Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku menghindari tilang telah menjadi sebuah kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak negatif berupa social harm. Skripsi ini membahas mengenai tindakan-tindakan menghindari tilang yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalanan Jakarta pada periode 2016-2018, serta social harm yang diperwujudkan oleh perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait perilaku menghindari tilang yang ada di masyarakat dan social harm yang tergambar dari fenomena tersebut.

---

The behavior of avoiding a ticket has become a common habit in society and has a negative impact in the form of social harm. This thesis discusses the actions to avoid ticketing done by motorized vehicle drivers on the streets of Jakarta in the 2016-2018 period, as well as the social harm embodied by this behavior. This study uses a visual criminology approach to interpret the embodiment in pictures/videos related to the behavior of avoiding ticketing in society and the social harm depicted by this phenomenon."

"Disertasi ini mengangkat isu penggunaan sepeda motor di jalan raya perkotaan sebagai pergulatan (kompetisi dan konflik penggunaan) ruang. Tujuan disertasi memberikan perspektif alternatif mencermati masalah lalu lintas. Kajian menggunakan metode campuran yang bertumpu pada pendekatan kualitatif, berupa metode visual yang disokong metode kuesioner. Metode visual diterapkan dalam tiga tahap. Tahap pertama pengumpulan data sekunder visualisasi daring situasi lalu lintas. Tahap kedua merekam situasi dan kondisi lalu lintas menggunakan kamera video. Hasil rekaman video diolah dengan memberikan kode secara tematik menggunakan perangkat lunak Maxqda 2020. Tahap ketiga merekam menggunakan kamera drone dan hasilnya diolah secara manual. Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna sepeda motor, terutama beberapa tangkapan gambar dari tahap. Kuesioner disebarkan secara daring. Hasil analisis menunjukkan pergulatan terjadi dalam berbagai bentuk ruang jalan karena dominasi penggunaan sepeda motor. Pergulatan diperlihatkan melalui perilaku-perilaku yang mengentaskan kompetisi dan dapat menimbulkan konflik. Terdapat pula pengabaian dan ketidakpedulian baik antar sesama pengendara sepeda motor, pengguna jalan hingga para pengatur lalu lintas. Kesemua hal itu selain menimbulkan perlukaan dan kerugian sosial juga menunjukkan adanya keruntuhan sosial dan keruntuhan budaya. Pengabaian dan ketidak pedulian dari pihak yang memiliki kewenangan justru mengentaskan viktimisasi struktural.

---

This dissertation raises the issue of motorcycle use on urban highways as a struggle (competition and conflict over use) of space. It aims to provide an alternative perspective at traffic problems. The study uses a mixed method that relies on a qualitative approach, in the form of a visual method supported by a questionnaire method. The visual method was applied in three stages. The first stage collected secondary data of online visualization of the traffic situation. The second stage recorded the traffic using a video camera then were processed by thematically coding them using Maxqda 2020 software. The third stage recorded using a drone camera and the results were processed manually. The questionnaire, which distributed online, method was used to obtain responses from motorcycle users, especially some image captures from the second stage. The results show that struggles occur in various forms of road due to the dominance of motorcycle use. It is shown through behaviors that alleviate competition and can lead to conflict. There is also neglect and indifference among road users and traffic controllers, which in addition to shows social harm are also shows social and cultural entropy. Neglect and indifference from the authority actually alleviate structural victimization."

"Kontestasi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup intens sejak dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 hingga pemilu 2024 era reformasi. Berbagai strategi kampanye dilakukan untuk mendapatkan suara masyarakat, salah satunya dengan penggunaan alat peraga kampanye (APK) pemilu sebagai metode alternatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakteristik peserta pemilu yang tidak lagi didominasi oleh masyarakat dari akar rumput, tetapi juga diikuti oleh masyarakat kelompok elit dari berbagai kalangan. Penulisan ini berupaya menguraikan bagaimana penggunaan APK yang melibatkan peserta pemilu, KPU selaku penyelenggara, dan pemerintah sebagai penegak hukum justru merugikan masyarakat serta lingkungan selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta perspektif kriminologi visual, kriminologi hijau, dan teori kriminologi budaya. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan APK pemilu secara berlebihan yang dilakukan oleh kelas penguasa (pemerintah dan peserta pemilu) untuk memenangkan kontestasi pemilu dan mendapatkan kursi jabatan meskipun melanggar aturan, tetapi berdampak pada timbulnya perlukaan dan kerugian (harm) bagi masyarakat dan lingkungan.

---

The contestation of general elections (elections) in Indonesia has shown quite intense dynamics since the implementation of elections in 1955 to the 2024 elections in the reform era. Various campaign strategies have been carried out to get public votes, one of which is the use of election campaign props (APK) as an alternative method. This is motivated by the characteristics of election participants who are no longer dominated by people from the grassroots, but also followed by elite groups from various circles. This writing seeks to describe how the use of APKs involving election participants, the KPU as the organizer, and the government as a law enforcer, harms the community and the environment during the 2024 elections. This paper uses qualitative content analysis techniques and theories of visual criminology, cultural criminology, and green criminology. The results of the data analysis show that the excessive use of election APKs by the ruling class (government and election participants) to win election contestation and get a seat of office even though it violates the rules, has an impact on the incidence of harm to the community and the environment."

"Urban Criminology offers an accessible analysis of our urban condition, viewed through the prism of crime, disorder and social harm. This book gathers cutting-edge treatments, research field reports and critical examinations of crime and harm in cities, from the disciplines of urban studies and criminology. The social, economic and political composition of cities and the various inequalities that mark out and drive the problem of crime in many cities today are foregrounded. Readers follow a series of thematic engagements, generating a deeper understanding of a range of key areas that include problems of violence, social and spatial divisions, housing, policing and the role of the urban economy in issues of financial crime. This book comes at a time of rising crime in many cities and complex responses by city administrations and communities. It presents a critical, political thesis - that crime in cities must be understood with reference to the varying social structures, political forces and economic opportunities of cities. These influences intersect to produce dramatic variations in victimisation and attempts at social control, often felt most strongly around class and gender divisions. To understand crime, we must better understand the life of the city. Urban Criminology seeks to present an integrated framework that brings to life these key issues and seeks to enthuse students of our urban condition - to locate the harms within it and to identify ways of reducing the risk of crime. This book is ideal reading for all students with an interest in cities, crime, community life, urban sociology and urban cultures."

"Pada saat ini, kasus-kasus kerusakan lingkungan mulai bermunculan di muka publik dan mendapatkan perhatian dari berbagai media massa. Salah satunya adalah kasus pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat yang ditampilkan dalam film dokumenter Longgok (C)emas : Mengeruk Emas, Menimbun Cemas. Tulisan ini mengkaji narasi kerusakan lingkungan yang divisualisasikan dalam film dokumenter tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan menggunakan analisis naratif dan pembedahan adegan yang dipandu pendekatan kriminologi hijau, kriminologi naratif, dan kriminologi visual, ditunjukkan bahwa terdapat narasi kerusakan lingkungan dalam film dokumenter tersebut. Yakni terdapatnya visualitas mengenai berbagai macam pelanggaran hak, baik bagi manusia, hewan, maupun ekosistem di Kalimantan Barat.

---

During this time, instances of environmental harm began to surface in the public eye and received attention from various media outlets. One such example is the case of illegal gold mining in West Kalimantan, featured in the documentary Longgok (C)emas: Mengeruk Emas, Menimbun Cemas. This paper analyzes the portrayal of environmental harm depicted in the documentary as a means of increasing public awareness. By using narrative analysis and scene dissection guided by the approaches of green criminology, narrative criminology, and visual criminology, it is shown that there is a narrative of environmental harm in the documentary. It reveals a narrative of environmental harm, including various kinds of rights violations for humans, animals, and ecosystems in West Kalimantan."

"Interaksi antara manusia dengan teknologi informasi akan meninggalkan jejak berupa data rekam jejak digital yang dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan atau investigasi kejahatan, karena data tersebut bisa jadi menyimpan bukti akan adanya hubungan antara korban dengan tersangka. Pemanfaatan teknologi berupa rekam jejak digital dalam penyelidikan kejahatan mendorong tumbuhnya industri kreatif dalam bentuk media visual bertema investigasi kejahatan, salah satunya film Searching. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa film menjadi representasi dan visualisasi dari kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk investigasi kejahatan. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa kejahatan dan proses penyelidikannya mengalami perpindahan ruang dari dunia nyata ke dunia maya. Selain itu, film Searching juga menjadi bentuk kontra-visualitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

---

Interaction between humankind and technology leaves traces in the form of digital footprint data which can be used in the process of crime investigation, for there is a possibility that said data holds an evidence of a connection between the victim and the suspect of a crime. The use of technology in the form of digital footprint in crime investigations stimulates the growth of creative industry in the form of crime investigation-themed visual media, one of them being the movie Searching. Several studies explained that movies became a representation and visualization of crime and social reaction to crime in the form of crime investigation. The result of this study shows that the movie Searching portrays that crime and its investigative process experience a space transition, from the real world to the cyberspace. Moreover, the movie Searching also became a countervisuality of the misconducts done by law enforcement officers."

"Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat.

---

The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor struktural yang menyebabkan anak dalam kemiskinan terlibat pemidanaan, bentuk perlukaan sosial (social harm) yang dialami oleh anak, serta bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membentuk viktimisasi berlapis dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan paradigma kriminologi kritis yang didukung oleh pyrrhic defeat theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kriminologi kritis yang berorientasi pada ketidakadilan yang dialami anak dalam kemiskinan sekaligus menyuarakan perlunya transformasi kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana. Data diperoleh dari enam anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Kelas II Jakarta, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas LPKA. Data juga didukung dengan dokumen putusan pengadilan dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural menjadi jalur sistemik menuju kriminalisasi. Sistem hukum secara sistematis menargetkan kelompok rentan, memperparah pelanggaran hak anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menyerukan reformasi mendasar dalam kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana untuk menghentikan kriminalisasi kemiskinan dan melindungi hak asasi anak secara menyeluruh.

---

This study aims to explain the structural factors that lead children living in poverty to become involved in criminal sentencing, the forms of social harm they experience, and how these experiences shape layered victimization in their lives. The research adopts a critical criminology paradigm supported by pyrrhic defeat theory. It employs a qualitative-critical criminology approach, focusing on the injustices experienced by impoverished children while advocating for the transformation of social policies, legal systems, and criminal justice systems. Data were collected from six children subjected to criminal sentencing at LPKA Kelas II Jakarta, their parents, community mentors, and LPKA staff. The data were further supported by juvenile court rulings and social inquiry reports (litmas). The findings reveal that structural poverty serves as a systemic pathway to criminalization. The legal system systematically targets vulnerable groups, exacerbating violations of children’s rights physically, psychologically, and socially. This research calls for fundamental reforms in social policies, legal systems, and criminal justice systems to end the criminalization of poverty and comprehensively protect children’s human rights."

"Kajian literatur ini membahas tentang potensi bahaya dan manfaat potensial dari penggunaan media sosial pada perilaku self harm remaja dan implikasinya pada praktik pekerjaan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh media sosial yang telah menjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku self harm, dimana penggunaan media sosial ini memiliki pengaruh yang beragam, bukan hanya kepada remaja, tetapi pada kelompok usia lainnya juga. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui database online (Sage Journal, ScienceDirect, dan lain sebagainya). Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh sebanyak 15 jurnal yang relevan dalam rentang waktu 2007-2021. Dari sejumlah penelitian tersebut terdapat 5 penelitian empirik yang menjadi bahan acuan dalam penulisan kajian literatur ini, diantaranya adalah penelitian milik Mars, et al. (2015), Jacob, et al. (2017), Arendt, et al. (2019), Wey Lung, et al. (2020), dan Jones, et al. (2011). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data lintas kasus dengan mengulas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing bahan acuan. Selain itu, penelitian ini juga mengulas hasil temuan penelitian dari masing-masing bahan acuan terkait potensi bahaya dan manfaat potensial dari penggunaan media sosial pada perilaku self harm remaja. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan didapati potensi bahaya dari penggunaan media sosial pada perilaku self harm ini dapat menyebabkan depresi, gangguan kecemasan, gangguan emosional, peniruan perilaku pada pengguna yang rentan bahkan berpotensi untuk mendorong tindakan self harm yang lebih parah sehingga dapat menyebabkan eksaserbasi perilaku self harm karena normalisasi dan peningkatan paparan. Sedangkan untuk manfaat potensialnya antara lain media sosial dapat dijadikan sebagai indikator dalam upaya pencegahan perilaku self harm dan sebagai informasi pencarian situs bantuan maupun pencarian dukungan sosial empati secara online oleh para pelaku self harm. Selain itu, penggunaan media sosial dan perilaku self harm di kalangan remaja ini juga dapat berpengaruh pada tingkat kebahagian seorang individu. Hasil kesimpulan dalam kajian literatur ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peranan penting dalam praktik perilaku self harm di kalangan remaja. Dalam hal ini, perlu adanya pemahaman dari para tenaga profesional, termasuk pekerja sosial dalam memahami perilaku self harm dan kaitannya dengan penggunaan media sosial sebagai suatu aspek penting dalam memahami dan menangani fenomena self harm ini. Dalam penelitian ini, disajikan pula implikasi bagi praktik pekerjaan sosial, dimana terdapat beberapa saran kegiatan intervensi sosial yang dapat digunakan sebagai program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam menangani fenomena self harm ini.

---

This literature review discusses the potential harm and benefit of using social media on adolescent self-harm behavior and its implications for social work practice. This research is motivated by social media, which has become a significant influence on self-harm behavior, where the use of social media has various effects, not only on adolescents but on other age groups as well. This research uses a literature study approach by searching and collecting data through online databases (Sage Journal, ScienceDirect, etc.). Based on the search results, 15 relevant journals were obtained from 2007-2021. From these studies, five empirical studies became the reference material in writing this literature review, including the research of Mars, et al. (2015), Jacob, et al. (2017), Arendt, et al. (2019), Wey Lung, et al. (2020), and Jones, et al. (2011). This study uses cross-case data analysis techniques by reviewing the advantages and disadvantages of each reference material. In addition, this study also examines the research findings of each reference material regarding the potential harm and benefit of using social media on adolescent self-harm behavior. Based on the analysis results, it was found that the potential harms presented in this study include depression, anxiety disorders, emotional disturbances, imitation of behavior in vulnerable users, and even the potential to encourage more severe self-harm so that it can cause exacerbation of self-harm behavior because of normalization and increased exposure. As for the potential benefits, among others, social media can be used as an indicator in efforts to prevent self-harm behavior and information by searching help sites and seeking online empathy also social support for the self-harm actors. In addition, the use of social media and self-harm behavior among adolescents can also affect an individual's level of happiness. The conclusion of this literature review shows that social media plays a vital role in the practice of self-harm among adolescents. In this case, it is necessary to have an understanding from professionals, including social workers, about self-harm behavior and its relation to the use of social media as an important aspect in understanding and dealing with this self-harm phenomenon. In this study, the implications for the practice of social work are also presented, where there are several suggestions for social intervention activities that can be used as promotive, preventive, curative, and rehabilitative programs in dealing with this self-harm phenomenon."

"Demonstrasi dan respon pemerintah terhadap demokrasi merupakan bagian utama dalam sehatnya demokrasi. Kelompok mahasiswa telah menjadi salah satu kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial dan politik dalam banyak negara. Melalui demonstrasi atau unjuk rasa, mereka mengekspresikan aspirasi mereka, menentang ketidakadilan, dan memperjuangkan hak-hak yang dianggap mereka perlu dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap penanganan aksi demo yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks kriminologi visual. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana menggunakan wawancara terhadap narasumber. Dalam proses wawancara, digunakan teknik photo elicitation, sejumlah foto dipilih secara acak dan ditunjukkan kepada narasumber dalam proses wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa menunjukkan variasi pandangan mereka terhadap peran kepolisian dalam konteks tiga paradigma protest policing. Mahasiswa juga memberikan pandangan yang berbeda terhadap foto yang ditunjukkan dalam proses pengumpulan data. Pandangan ini merupakan visualitas yang memiliki keunikannnya sendiri yang dibentuk atas dasar kepercayaan terhadap kepolisian serta pengalamannya dalam terlibat dan berinteraksi dengan kepolisian. Sehingga, tidak jarang juga ditemukan adanya perbedaan pendapat terhadap foto-foto yang diberikan oleh penulis. Perbedaan ini dapat memberikan pandangan baru berupa kontravisualitas.

---

Demonstrations and government responses to democracy are key components of a healthy democracy. Student groups have been one of the driving forces behind social and political change in many countries. Through demonstrations or protests, they express their aspirations, oppose injustices, and fight for the rights they deem necessary in society. The purpose of this research is to understand how students view the handling of demonstrations by the police within the context of visual criminology. This writing employs a qualitative research method, utilizing interviews with informants. In the interview process, photo elicitation techniques are used, where a number of randomly selected photos are shown to the informants during the interview. The analysis results show that students have varied views on the role of the police within the context of three paradigms of protest policing. Students also provided different perspectives on the photos shown during the data collection process. These views represent visualities that have their own uniqueness, formed based on trust in the police and their experiences in engaging and interacting with the police. Therefore, it is not uncommon to find differing opinions on the photos presented by the researcher. These differences can offer new insights in the form of counter-visualities."