Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi jual beli tanah di Indonesia sering kali tidak dapat langsung dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan Akta Jual Belinya, melainkan karena suatu hal tertentu proses jual beli menjadi tertunda. Guna mengikat kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris yang berisi pokok-pokok persyaratan, mulai dari tata cara pembayaran, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi berkaitan dengan objek jual beli, dan ketentuan lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban notaris terharap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli menurut putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN Dps. Peneliti dalam menyusun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik tidak terpenuhi secara menyeluruh, dimana pembeli asal tidak mendapat ganti rugi apapun, melainkan hanya pembeli intervensi. Terhadap notaris juga tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh majelis hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saran dari penulis ialah agar Notaris di Indonesia dapat lebih mendetail dalam membuat suatu pengikatan jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak.

---

Land sale and purchase transactions in Indonesia often cannot be directly carried out in the presence of Land Deed Makers Officers to make Deed of Purchase, but because of a certain matter the buying and selling process is delayed. In order to bind an agreement between the seller and the buyer, a Deed of Sale and Purchase Binding Agreement is made before a Notary that contains the basic requirements, starting from the procedure for payment, terms and conditions that must be met in relation to the object of sale and purchase, and other provisions. Based on this background, this thesis discusses the form of legal protection of buyers in good faith and the responsibility of a notary public expected to return the certificate as an object in the binding of buying and selling according to the decision of the Denpasar District Court number 623/Pdt.G/2016/PN Dps. The researcher in compiling this research uses a type of normative juridical research through legislation approach and theories related to the problem. The result that can be concluded from this study is that legal protection for buyers in good faith is not fulfilled as a whole, where the original buyer does not receive any compensation, but only an intervention buyer. There is also no strict sanctions imposed by the judges to account for their actions. The suggestion from the author is that the Notary in Indonesia can be more detailed in making a binding sale and purchase so as not to harm either party.

"

"ABSTRAKPerumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teraturmerupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor pentingdalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraanrakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsaIndonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telahdiatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan,mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidangpenyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yangmengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknyaaturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaanpcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai caraantam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalampraktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), danbahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembangsecara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimanaakibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacathukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3)Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifatNorrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan danpenelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwaPerlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalampenjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beliyang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannyasesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyaikekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaianyang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badanperadilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjianpengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalampelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebutmerupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatanperlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyaikekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACTProper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing andresidence is one of the basic human needs and forms a significant factor in theincrease of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair andprosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land isessential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land isthrough sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of theyear 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar/ Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before anauthorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in thegrowing business engaged in organizing the construction of residences. Other thancomplying with the rules of land regulations, they are also govemed by LawNumber 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so manyrules to comply with, in day to day practice there are many developers trying toget around such regulations in various ways, among others, by law breakthroughwhich has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land bycreating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. Thepurpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotliciallymade by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legalconsequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws ordefault under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.heoccurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he datais obtained through library research and field research. From the results of thisresearch it is concluded that legal protection in the event of default by any party ina binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of theparties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale andpurchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be inaccordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal forceof evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough amutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legalforce of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by aNotary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus itslegal force of protection shall be in accordance with the protection of an authenticdeed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means toassign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional(BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)."

"ABSTRAKSistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Ali Soetanto selaku pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya dan Bank OCBC selaku kreditor pemegang hak tanggungan setelah pengadilan tinggi bandung memutuskan menyatakan cacat hukum dan tidak berlaku 13 sertifikat hak milik sebagai mana dalam putusannya nomor 348/Pdt/2015/PT.Bdg. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tidak ada perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan namun ia dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat penjual karena dianggap sebagai penjual beritikad buruk dan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, berupa pemenuhan prestasi secara tidak baik. Sedangkan perlindungan terhadap kreditor yang objek hak tanggungannya dibatalkan pengadilan yaitu hutang debitor masih tetap ada namun kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren bukan lagi sebagai kreditor preferen sehingga tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Untuk menghindari hal tersebut kreditor dapat meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti berupa tanah yang lain yang dimiliki sendiri oleh debitor atau milik pihak ketiga sampai ?utangnya lunas demi kepentingan kreditor.

---

ABSTRACTThe Publication system in land registration that is used in national land laws is a negative publication system which consist positive constituent causing land rights is possible to be canceled. The third parties in good faith make the transition over land rights or provied a guarantee often disadvantaged when the certificate is canceled. It is as happened to Ali Soetanto as a buyer is in good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate and OCBC Bank as creditor that hold Mortgage Right after The Jakarta High Court stated as a legal defect and is not valid for the 13 property right certificate as in the verdict number 348 Pdt 2015 PT.Bdg. This research was done by studying the regulations and literature searches that relating to the cases, so that the type of this thesis is normative juridical. There is no legal protection against buyer 39 s good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate which stated as a legal defect and is not valid by court, but he can make legal effort to sue the seller is deemed to have bad faith and he has been do defaults and breaks the agreement, by compliance the achievement badly. While protection against creditors that the object of mortgage right canceled by court is the debtor debts still remain but debtor debts still remain no longer as a preferred creditor, so he did not have the privilege to take precedence payment. To avoid it, the creditor can ask the debtor to replace the guarantee with other land. Land owned by the debtor or owned by third parties until the debt is paid off in the interest of creditors."

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai suatu peristiwa atau kejadian hukum. Dalam membuat akta autentik, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam mengimplementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, harus dilakukan mulai dari pengenalan para pihak yang menghadap, pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan hingga keinginan yang diminta penghadap untuk dituangkan kedalam akta autentik. Implementasi prinsip kehati-hatian Notaris hendaknya diterapkan oleh setiap Notaris agar akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Selain menimbulkan kerugian, jika dalam pembuatan akta autentik Notaris tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan sepanjang akta tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan. Hal tersebut kemudian juga menjadi kewajiban Notaris dalam rangka menghindari penghadap tidak beritikad baik yang memberikan keterangan palsu, yang harus dilaksanakan dengan cermat, teliti dan saksama khususnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga persoalan mengenai penghadap tidak beritikad baik dengan memberikan keterangan atau dokumen palsu tidak akan terjadi lagi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan metode kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data dari wawancara dengan narasumber, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan untuk menjelaskan kewajiban Notaris dalam rangka menghindari penghadap tidak beritikad baik yang memberikan keterangan palsu

---

Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public provides guarantees of legal certainty, order and legal protection related to the duties and functions of the Notary's position. Notaries as Public Officials carry out respectable positions of trust so that in carrying out their positions they are guided by the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics. Through the deed he made, a notary must be able to provide legal certainty to parties who use the services of a notary. Deeds made by or before a Notary can be authentic evidence in providing legal protection to any parties who have an interest in the deed regarding an event or legal event. In making an authentic deed, it must meet the formal requirements and material requirements so that the deed has perfect proof. In implementing the notary's precautionary principle in the process of making a deed that must be considered by a notary as a public official, it must be carried out starting from the introduction of the parties facing, examining the documents provided to the wishes requested by the appearer to be poured into an authentic deed. The implementation of the notary's precautionary principle should be applied by every notary so that the deed made by or before a notary does not cause harm to interested parties. In addition to causing losses, if in making authentic deeds the Notary does not pay attention to the principle of prudence, the deed made by or before a Notary may be null and void or at least can be canceled as long as the deed can be proven to have violated the provisions. This then also becomes the Notary's obligation in order to prevent appearers from not having good faith giving false statements, which must be carried out carefully, thoroughly and thoroughly, especially in making authentic deeds, so that problems regarding appearers not having good faith by providing false statements or documents will not occur. again. This research was conducted using a normative juridical approach supported by the literary method by examining library materials and data from interviews with informants, with the aim of analyzing the implementation of the precautionary principle in the process of making deeds that must be considered by Notaries as public officials and to explains the Notary's obligations in order to avoid bad faith appearers giving false statements"

"Perpindahan hak atas tanah (HAT) yang berstatus kredit pemilikan rumah (KPR) yang dibebani Hak Tanggungan melalui jual beli menggunakan perjanjian dibawah tangan yang masih sering dijumpai di kalangan masyarakat memiliki implikasi hukum terhadap para pihak terutama pihak pembeli pada saat penjual tidak dapat diketahui keberadaannya setelah pembeli melaksanakan kewajibannya, sehingga di pembeli kesulitan memperoleh haknya yaitu pengambilan sertifikat di bank. Hal tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 365/PDT.G/2020/PN.Cbi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas perjanjian jual beli HAT berstatus KPR yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal, dengan bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen kepustakaan. Adapun objek penelitian hukum berupa putusan pengadilan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perpindahan HAT berstatus KPR melalui perjanjian dibawah tangan, pembeli dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan dan membuktikan keabsahan perjanjian dibawah tangan tersebut agar dapat mengambil sertifikat di bank dalam hal penjual tidak diketahui keberadaannya dan pembeli sudah melakukan kewajibannya.

---

The transfer of land rights (HAT) which has the status of a home ownership credit (KPR) which is burdened with mortgage rights through buying and selling using a private agreement which is still often found among the community has legal implications for the parties, especially the buyer, when the whereabouts of the seller cannot be known. after the buyer has carried out his obligations, the buyer has difficulty obtaining his rights, namely taking the certificate at the bank. This is contained in the Cibinong District Court Decision Number 365/PDT.G/2020/PN.Cbi. Therefore, this research was conducted to raise issues related to legal protection for buyers in good faith for HAT sale and purchase agreements with KPR status which were carried out by private agreement. This legal research is doctrinal research, with legal material obtained through the study of library documents. The object of legal research is court decisions that are linked to statutory regulations. From the research results, it can be explained that in the event of a transfer of HAT to KPR status through a private agreement, the buyer can file a civil suit in court and prove the validity of the private agreement so that he can take the certificate at the bank in the event that the seller's whereabouts are unknown and the buyer has already done his obligations."

"Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum, serta pertanggungjawaban notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah, dapat diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik. Pembeli dalam kasus ini merupakan pembeli beriktikad baik yang dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan pembeli yang melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dalam hal ini adalah mengganti kerugian, sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan menyatakan akta yang dibuat olehnya, merupakan akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan jabatannya, yaitu sanksi yang sebagaimana telah ditentukan oleh kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, sanksi ini diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan, pembeli seharusnya menolak untuk melakukan penandatanganan akta apabila salah satu pihak dalam akta tidak hadir, maupun tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain.

---

An authentic deed is a letter or writing made by a notary as an official who has the authority to make deeds. A notarial deed that is declared legally defective can result in losses for interested parties, so that the injured party can ask for responsibility for the notary's actions. This research analyzes legal protection for buyers for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed, as well as the responsibility of notaries for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed. The form of research used in this research is doctrinal with a descriptive analytical research typology. The research results show that legal protection for buyers in land buying and selling transactions can be given to buyers who have good intentions. The buyer in this case is a buyer in good faith who can be given legal protection as stated in SEMA Number 4 of 2016, namely a buyer who carries out buying and selling of the land object using valid procedures/procedures and documents, as determined by statutory regulations and buyers who exercise caution by researching matters relating to the land object being contracted. The notary's civil liability in this case is to compensate the amount of loss suffered by the injured party and to declare that the deed made by him is a deed that is null and void by law. Notary accountability is based on their position, namely sanctions as determined by the notary code of ethics and the notary position law. These sanctions are given in stages, starting from a written warning, temporary dismissal and honorable or dishonorable dismissal. To avoid detrimental actions, the buyer should refuse to sign the deed if one of the parties to the deed is not present, or does not provide a power of attorney to the other party."

"Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk PPAT lebih berhati-hati dalam pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan dapat secara tegas menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PPAT tersebut dapat digugat apabila terbukti melanggar secara perdata dan membuat pihak lain mengalami kerugian atas akta jual beli yang dibuat PPAT selain itu juga perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dapat berupa mengajukan gugatan kepada PPAT yang tidak berhati-hati dan menerima ganti kerugian.

---

This thesis is examining about The Responsibility of PPAT When Enacted Sale and Purchase Land and Building Deed Without Approval ex Wife Seller and the Protection of Buyer in Good Faith based on Analysis Case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby). This research is normative juridical research with design explanatory.

Result from this research recommends for PPAT more carefully when enacted sale and purchase land building deed without approval ex wife seller and can unequivocally if not in accordance with the applicable regulations and PPAT may be sued if proven violated civil law and make the other party suffers loss on the deed of sale and purchase enacted by PPAT moreover the protection of buyer in good faith can file a lawsuit against PPAT and the buyer in good faith can receive a compensation."

"Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara pemindahan hak dengan bersamaan dengan pelunasan atau pembayaran harga sebagaimana telah disepakti dalam perjanjian. Dalam hal ini jual beli tanah dilaksanakan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau dilaksanakan secara dibawah tangan, dengan pembuktian atas perjanjian jual beli dibawah tangan tersebut yakni selembar kuitansi pembayaran. Pelaksaan jual beli dibawah tangan ini didasari atas dasar kepercayaan para pihak untuk mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian jual beli, namun hal tersebut memunculkan dampak di mana salah satunya pada saat akan dilaksanakan proses pencatatan peralihan hak atas tanah Penjual sudah tidak lagi berada di alamat rumah tinggalnya dan saat Pembeli mencari keberadaannya namun keberadaan Penjual saat ini tidak diketahui secara jelas dan pasti, hal inilah yang menyebabkan Pembeli kesulitan untuk memproses pendaftaran hak atas tanah yang ia beli karena jual beli dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna seperti halnya AJB yang dibuat oleh PPAT. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pembeli pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp dan proses pencatatan peralihan hak tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Mulyadadi pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan studi dokumen dan wawancara Narasumber yaitu Bapak Djoko Sutrisno, selaku Seksi Bagian Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Hasil analisa dari penelitian ini adalah dalam proses pembuatan AJB PPAT sebagaimana kasus ini Pembeli dapat bertindak sekaligus dalam 2 (dua) kapasitas, hal ini dimungkinkan karena dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mekanisme pencatatan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Mulyadadi yang dilakukan dibawah tangan ini, dapat diproses setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yakni dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Saran dari penelitian ini perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melaksanakan jual beli sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

---

The sale and purchase of land is a legal action carried out by transferring rights simultaneously with settlement or payment of the price as agreed in the agreement. In this case, the sale and purchase of land are carried out without the presence of the Land Deed Making Official (PPAT) or carried out under the hands, with proof of the sale and purchase agreement under the hand, namely a payment receipt. The implementation of this underhand sale and purchase is based on the trust of the parties to bind themselves to a sale and purchase agreement, but this has an impact where one of them is when the process of recording the transfer of land rights will be carried out. The seller is no longer at his residential address. and when the Buyer searches for his whereabouts but the current whereabouts of the Seller are not clearly and definitely know, this is what causes the Buyer to find it difficult to process the registration of the land rights he bought because the buying and selling under the hands do not have strong and perfect proof power like AJB which made by PPAT. The problem that the author raises in this research is regarding legal protection for buyers in Decision Number 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp and the process of recording the transfer of land rights to the Certificate of Ownership Number 32/Mulyadadi in Decision Number 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp. To be able to answer these problems using normative juridical research methods carried out by tracing materials from secondary data. The typology of research used is explanatory research. Data collection methods used to obtain data are document studies and interviews with the resource person Mr. Djoko Sutrisno, in the Section for the Determination of Rights and Land Registration at the Cilacap Regency Land Office. The results of the analysis of this study are in the process of making AJB before PPAT as in this case the Buyer can act simultaneously in 2 (two) capacities, this is possible because of the issuance of court decisions which have permanent legal force. The mechanism for recording ownership of the Certificate of Ownership Number 32/Mulyadadi which is carried out privately, can be processed after the issuance of a court decision that has permanent legal force, namely within 30 (thirty) days. Suggestions from this research need to be aware for the public to carry out buying and selling according to applicable regulations so as to minimize unwanted things in the future."

"Tesis ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual. namun pada kasus, tanah tidak dikembalikan kepada masyarakat hukum adat selaku pemilik tanah namun tetap menjadi milik Tergugat 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan tanah ulayat di Kota Solok dapat dialihkan serta perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan analisis Kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat dijualbelikan, namun dapat di jual-gadai, dengan syarat yang ditetapkan adat terpenuhi. Lebih lanjut bahwa pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat 2 beritikad tidak baik pada saat jual beli dilakukan, serta hakimberpendapat dalam putusan tersebut bahwa Tergugat 2 beritikad baik, sehingga kepentingannya dilindungi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014 menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa pengadilan tidak salah menerapkan aturan.

---

This thesis studying about the sale and purchase of land which turned out to be known later that the land was the status of communal land that occurred in the case of the Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, used to occupy a plot of land, which was the land of his Clan. Then he certifies the land in his name. After being certified in his name, he sold the land to Defendant 1 and then Defendant 1 sold the land to Defendant 2. The problem in this research is that collectively owned communal land should not be able to be sold. This research aims to find out what things can cause communal land in Solok City, West Sumatra to be transferred and legal protection of land buyers who have good faith both based on the Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014. This research uses the Normative Juridical research method with qualitative analysis and analytical descriptive research type with secondary data. The results of this research are that communal land in Minangkabau cannot be transferred to anyone, communal land can be pledged to people with the agreement of all members of the clan, and the terms determined custom is fulfilled. Furthermore, the buyer in good faith must be protected by law, so in this case of the landowners represented by their mamak kepala waris must prove that Defendant 2 has the bad Faith. The Plaintiff could not prove that Defendant 2 had a badintention at the time of the sale and purchase, and the judge argued in the decision that Defendant 2 had a good intention, so that his interests were protected. Verdict of the Supreme Court Number 1826 K / Pdt / 2014 rejected the plaintiffs lawsuit and stated that the court did not mistakenly apply the rules."