Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajibandebitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaandengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung olehwawancara dengan narasumber terkait.The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting onForeign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajiban debitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting on Foreign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "

"Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur.

---

The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor."

"Tujuan utama dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dinamis antara defisit anggaran, pinjaman luar negeri dan pinjaman sektor perbankan terhadap inflasi di Indonesia. Periode penelitian ini berada pada rentang waktu 2000 kuartal 1 sampai dengan 2008 kuartal 3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregressive (VAR) yang memiliki dua alat estimasi, yaitu impulse response dan variance decomposition. Dari hasil uji unit root Augmented Dickey-Fuller, diketahui bahwa sebagian data stasioner pada tingkat level dan sebagian data stasioner pada tingkat 1st Difference, sehingga metode yang digunakan adalah VAR in 1st Difference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan defisit anggaran berdampak terhadap peningkatan inflasi. Dari sisi pembiayaan defisit anggaran menunjukkan bahwa pembiayaan dari pinjaman luar negeri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inflasi, sedangkan pembiayaan dari pinjaman sektor perbankan memberikan dampak terhadap peningkatan inflasi (inflantory).

---

The main purpose of this study is determine the dynamic relation between budget deficit, govemment extemal debt and domestic bank financing on Inflation in Indonesia. The research period is within the first quarter of 2000 until the third quarter 2008. This research used VAR method, which has impulse response function and variance decomposition as its estimation tools. Resuit from Augmented Dickey-Fuller unit root test confirm that a part of data are stationer in level and the other part are stationer in la difference; hence, the VAR method that being used is VAR in la Difference. The empirical evidence provided here suggest that budget deficit growth has impact on inflation growth. On the other side, financing of budget deficit from govemment extemal debt has no significant effect on inflation growth, however financing from domestic bank has impact on inflation growth (inflantionary)."

"KPBU merupakan salah satu skema pengadaan infrastuktur publik yang melibatkan swasta dengan alokasi risiko diantara para pihak terkait. Project finance merupakan salah satu mekanisme pembiayaan KPBU. Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang meminjam dana dari IBRD Bank Dunia, sehingga terikat dengan General Conditions for IBRD Financing yang salah satu ketentuanya mengatur terkait negative pledge. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait regulasi dan mekanisme pembiayaan proyek KPBU dengan skema project finance dan kaitannya dengan WBNP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. KPBU menggunakan skema BOT, dimana SPV bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek selama masa konsesi. Project finance sendiri merupakan skema pembiayaan KPBU yang menjadikan SPV sebagai pihak peminjam dana dengan sistem limited recourse. Project finance belum diatur secara spesfik dalam hukum Indonesia, namun pelaksanaanya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait perbankan, agunan, dan pelaksanaan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Klausul negative pledge Bank Dunia mengatur bahwa dalam hal terdapat peletakan kepentingan jaminan di atas aset publik terkait utang dengan pihak ketiga (tanpa persetujuan Bank Dunia), akan memberikan IBRD Bank Dunia kepentingan jaminan yang sama dan pro rata atas aset yang bersangkutan. Klausula tersebut memiliki keterkaitan dengan status jaminan proyek dan kedudukan kreditor senior pada project finance, dimana project finance dapat menjadi skema pembiayaan alternatif untuk menghindari keberlakuan negative pledge Bank Dunia. Pendefinisian aset publik yang sangat luas dalam General Conditions for IBRD Financing harus dispesifikasi dan project finance dapat dikecualikan dari keberlakuan negative pledge Bank Dunia.

---

PPP is one of the schemes used in public project procurement which is involving the private sector with risk allocation between the related parties. As Indonesia is one of the member countries of the IBRD loan program, it is subject to General Conditions for IBRD Financing which one of the provisions is the negative pledge. This research would solve the problem regarding regulation and mechanism of the project finance and its connection to World Bank Negative Pledge. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. PPP is applying a BOT scheme, where SPV is liable for the project’s financing, construction, and operation risk during the concession period. Project finance is a PPP financing scheme in which SPV is the party of the financing agreement with a limited recourse system. Project finance is not yet regulated specifically in Indonesia and the implementation is subject to the law and regulations regarding banking, securities, and the application of credit and finance for commercial banks. World Bank Negative Pledge Clause stipulates that any lien created on any public assets without World Bank consent, those assets will equally and ratably secure IBRD Loan Payments. The clause is having a correlation with the project collaterals, securities status, and senior lender standing in the project finance, where the presence of project finance is the alternative scheme to avert the effectuation of negative pledge to the public infrastructure financing. For recommendations, the broad scope of public asset definition ought to be specified and the project finance could be stipulated as the negative pledge exceptions for the foreign investor certainty."

"Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan. Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan, terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021. Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara.

---

The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64 trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No. 107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2) states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project, the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN) through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached 227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects, this will increase the burden on the state."

"Perjanjian perkawinan merupakan suatu langkah preventif sekaligus sarana bagi calon suami dan istri untuk melindungi harta bendanya dari akibat hukum perkawinan. Indonesia sendiri mengakui perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri termasuk juga perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri. Dengan ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan hukum perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri serta dampak dari perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri terhadap harta benda yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sgr., Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT.Dps., dan Putusan Nomor 2234 K/Pdt/2021 untuk melakukan penelitian ini. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri diakui sah selama sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan berlangsung dan tidak melanggar undang-undang di Indonesia dan akibat hukum dari perkawinan tersebut baru akan muncul setelah didaftarkan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Sementara itu, terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri memerlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan di kantor catatan sipil. Keberlakuan perjanjian ini bergantung pada hukum negara yang berlaku serta hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Analisis putusan Pengadilan Negeri dalam kasus-kasus tertentu memberikan pemahaman mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menangani perkara sejenis. Dengan menyajikan temuan ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman hukum mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri bagi warga negara Indonesia serta memberikan landasan bagi penanganan kasus serupa di masa depan.

---

Marriage agreements serve as both a preventive measure and a means for prospective spouses to protect their assets from the legal consequences of marriage. Indonesia recognizes marriages conducted abroad, including marriage agreements made outside the country. Therefore, the author is interested in delving further into the validity of marriage agreements made abroad. This research aims to determine the legal validity of marriages involving Indonesian citizens held outside the country and the impact of marriage agreements made abroad on assets in Indonesia. The research methodology used in this research is a normative juridical method utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the author analyses Decision Number 536/Pdt.G/2019/PN.Sgr., Decision Number 93/PDT/2020/PT.Dps., and Decision Number 2234 K/Pdt/2021 for this study. The findings indicate that marriages conducted abroad are recognized as valid as long as they comply with the laws of the country where the marriage occurred and do not violate Indonesian laws, with legal consequences arising only after registration according to Indonesian regulations. Concerning marriage agreements made abroad, a determination by the District Court is required for registration in the civil registry office. The enforceability of these agreements depends on the laws of the relevant country and the laws applicable to the parties involved in the agreement. The analysis of District Court decisions in specific cases provides a profound understanding of the considerations judges take when handling similar cases. By presenting these findings, this research is expected to contribute to the legal understanding of marriages conducted abroad for Indonesian citizens and establish a foundation for the handling of similar cases in the future."