Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap surat sanggup yang dipegang oleh kreditor konkuren konversi merujuk perkara PKPU dalam putusan homologasi nomor 127/PDT.SUSPKPU/ 2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Simpulan penelitian ini adalah penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris digunakan sebagai alat membentuk suara mayoritas dalam rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor yang berelevansi mencederai kepentingan kreditor dan notaris mempunyai peran penting dalam penerbitan surat sanggup untuk menghindari penggelapan hukum dalam perkara PKPU. Saran dalam penelitian ini, pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam putusan PKPU sementara, memasukkan ketentuan bahwa surat sanggup yang diajukan sebagai piutang kreditor kepada pengurus dapat diakui apabila diterbitkan dihadapan notaris.

---

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) has been the option to create a loan restructuring. The existing legal loophole inside the bankruptcy law, create a room of such scenario to execute the PKPU in order to achieve the companys goal. The issuance of promissory notes become the tool to reach the objective of PKPU. This research discusses the relevancy of the issuance of promissory notes without notarys role which impact the interest of accounts payables creditor/vendors and the important of notarys role related to the receivable verification process of promissory notes which held by the concurrent conversions creditor pursuant to the homologation verdict number 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST. The research method applied is a normative legal research, with analytical descriptive as the typology research. This research is used secondary data and document study as the data collection tools. The conclusion of this research concludes that the issuance of promissory note without notarys role used as the tool to create a majority vote in creditors meeting that will approve the composition plan proposed by debtor which impact the interest of the creditor and notary have a significant role to avoid legal embezzlement. The suggestion related this research is when the panel of judges granting a PKPU petition, in temporary PKPU verdict shall include a provision related to promissory notes, it may be claim as creditors receivables if the said promissory notes was issued before the notary."

"Skripsi ini menganalisa sebuah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan Bank of New York Carnegie terhadap PT. Bakrieland Development Tbk (?Kasus Bakrieland). Kasus tersebut mengangkat beberapa isu penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah kompetensi absolut Pengadilan Niaga terpengaruh oleh pilihan hukum asing dan pilihan forum penyelesaian sengketa pengadilan asing oleh para pihak. Majelis Hakim dalam Kasus Bakrieland menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut karena para pihak menunjuk hukum Inggris dan pengadilan Inggris untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Namun hukum pailit dan PKPU harusnya mempunyai karakter publik dan aplikasi teritorial yang tidak terpengaruhi oleh pilihan hukum dan forum para pihak. Selain isu ini, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan konsep trustee (wali amanat) yang menurut Majelis Hakim adalah konsep common law yang sebaiknya diselesaikan di pengadilan common law (seperti Inggris). Namun, dalam pendapat penulis, konsep trustee tersebut harusnya tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Niaga karena konsep tersebut dapat di analisa dalam konteks hukum Indonesia.

---

This thesis will analyze a suspension of payment to pay obligation (?suspension of payment) case that is brought by the Bank of New York Carnegie against PT. Bakrieland Development Tbk (?Bakrieland Case). This case highlights several important issues that show the deficiencies in the application of Law no.37 Year 2004 on bankruptcy and suspension of payment. The main issue of that case is whether the Commercial Court has competence to adjudge a suspension of payment case when the parties have appointed a foreign law and foreign forum to resolve their disputes. The Commercial Court in the Bakrieland Case decided that the Commercial Court did not have jurisdiction over the case because of the Parties appointment of English law and English Courts to resolve their disputes. This decision is contrary to theory that bankruptcy law has a public nature and territorial application that is not affected by the parties choice of law and forum. In addition to this issue, the Commercial Court also considered that the Parties trustee agreement, which originates from common law jurisdictions, is best resolved in a common law court (England). In the authors opinion however, the trustee concept however should not affect the Commecial Courts jurisdiction, as trustee can be analyzed in the context of Indonesian Law."

"Hutang Luar Negeri Indonesia semakin lama semakin menumpuk akibat kebiasaan Indonesia yang selalu melakukan Hutang Luar Negeri untuk mempercepat pertumbuhan Makroekonomi. Jumlah Hutang Luar Negeri yang menumpuk ini akan menjadi beban para generasi penerus di masa yang akan datang. Dengan demikian diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Hutang Luar Negeri beserta Kebijakan Pemerintah yang terkait terhadap Peforma Makroekonomi dan Kemampuan Membayar Hutang Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan CGE atau Computable General Equilibrium.Berdasarkan data historisMakroekonomi Indonesia, akan didapatkan beberapa persamaan sebagai model yang dapat menggambarkan sifat-sifat tersebut dan dapat digunakan untuk memprediksi dengan simulasi 5 tahun ke depan. Dengan melakukan perubahan variabel-variabel kebijakan dalam simulasi, tujuan dari penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk mengetahui pengaruh Hutang Luar Negeri beserta Kebijakan Pemerintah yang terkait terhadap Peforma Makroekonomi dan Kemampuan Membayar Hutang Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hutang Luar Negeri secara tidak langsung mempengaruhi Peforma Makroekonomi dan juga Kemampuan Membayar Hutang, jika dan hanya jika Hutang Luar Negeri ini benar-benar digunakan untuk proyek-proyek Pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan faktor produksi.

---

Indonesia Foreign debt progressively accumulates due to the habit of Indonesia that always makes Foreign Debt to accelerate Macroeconomic growth. The amount of Foreign Debt that has accumulated will be a burden for the future generations. Thus research is needed to analyze the effects of Foreign Debt as well as related government policies to the Macroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt. The method used in this study is CGE or Computable General Equilibrium modeling. Based onIndonesia Macroeconomic historical data, we canformulateMacroeconomic functions as a model that can describe Indonesia Macroeconomic condition and it can be used to predict by simulating the condition on the next 5 years. By making changes in policy variables in the simulation, the goal of this research will be achieved, which is to determine the effect of Foreign Debt as well as related government policies to the Macroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt. The results is the Foreign Debt indirectly affectsMacroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt, if and only if the Foreign Debt is used for government projects aimed at the interests of society and the increase of production factors."

"ABSTRAKDua puluh tahun pasca reformasi menyisakan pekerjaan rumah yang berat yakni pengelolaan pemerintahan daerah dalam hal ini penataan daerah. Penataan daerah salah satunya mencakup pengembangan DOB yang perlu dilakukan dalam rangka pendidikan politik masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari tujuan negara dalam konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya inisiatif dan usulan pembentukan DOB dianggap membebani keuangan negara namun pembentukan DOB provinsi merupakan jalan untuk mempersingkat rentang kendali span of control untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2014 terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Dengan komposisi ini belum ideal mengingat provinsi sebagai daerah yang berperan melalukan pengawasan atas daerah kabupaten dan kota tidak memiliki jumlah yang ideal. Terdapat provinsi yang membawahi lebih dari 20 kabupaten/kota namun terdapat provinsi yang membawahi 5 daerah kabupaten/kota. Selain daerah provinsi berperan sebagai daerah yang menjalankan asas dekonsentrasi dan wakil pemerintah pusat juga terdapat pelayanan publik yang hanya terdapat pada daerah provinsi. Oleh karena itu, dalam penataan daerah sebagaimana amanat UU Pemda bahwa pemerintah harus menyusun grand strategy dan grand design penataan daerah. Salah satunya adalah dengan pengembangan atau pembentukan DOB provinsi. Namun, dengan alasan besarnya biaya ekonomi, polarisasi masyarakat dalam etnis dan pertimbangan banyak DOB tidak mampu mengoptimalkan pelayanan publik atau meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga pemerintah mengambil kebijakan penundaan pembentukan DOB. Pemerintah sejak tahun 2014 mengambil kebijakan moratorium DOB akan tetapi tidak memiliki bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan sehingga bertentangan asas kepastian hukum. Dilain pihak, amanat UU No. 23 Tahun 2014, agar pemerintah membuat "desain besar penataan daerah" belum juga dikeluarkan. Padahal melalui desain itu, pemerintah bisa memberikan solusi atas banyaknya usulan pengembangan DOB yang tertunggak di DPR, DPD dan Mendagri.

---

ABSTRACTTwenty years of post reform leaves a heavy homework i.e. management of local governance in this regional arrangement. The regional setup, one of which includes the development of DOB the new autonomous region that needs to be done in the framework of political education of the community and improving the quality of public services which in turn improves the welfare of society. This is a mandate of the destination country in the Constitution. The results showed the large number of initiatives and proposals for the establishment of the financial burden of the State considered the DOB but formation of DOB province is the way to shorten the control range span of control to optimize the public service. Up to the year 2014 there are 542 autonomies composed of 34 provincial, County and City 93 415. With this composition has not been ideal considering the province as areas that play a role placing oversight of County and city don 39 t have the ideal amount. There a province that includes more than 20 counties cities but there a province that includes 5 areas of counties cities. In addition to the provinces acted as areas that run basic deconcentration and the representative of the Central Government, there is also a public service which is only found in areas of the province. Therefore, in the area as local government act mandate that the Government should devise a grand strategy and grand design Setup area. One of them is with the development or establishment of the DOB of the province. However, by reason of the magnitude of the economic costs, the polarization of society in ethnic and consideration of many DOB is not capable of optimizing public services or improving the welfare of its people so that the Government took the policy of procrastination the formation of the DOB. The Government beginning in 2014 taking policy moratorium DOB but does not have the form of legislation as a foundation so that it goes against the principle of legal certainty. On the other hand, the mandate of law No. 23 of the year 2014, to allow the Government to make the "great design" Setup has not yet issued. Whereas through the design of it, the Government can provide solutions to the large number of proposals for the development of the DOB in DPR, DPD and Minister of the Interior.Keywords Formation of the Plan, the new autonomous region, provinces, moratorium DOB, the development of the regions."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga yang bersifat yudisial maupun di luar lembaga yang bersifat yudisial. Proses penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis. Berbeda dengan penyelesaian di luar lembaga yang bersifat yudisial yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela yang penyelesaiannya lebih efektif dan ekonomis. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian kasus kredit macet antara PT. CS sebagai debitur dengan PT. Bank A sebagai kreditur, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut secara damai dan sukarela.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris sebagai alternatif untuk menyelesaikan kredit macet, bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui perjanjian perdamaian, dan apakah kelebihan perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan masalah kredit macet.Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sebagai jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan/kendala sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis maka perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris dijadikan alternatif penyelesaian kredit macet.Untuk jawaban atas permasalahan kedua bahwa prosesnya diawali dengan pinjaman kredit oleh debitur kepada kreditur, kemudian debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya sehingga sebagai penyelesaiannya dilakukan secara damai dan sukarela dengan membuat perjanjian perdamaian di hadapan Notaris dimana debitur menyerahkan barang agunannya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya. Debitur membuat Akta Kuasa untuk menjual kepada kreditur untuk menjual barang agunannya sebagai alat pembayaran hutang. Sedangkan kelebihan dari perjanjian perdamaian adalah mudah, terjaga kerahasiannya, cepat, dan mudah."