Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas proyek dan tingkat ketidakpastian merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi investor dalam menyediakan dana untuk usaha, penelitian ini menekankan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kualitas proyek dan tingkat ketidakpastian terhadap pendanaan UMKM yang berfokus pada platform crowdfunding ekuitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel UMKM yang terdapat pada equity crowdfunding di Indonesia tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengalaman manajerial, pengalaman bisnis dan proyeksi keuangan terhadap pendanaan UMKM pada equity crowdfunding. Namun, tidak ada pengaruh yang ditemukan antara saham ekuitas, latar belakang pendidikan, dan laporan proyeksi non-keuangan.Project quality and level of uncertainty are two factors that can influence investors in providing funds for businesses, this study emphasizes Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Therefore, this study aims to analyze the effect of project quality factors and the level of uncertainty on MSME funding that focuses on equity crowdfunding platforms in Indonesia. This study uses a sample of MSMEs contained in equity crowdfunding in Indonesia in 2018-2019. This research uses Ordinary Least Square. The results of this study indicate that there is an influence between managerial experience, business experience and financial projections on MSME funding on equity crowdfunding. However, no effect was found between equity shares, educational background, and non-financial projected statements."

"Kualitas proyek dan tingkat ketidakpastian adalah dua faktor yang dapat mempengaruhi investor dalam menyediakan dana untuk bisnis, penelitian ini menekankan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kualitas proyek dan tingkat ketidakpastian pada pendanaan UMKM yang berfokus pada platform crowdfunding ekuitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel UMKM yang ditemukan dalam crowdfunding ekuitas di Indonesia untuk tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengalaman manajerial, pengalaman bisnis dan proyeksi keungan terhadap pendanaan UMKM di equity crowdfunding. Namun, tidak ditemukannya pengaruh antara equity share, latar belakang pendidikan, dan laporan proyeksi non-keuangan.

---

Project quality and level of uncertainty are two factors that can influence investors in providing funding to a business, this study emphasis on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Therefore, this study aims to analyze the influence of project quality factors and the level of uncertainty on MSMEs’ funding focused on the equity crowdfunding platform in Indonesia. This study uses a sample of MSMEs found in equity crowdfunding in Indonesia for the year 2018-2019. This research uses Ordinary Least Square. The results of this study indicate that there is an influence between managerial experience, business experience and financial projections on the submission of MSMEs in equity crowdfunding. However, no effect was found between equity share, educational background, and non-financial forecast."

"Dalam perkembangan ekonomi di dunia, teknologi finansial menjadi salah satu bagian yang mengalami kemajuan pesat. Equity crowdfunding sendiri merupakan salah satu bagian teknologi finansial dengan metode pengumpuan dana untuk mengembangkan usaha dengan reward berupa saham bagi para peserta yang ikut menghimpun dana. Indonesia dan Australia adalah negara yang telah menerapkan aturan mengenai equity crowdfunding. Di Indonesia di atur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 tahun 2018 dan di Australia di atur oleh Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding) Act 2017 dan Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding for propritary company) Act 2018. Dalam pengaturannya terdapat perbedaan dan persamaan dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia.Skripsi ini pun di tulis untuk menjawab dua pertanyaan.  Yang pertama yaitu apa saja regulasi dan syarat dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia dan yang kedua yaitu apa saja persamaan dan perbedaan dari regulasi dan syarat serta cara kerja dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini menunjukan aturan dan syarat equity crowdfunding di Indonesia dan Australia serta perbedaan dan peramaan dari aturan dan syarat serta cara kerja equity crowdfunding di Indonesia dan Australia.Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan dalam cara kerja equity crowdfunding di Indonesia dan Australia dan perbedaan terletak pada syarat untuk menjadi investor, operator, penerbit saham. Australia mempunyai peraturan yang lebih terbuka terhadap investor sehingga membuat angka pertumbuhan equity crowdfunding cukup tinggi. Saran diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih terbuka terhadap investor untuk meningkatkan angka pertumbuhan equity crowdfunding di Indonesa.In the world economic development, financial technology is one part that is experiencing rapid progress. Equity crowdfunding itself is one of financial technology with methods of raising funds to develop businesses with rewards in the form of shares for participants who participate in raising funds. Indonesia and Australia are among the countries that have implemented rules regarding equity crowdfunding. In Indonesia it is regulated by Financial Services Authority Regulation Number 37 of 2018 and in Australia it is regulated by the Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding) Act 2017 and the Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding for proprietary company) Act 2018. In its regulation there are differences and similarities from equity crowdfunding in Indonesia and Australia.This thesis was written to answer two questions. The first question is what are the regulations and requirements of equity crowdfunding in Indonesia and Australia and the second  one is what are the similarities and differences of the regulations and terms and ways of working for equity crowdfunding in Indonesia and Australia. Using normative legal research methods, this thesis shows the equity crowdfunding rules and conditions in Indonesia and Australia as well as the differences and similarities of the rules and conditions and the workings of equity crowdfunding in Indonesia and Australia.From this study it was found that there are similarities in business operation of equity crowdfunding in Indonesia and Australia and the differences lies in the requirements to become an investor, intermediaries, and issuer. Australia has more open regulations on investors, so the equity crowdfunding growth rate is quite high. Suggestions are given to the Financial Services Authority to make regulations more open to investors to increase equity crowdfunding growth rates in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan mengupas lebih dalam mengenai industri Securities Crowdfunding (SCF) dengan menemukan pilar-pilar penopang lainnya yang dapat mendukung platform SCF memaksimalkan layanannya untuk menyediakan pendanaan keuangan bagi UMKM di Indonesia serta alur praktik bisnis SCF khususnya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah Pendekatan Multikasus Kualitatif (Qualitative Multicase Approach) dimana dapat dinyatakan dalam 2 proposisi, yaitu proposisi pertama adalah pilar-pilar penopang dalam industri SCF di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya karena SCF di Indonesia menjadi bagian dari industri pasar modal dimana di Indonesia industri ini sangat perlu diatur dan diawasi secara ketat (highly regulated) dan proposisi kedua adalah, alur bisnis SCF dalam pendanaan UMKM dalam praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya lebih kompleks karena banyak pilar yang terlibat sehingga proses bisnisnya semakin detail karena adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain dengan tujuan melindungi risiko atas investasi yang mungkin dialami oleh investor. Studi ini memiliki implikasi praktis, dimana kita bisa melihat lebih mendalam industri SCF dan bagaimana praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya agar kita sebagai masyarakat Indonesia bisa turut serta berkontribusi dalam memajukan industri SCF di Indonesia. Penelitian ini juga membawa keterbaharuan karena selain menjelaskan pilar-pilar selain 3 pilar utama yang menopang berjalannya proses pendanaan SCF terhadap UMKM dan alur bisnis pendanaan SCF yang terjadi di Indonesia, juga membahas tentang mitigasi risiko investor di industri SCF.

---

This research aims to delve deeper into the Securities Crwodfunding (SCF) industry by finding other supporting pillars that can support the SCF platform to maximize its services in providing financial funding for MSMEs in Indonesia and the business practices of SCF, especially in Indonesia. The methodology used is a Qualitative Multicase Approach, which can be stated in 2 propositions, which the first proposition is the supporting pillars in the SCF in Indonesia will be more compared to other countries because SCF in Indonesia is part of the capital market industry where this industry needs to be highly regulated and supervised in Indonesia. The second proposition is, the SCF business flow in practice in Indonesia compared to other countries more complex because many pillars are involved that makes the business processes are increasingly detail because of the interdependence relationship each other in protecting the risks of investment that may be experienced by investors. This study has practical implications, where we can see depper the SCF industry and how it is practiced in Indonesia compared to other countries so that we as the Indonesian community can contribute to advancing the SCF industry in Indonesia. This study also brings novelty because besides explaining about the other pillars exclude the 3 main pillars that support SCF funding process for MSMEs and its business flow that occurs in Indonesia, but it also discusses about risk mitigation in the SCF industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan pengumpulan dana proyek crowdfunding berbasis ekuitas di Asia dalam rentang waktu dari Januari 2018 hingga Desember 2019. Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada teori signaling serta menggunakan 201 sampel proyek pada berbagai platformdi 5 negara Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Israel, dan Korea Selatan. Penulis menggunakan estimasi regresi Ordinary Least Square(OLS) dengan robust standard error untuk pengujian hipotesis. Adapun penelitian menggunakan berbagai proksi dalam faktor karakteristik kampanye, human capital, dan social capitalyang terbukti memiliki pengaruh signifikan atas keberhasilan pengumpulan dana proyek crowdfundingdi Asia. Faktor karakteristik kampanye dijelaskan oleh tiga variabel yaitu informasi finansial, gambar, dan video. Sedangkan faktor human capitaldijelaskan oleh empat variabel yaitu jumlah anggota, tingkat pendidikan, pengalaman berbisnis, dan experience in field. Terakhir, faktor social capitaldijelaskan oleh dua variabel yaitu social networkdan penasihat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah seluruh variabel kecuali gambar dan video, secara positif dan signifikan memengaruhi keberhasilan pengumpulan dana proyekcrowdfunding berbasis ekuitas di pasar Asia.

---

This study aims to determine success factors on equity-based crowdfunding project fundraising in Asia during the period of January 2018 until December 2019. The study using signaling theory approach with 201 project samples on various platforms from Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, Israel, and South Korea. The researcher uses Ordinary Least Square (OLS) with standard error robust as the method of data analysis and hypothesis testing. The research also uses several proxies for campaign characteristic, human capital, and social capital factors which have significant effects for the success on equity-based crowdfunding project fundraising in Asia. Firstly, campaign characteristics factor is described by three variables, those are provision of financial, pictures, and video. Secondly, human capital factor is described by four variables, namely number of team members, education level, business experience, and experience in field. Lastly, social capital factor is described by two variables, those are social network and advisor. The results obtained from this study are all of the variables, except pictures and videos, have positive and significant effect in the success of crowdfunding project fundraising in Asia."

"

Tesis ini meneliti bagaimana BEKRAF sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian membantu UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dalam hal pendanaan modal usaha. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dua pihak dengan tiga narasumber berbeda yang mana kemudian hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku sejak tahun 1961 hingga bulan Oktober 2018. Dewasa ini, crowdfunding sudah dikenal sebagai salah satu metode alternatif untuk mendapatkan dana tambahan untuk membiayai proyek suatu individu atau suatu badan. Hingga bulan Oktober tahun 2018, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai crowdfunding. Namun ternyata penggunaan crowdfunding di Indonesia masih mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah instansi publik di Indonesia, khususnya Badan Ekonomi Kreatif, dapat menggunakan crowdfunding untuk mendapatkan dana tambahan guna membantu para pelaku ekonomi kreatif.

 

---

This paper provides insights mechanism on how one of Indonesian public body called Badan Ekonomi Kreatif helps Indonesian SMEs who operate in creative industry by funding their project or business. This research is done by interviewing three persons from two different entitites, then the results will be compared to Indonesian regulation which are still relevant until October 2018. Crowdfunding nowadays is worldly known as an alternative for individuals or firms to gain extra cash to fund their project or to increase SMEs cash inflow. In the past, scholars already figured out that Indonesia didn’t have any specific regulation on crowdfunding, but they figured out that there are hopes in Indonesian regulations that allowed the usage of crowdfunding in Indonesia for individuals and firms. This research has a sole purpose to figure out if one of Indonesia’s state body can utilize crowdfunding to gain extra cash to fund Indonesian SMEs

 

"

"Tulisan ini membahas mengenai layanan Equity Crowdfunding yang memberikan pendanaan dengan menawarkan saham berbasis teknologi informasi kepada masyarakat luas (crowd). Kegitan ini telah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding, walaupun begitu peraturan ini belum dapat mengakomodir kebutuhan lanyanan Equity Crowdfunding dan masih belum diaturnya secara rinci mengakibatkan kekosongan hukum dalam beberapa aspek yang dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Adapun masalahnya berkaitan pada kedudukan, perlindungan hukum dalam menjalankan prinsip transparansi dan penyelesaian sengketa ditinjau dari perspektif hukum responsif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi lanyanan Equity Crowdfunding yang menawarkan saham kepada masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kegiatan Equity Crowdfunding, kedudukan penyelenggara harus diperjelas dalam perjanjian dengan pemodal dan harus memuat syarat minimal perjanjian. Selanjutnya ditinjau dari perspektif kaidah perlindungan hukum demi menjalankan prinsip transparansi dengan pemberian informasi terkini dengan secara lansung atau directly kepada pemodal dan transparansi dalam valuasi saham yang akan diterbitkan, peran pengawasan dan pengaturan dalam penyelesaian sengketa harus telah mengakomodir penggunaan sarana teknologi informasi. Penelitian ini menyarankan perbaikan atas aspek-aspek yang diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 yakni: (i) Kedudukan hukum Penyelenggara Equity Crowdfunding dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 dapat dipertegas definisi kedudukan dalam perjanjian dengan pemodal dan Pada bentuk perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemodal untuk dapat dimasukan dalam penjelasan syarat minimal dari isi perjanjian, (ii) Pembatasan jumlah pemodal atau pemegang saham tidak lebih dari 300 pihak untuk bisa dikaji ulang atau dapat diperjelas karna bertentangan dengan konsep Crowdfunding, (iii) bentuk transparansi informasi yang harus dijalankan, (iv) bentuk transparansi dalam valuasi saham penerbit, dan (v) bentuk ideal pengaturan dan pengawasan OJK dalam penyelesaian sengeta kegiatan Equity Crowdfunding.

---

This paper discusses Equity Crowdfunding services that provide funding by offering information technology-based shares to the wider community (crowd). This activity has been regulated by the Financial Services Authority Regulation Number 37 / POJK.04 / 2018 regarding Funding Services through Information Technology-Based Stock Offering or Equity Crowdfunding, even though this regulation has not been able to accommodate the needs of Equity Crowdfunding lanyans and still has not been regulated in detail resulting in vacancy law in several aspects that can lead to potential problems going forward. The problem is related to the position, legal protection in carrying out the principle of transparency and dispute resolution in terms of the perspective of responsive law. The purpose of this research is to find an ideal arrangement for the Equity Crowdfunding service that offers shares to the public. Therefore this research will answer this problem by using a normative juridical research method in which all the data obtained is then processed using qualitative methods. This research found that in Equity Crowdfunding activities, the position of the organizer must be clarified in the agreement with the investor and must contain the minimum terms of the agreement. Furthermore, from the perspective of legal protection principles in order to implement the principle of transparency by providing the latest information directly or directly to investors and transparency in the valuation of shares to be issued, the role of supervision and regulation in dispute resolution must have accommodated the use of information technology facilities. This study suggests improvements to the aspects set out in POJK No. 37 / POJK.04 / 2018 namely: (i) Legal position of the Equity Crowdfunding Operator in POJK No. 37 / POJK.04 / 2018 can be affirmed the definition of position in the agreement with the financier and in the form of an agreement between the Provider and the financier to be included in the explanation of the minimum terms of the contents of the agreement, (ii) Limitation on the number of financiers or shareholders of no more than 300 parties to be able to reviewed or can be clarified because it contradicts the Crowdfunding concept, (iii) the form of transparency of information that must be carried out, (iv) the form of transparency in the issuance of share issuers, and (v) the ideal form of OJK regulation and supervision in the settlement of the Equity Crowdfunding activities."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan donation-based crowdfunding di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Kegiatan donation-based crowdfunding dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kasus kesalahpahaman dan pelanggaran berupa penyalahgunaan dana donasi dan pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari yang berwenang. Peraturan yang ada dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada sehingga terjadi banyak kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding tidak memiliki mekanisme yang mumpuni dalam melindungi hak-hak donatur dan dalam hal apabila donasi oleh donatur disalahgunakan oleh penyelenggara kegiatan donation-based crowdfunding, penulis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti demikian hanya dapat bergantung kepada ketentuan dasar hukum perdata untuk melakukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan hukum pidana, apabila melalui gugatan perdata tidak mendapatkan hasil, dengan dasar penipuan dan/atau penggelapan uang hasil donasi.

---

This thesis analyzes about the problems that occur in the implementation of donation-based crowdfunding activities in Indonesia, both in terms of regulations and application. Donation-based crowdfunding activities in Indonesia are basically regulated in Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several cases of misunderstanding and violations in the form of misuse of donations and carrying out activities without permission from the authorities. The existing regulations are deemed incompatible with the existing conditions so that there is a lot of confusion in their application. This research is a normative-juridical-shaped research by means of literature study conducted on secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through the research are to know that the laws and regulations in Indonesia that govern donation-based crowdfunding activities do not have a powerful mechanism in protecting the rights of donors and in the event that donations by donors are misused by donation-based activity organizers. crowdfunding, the author is of the opinion that in such circumstances it can only depend on the basic provisions of civil law to file a lawsuit on the basis of illegal actions and criminal law, if a civil lawsuit does not get results, on the basis of fraud and/or embezzlement of donated money."

"Donasi online kini semakin marak di Indonesia, terutama pada platform galang dana (crowdfunding). Seiring dengan bertambahnya pengguna pada platform tersebut, banyak pula kasus-kasus yang melibatkan kepercayaan pengguna terhadap platform crowdfunding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan dan ketidakpercayaan seseorang terhadap platform crowdfunding, dan pengaruhnya terhadap sikap dan intensi perilaku donasi online. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai behavioral intention untuk berdonasi dan konsep trust and distrust. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan melibatkan 865 responden Indonesia melalui kuesioner online pada media sosial. Data responden diolah dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kualitas seperti system quality dan information quality dan aspek mekanisme institusi seperti perceived platform rules dan perceived monitoring memengaruhi kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap platform. Kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap platform berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan intensi seseorang dalam melakukan donasi online.

---

---

The amount of online donations has been increasing in Indonesia, especially in the online crowdfunding platform. Along with the increasing number of users, there are also many cases involving user trust in the platform. This study aims to explore factors that influence trust and distrust in the platform and their influence on attitude and online donation intention. This study focuses on behavioral intention in the online donation and the concept of trust and distrust. 865 Indonesian respondent data collected using an online survey through social media and analyzed using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS). This study indicates that quality aspects such as system quality and information quality and institutional mechanism aspects such as perceived platform rules and perceived monitoring influence trust and distrust in the platform. Trust and distrust in platform influence attitude towards donation and online donation intention significantly.

"