Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"ABSTRAKKebijakan cukai di Indonesia bersifat kontradiktif. Cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang tergolong berbahaya seperti rokok, di sisi lain cukai juga berkontribusi cukup besar dalam menyumbang penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai rokok kemudian dibagi kembali untuk dialokasikan pada daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT . Penggunaan DBHCHT ditujukan untuk mendanai berbagai program atau kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi rokok. Tulisan ini disusun untuk menganalisis penerimaan cukai yang berasal dari produk rokok dan berupaya melihat tujuan pengenaan cukai rokok, serta berupaya melihat penggunaan DBHCHT untuk program-program di beberapa daerah di Indonesia yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecenderungan viktimisasi.

---

ABSTRACTExcise tax policy in Indonesia is contradictory. Excise tax serves to control the consumption of dangerous goods such as cigarettes, on the other hand excise tax also contribute for Indonesia rsquo s income. Indonesia rsquo s income from cigarette excise tax are subdivided to be allocated for excise tax and tobacco producing region through Tobacco Excise Tax Revenue DBHCHT . The use of DBHCHT is intended to fund various programs or activities related to tobacco and cigarette consumption. The purpose of this final project is to analyze tax revenue from tobacco products and trying to see the purpose of the cigarete excise taxes, and trying to see the use of DBHCHT for programs in some regions in Indonesia that are not on the right target that leads to victimization tendencies."

"Penggunaan rokok elektrik di Indonesia terus meningkat, terutama untuk kelompok usia muda. Persepsi masyarakat terhadap rokok elektrik dinilai mempengaruhi penggunaan rokok elektrik sehingga menjadi komponen penting dalam analisis dan evaluasi penggunaan rokok elektrik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hubungan antara persepsi manfaat dan kerugian penggunaan rokok elektrik terhadap frekuensi penggunaan rokok elektrik khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional study yang dilakukan di Universitas Indonesia dari bulan Juni 2018 sampai Juli 2019. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada subjek penelitian terpilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 104 mahasiswa Universitas Indonesia berusia 18-24 tahun. bertahun-tahun. Pengujian yang digunakan untuk analisis data adalah uji univariat untuk melihat distribusi prevalensi rokok elektrik dan uji chi-square untuk menilai hubungan antar variabel.Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa dari 104 subjek mayoritas pengguna rokok elektrik adalah laki-laki (93,3%), berusia 20 tahun (37,5%), kuliah di fakultas teknik (40,4%), dan pernah menggunakan rokok elektrik. lebih dari 24 bulan (33,7%). Frekuensi penggunaan rokok elektrik dianggap seimbang, yaitu setiap pengguna rutin dan pengguna non-rutin adalah 50%. Mayoritas pengguna rokok elektrik juga multiple user (61,5%) dan jenis rokok konvensional yang paling banyak digunakan adalah kretek (54,7%). Mayoritas pengguna rokok elektrik di Universitas Indonesia juga memiliki persepsi positif tentang definisi, kandungan, manfaat, dan kerugian penggunaan rokok elektrik. Hubungan yang signifikan hanya ditemukan pada persepsi kandungan rokok elektrik dengan frekuensi penggunaannya (p<0,05).Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik cukup umum di kalangan kelompok usia muda, khususnya mahasiswa di Universitas Indonesia. Semakin rutin penggunaan rokok elektrik memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi bahwa kandungan rokok elektrik berbahaya. Hal ini bisa terjadi karena kelompok usia dewasa muda umumnya menggunakan rokok elektrik karena penasaran dan tidak ada niat untuk berhenti merokok. Hal ini juga terlihat dari tingginya jumlah pengguna ganda dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dibuat regulasi dan intervensi khusus terkait penggunaan rokok elektrik karena masih banyak pengguna reguler rokok elektrik meskipun persepsi mayoritas terhadap rokok elektrik adalah positif.

---

The use of e-cigarettes in Indonesia continues to increase, especially for the young age group. Public perception of e-cigarettes is considered to affect the use of e-cigarettes so that it becomes an important component in the analysis and evaluation of the use of e-cigarettes. Therefore, the purpose of this study was to assess the relationship between perceived benefits and disadvantages of using e-cigarettes on the frequency of e-cigarette use, especially among students at the University of Indonesia.

The research method used is a cross sectional study conducted at the University of Indonesia from June 2018 to July 2019. The instrument used is a questionnaire distributed to selected research subjects using a purposive sampling technique, namely 104 University of Indonesia students aged 18-24 years. many years. The test used for data analysis was the univariate test to see the distribution of the prevalence of e-cigarettes and the chi-square test to assess the relationship between variables.

The results of statistical analysis showed that of the 104 subjects the majority of e-cigarette users were male (93.3%), 20 years old (37.5%), studied at the engineering faculty (40.4%), and had used e-cigarettes. more than 24 months (33.7%). The frequency of using e-cigarettes is considered to be balanced, i.e. each regular user and non-routine user is 50%. The majority of e-cigarette users are also multiple users (61.5%) and the most widely used type of conventional cigarette is kretek (54.7%). The majority of e-cigarette users at the University of Indonesia also have positive perceptions about the definition, content, benefits, and disadvantages of using e-cigarettes. A significant relationship was only found in the perception of the content of e-cigarettes with the frequency of their use (p<0.05).

This study shows that the use of e-cigarettes is quite common among young age groups, especially students at the University of Indonesia. The more routine use of e-cigarettes has a significant relationship with the perception that the content of e-cigarettes is dangerous. This can happen because young adults generally use e-cigarettes out of curiosity and have no intention of quitting smoking. This is also evident from the high number of dual users in this study. Therefore, it is necessary to make regulations and special interventions related to the use of e-cigarettes because there are still many regular users of e-cigarettes even though the majority perception of e-cigarettes is positive."

"ABSTRAKUntuk tujuan pengendalian konsumsi, pemerintah di dunia pada umumnya mengenakan cukai atas rokok. Cukai tersebut dikenakan baik dengan menerapkan sistem cukai ad valorem maupun sistem cukai spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sistem cukai dan variasi harga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled Least Square PLS dengan menggunakan data transaksional cukai di Indonesia tahun 2005-2017. Variasi harga diukur dengan menggunakan Interquartile Range to median ratio. Dengan data yang lebih lengkap dan periode yang lebih panjang, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sistem cukai spesifik multitiers memilik efek seolah-olah seperti sistem cukai ad valorem. Semakin kompleks struktur cukai di suatu negara akan membuat variasi harga semakin besar.

---

ABSTRACT For consumption control purposes, governments in the world generally charge excise on cigarettes. The excises are imposed either by applying an ad valorem excise system as well as a specific excise system. This study aims to see the relationship between excise system and price variation in Indonesia. The research method used in this research is Pooled Least Square PLS by using transactional data of excise in Indonesia year 2005 2017. Price variations are measured using the Interquartile Range to median ratio. With more complete data and longer periods, this study confirms that the specific excise system of multitiers has the effect as if it were an ad valorem excise system. The more complex the structure of excise duty in a country will make the bigger the price variation. "

"Untuk menggenjot penerimaan cukai sebagai upaya untuk mencapai tanget penerimaan cukai yang diamanatkan oleh APBN, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menfokuskan pada kebijakan cukai hasil tembakau. Kebljakan cukai hasil tembakau terdiri dari dua variabel yaitu variabel tarif cukai dan variabel harga jual eceran yang secara bersama-sama menjadi variabel Beban Cukai.Namun demikian pemerintah juga harus cermat dalam menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau jangan sampai penurunan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan beban cukai justru akan menurunkan juga penerimaan cukai secara keseluruhan.Penulis ingin menganalisa apakah kebijakan cukai hasil ternbakau yang mengenakan tarif cukai SKT, SKM, dan SKT tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi hasii tembakau jenis Sigaret Putih Mesin. Jangan sampai kebijakan menaikkan tarif cukai justru akan menurunkan penerimaan cukai terutama dari rokok jenis SPM karena bagaimanapun juga penerimaan cukai masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan negara.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap harga rokok.2. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SPM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).3. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).4. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKT terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM)."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya ekstensifikasi objek pengenaan cukai pada rokok elektrik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menganalisis kesesuaian rokok sebagai objek cukai berdasarkan teori Cnossen yang melihat kesesuaian barang kena cukai melalui tiga dimensi yaitu: selectivity in coverage, discrimination in intent dan quantitative measurement, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari penerapannya. Penelitian ini telah mengumpulkan data dari lembaga-lembaga pemerintahan terkait seperti Kementrian Perdagangan dan Direktorat Jendral Pajak dan Cukai juga akademisi dan konsumen dari rokok elektronik.Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa rokok elektrik sesuai sebagai obyek cukai dalam rangka perluasan objek cukai (ekstensifikasi). Permasalahan yang dihadapai dalam pengenaan cukai terhadap rokok elektrik adalah beragamnya jumlah nikotin di dalam rokok elektrik sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan tarif cukai untuk rokok elektrik.

---

This research discuss about The Effort of Excise Imposition Object Extension on Electronic Cigarette. The research used quantitative approach and included in cross sectional research with data collection method which consists of literature study and in depth interview. This study analyzed the feasibility of electronic cigarettes as excise object based on Cnossen theory that saw the suitability of the goods subject to excise through three dimensions: selectivity in coverage, discrimination in intent and quantitative measurement, also the problems that may occur from the implementation. This research collects data from related government institutions such as trading ministry and general directorate of taxation and customs also academician and consumer of electronic cigarette.

Results of the research led to the conclusion that the electric cigarette is appropriate as an excise object in object excise expansion (extension). The problems faced in the imposition of excise to electronic cigarette is the amount of the nicotine in electronic cigarette can be customized so it is difficult to determine the excise rate to electronic cigarette."

"Latar belakang: Rokok konvensional dan rokok elektronik mengandung bahan kimia berbahaya, walaupun rokok elektronik memiliki kadar yang cenderung lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa rokok elektronik dapat membantu menghentikan penggunaan rokok konvensional. Di sisi lain, kemunculan rokok elektronik sebagai pengganti rokok konvensional menjadi semakin populer, terutama di kalangan remaja. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah pemberian edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan mampu mengubah pemahaman atau persepsi mahasiswa non-kedokteran mengenai bahaya rokok elektronik.Metode: Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental dengan pre-post design, dengan pengambilan data consecutive sampling. Pengetahuan mahasiswa dinilai menggunakan kuesioner yang telah divalidasi, terdiri dari pre-test, video edukasi, dan post-test. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon.Hasil: Data diambil dari 100 mahasiswa non-kedokteran. Ditemukan adanya hasil yang signifikan antara pemberian edukasi dan perubahan persepsi mengenai rokok elektronik, dengan nilai p adalah 0,000 (<0,05). Sebagian besar responden (83%) menyatakan untuk tetap tidak menggunakan rokok elektronik setelah mendapatkan edukasi.Kesimpulan: Ditemukan hubungan yang signifikan antara pemberian edukasi dan perubahan persepsi tentang rokok elektronik, di mana sebagian besar responden mengalami peningkatan pada nilai post-test.

---

Background: Conventional cigarettes and e-cigarettes contain toxic chemicals, albeit lower concentration in e-cigarettes compared to conventional cigarettes. There are currently no evidence about whether e-cigarette could be a helping alternative for smokers to cease smoking. Despite the lack of evidence, the use of e-cigarettes gain an increasing popularity, especially among youth population. Thus, the writer would like to find out whether education about the dangerous effects of e-cigarette can change the perception among non-health university students.

Methods: This research uses quasi-experimental with pre-post study design and consecutive sampling method to collect the data. The subjects’ knowledge are measured with a validated questionnaire which includes pre-test, an educational video, and post-test. Bivariate analysis were done by Wilcoxon test.

Results: The data was collected for 100 non-medicine undergraduate students. A significant correlation was found between educational method and change of perception towards e-cigarettes, with p score of 0.000 (<0.05). Most of the respondents (83%) claimed to not plan on using e-cigarette after receiving said education.

Conclusion: : In conclusion, giving education affects the change of perception towards e-cigarette, of which most of the respondents have an increased post-test score."

"Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk deskriptif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok sebagai hak daerah dapat digunakan dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional karena dalam konsep Negara Kesatuan daerah ikut memiliki kewajiban dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk memenuhi basic needs masyarakat. Pemerintah perlu memasukkan pengaturan terkait earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

In 2018, BPJS Kesehatan had financial problems, and to help the sustainable of health insurance programs, the Central Government issued the policies package, one of them was that local governments have to contribute through the deduction of Cigarette Taxes. This thesis will analyze how the position of Cigarette Tax in contributing to support the National Health Insurance program, and how the mechanism of the deduction of Cigarette Tax by the Minister of Finance according to the laws and regulations. This research was conducted using normative juridical method with descriptive form.The results of the study explain that the acceptance of Cigarette Tax as a regional right can be used in supporting the national health insurance program because in the concept of the Unitary State the region also has an obligation to support the Central Government to fulfill the basic needs of the community. The government needs to include regulations related to Cigarette Tax earmarking to support health insurance programs in the revision of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies."

"Oleh karena luasnya wilayah dan beragamnya masyarakat di Indonesia, sudah seharusnya ada pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih seperti memperluas pu-ngutan pajak daerah. Pajak rokok merupakan salah satu perluasan pungutan yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun, terhadap pemanfaatannya pajak rokok yang tidak jelas menim-bulkan persoalan hukum, karena ada aturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JKS) yang menambahkan pemanfaatan pajak selain dari yang di atur dalam UU PDRD, yaitu untuk penda-naan program jaminan kesehatan yang diselenggrakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Ketidakpastian hukum tersebut akan menim-bulkan ketidakpercayaan para investor untuk berinfestasi di Indonesia, khususnya di daerah dan pembangunan ekonomi daerah akan terhambat. Sehinggga perma-salahan dalam penelitian ini adalah tetang pengaturan pajak rokok di Indonesia dan kontradiksi pemanfaatan pajak rokok dan pengaruhnya terhadap pembangu-nan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan  menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dila-kukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pengaturan pajak rokok di Indonesia diatur dalam UU PDRD. Undang-undang ini mengatur mengenai subjek pajak rokok, objek pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, per-hitungan pajak rokok, dana bagi hasil rokok kepada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pemanfaatan pajak rokok untuk program jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDRD, karena pemerintah pusat telah memberikan kewengan mengenai pajak rokok kepada pemerintah daerah melalui UU PDRD, sehingga pemanfaatan pajak rokok seharusnya dike-lola oleh pemerintah daerah. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 66P/HUM/ 2019, yang menyatakan bahwa pemanfaatan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat. Majelis Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara hukum seharusnya secara komprehensif dan mendalam.

---