Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta bersumber dari pinjaman luar negeri Jepang melalui Japanese International Cooperation Agency (JICA). Skema transaksi pembiayaan menimbulkan pengaturan hukum perjanjian antara PT MRT Jakarta dengan penyedia barang/jasa menggunakan FIDIC Yellow Book 1999 dan FIDIC Silver Book 1999 serta JICA’s Procurement Guidelines dengan kontrak lump sum. Di saat yang sama terdapat ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur kontrak lump sum. Pada pelaksanaan konstruksi, terjadi perubahan peraturan/desain dan klaim kontraktor yang mengakibatkan dilakukannya pekerjaan tambah/kurang (variation order). Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) nilai maksimum perubahan adalah 10% dari harga awal kontrak. Apabila nilai perubahan tidak dapat melebihi 10% maka proyek konstruksi akan terhambat akibat kekurangan pembiayaan. Permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaturan hukum transaksi pembiayaan infrastruktur dan mitigasi/pengaturan hukum pekerjaan tambah/kurang (variation order). Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan atau sumber pustaka dan wawancara. Hasil temuan dari penelitian adalah ketentuan pengadaan barang/jasa dan standar kondisi kontrak FIDIC Yellow Book dan FIDIC Silver Book tidak bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perpes No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 2011 dimungkinkan untuk menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa. Terkait aspek hukum pekerjaan tambah/kurang, berdasarkan memorandum antara LKPP dan JICA disimpulkan ketentuan pengaturan pengadaan barang/jasa yang bersifat International Competitive Bidding (ICB) menggunakan ketentuan pengadaan barang/jasa dari JICA, sedangkan bagi pengadaan barang/jasa bersifat Local Competitive Bidding (LCB) mengacu pada Perpes No. 54 Tahun 2010.

---

MRT Jakarta financed by JICA Japanese ODA loans. The financing scheme has legal implications since PT MRT Jakarta and contactors use lump sum contract based on the FIDIC standard and JICA’s Procurement Guidelines. Meanwhile Presidential Decree No. 54 of 2010 (Perpes) governing lump sum contracts. During construction, changes in regulations and contractor claims resulted in variations orders. Based on Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) Perpes), the maximum change is 10% of the contract initial price. If it can not exceed 10%, the construction project will be hampered. The problem to be analyzed is how legal regulation of infrastructure financing transactions and the mitigation of variation order. The research method is normative juridical by means of analyzing sources of literature and interviews. The findings of the study are the provisions of the procurement of goods/services and the FIDIC Yellow Book and the FIDIC Silver Book are not in conflict with the Government's procurement of goods/services due to based on Article 2 paragraph (4) of Regulation No. 54 of 2010 and Article 75 paragraph (1) and paragraph (2) PP No. 10 of 2011 it is possible to agree on provisions for the procurement of goods/services. Related to the legal aspects of variation order, based on a memorandum between LKPP and JICA, it is concluded that the provisions on procurement of goods/services for International Competitive Bidding (ICB) shall use the provisions of procurement of goods/services from JICA, while for Local Competitive Bidding (LCB) shall use Perpes No. 54 of 2010."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan olehpemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukanpembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT)Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRTJakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan InternationalCooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA).Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjamandikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarangmelakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajibanuntuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalamtesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri danpengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, danmelihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badanusaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangandan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehinggadiperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundanganpinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi denganpedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undangBUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMDmenjadi jelas.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted bycentral government of Republic of Indonesia together with ProvincialGovernment of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of MassRapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportationinfrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan InternationalCooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance(ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is ProvincialGovernment of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lendingscheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state ownedenterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagementcan raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). Theissues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as thealternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess theestablishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprisewith the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared bythe method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Lawsand regulations on foreign loan by government required technical guidelinesissued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutelyrequired, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will beclearer."

"Harga tanah merupakan suatu penilaian atas tanah yang diukur yang didasari oleh harga nominal dalam satuan uang untuk satuanzluas tertentu pada pasaran lahan. Dengan dibangunnya MRT Jakarta sebagai moda transportasi umum baru yang dibangun dengan tujuan meningkatkan mobilitas masyarakat DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk apakah setelah dibangunnya MRT Jakarta mempengaruhi harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil analisis, didapatkan harga tanah di Kecamatan Cilandak sesudah MRT Jakarta beroperasi menunjukkan bahwa lokasi stasiun MRT Jakarta dan fasilitas memberikan pengaruh terhadap harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak, semakin titik lokasi tanah dekat dengan lokasi stasiun MRT dan fasilitas umum maka harga tanah juga meningkat.

---

Land price is an assessment of land measured based on the nominal price in units of money for a certain area on the land market. With the construction of the MRT Jakarta as a new mode of public transportation built with the aim of increasing the mobility of the people of DKI Jakarta. This study aims to determine whether the construction of MRT Jakarta affects the price of land in Cilandak District. The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results showed that based on the results of the analysis, it was found that the land price in Cilandak Subdistrict after MRT Jakarta operates shows that the location of the Jakarta MRT station and facilities has an influence on land prices in Cilandak District, the more land location points are closer to the MRT station and public facilities, the price the land also increases.

"

"Penggunaan teknologi menjadi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik di bidang transportasi. Aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) merupakan salah satu wujud inovasi layanan pembelian tiket berbasis aplikasi yang dibuat oleh PT MRT Jakarta dan hadir sebagai solusi yang dinilai mumpuni dalam meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna transportasi umum MRT. Namun, pengguna kerap kali mengeluhkan layanan pada aplikasi MRT-J, seperti sistem aplikasi yang sering error, tampilan kode QR tiket yang tidak ter-update otomatis, dan respon Help Center/Operator aplikasi MRT-J yang tidak solutif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemikiran deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa mixed method yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner melalui Google Form pada sejumlah sosial media, seperti Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, dan Line kepada 100 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J sudah tergolong baik dengan memperoleh persentase sebesar 87,29%. Hal tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap teori e-GovQual milik Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support. Meskipun, pada masing-masing indikator yang terdapat pada keempat dimensi tersebut masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J.

---

The use of technology is very much needed in the delivery of public services, including public services in the field of transportation. The Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application is an application-based ticket purchase service innovation created by PT MRT Jakarta and is present as a solution that is considered qualified in improving the quality of service for MRT public transportation users. However, users often complain about the services in the MRT-J application, such as the application system which often has errors, the appearance of a QR code ticket that is not updated automatically, and the help center/operator response of the MRT-J application which is not a solution. Therefore, this study aims to analyze the quality of electronic ticket purchasing services on the Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application. This study uses a quantitative approach with deductive thinking. The data collection technique used was in the form of a mixed method which was carried out by distributing questionnaires via Google Form on a number of social media, such as Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, and Line to 100 respondents based on predetermined criteria. The results of this study indicate that the quality of electronic ticket purchase services on the MRT-J application is quite good with a percentage of 87.29%. This was obtained based on measurements of the e-GovQual theory belonging to Papadomichelaki & Mentzas (2012) which consists of four dimensions, namely efficiency, trust, reliability, and citizen support. Although, each indicator contained in the four dimensions still has a number of notes that must be corrected in order to improve the quality of electronic ticket purchasing services in the MRT-J application."

"Pada konstruksi MRT Jakarta, pekerjaan tunnelling dilakukan dengan menggunakan alat Tunnel Boring Machine TBM . Salah satu tahap awal pada pelaksanaan pekerjaan terowongan menggunakan TBM adalah pembangunan fasilitas sementara TBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pada fasilitas sementara TBM yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek MRT, dampak dan penyebabnya, serta tindakan yang dapat dilakukan terhadap faktor-faktor risiko tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survey kuesioner dan wawancara. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan uji-uji stastistik dan analisis kualitatif risiko. Hasil penelitian ini didapatkan lima faktor risiko fasilitas sementara TBM yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. Faktor risiko tertinggi pada fasilitas sementara TBM adalah ketidaksejajaran sumbu TBM dengan back anchor.

---

Within Jakarta MRT construction, tunnelling work done by using a Tunnel Boring Machine TBM . One of the early stages of the implementation tunnelling work using a TBM is the construction of temporary facilities for TBM. This research has purposes to identify risk factors of temporary facilities for TBM that influence time performance of MRT project, its cause and effects, and also treatment or response that can do for that risk factors.

The research was conducted by collecting data through a survey questionnaire and interview. Then, evaluated by statistics test and qualitative risk analyze. The result of this research is acquired five risk factors of temporary facilities for TBM that influence to time performance of MRT project. The highest risk of temporary facilities for TBM is misalignment of TBM axis with back anchor."

"Setelah melalui proses yang panjang, pada Maret 2019 warga Jakarta memiliki Mass Rapid Transit (MRT) sebagai moda transportasi massal modern. Kehadiran MRT yang direncanakan sejak tahun 1986 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi menghadapi padatnya lalu lintas di Jakarta yang seolah mustahil untuk ditangani. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah perilaku penumpang MRT yang tidak siap dengan segala peraturan yang harus ditegakkan dalam penggunaan MRT, sehingga ditemukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Tulisan ini berupaya mencari faktor-faktor penyebab pelanggaran peraturan dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku penumpang menyikapi kehadiran MRT berdasarkan literatur, big data, dan analisis deskriptif kualitatif. Diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat diberikan dengan penekanan pada aspek sosial. Kajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder mengenai perilaku penumpang di MRT dan fasilitasnya yang diperoleh dari berbagai sumber dan observasi. Kajian menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dimana uji coba MRT disebabkan oleh budaya dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi baru, serta keberadaan MRT sejak satu tahun beroperasi mampu mengubah perilaku masyarakat."

"Latar belakang dari penelitian ini ialah adanya dugaan penyelewangan pada proyek infrastruktur PT Mass Rapid Transit Jakarta yang merupakan BUMD tergolong baru, namun juga memiliki beberapa prestasi yang berkaitan dengan penerapan sistem GCG yang dianut oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Mass Rapid Transit Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, State-Owned Enterprise. Hasil penelitian dari  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dapat dikatakan baik, PT MRT Jakarta telah menerapkan sistem GCG dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penetapan Code of Corporate Governance oleh PT MRT Jakarta. Meski demikian dari lima dimensi yang diteliti, terdapat satu dimensi yaitu prinsip independensi yang menunjukkan hasil cukup baik. Empat dimensi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil baik.

---

The background of this research is the alleged deviations in the infrastructure project of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which is a relatively new BUMD, but also has several achievements related to the implementation of the GCG system adopted by the Company. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance in PT Mass Rapid Transit Jakarta. The research approach used is post-positivis, with qualitative research methods. Data collection is done through in-depth interviews with several parties and literature study. The theory used is Good Corporate Governance, Good Corporate Governance Principles, State-Owned Enterprise. The results showed that the application of the principles of Good Corporate Governance at PT Mass Rapid Transit Jakarta are the four dimensions of the principles of Good Corporate Governance applied show that the results of the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness and equality are good, one dimension is the principle of independence shows quite good results."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."

"Skripsi ini mengkaji tentang pengaruh aksesibilitas, biaya, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengguna layanan Mass Rapid Transit (MRT) selama masa pandemi di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian bivariat dengan menggunakan dua teori, yaitu teori kualitas pelayanan dan teori keputusan pengguna. Teori kualitas pelayanan menggunakan lima dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Lalu untuk teori keputusan pengguna memiliki lima dimensi, yaitu waktu, keamanan dan kenyamanan, serta mengukur variabel waktu dan aksesibilitas terhadap keputusna pengguna. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan secara daring melalui platform google forms dengan menghasilkan sebanyak 130 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan MRT Jakarta, para ahli atau pengamat transportasi publik, praktisi dan akademisi yang kompeten dalam bidang transportasi, serta beberapa pengguna layanan MRT Jakarta yang bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh biaya, aksesibilitas dan kualitas layanan MRT Jakarta dalam membangun keputusan pengguna memiliki hubungan positif dengan kekuatan hubungan lemah pada setiap variabelnya. Hasil tersebut diperoleh melalui uji korelasi Somers’d (130 responden).

---

This study examines the effects of accessibility, cost and service quality on the decisions of users of Mass Rapid Transit (MRT) during the pandemic in Jakarta. This research is a bivariate research using two theories, namely service quality theory and user decision theory. Service quality theory uses five dimensions of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. Then the theory of user decision has five dimensions, namely time, security, and comfort and measuring variable cost and accessibility. This study uses mixed data collection techniques, namely by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and interviews. The survey was conducted online through the google form platform by generating as many as 130 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to the implementation of MRT Jakarta services, experts or observers of public transportation, practitioners and academics who are competent in the field of transportation, as well as several users of MRT Jakarta services who are willing to be interviewed further. The results showed that accessibility, cost and the service quality in building decision of users of MRT has a positive relationship and the strength of the relationship is weak on each variables . These results are obtained through the Somers’d (130 respondents)."

"Pertumbuhan jumlah kendaraan di provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 terdapat 18 juta kendaraan bermotor. Untuk mengatasi kemacetan yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah DKI Jakarta tengah mempersiapkan moda transportasi umum baru yaitu Mass Rapid Transit MRT Jakarta. Salah satu persiapan yang harus diperhatikan MRT Jakarta sebagai penyedia jasa transportasi baru adalah kualitas pelayanan yang optimal sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keputusan calon penggunanya dalam memilih jenis transportasi umum. Penelitian ini mengidentifikasi kriteria apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan menggunakan 5 dimensi SERVQUAL dan Model Kano. Terdapat 34 atribut standar kualitas yang disesuaikan dengan standar nasional pelayanan transportasi kereta penumpang perkotaan yaitu PM No. 48 Tahun 2015 dan standar internasional yaitu EN 13816. Hasil dari Model Kano menunjukkan terdapat 15 kriteria standar pelayanan yang memiliki kategori Attractive, 13 One-dimensional, dan 5 Must be yang diterjemahkan sebagai Customer Needs untuk merumuskan strategi standar pelayanan serta 1 kriteria dengan kategori Kano Indifference yang tidak dimasukkan kedalam House of Quality Fase 1. Melalui pembentukan House of Quality, diperoleh 5 Technical Response utama yang perlu dilakukan Mass Rapid Transit MRT Jakarta untuk mempersiapkan kualitas pelayanan yang optimal yaitu: penyediaan fasilitas utama dalam stasiun dan kereta, pengembangan teknologi dan manajemen sistem informasi pendukung layanan, penerapan sistem evaluasi pelayanan yang berasal dari pelanggan, evaluasi performa pelayanan secara berkala, dan on-job training khusus maintenance staff

---

The number of vehicle growth in DKI Jakarta continues to increase, as in 2016 it is known that there are 18 million vehicles registered. To overcome this increasing amount of congestion every year, the government of DKI Jakarta is currently preparing a new public transportation known as Mass Rapid Transit MRT Jakarta. In this situation, one of the preparations that plays a big role is the transportation service quality itself. It rsquo s considered as one of the main factors that affects the decision of prospective users in order to choose their public transportations to reduce the usage of private car. This preliminary study identifies what, and which service criterias should considered first in order to deliver the optimum service performance using the 5 dimensional SERVQUAL and Kano Model. There are 34 attributes of service quality criterias identified which adapted from PM No. 48 2015 as national standard service quality for railway passenger transportation mode and international standard service quality from EN 13816 as a main external reference to improve its service quality standard. The result of Kano Model shows that there are 15 service criterias in ldquo Attractive rdquo category, 13 in ldquo One dimensional rdquo , and 5 in ldquo Must be rdquo which translated as ldquo Customer Needs rdquo to formulate standardized service strategies. Through the establishment of House of Quality phase 1, there are 5 major ldquo Technical Responses rdquo that needed to be done for Mass Rapid Transit MRT Jakarta to prepare in order to deliver its optimal service quality which are The provision of main facilities in stations and trains, technology and management of information system development, implementation of customer service evaluation system, periodical service performance evaluation system, and special on job training for maintenance staffs."