Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia berdasarkan hukum persaingan usaha. PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya pelaku usaha dalam penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur saat ini di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya harga bahan bakar pesawat jenis avtur sehingga menimbulkan berbagai akibat dan permasalahan dalam aspek-aspek lain. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 serta akibat yang ditimbulkan dari penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pasar penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia berbentuk monopoli, tetapi tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak ditemukan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia oleh PT Pertamina (Persero) sebaiknya disudahi dengan adanya pelaku usaha lain yang dapat bersaing dengan sehat agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Sehingga, bahan bakar pesawat jenis avtur yang merupakan salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang lebih maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.This thesis discusses about the problem that occurs in monopoly of aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia from the perspective of competition law. PT Pertamina (Persero) as the only seller of aviation turbine fuel in Indonesia is considered as the cause of high prices of aviation turbine fuel so that lead to impacts and problems in other aspects. The issues of this thesis are to discuss the aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia from the perspective of the law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 and the impacts caused by aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia. This thesis is the juridical-normative research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of the research shows that the structure of aviation turbine fuel selling in Indonesia is a monopoly, but it doesn’t infringe Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 because there is no monopolistic practices and unfair business competition. However, monopoly on aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia should be ceased by presenting another seller so that there is fair business competition and more competitive prices. So that, aviation turbine fuel as one of the results of crude oil’s processing can be exploited to the greatest benefit of the people as mandated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unfair business competition."

"Skripsi ini membahas permasalahan tentang dugaan praktik kartel garam impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tata niaga impor garam, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur industri garam impor dalam persaingan usaha dan indikasi kuat adanya dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan bisnis garam impor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri garam impor yang terbentuk tergolong kedalam struktur pasar oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Serta, apabila melihat indikasi yang ada, tidak terdapat bukti yang cukup adanya dugaan praktik kartel garam impor di Indonesia. Penulis menyarankan dibutuhkan peran serta pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk dapat mengatasi permasalahan pada sektor pergaraman Indonesia.

---

This study addresses the issue of cartel allegation of imported salt which is done by several import companies in Indonesia. As an effort to solve the problem of the imported salt trade, Ministry of Trade Republic of Indonesia enacted Regulation No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Concerning Imported Salt Provision. Thus, it is important to understand the structure of imported salt industry in business competition and the strong indication of cartel allegation in imported salt business in Indonesia. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that the built structure of imported salt industry is classified as oligopoly market, as referred to article 4 of Law No.5 of 1999. Also, based on the existing indication, there is not enough proof of imported salt cartel allegation in Indonesia. This Author suggests that the participation of government, enterpreneurs and concerning institutions are needed to solve the problem in salt sector in Indonesia."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Tesis ini meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menangani perkara praktik diskriminasi di sektor digital, khususnya pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan meotde penelitian yuridis normaitf dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Praktik diskriminasi merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat zaman yang semakin terus berkembang, praktik dskriminasi pada persaingan usaha juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha yang saat ini marak dilakukan pada melalui sektor digital. Pada penelitian ini, penulis menganalisis penerapan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibandingkan dengan Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 dan Digital Market Act, yang mengatur secara khusus mengenai praktik diskriminasi pada sektor digital. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai praktik diskriminasi di Indonesia, khususnya di sektor digital, masih ketinggalan zaman dimana belum adanya pengaturan lebih merinci terkait praktik diskriminasi itu sendiri, dimulai dari belum adanya penjabaran mengenai praktik diskriminasi sampai dengan jumlah penguasaan pangsa pasar khusus pada pasal 19 itu sendiri.

---

This thesis examines the application of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition in handling discrimination cases in the digital sector, particularly in Article 19 d of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research uses a normative juridical research method with a comparative approach. Discriminatory practices are one of the activities prohibited under Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Considering the ever-evolving era, discriminatory practices in business competition have also evolved along with the increasing number of business activities currently carried out through the digital sector. In this study, the author analyzes the application of Article 19 d of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition compared to the Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 and the Digital Market Act, which specifically regulate discriminatory practices in the digital sector. The conclusion obtained from this study is that the regulation of discriminatory practices in Indonesia, especially in the digital sector, is still outdated, where there is no more detailed regulation regarding discriminatory practices themselves, starting from the lack of elaboration on discriminatory practices to the amount of control over a special market share in Article 19 itself."

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap laporan dugaan pelanggaran praktik penjualan bersyarat Minyakita serta akibat hukum yang ditimbulkan atas tindakan tersebut dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna menganalisis dampak dari tindakan penjualan bersyarat. Sementara, manfaat dari penelitian ini agar para akademisi hukum mendapatkan gambaran serta dampak dari penjualan bersyarat Minyakita. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa unsur pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. Selain itu, dampak dari kebijakan HET dan DMO juga mempengaruhi perilaku dari pelaku usaha hingga melakukan praktik penjualan bersyarat. Kemudian, KPPU juga seharusnya dapat memberikan kewenangan lebih kepada para pejabatnya dalam melakukan investigasi agar mendapatkan informasi lebih untuk terkumpulnya bukti yang valid dan benar untuk pembuktian terhadap pelanggaran pada UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis discusses the legal repercussions of Minyakita’s conditional selling practices and how they led to unfair business competition in the relevant market, as well as how the Commission for the Supervision of Business Competition enforced the law in response to reports of alleged violations. This library research was carried out using normative legal research techniques. The purpose of conducting this research is to analyze the impact of conditional selling actions. Meanwhile, the benefit of this research is that legal academics get an overview and the impact of the Minyakita conditional sale. The study's findings indicate that a number of the requirements in Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 were satisfied. Additionally, the effects of the HET and DMO policies have an impact on how business actors behave and use conditional sales techniques. The KPPU should then be able to grant its officers more ability to conduct investigations in order to gather more data and reliable evidence to the appropriate proof of infringement of Law No. 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan berupa dugaan adanya praktik kartel yang terjadi pada komoditas beras di Indonesia karena adanya kenaikan harga beras pada akhir tahun 2015 yang dinilai tidak wajar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap sebagai indikasi adanya kartel ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras tersebut dinilai wajar karena terjadi pada musim paceklik dan indikasi dari KPPU menduga adanya kartel pada komoditas beras ini didasarkan pada kenaikan harga beras pada bulan November dan Desember 2015 yang dianggap tidak wajar. Dan dugaan ini masih belum cukup kuat sebagai sebuah dasar adanya indikasi praktik kartel.

---

This bachelor thesis discusses about allegation anti-competition practices in the form of alleged cartel practices on rice commodity because increases price of rice in the end 2015 were judged abnormal by KPPU based on Law Number 5 Year 1999 about Prohibition of Monopoly Practices And Unfair Business Competition. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that increases price of rice were judged fair because happened in famine season and indication from KPPU to alleged a presence of cartel practices on rice commodity is because increases price of rice in November and December 2015 were judged unfair. And this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of cartel practices."

"Skripsi ini membahas mengenai pola hubungan kerjasama yang terjalin antara dokter dengan perusahaan farmasi di Indonesia. Dalam kerjasama yang terjalin tersebut, terdapat indikasi adanya persaingan yang tidak sehat. Masalah yang ada dalam perusahaan farmasi semakin parah dengan adanya krisis ekonomi yang membuat perusahaan farmasi menghalalkan segala cara untuk mencapai target penjualan obat. Perusahaan farmasi melakukan promosi tidak hanya melalui iklan, brosur, dan semacamnya, tetapi juga kepada para dokter. Promosi kepada dokter dilakukan dengan membuat perjanjian yang mensyaratkan dokter untuk meresepkan obat produksi dari perusahaan farmasi tertentu dengan imbalan materi dari perusahaan farmasi yang bersangkutan. Biaya promosi tersebut yang menyebabkan harga obat melambung tinggi sehingga merenggut kesejahteraan konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum menuntaskan kasus kerjasama ini karena berbagai alasan. Perilaku kerjasama ini dianalisis dengan metode yuridis-normatif, yakni dengan meninjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan mengungkap pola hubungan kerjasama yang tepat antara dokter dengan perusahaan farmasi demi kemajuan pelayanan kesehatan.

---

This thesis discusses about the relationship patterns of cooperation that exists between doctors and pharmaceutical companies in Indonesia. In the cooperation, there is indication of unfair business competition. Problems that exist in pharmaceutical companies is getting worse as the economic crisis makes pharmaceutical companies justify any means to achieve the sales target of the drug. Pharmaceutical companies promote not only through advertising, brochures, et cetera, but also to the doctors. Promotion to the doctors is performed by making such an agreement, which requires doctors to prescribe particular production of pharmaceutical companies with the rewards from the pharmaceutical companies. The promotion costs cause the drug prices soar, snatching the consumer welfare. The Commission For The Supervision of Business Competition has not resolved the case of this cooperation for various reasons. This cooperative will be analyzed with juridical-normative method, namely by reviewing through Law No. 5 Year 1999. This paper will also reveal the proper pattern of the cooperation between doctors and pharmaceutical companies for the advancement of health care."

"Skripsi ini membahas mengenai posisi GoPay yang menduduki posisi kedua dalam industri layanan jasa dompet elektronik di Indonesia. Oleh karena posisi yang dimilikinya tersebut, GoPay memiliki kekuatan pasar dalam industri dompet elektronik di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perilaku GoPay dalam mengoperasikan sistem pembayarannya di Alfamart yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan bahwa hendaknya regulator melakukan pembaharuan atau menambahkan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan jasa dompet elektronik yang saat ini telah mengalami berbagai perkembangan. Selain itu, pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan dompet elektronik untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang bertentangan dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

This study is focused on the position of GoPay as the second place in the electronic wallet service industry in Indonesia. Because of this position, GoPay has market power in the electronic wallet industry in Indonesia. In addition, this study also discusses GoPay's behavior in operating its payment system at Alfamart which is suspected of violating Law no. 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) and the impact caused by these behaviors. In this research, the author suggests that regulators should update or add regulations regarding the implementation of electronic wallet services which have undergone various developments. In addition, the government should increase supervision regarding the operation of electronic wallets to prevent business activities that are contrary to unfair business competition.

"