Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini telah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Hal ini terjadi pada layanan pembuatan Paspor yang dilaksanakan melalui sistem One Stop Service sistem dan teknologi baru yang disediakan untuk pelayanan ini terkesan memudahkan masyarakat, namun disisi lain peningkatan layanan masih belum dapat menutupi beragam permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan Paspor. Karena masih sedikitnya jumlah peneliti yang menyorot hal ini, maka dari itu skripsi ini akan membahas mengenai evaluasi kinerja mengenai efektif atau tidaknya layanan pembuatan Paspor melalui sistem One Stop Servicei efektivitas pelayanan Paspornya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan perolehan sumber data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa efektivitas pelayanan dan tindakan pihak Imigrasi untuk mengembangkan efektivitas kegiatan pelayanan Paspor pada masing - masing tempat memiliki penilaian yang berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun hal tersebut dapat diatasi apabila dilakukan koordinasi yang baik antara masyarakat, pihak Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk tetap mengembangkan dan memperbaiki pelayanan melalui peningkatan fasilitas, teknologi dan efisiensi waktu agar pelayanannya dapat terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik.align="center"The condition of public services in the current era of bureaucratic reform has experienced significant changes. This happened to the Passport-making service that was carried out through the One Stop Service system. The new system and technology which provided for this service has impressed society to get an easy service. But on the other side, the improvement of services still cannot cover the problems that occurred in the Passport service process. Because there are still a small number of researchers highlighting this issue, this thesis will discuss the performance evaluation about the effectiveness of passport-making services through the One Stop Service system, and how Immigration acts in improving the effectiveness of its Passport service. The research method used is juridical-empirical, with the acquisition of data sources through interviews, questionnaires, and observations. From these results it is known that the effectiveness of the services and actions of the Immigration Service to develop the effectiveness of Passport service activities in each place have different assessments due to many factors that influence it. However, this can be overcome if good coordination is carried out between the society, the Immigration Service and the Directorate General of Immigration, to develop and improve services through facilities, technology and time efficiency so that services can continue to change towards a better direction."

"ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.

"

"Strategies to improve public services in Indonesia"

"Pemerintah melalui layanan publik yang disediakannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia ternyata dianggap belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya dan psychological state masyarakat. Kozaryn 2016 menemukan bahwa Tingkat Kepuasan Hidup adalah ultimate outcome dari suatu kebijakan publik, atau indikator yang paling tepat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, cukup penting untuk menganalisis dampak kualitas layanan publik terhadap Tingkat Kepuasan Hidup individu di Indonesia. Studi ini menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey yang melibatkan responden dari 13 provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Model yang dibangun dalam studi ini adalah model subjective wellbeing yang dikemukakan oleh Hirschauer 2014 . Metode yang digunakan adalah Ordered Logit dalam analisis data cross-section. Ditemukan bahwa kualitas layanan transportasi dan layanan pendidikan signifikan positif mempengaruhi Tingkat Kepuasan Hidup.

---

Government through the public services it provides aims to improve the welfare of the society. Economic growth and the Human Development Index are considered not able to describe the real condition of welfare and psychological state of society. Kozaryn 2016 found that Life Satisfaction Level is the ultimate outcome of a public policy, and is the most appropriate indicator used in measuring public welfare. Therefore, it is important to analyze the impact of the quality of public services on the Level of Life Satisfaction of Individuals in Indonesia. This study uses data from Indonesia Family Life Survey involving respondents from 13 provinces in Indonesia in 2014. The model built in this study is subjective wellbeing model proposed by Hirschauer 2014 . The method used is Ordered Logit in cross section data analysis. It was found that the quality of transportation services and educational services significantly positively affected the Level of Life Satisfaction."

"Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi proaktif dan pengaruhnya dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi komunikasi proaktif serta pengimplementasianya yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan memaparkan hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi proaktif yang memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Teori yang digunakan penelitian ini meliputi strategi komunikasi proaktif (action strategies, communication strategies), media publikasi dan dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi proaktif yang diimplimentasikan oleh MPP Kota Bekasi telah optimal disetiap tipologinya dan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik disana. Namun masih diperlukan pengoptimalisasian dalam publikasi informasi pelayanan publik melalui media yang ada sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal.

---

The research analyse about proactive communication strategy and the influence to improve quality of Public services. The research holds on Public Services Mall of Bekasi City. The reason of this research is to analyse the proactive of communication strategy and the implementation doing in Public Services Mall of Bekasi City and give the evaluation result of implementation of proactive communication strategies which has correlation with the improvement of quality in public services.The research is use Qualitative approach with study case method. The techniques of data collection are consists of interview, observation, library research, documentation, and technique of data triangulation. The theories of this research used are proactive communication strategies (action strategies, communication strategies), media publications and associated dimensions of quality of public services.The research showed that proactive of communication strategy that was implemented by Public Services Mall of Bekasi City was optimize in every typology and have positive influence to improve the quality of public services in Bekasi. Even though, it must need the effort to optimize in public information services by using existing media and hope the improvement of public services quality is more maximum."

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok. Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

---

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.

This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.

The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."