawancara singkat dengan beberapa responden dan observasi. Hasil survei dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok, termasuk dalam kategori baik. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh pada proses pelaksanaan pelayanannya. Saran yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kota Depok adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemberian layanan dan memberikan informasi tentang protokol kesehatan kepada pengguna layanan agar penerapan protokol kesehatan seacara menyeluruh dapat diterapkan.

---

This study has a background in the current pandemic situation in Indonesia which has made DPMPTSP Depok City make several changes to the service delivery process, especially IMB services. The purpose of this study was to analyze the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City during the Pandemic. The theory used in this research is The Flower of Services theory. The data collection technique used in this study was post-positivist. The research instrument used in this study was a questionnaire survey with a Likert scale, short interviews with several respondents and observation. The results of the survey and short interviews indicate that the majority of respondents stated that the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City was in the good category. However, based on the observations it was found that DPMPTSP Depok City did not implement a comprehensive health protocol in its service delivery process. Suggestions that can be given to DPMPTSP Depok City are to tighten the implementation of health protocols in the service delivery process and provide information about health protocols to service users so that the implementation of health protocols can be implemented as a whole."

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"Pelayanan Perizinan di Kota Bogor menggunakan sistem online untuk melakukan pelayanan permohonan perizinan. Perubahan sistem permohonan secara online ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan. Namun setelah diterapkan sistem online terjadi peningkatan pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada tahun 2018. Melihat permasalahan yang ada, skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan secara online menggunakan pendekatan e-govqual Papadomichelaki&Mentzas (2012) yang mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna dari layanan berbasis e-government. Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berdasarkan accidental sampling. Sampel dalam penelitianini berjumlah 105 responden dan menjadikan masyarakat pemohon perizinan secara online sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sistem perizinan online “SMART” oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor kepada masyarakat sebagai pemohon perizinan termasuk kategori rendah berdasarkan empat dimensi yang telah di kemukakan oleh Papadomichelaki&Mentzas (2012) yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support.

---

Licensing Services in the City of Bogor use an online system to conduct licensing application services. Changes to the online application system were made to make it easier for the public to apply for a permit. However, after applying the online system,

there was an increase in complaints received by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Looking at the existing problems, this thesis discusses about the quality of licensing services conducted online using the e-govqual

approach Papadomichelaki & Mentzas (2012) which measures the quality of services perceived by users of e-government based services. This thesis is a quantitative research with a questionnaire based on accidental sampling. The sample in this literature amounted to 105 respondents, making the online licensing applicants as respondents. The results of this study reveal that the quality of online licensing service system "SMART" by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor to the public as applicants for licensing is in the low category based on four dimensions that have been advanced by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which is efficiency, trust, reliability, and citizen support"

"Data pengaduan tahun 2016 yang didapat dari Bidang Pengaduan dan Komunikasi masyarakat DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 ada banyak jumlah pengaduan yang masuk, dengan persentase jenis pengaduan terbanyak berasal dari perizinan bidang penataan ruang, dan kategori pengaduan terbanyak mengenai durasi penerbitan izin, prilaku, peraturan, dan pungutan liar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling mempengaruhi mutu pelayanan DPMPTSP, dan apakah mutu pelayanan DPMPTSP saat ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat, serta strategi/inovasi apa yang harus diterapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan perizinan di DPMPTSP. Metode penelitian ini menggunakan metode servqual. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 14 indikator yang paling berpengaruh dalam penilaian mutu pelayanan, dan 5 indikator yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

---

The complaint data obtained from the Complaints and Communications Section of the DPMPTSP of DKI Jakarta Province shows that throughout 2016 there were many complaints coming in, with the highest percentage of complaints coming from the spatial planning permit, and the most complaints category regarding the duration of the issuance of permits,Regulations and illegal fees. Therefore, this study aims to determine what factors affect the quality of DPMPTSP service, and whether the quality of DPMPTSP service is now in accordance with the expectations of the community, and what strategies innovations should be applied in order to improve the quality of licensing services in DPMPTSP. This research method using servqual method. The results of this study indicate that there are 14 most influential indicators in the assessment of service quality, and 5 indicators that have not been in accordance with community expectations."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok. Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

---

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.

This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.

The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."