Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1128K/PID/2017 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/VII/2019 mengenai Notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan objek yang sama kepada beberapa pihak. Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek dalam akta-akta tersebut adalah seritifikat yang dititipkan di kantor Notaris sebagai jaminan perjanjian utang piutang. Karena di tengah jalan pihak debitur menghilang, pihak kreditur meminta Notaris untuk menjualkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Notaris kemudian membuat KTP palsu dan meminta seorang rekannya untuk mengaku sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut dan bertindak sebagai penjual dengan menggunakan nama sesuai KTP yang telah dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah tepat atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris atas perbuatannya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi literatur, dan metode analisis kualitatif. Tipologi yang digunakan bersifat deskriptif yang menghasilkan penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Notaris sudah tepat namun masih terdapat satu sanksi lagi yang dapat dibebankan kepada Notaris yaitu sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan atas perbuatannya.

---

This dissertation discusses the Supreme Court's Ruling No. 1128K/PID/2017 and the Central Supervisory Assembly of Notary's Ruling No. 13/B/MPVN/VII/2019 about the Notary who conducted Conditional Sale and Purchase Agreement and Deed of Authorization to Sell on the same object for several parties. The certificate of land right as the object of those deeds is the one which stored on the Notary office as the collateral on loan agreement. As the debtor stopped paying the debt, the creditor asked the Notary to sell the certificate of land right. The problem raised on this dissertation is the legal implication towards Conditional Sale and Purchase Agreement dan Deed of Authorization to Sell made by the notary that is not inline with the applicable law and the sanction that had been charged to the Notary. The research method of this dissertation is juridical normative using secondary data with literature review as data gathering tools, and using qualitative analysis method. The research typology is descriptive making an analytical-descriptive research. The research shows that the legal implication towards the deeds is null and void because they not meet the subjective and objective requirements of an agreement on article no. 1320 Code of Civil Law and the criminal sanction as well as administrative sanction to the notary are appropriate. However, there is still one other sanction that can be charged to the notary, that is, private sanction in the form of compensation for the injured party."

"Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tentu harus teliti terhadap dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Masalah timbul ketika Notaris membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang didasari dengan kuasa menjual yang tidak dilegalisasi oleh Notaris. Akta tersebut dapat mengalami degradasi, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti sempurna menjadi pembuktian seperti akta di bawah tangan yang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahannya akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Keabsahan akta pengikatan jual beli dengan memakai surat kuasa menjual dibawah tangan adalah tetap sah tetapi kedudukan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang artinya akta itu mengalami degradasi akta yang posisinya rentan untuk dibatalkan dan tidak kuat secara hukum. Tanggung jawab Notaris dalam hal ketidak cermatan, kelalaian dan kesalahan dalam menerapkan aturan hukum karena diri Notaris sendiri maka sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian, Notaris dikenakan sanksi administratif.

---

Notary as the official who is authorized to make an authentic deed must be careful of the supporting documents that will be used. An authentic deed has complete evidence strength and has binding power, and has sufficient minimum legal evidence without any further evidence needed in a civil law dispute. Problems arise when a Notary Public makes a Deed of Agreement on Sale and Purchase which is based on a power of attorney that is not legalized by a Notary. The deed can be degraded, in the sense that it is lower in strength as a means of evidence, from the strength of perfect evidence to proof like a deed under the hand that causes the invalidity or invalidity of the deed. This study uses normative juridical research methods, analytical descriptive nature with a qualitative approach. The validity of the binding purchase agreement using a power of attorney to sell under the hand is still valid, but the position of the deed becomes a deed under the hand, which means that the deed position is vulnerable to be canceled and is not legally strong. The Notarys responsibility in terms of inaccuracy, neglect and error in applying the rule of law because of the Notary himself so long as it can be proven that his actions cause harm, the Notary is subject to administrative sanctions."

"Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada kenyataannya terdapat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Jabatannya, sehingga, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersangkut masalah, salah satunya tindak pidana penggelapan uang jual beli tanah yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertindak selaku perantara dalam jual beli. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai 1. Bagaimana akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan kedalam Akta Jual Beli akibat uang jual beli tidak diserahkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018? 2.Bagaimanakah tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku perantara dalam jual beli tanah yang tidak menyerahkan uang jual beli sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan ke dalam Akta Jual Beli. Bentuk penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, sedangkan terhadap para pihak akibat hukumnya adalah jual beli batal sehingga tidak terjadi perpindahan hak dari penjual kepada pembeli. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan tindakan tidak menyerahkan uang jual beli tersebut terdapat tiga pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan jabatannya tidak melebihi batas kewenangannya, dalam hal ini sebagai perantara jual beli.

---

Notary/Land deed official as a public officials has the authority to make an authentic deeds. In performing their job Notary/Land deed official they must uphold their valence and dignity by always guided upon applied regulations and Code of Ethics of Notary/Land deed official. In fact, there are some Notary/land deed official that violates applied regulations and Code of Ethics of Notary/land deed official, thus, the Notary/land deed official has some issues, one of them is Criminal Act of Embezzlement of Sales and Purchase Money conducted by Notary/land deed official as  Mediator of Land sales and purchase. So with the background of the problem mentioned, the writer formulate the issue in this thesis are about how the legal consequences of the Settled Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds due to Sales and Purchase Money not be given by Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase according to the Supreme Court Verdict Number 771 K/Pid/2018? How the responsibility of a Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase who not given the sales and purchase money causing the Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds. The form of research used in this thesis is normative with research typology is descriptive analytical. The action that conducted by Notary/Land deed official not incur legal consequences of the Commitment of Sale and Purchase Agreement, and for the parties is the sale and purchase become null and void so the rights of the land can not be pass from the seller to the buyer. Notary/land deed offcial who conducted the act of not given sales of purchase money are three responsibilities that can be charged to them are criminal responsibility, civil/private responsibility, and administrative responsibility. Notary/land deed official in performing their jobs not exceeding the limits of their authority, in this case as a mediator of land sales and purchase."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."

"Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah notaris bertanggung jawab bahwa perbuatan notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta yang telah dibuat dan diterbitkan notaris, disertai sanksi hukum untuk mengganti kerugian denda sejumlah uang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian, sanksi hukum terhadap notaris, selain sanksi perdata, notaris memenuhi kriteria untuk dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi pidana, berupa sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) jo. 57 ayat (1) KUH Pidana, akibat membantu menyediakan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan membuat dan menerbitkan akta yang memuat keterangan palsu.

---

This research focuses on legal responsibilities and sanctions against notaries with a study on the decision of the District Court Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/PN. Sby. In the ruling, the notary is declared to have committed an act against the law, because the deed made before the notary contains false information In this case, the notary has violated his legal obligations as a public official. Therefore, the issue raised is about the civil responsibility of the notary, who has made and issued a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization without the knowledge of the landowner and legal sanctions against notaries. To answer the problem is used normative juridical legal research methods, with legal material obtained through the study of documents, which are then analyzed qualitatively. The result of the analysis obtained is that the notary is responsible that the notary act is declared as an act against the law and cancel the deed that has been made and issued by the notary, accompanied by legal sanctions to compensate for the loss of a fine of some money, based on Article 1365 of the Civil Code. Then, legal sanctions against notaries, in addition to civil sanctions, notaries meet the criteria to be sentenced to administrative sanctions written warning given by the Regional Supervisory Assembly, based on Article 5 paragraph (1) letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016. Criminal sanctions, in the form of prison sentences maximum 4 (four) years 8 (eight) months, based on Article 266 paragraph (1) jo. 56 paragraph (1) jo. 57 paragraph (1) Criminal Code, as a result of helping provide means to commit a criminal act, by making and issuing a deed containing false information"

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as stipulated in the Notary Position Rules."

"ABSTRAK1, Keadaan Indonesia yang terdiri dari beribu- ribupulau yang letak dan geografisnya mempengaruhi situasinya, sehingga memerlnkan armada angkutan udarayang dapat menjangkau selumb wilayab dengancepat dan dapat diandalkan.2, Perkembangan tehnologi yang sangat pesat, kebutubanakan sarana perbubtmgan kbnsusnya masalahpengangkutan udara memerlnkan pesawat terbang dalamjumlah yang banyak,3« Dengan adanya perkembangan perhubnngan udara yangbegitu pesat, banyak pihak swasta mengadakan perjangiano'ual bbeli. Dengan adanya perjangian jualbeli ttu menimbulkan banyak pembebanan atas pesawat terbang. Melihat perkembangan yang sangatpesat ini, maka pemerintah dalam hal ini DepartemenPerhubungan telah mengeluarkan surat Keputus-.(ah Nompr 13/2/1971 yaitu tentang syarat-syaratdan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat terbang secara koiaersil di Indonesia,Untuk menampung kebutuhan dan perkembangan yangtergadi sangat pesat.

---

"

"Beberapa sarjana telah melakukan penelitian tentang praktik konsumsi pakaian bekas di Indonesia (Lestari & Asmarani, 2021, Rahmawati et al., 2022). Tren untuk mengkonsumsi pakaian bekas mengalami peningkatan pada kalangan anak muda, terutama melalui kegiatan jual beli di media sosial (Goodstats.id, 2022). Praktik ini dikenal dengan istilah thrifting yang dapat dideskripsikan sebagai suatu praktik untuk membeli atau mencari barang-barang bekas untuk dipakai kembali. Kurylo (2018) mendeskripsikan bahwa konsumen sekarang muncul sebagai subjek yang aktif, mengkonsumsi dan memproduksi budaya dan dapat mengekspresikan agensi mereka dalam produksi konten di media sosial. Dengan mengkaji praktik konsumsi barang bekas di TikTok, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola interaksi anak muda Indonesia memanfaatkan media digital dalam mengekspresikan agensi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori praktik dari Bourdieu (1977) dan berargumen bahwa TikTok dapat adalah platform media sosial yang dapat memfasilitasi interaksi dan membentuk relasi antar para penggunanya.  

---

Several scholars have conducted research on the practice of consuming used clothing in Indonesia (Lestari & Asmarani, 2021, Rahmawati et al., 2022). The trend to consume used clothing has increased among young people, especially through buying and selling activities on social media (Goodstats.id, 2022). This practice is known as thrifting which can be described as a practice to buy or look for used goods to be reused. Kurylo (2018) describes that consumers now emerge as active subjects, consuming and producing culture and can express their agency in content production on social media. By examining the consumption practices of used goods on TikTok, this research aims to analyse how the interaction patterns of Indonesian youth utilise digital media in expressing agency. In this study, the author uses Bourdieu’s (1977) theory of practice and argues that TikTok can be a social media platform that can facilitate interaction and form relationships between its users."

"ABSTRAKPerjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang akhirnya menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli. Mengenai hal tersebut dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PDT/2015/PT.DPS. Kasus bermula pada tanggal 03 September 2004 lalu, HSB dengan istrinya HSS mengadakan Perjanjian/Ikatan Jual Beli dengan IPW dihadapan Notaris LB, maka dibuatlah Akta Nomor 1 tanggal 03 September 2004 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara HSB dan HSS selaku Penjual dengan IPW selaku pembeli atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1376/Danginpuri Klod. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2005 HSB dengan IPW telah sepakat bahwa HSB akan membeli kembali tanah yang sudah dijual. Dalam pembelian kembali tersebut HSB mempercayakan kepada pegawainya yaitu AAB, akan tetapi dalam pelaksanaannya AAB telah menyelewengkan kepercayaan HSB dengan menerbitkan Akta No.2 tanggal 5 Januari 2005 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara IPW kepada AAB yang dibuat oleh Notaris LB tanpa diketahui sama sekali oleh HSB. Oleh karenanya akan dibahas mengenai keabsahan kedua perjanjian yang timbul dari peristiwa tersebut, apakah akta No.2 tanggal 5 Januari 2005 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara IPW kepada AAB tersebut memiliki kekuatan hukum atau tidak dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut.

---

ABSTRACTThe agreement to buy and sell is born as a result of the obstruction or the existence of several requirements determined by law which ultimately hinder the settlement of transactions in buying and selling. These requirements are born from existing laws and regulations and there are also those that arise as an agreement between the parties who will make buying and selling. Regarding this matter, in this case the author is interested in analyzing the Decision of the Denpasar High Court Number 72 / PDT / 2015 /PT.DPS. The case began on 3 September 2004, HSB with his wife HSS entered into an Agreement / Buying and Selling Association with IPW before a Notary, LB, then Deed was made Number 1 dated 3 September 2004 concerning Agreement / Bond Salebetween HSB and HSS as the seller with IPW as the buyer of a plot of land Ownership Number 1376 / Danginpuri Klod. Then on 5 January 2005 HSB with IPW agreed that HSB would buy back the land that had been sold. In the repurchase, HSB entrusts its employees, namely AAB, but in its implementation AAB has misused HSB's trust by issuing Deed No.2 dated 5 January 2005 concerning Agreement / Bonds for Sale between IPW to AAB made by Notary LB without being known at all by HSB. Therefore, we will discuss the validity of the two agreements arising from the event. whether deed No.2 dated 5 January 2005 concerning the Agreement / Sale and Purchase Association between IPW to the AAB has legal strength or not and how the responsibility of the Notary who made the deed."