Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perspektif multi-level memberikan stimulasi inovasi dalam transisi sosio-teknis dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan perubahan struktural yang mendalam karena mereka melibatkan perubahan dalam konfigurasi keseluruhan yang melibatkan teknologi, kebijakan, dan pasar. Elemen tersebut dikembangkan, dikelola, dan ditransformasikan oleh pelbagai aktor salah satunya perusahaan bisnis digital yang memiliki orientasi tujuan yang kuat. Bisnis sosial dan Islam memiliki keunggulan kompetitif dalam berperan di transisi sosio-teknis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis digital Islam untuk sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi pada transisi sosio-teknis dengan perspektif multi-level. Metode kualitatif pendekatan studi kasus ganda terpancang digunakan untuk membangun model ekosistem. Hasil yang didapatkan dari studi kasus ganda ini menunjukkan bahwa bisnis digital pertanian membutuhkan kolaborasi antara pelbagai aktor dari level lanskap seperti pembuat kebijakan hingga niche seperti komunitas lokal agar skalabilitas bisnis dan transisi sosio-teknis yang diharapkan dapat terjadi. Untuk mengatasi kesenjangan digital, infrastruktur sosial lokal dan institusi yang terintegrasi dengan rantai nilai bisnis pertanian dapat menjadi jembatan antara perusahaan dengan petani berskala kecil. Pengembangan transisi dengan maqasid al-syariah menjadi kerangka penting untuk bisnis digital Islam. Indikator pengukuran keberlanjutan bisnis dan pertanian untuk mencapai kemaslahatan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan transisi sosio-teknis.

---

The multi-level perspective provides stimulation of innovation in socio-technical transitions in addressing social and environmental problems such as poverty and climate change. To address these problems, deep structural changes are needed because they involve alterations in the overall configuration which entail technology, policy and markets. These elements are developed, managed, and transformed by various actors for instance a purposeful digital business company. Social and Islamic business have a competitive advantage in playing a role in the socio-technical transition. This research aims to build an Islamic digital business ecosystem for the agricultural sector so that it can contributes to the socio-technical transition with multi-level perspective. The embedded multiple case studies design with qualitative method has been carried out. The results obtained from this study shows that digital agricultural business requires dynamic collaboration between various actors from the landscape level such as policy makers to niches such as local communities hence that business scalability and socio-technical transition are expected to prevail. To overcome the digital divide, local social infrastructure and institutions can be embedded with agricultural business value chain to bridge the gap between companies and smallholder farmers. The development of the transition with the maqasid al-sharia is an important framework for Islamic digital business. Indicators for measuring the sustainability of business and agriculture to achieve public interest can be further developed to ensure the socio-technical transition."

"ABSTRAKIklim dunia usaha yang semakin kompetitif menyebabkanselalu dicari inovasi baru, dengan konsep memotong mata rantaidistribusi dan biaya iklan yang luar biasa besar besertaketerbatasannya maka pemasaran melalui sistem Multi-levelMarketing menjadi jawabannya, juga untuk mereka yang inginberwiraswasta, menjadi pelaku bisnis bagi diri sendiri atauyang ingin memperoleh penghasjlan dan waktu luangnya namunterbentur dengan dana, kemampuan, waktu dan referensi. Sistem Cosway ini menjadi salah satu alternatif yangpenting bagi individu yang ingin mendapat peluang memperolehpenghasilan, karena dalam sistem ini tidak memerlukanmodal, melakukan usaha diwaktu luang dengan ketekunan menurutkemampuan masing?masing dan membangun kelompoknya sendirjdan yang tidak akan dipotong daripadanya serta merupakarijaminan untuk masa depannya. Keberadaan perusahaan Multi?level Marketing ini penlumendapat bantuan dan dukungan pemenintah karena menciptakanlapangan pekerjaan, namun sistem yang merugikan masyarakatsepertj sistem Piramjda harus senantiasa diwaspadai."

"[ABSTRAKDalam perkembangan perdagangan dunia, yang terarah pada perdagangan bebas,maka Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha mengimbanginya, denganmembuka peluang bisnis bagi masyarakat. Peluang ini ditanggapi secara positif,dibuktikan dengan munculnya berbagai sistem perdagangan dan salah satu yangsedang berkembang pesat adalah bisnis Multi-Level Marketing (MLM), dimana dayatarik dari sistem ini adalah penghasilan dari dua sumber, yakni: selisih harga produkyang dipasarkan dan rabat yang akan didapat dari perusahaan sesuai dengantingkatan yang diperolehnya. Oleh karenanya potensi penghasilan dari bisnis inisangatlah besar dan yang perlu kita ingat penghasilan adalah salah satu obyek pajakyang berpengaruh besar dalam pendapatan perpajakan. Permasalahan yang dibahasdalam penulisan ini adalah: (1) Penerapan Withholding Tax oleh perusahaan MLM,yang memiliki sistem berbeda (lebih rumit) dengan perusahaan bisnis lainnya (yangsaat ini diterapkan); (2) Penerapan self assessment system dalam kaitannya denganpenghasilan distributor MLM yang didapat dari keuntungan perdagangan. Peraturanperpajakan mengenai bisnis MLM sudah ada, namun belum lengkap dan belumsesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Dimana pengaturan yang dibuat hanyamengarah pada penghasilan rabat dari distributor perseorangan dan pengaturantersebut dalam bentuk surat edaran yang bukan merupakan peraturan perundangundangan.Hal tersebut mengakibatkan hukum mengenai perpajakan tidak dapatdijalankan dan diterapkan kepada seluruh masyarakat dan hal ini tidak sesuai denganteori keadilan sebagaimana diungkap oleh Aristoteles yang pada intinya dalamperlakuan yang sama untuk setiap orang di mata hukum. Sehingga dibutuhkanperaturan khusus yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan ataspenghasilan yang diterima oleh distributor MLM, dari tarif sampai dengan prosedurpemungutan, serta diperlukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga seluruhkalangan masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan perundangundangantersebut.

---

ABSTRACTIn the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation., In the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation.]"

"ABSTRAKThis study aims to determine how the implementation of accounting (transaction) sharia for PayTren products, and how to measure ushul fiqh against PayTren product.The method used in this research is descriptive research using documentation study approach, Data collection techniques used is the results of the research literature, social media, including on the Internet articles and television broadcasts. The implementation of Islamic sharia accounting, paytren has donerecordingcommissions, cashback, and also the recording of gifts arereasonable, because the recording is done based on the efforts being made.However, if seen based on the science of Usul Fiqh,the paytren in the first transactioncontains RIBA fadhal, Then the second existence of inequity in the partners position, and there are elements of gharar (speculation) in the transaction activity."

"Tesis ini bertujuan untuk mengatasi krisis perumahan di Queensland, Australia, dengan mengusulkan model apartemen hunian bertingkat yang menggabungkan perumahan sosial dengan produktivitas berbasis komunitas untuk meringankan tantangan ekonomi dan mengurangi tunawisma. Penelitian ini menekankan pada desain lingkungan hunian yang mendukung pekerja di ruang digital sambil mendorong kehidupan kolaboratif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan solusi perumahan yang terjangkau, mengoptimalkan penggunaan ruang, dan mengintegrasikan elemen pembangunan komunitas. Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup konsep co-housing, optimalisasi ruang, dan desain partisipatif, sehingga apartemen yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan sosial penghuninya sekaligus memaksimalkan efisiensi sumber daya. Studi kasus pada preseden yang menangani isu serupa seperti tunawisma, tantangan ekonomi, dan keberlanjutan dianalisis untuk memberikan pendekatan desain yang informatif dan wawasan yang dapat diterapkan. Metodologi penelitian ini mencakup proses desain tiga fase: pertama, melakukan penelitian terhadap kelompok sasaran dan kebutuhan ruang mereka; kedua, mengembangkan konfigurasi ruang yang seimbang antara ruang privat dan ruang bersama; dan terakhir, mengintegrasikan fasilitas yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung komunitas serta upaya pendanaan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hunian yang dirancang dengan baik, yang mengintegrasikan produktivitas digital dan kehidupan kolaboratif, dapat menciptakan solusi berkelanjutan dan hemat biaya untuk kekurangan perumahan di perkotaan. Desain ini memprioritaskan ketahanan ekonomi dan kohesi sosial dalam komunitas, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan perumahan yang terjangkau.

---

This thesis aims to address Queensland, Australia’s housing crisis by proposing a multi-level residential apartment model that combines social housing with community-driven productivity to alleviate economic challenges and reduce homelessness. It emphasizes designing a living environment that supports digital-space workers while fostering collaborative living. The urgency of this study lies in the pressing need to create affordable housing solutions that optimize space and integrate community-building elements. The theoretical framework incorporates concepts of co-housing, space optimization, and participatory design, ensuring the proposed apartment meets the functional and social needs of its occupants while maximizing resource efficiency. Case studies of precedents that address similar issues of homelessness, economic challenges, and sustainability are analyzed to inform the design approach and provide actionable insights. The methodology involves a three-phase design process: first to conduct research on the target demographic and their spatial requirements, second to develop spatial configurations that balance private and shared spaces, and finally to integrate income-generating facilities to support the community and government funding efforts. The findings demonstrate that a well-designed residential model, which integrates digital productivity and collaborative living, can create a sustainable, cost-effective solution to urban housing shortages. This design prioritizes economic resilience and social cohesion within a community while addressing the critical need for affordable housing. "

"Multi Level Marketing telah lama berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun pada saat itu belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai Multi Level Marketing. Tidak adanya aturan hukum tersebut menyebabkan banyak timbul penipuan yang berkedok. Multi Level Marketing yang merugikan masyarakat banyak. Namun sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, maka semua hal yang memnyangkut kegiatan Multi Level Marketing dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kepmen tersebut. Multi Level Marketing adalah bentuk kegiatan usaha penjualan secara berjenjang yang sedang berkembang pesat di Indonesia, dimana diperkirakan melibatkan lebih dari jutaan anggota masyarakat yang tengabung dalam Multi Level Marketing. Karena melibatkan banyak orang, maka penulis ingin membahas aspek hukum perjanjian dalam kegiatan MLM. Pembahasan mengenai perjanjian Multi Level Marketing ini karena Kegiatan Multi Level Marketing diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan multi Level Marketing dengan penjual. Penulisan ini ingin menuliskan bagaimanakah isi dan bentuk perjanjian Multi Level marketing dan bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan berdasarkan ketentuan Kepmen tentang Penjualan Berjenjang. Selain itu untuk melihat penerapannya, maka akan dibahas mengenai perjanjian Multi Level Marketing pada salah satu perusahaan Multi Level Marketing terbesar di Indonesia, yaitu Centranusa Insancemerlang."

"Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diharapkan mencapai US$133 miliar pada 2025, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan kelas menengah, dan kemajuan teknologi. Fenomena ini memunculkan sejumlah startup digital, namun tantangan utama muncul terutama terkait peran perguruan tinggi sebagai inkubator. Meskipun memiliki potensi, mereka dihadapkan pada kendala pendanaan dan sumber daya manusia yang terbatas. Tingkat kegagalan startup yang tinggi juga menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekosistem. Penelitian ini difokuskan pada kontribusi inkubator bisnis universitas, dengan Universitas XYZ sebagai studi kasus. Tinjauan pustaka mencakup aspek kunci seperti ekosistem digital perguruan tinggi, rantai nilai produk startup, pengembangan bakat digital, dan peran inkubator bisnis. Selain itu, penelitian sebelumnya tentang karakteristik startup dan inkubator bisnis di Indonesia, serta peran universitas dalam kewirausahaan, menjadi landasan teoretis. Metode penelitian melibatkan pendekatan kualitatif, dengan wawancara manajer inkubator dan pendiri startup sebagai sumber data. Hasil analisis tematik menunjukkan kontribusi positif inkubator bisnis universitas terhadap pertumbuhan ekonomi digital, sambil mengidentifikasi tantangan seperti kesulitan investasi dan kurangnya talenta digital. Kesimpulan dan saran penelitian menegaskan peran kunci universitas dalam mendukung ekosistem kewirausahaan digital di Indonesia. Dukungan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan pascatahap awal, termasuk kolaborasi yang kompleks dan penguatan ekosistem secara menyeluruh.

---

The anticipated digital economic growth in Indonesia is projected to reach US$133 billion by 2025, driven by increased internet penetration, the expansion of the middle class, and technological advancements. This phenomenon has given rise to numerous digital startups; however, the pivotal role of universities as potential incubators faces challenges, particularly in terms of funding constraints and limited human resources. The high failure rate of startups also poses a hindrance to ecosystem growth. This research focuses on the contributions of university business incubators, with XYZ University serving as a case study. The literature review encompasses key aspects such as the digital ecosystem in higher education, the value chain of startup products, digital talent development, and the role of business incubators. Additionally, it incorporates previous studies on the characteristics of startups and business incubators in Indonesia, as well as the role of universities in entrepreneurship, forming the theoretical foundation. The research methodology employs a qualitative approach, involving interviews with incubator managers and startup founders as primary data sources. Thematic analysis results indicate the positive contributions of university business incubators to digital economic growth, while also identifying challenges such as investment difficulties and a shortage of digital talent. In conclusion, the research underscores the pivotal role of universities in supporting the digital entrepreneurship ecosystem in Indonesia. Sustained support is essential to address post-initial stage challenges, including complex collaborations and the comprehensive strengthening of the ecosystem."

"Penelitian ini berfokus pada bagaimana kepemimpinan top leader bisnis multi level marketing yang berhasil. Kriteria keberhasilan top leader dalam bisnis multi level marketing yang diteliti berdasarkan peringkat atau level tertinggi yang mereka raih, yaitu Crown Ambassador. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi mendalam dan menganalisis kepemimpinan top leader yang berhasil dalam mengembangkan jaringan bisnis multi level marketing. Kepemimpinan yang diteliti meliputi praktik kepemimpinan dari teori Kouzes dan Posner (2004) dan model kepemimpinan dari teori kontingensi, dan leader member exchange. Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif menggunakan metode arsip melalui pendekatan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan content analysis dan arsip tentang success story yang terdiri dari lima orang yang memiliki peringkat Crown Ambassador, sedangkan analisis dilakukan melalui kajian terhadap kaset berisi success story para top leader yang diteliti. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa I) Model Kepemimpinan lop leader yang dalam bisnis multi level marketing adalah a. Seorang upline yang berhasil harus memiliki hubungan dan komunikasi erat antara pemimpin (upline) dengan bawahan (downline), b. Seorang upline yang berhasil harus memiliki sikap saling percaya baik kepada perusahaan, sistem yang ada pada perusahaan, dan yang paling penting percaya terhadap jaringan di bisnisnya yaitu kepada para downline-nya, dan c. Menggunakan cara leadership by example dalam membantu para downline mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. 2) Berdasarkan praktik kepemimpinan top leader yang berhasil dalam bisnis multi level marketing terdapat lima praktik kepemimpinan yang digunakan dalam bisnis ini, yaitu : a. mencontohkan caranya, b. menginspirasikan visi bersama, c. menantang proses, d. memungkinkan orang lain bertindak, dan e. menyemangati jiwa."

"Lebih dari 3 miliar orang di dunia menggunakan web untuk menemukan produk, hiburan, dan teman (Chaffey, 2012). Realitas bahwa web juga digunakan untuk menemukan produk, kemudian mendorong perubahan praktik bisnis dan pemasaran ke ranah digital. Pemasaran digital berbeda dengan dengan pemasaran tradisional, tantangan terbesarnya terletak pada penentuan inovasi yang relevan, baik dengan perusahaan, maupun dengan audiens yang dituju (Chaffey, 2012: 8). Relevansi menjadi salah satu indikator penentuan keberhasilan praktik pemasaran digital. Akan tetapi, untuk menjadi “relevan” itu tidak mudah. Perlu ada serangkaian riset untuk mengenali siapa audiens kita, mengetahui apa minatnya, bahkan mencari tahu apa yang mereka tidak suka, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan/misi perusahaan. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan perspektif Antropologis milik Ingold, yaitu korespondensi dalam upaya mengenali audiens sebagai basis data penentuan proses mendesain dan memproduksi konten pemasaran digital. Melalui korespondensi, saya menemukan bahwa perspektif Antropologi dapat mendukung proses mendesain dan memproduksi konten social media menjadi lebih relevan dengan minat audiens, sebagaimana yang menjadi tujuan praktik pemasaran digital.

---

More than 3 billion people worldwide use the web to find products, entertainment and friends (Chaffey, 2012). The reality that the web is also used to find products, then drives changes in business and marketing practices to the digital realm. Digital marketing is different from traditional marketing, the biggest challenge lies in determining relevant innovations, both with the company and with the intended audience (Chaffey, 2012: 8). Relevance is one indicator of determining the success of digital marketing practices. However, to be "relevant" is not easy. There needs to be a series of research to identify who our audience is, find out what their interests are, even find out what they don't like, which is then adjusted to the company's goals/mission. Therefore, here I use Ingold's Anthropological perspective, namely correspondence in an effort to identify the audience as a database for determining the process of designing and producing digital marketing content. Through correspondence, I found that the Anthropological perspective can support the process of designing and producing social media content to be more relevant to the interests of the audience, as is the goal of digital marketing practices."