Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Setelah perceraian, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ditanggung oleh bapak sepenuhnya. Ibu baru ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut apabila pada kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun hak anak untuk tetap mendapatkan nafkah setelah orang tua bercerai telah dijamin di Indonesia, permasalahan hukum yang dapat ditemukan adalah tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci terkait biaya nafkah anak setelah perceraian. Sedangkan, dalam beberapa negara seperti di Inggris, telah mengatur secara rinci hal tersebut mulai dari besarnya biaya nafkah anak yang harus dibayar, sampai kapan biaya tersebut dibayarkan, peninjauan ulang apabila keadaan finansial orang tua berubah, sanksi apabila tidak menjalankan kewajiban, serta adanya lembaga yang khusus mengawasi jalannya pembayaran nafkah anak. Skripsi ini akan menjelaskan tentang pengaturan-pengaturan mengenai nafkah anak setelah perceraian baik di Indonesia maupun di Inggris.

 

---

After divorce, parents are still obliged to look after and educate their children, solely for the best interests of the child. The cost of maintaining and educating these children is fully paid by the father. The mother will share the cost for these children’s maintenance and education only when the father is unable to carry out his obligations to pay for the child maintenance. Although children's rights for child maintenance after their parents’ divorce is guaranteed by law in Indonesia, legal issues that can be found in Indonesia is an absence of detailed law regulating child maintenance after parents’ divorce. Meanwhile, in some countries like England, their law has regulated in detail these matters starting from the cost of child maintenance, when will the child maintenance payments stop, a review if the financial condition of the parent changes, sanction for not paying, and an agency that oversees such payment of child maintenance. This mini thesis will explain the law regarding child maintenance after divorce in Indonesia and England.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan berbagai peraturan di Indonesia dan Singapura, serta praktiknya di Indonesia dengan menggunakan Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan persamaan mengenai pengaturan penentuan besaran nafkah anak pasca cerai di Indonesia dan Singapura, serta menganalisa ketepatan putusan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami bahwa hukum telah menjamin hak anak pasca perceraian melalui adanya kewajiban pemberian nafkah anak, dan oleh karenanya pelaksanaan hal tersebut dapat dituntut dalam proses perceraian."

"Hubungan hukum orang tua dan anak tidak pernah hilang walaupun perkawinan kedua orang tua tersebut putus akibat perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan akibat perceraian, bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sedangkan ibu baru ikut memikul kewajiban tersebut jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Namun, pengaturan mengenai rincian biaya pemeliharaan anak yang dimaksud tersebut masih belum dapat ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia secara umum, meskipun dapat ditemukan upaya pengaturan untuk kalangan masyarakat tertentu, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai perbandingannya, Jerman memiliki pengaturan dalam menentukan rincian biaya pemeliharaan anak pasca perceraian yang dimuat dalam sebuah tabel panduan dari Pengadilan Regional Tinggi Düsseldorf yang telah menjadi pedoman penentuan besar biaya pemeliharaan anak di seluruh negara bagian Republik Federal Jerman. Menariknya, tabel Düsseldorf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi selalu digunakan oleh seluruh jenjang pengadilan di seluruh negara bagian Jerman. Skripsi ini membahas terkait dengan pengaturan mengenai biaya pemeliharaan anak pasca perceraian di Negara Indonesia dan Negara Jerman.

---

The legal relationship between parents and children is never lost even though the marriage of the two parents is broken due to divorce. In the event that the marriage is discontinued due to divorce, the father bears the costs of maintaining and educating the child, while the mother only assumes the responsibility if in reality the father is unable to fulfill these obligations. However, the regulation regarding the details of the child maintenance costs in question has yet to be found in the legal system in Indonesia in general, although arrangements can be found for certain circles of society, namely for Civil Servants. In comparison, Germany has arrangements in determining the details of post-divorce child maintenance costs contained in a guide table from the Düsseldorf High Regional Court which has become a guide for determining the amount of child maintenance costs in all states of the Federal Republic of Germany. Interestingly, the Düsseldorf table does not have binding legal force but is always used by all levels of courts in all German states. This mini thesis discusses the regulation regarding the cost of child care after divorce in Indonesia and Germany."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.

---

This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."

"Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan, pada kenyataannya mengubahkondisi ekonomi suami dan istri, terutama istri yang pasca perceraian sering kalimengalami kesulitan dalam perekonomian karena sebelum putusnya perkawinandibiayai oleh suami dalam kesehariannya. Oleh karena itu untuk mencegah agartidak terjadi keadaan dimana salah satu pihak terbebani atau salah satu pihakterlantar akibat perceraian maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenaitunjangan pasca perceraian. Skripsi ini membahas pengenai pengaturan tunjanganpasca perceraian di Indonesia dan membandingan pengaturan tersebut denganpengaturan di Texas, Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi iniadalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengutamakanpenggunaan bahan pustaka atau data sekunder berupa norma-norma hukum tertulisuntuk membandingan pengaturan di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Bahwadari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengaturan mengenaitunjangan pasca perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi dan dilakukanperubahan, oleh karena itu diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pihak yangmempunyai kewenangan untuk melengkapi dan mengubah pengaturan tersebutagar pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia dapat diberlakukan denganadil dan jelas.

---

Divorce as cause of dissolution of marriage, in fact changes husband and wife

financial conditions, especially wife who often experience financial difficulty after

divorce because before the dissolution of marriage their husband is the one who

paid for their daily necessities. Hence, to prevent condition whereas one of the

former spouses being burdened or neglected because of divorce, it is necessary to

have defined law regarding spousal maintenance after divorce. This thesis discusses

the law of spousal maintenance in Indonesia and compares it with the law of spousal

maintenance in Texas, United States. The research in this thesis uses normative

judicial approach which prioritize the use of library materials and written legal

norms to compares between the law in Indonesia and Texas, United States. From

the result of research, it can be conducted that the law of spousal maintenance in

Indonesia still need to be improve, therefore the government as the one who have

the authority need to make action to improve the law of spousal maintenance, so

the law of spousal maintenance in Indonesia can be applied fair and clear"

"Disertasi ini membahas mengenai Alimentasi Anak Pascaperceraian yang berlaku di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Alimentasi anak pascaperceraian atau pemberian nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan, mengingat keberlangsungan hidup anak harus tetap terjamin pascaperceraian kedua orang tuanya. Terdapat pengaturan yang berbeda untuk masyarakat yang tidak memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam. Untuk yang tidak beragama Islam, pengaturan yang berlaku tentang alimentasi anak pascaperceraian di Indonesia ini terdapat dalam Pasal 41 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan dan untuk yang beragama Islam mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat juga masih digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat adat yang tidak diakomodir oleh peraturan yang dibuat oleh negara. Walaupun konsep pengasuhan anak di Indonesia dari ketiga sistem hukum tersebut berbeda-beda (hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat), tetapi semuanya memiliki kesamaan tujuan yaitu agar anak-anak tetap terjamin dalam segala aspek kehidupannya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak adanya unifikasi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum alimentasi anak pescaperceraian menyebabkan perbedaan putusan-putusan tentang alimentasi anak di Indonesia. Pengaturan yang ada juga tidak mengatur secara rinci perihal hak dan kewajiban kedua orang tua pascaperceraian terhadap anak-anak mereka. Saran dari disertasi ini adalah perlunya perbaikan pengaturan pemberian alimentasi atau nafkah anak pascaperceraian yang memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci seperti kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak pengasuhan anak diberikan kepada siapa, batas usia pemberian alimentasi dan pengecualian atas kondisi-kondisi tertentu, penghitungan biaya alimentasi. Penyelesaian sengketa alimentasi anak diluar pengadilan dan lembaga eksekusi atas kewajiban alimentasi diluar pengadilan merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan agar kepentingan anak terjamin walau kedua orang tua telah bercerai.

---

This dissertation discusses post-divorce child alimony that applies in Indonesia from the perspective of civil law, Islamic law and customary (adat) law. Post-divorce child alimony or providing child support after the divorce of the parents is the main thing that must be considered, considering that the child's survival must remain guaranteed after the divorce of the parents. There are different arrangements for people who do not embrace Islam and those who adhere to Islam. For those who are not Muslim, the applicable regulations regarding post-divorce child alimony in Indonesia are contained in Article 41 Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law and for those who are Muslim it refers to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, and customary law is also still usedto resolve cases of indigenous peoples that are not accommodated by regulations made by the state. Even though the concept of child care in Indonesia from the three legal systems is different (civil law, Islamic law and customary law), they all have the same goal, namely that children remain secure in all aspects of their lives, even though their parents are divorced. The absence of unification in the field of marriage law, especially the law on alimony for children of divorce, has led to differences in decisions regarding child alimony in Indonesia. The existing arrangements also do not regulate in detail the rights and obligations of both parents after divorce towards their children. The suggestion from this dissertation is the need to improve the arrangements for granting alimony or post-divorce child support which include more detailed provisions such as conditions that influence who child custody rights are given to, the age limit for granting alimony and exceptions to certain conditions, calculating alimentation costs. Settlement of child alimony disputes outside of court and institutional execution of alimony obligations outside of court are alternatives that need to be considered so that the child's interests are guaranteed even though the parents are divorced."

"Tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan hukum yang masih belum mengatur secara rinci bagaimana kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, dibantu oleh ibu apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban orang tua setelah perceraian tersebut tidak mengatur mengenai parameter biaya nafkah anak setelah perceraian, tidak ada peninjauan ulang terhadap kondisi finansial orang tua, serta sampai kapan nafkah anak diberikan.

---

This paper analyzes the legal regulations that still do not regulate in detail how the obligation of parents to meet the daily living needs of children after the breakdown of marriage caused by divorce. This paper is prepared using legal-normative research method. From the results of the research, it is found that Indonesian law regulates that the father is responsible for the maintenance and education of children after divorce, assisted by the mother if the father cannot fulfill these obligations. Parental obligations after divorce do not regulate the parameters of child support after divorce, there is no review of the financial condition of the parents and how long child support is provided."

"Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang mungkin dihadapi dalam kelangsungan hidup oleh para pihak dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penggunaan data sekunder, yakni bahan pustaka dalam bentuk norma-norma hukum tertulis ditekankan, serta dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, masih dibutuhkan pengaturan alimentasi akibat perceraian yang lebih komprehensif dikarenakan berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di Inggris, pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan dan juga anak, termasuk didalamnya mengenai jangka waktu pembayaran alimentasi, bentuk-bentuk alimentasi yang dapat dipilih, jumlah alimentasi yang dapat dibayarkan, serta syarat-syarat hal yang wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menetapkan suatu permohonan alimentasi. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil contoh dari Inggris dalam hal pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

A marriage is usually held with the aim of building a family. However, it is not uncommon for problems to arise in the household that could eventually cause a marriage to break through a divorce. From the divorce that is carried out, it is possible for some legal obligations to emerge that can bind the parties of the marriage. One of the obligations that may arise in this case is the provision of alimony or maintenance fees that are given after the divorce. The obligation of alimony due to marital divorce is important to be discussed, given that there are uncertainties that may be faced in the survival of the parties of a marriage after the divorce. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the use of secondary data, namely library materials in the form of written legal norms, is emphasized, and comparisons of the laws between Indonesia and England are made. The result of this study indicates that in Indonesia, a more comprehensive regulation of alimony due to divorce is still needed because contrast from what is available in England, the regulation regarding alimony due to divorce regulates the rights and positions of the parties of a marriage and also children clearly and comprehensively, including the term of alimony payment, the forms of alimony that can be filed, the amount of alimony that can be paid, and the conditions that must be considered by the Court in determining an alimony application. That way, the Indonesian government should be able to take an example from England in regulating alimony due to marriage divorce in order to provide legal certainty for the community.

"

"Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan.Tulisan ini membahas penggunaan dasar hukum dalam UU Perkawinan dalam penolakan permintaan perwalian yang dilakukan kakek dan nenek tersebut. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.Dari dilakukannya penelitian ini diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian orang tua dapat diberikan status pemegang pemeliharaan anak sedangkan perwalian baru timbul ketika anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua.Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan, keluarga anak dalam garis lurus ke atas memiliki kedudukan untuk meminta pencabutan perwalian pada anak. Dengan demikian, kakek dan nenek anak dapat meminta pencabutan perwalian atau kekuasaan orang tua. Pemberian status wali pada siapapun selama anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan.

---

Upon the case on Verdict Number 703 Pdt.G 2015 PN.Sby there are grandparents that want to be the guardian of their grandchild when the parents, whose already became the guardian of his own child, is already unable to take care of the child. However, according to the judges rsquo consideration, the grandparents cannot have the guardianship since the child still has his parents and did not have a legal standing in requesting guardianship based on Article 49 Marriage Law.This paper discusses whether if the judge already used the right provision in Marriage Law to reject the grandparents rsquo guardianship request. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of an explanatory description.From doing this study, it would be known that any children who have not reached the age of 18 eighteen years and have not married are under the authority of the parents even if they are already divorced. After the divorce, parents could have the child custody but guardianship status will arise not after the divorce, but after there are no longer parents rsquo authority. According to Article 49 Marriage Law, the family of a child has the legal standing to revoke a parents rsquo authority or guardianship.Therefore, based on Article 49 Marriage Law the grandparents have the right to revoke the parents rsquo authority or guardianship on their grandchild. Furthermore, the judges should not give a guardianship status even to child own parents when the child is still in their parents rsquo authority."

"Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."