Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembatasan pemanfaatan gambut (moratorium) berdampak langsung bagi usaha hutan tanaman. Penelitian dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat ekonomi dan lingkungan akibat penerapan kebijakan melalui evaluasi Nilai Ekonomi dengan menggunakan nilai tanah, biaya sosial karbon dan tata air sebagai variabel estimasi. Penerapan kebijakan moratorium menyebabkan potensi manfaat ekonomi yang hilang mencapai Rp 3,08 triliun/tahun, namun moratorium dapat menghindari kerugian lingkungan dari emisi karbon sebesar Rp 68 triliun, manfaat pengelolaan air sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga, kebijakan moratorium memberikan nilai manfaat lingkungan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan lahan gambut untuk hutan tanaman.

---

The moratorium policy on peatland uses has an impact for plantations forest, this study is conducted the economic and environment benefits from the policy by evaluating the Total Economic Value. Resources rent, social cost of carbon, and water regulation used as estimation variables. The moratorium causes potential economic lost amounted to IDR 3.08 billion/years,but could avoid environmental loss from carbon emissions of IDR 68 billion, benefit of water management amounted of IDR 1.5 billion. The moratorium policy provides positive value in term of environmental benefit greater than the economic benefits that can be obtained from peatland utilization for plantations."

"Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dan memenuhi bahan baku industri. Berkembangnya isu perubahan iklim dan emisi karbon menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis apakah melakukan pemanfaatan lahan gambut menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan konservasi. Valuasi ekonomi manfaat ekonomi dan lingkungan pembatasan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI digunakan untuk menjawab dilemma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan benefit transfer, nilai dan fungsi jasa lingkungan divaluasi. Hasilnya gambut mempunyai nilai lahan Rp 4 juta/ha, mampu menyimpan air 24 rb m3/ha. Namun perubahan penggunaan lahan gambut menjadi HTI menyebabkan emisi senilai Rp 40 juta/ha dan biaya restorasi Rp 14,5 juta/ha. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh sebesar Rp 10,8 T, dan dengan pembatasan pemanfaatan gambut dapat menghindari hilangnya jasa lingkungan (karbon, tata air dan biodiversitas). Kepastian mekanisme dan pasar karbon menjadi tumpuan perolehan nilai jasa lingkungan yang maksimal.

---

Plantation Forest (PF) means to increase land productivity, generate exchange, absorb labor and industrial materials needs. The issue of climate change and carbon emissions caused Government faced a dilemmatic choice: use peatland or maintain it as a conservation area. Economic valuation of economic benefits of the peatland moratorium for PF used to answer the dilemma. By using the benefit transfer approach, the value and function of environmental services are valued. As a result, peat has a land value of IDR4 million/ha, able to store 24.000 m3 water/ha. The changes in peatland use to PF caused emissions of Rp. 40 million / ha and restoration costs of IDR 14.5 million/ha. The economic value of the PF obtained IDR 10.8 T, and with restrictions on the use of peat can avoid of environmental services loss (carbon, water management and biodiversity). Certainty carbon mechanisms and markets is a cornerstone to obtaining maximum value of environmental services."

"Limbah air asin sebagai produk sampingan dari proses desalinasi PLTU dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan jika pembuangannya tidak diolah dengan baik. Di sisi lain, limbah air asin dapat menjadi sumber daya berharga/ valuable resources karena mengandung senyawa yang memiliki nilai jual seperti Na+ dan Cl- yang dibutuhkan industri. Strategi valorisasi mengubah paradigma limbah air asin yang merupakan “limbah/produk sampingan” menjadi “sumber daya” untuk berbagai tujuan dan aplikasi lainnya. Valorisasi limbah air asin menjadi larutan garam murni dengan kadar NaCl >200mg/L dapat menjadi bahan baku alternatif bagi industri Chlor Alkali Plant (CAP). Pendekatan penilaian sistematis harus diterapkan memperkirakan keberlanjutan dan kelayakan investasi dan bisnis pada teknologi valorisasi limbah air asin untuk menjadi bahan baku industri CAP, baik dari sudut pandang teknologi, maupun manfaat ekonomi, sosial, dan dampak terhadap lingkungan. Analisis biaya-manfaat digunakan untuk memilih teknologi valorisasi limbah air asin menjadi larutan garam murni untuk diterapkan di Indonesia. Teknologi valorisasi limbah air asin yang dianalisis adalah membran elektrodialisis dan gabungan teknologi membran reverse osmosis-osmotically assisted reverse osmosis (RO-OARO). Teknologi valorisasi menggunakan teknologi reverse osmosis - osmotically assisted reverse osmosis (RO-OARO) terpilih sebagai teknologi yang layak dikembangkan di Indonesia berdasarkan kriteria dalam analisis biaya-manfaat. Integrasi PLTS on-grid (PLTS dan jaringan listrik PLN) dengan sistem valorisasi limbah asin yang menggunakan membran RO-OARO disusun sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan listrik PLN. Model goal programming dibangun untuk menentukan optimalisasi sistem integrasi PLTS on-grid dan sistem valorisasi limbah air asin dengan multi tujuan yaitu untuk memaksimalkan net present value (NPV) proyek, mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2e), dan meminimalkan persentase kontribusi jaringan listri PLN yang dipasok. Hasil perhitungan analisis biaya-manfaat digunakan sebagai batasan tujuan pada model goal programming ini. Model ini mampu menunjukan jumlah panel fotovoltaik (PV) yang diperlukan, jumlah energi yang dipasok dari jaringan listrik PLN, dan jumlah energi surplus yang dijual ke jaringan listrik PLN. Hasil perhitungan menunjukan jumlah optimal panel PV yang dapat dibangun sebanyak 614 unit pada luas lahan 1.000 m2. Kapasitas maksimum yang dihasilkan PLTS sebesar 20,67 kWh/jam, berkontribusi sebesar 6% untuk memasok listrik ke sistem valorisasi limbah air asin, dan PLTS tidak menghasilkan kelebihan listrik yang dapat dijual ke PLN. Artinya, PLTS harus diintegrasikan dengan jaringan listrik PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik sistem valorisasi limbah air asin agar tetap memiliki keuntungan di dalam kurun waktu 10 tahun.

---

The rejected brine as a by-product of the desalination process can harm the environment if the disposal does not appropriately treat. On the other hand, rejected brine is also a potential source because it contains valuable compounds, such as Na+ and Cl-, which the industry needs. The valorization strategy changes the paradigm of rejected brine, which is a “waste/by-product” into a “resource” for various purposes and other applications. The rejected brine valorization into NaCl solution with saturation more than 200mg/L can be an alternative raw material for the chlor alkali plant (CAP) industry. A systematic assessment approach should be applied to estimate the sustainability and feasibility of investment and business in valorization technology for rejected brines to become raw materials for the CAP industry, both from a technological point of view, as well as economic, social and environmental benefits. The cost-benefit analysis was used to select the technology for rejected brine valorization into a NaCl solution for Indonesia. The rejected brine valorization technology analyzed was electrodialysis membranes and a combination of reverse osmosis-osmotically assisted reverse osmosis (RO-OARO) membranes technology. Valorization technology using reverse osmosis-osmotically assisted reverse osmosis (RO-OARO) was selected as a feasible technology that developed in Indonesia based on the criteria in the cost-benefit analysis. Integrating PV on-grid (PV and grid) with a rejected brine valorization system using RO-OARO membranes is structured to reduce dependence on PLN's electricity supply. The goal programming model was built to determine the optimization of the integrating PV on-grid system and rejected brine valorization system with multiple objectives, namely to maximize the project's net present value (NPV), reduce greenhouse gas (CO2e) emissions, and minimize the percentage contribution of the PLN electricity network. The result of the cost-benefit analysis is used as a goal limitation in this goal programming model. This model is able to show the required number of photovoltaic (PV) panels, the amount of energy supplied from the PLN electricity grid, and the amount of surplus energy sold to the grid. The calculation results show that the optimal number of PV panels is 614 units on a land area of ​​1,000 m2. The maximum capacity produced by PV is 20.67 kWh/hour, contributing 6% to supply electricity to the saltwater waste valorization system, and PV does not produce excess electricity that can be sold to PLN. It means that PV must be integrated with the grid to meet the rejected brine valorization system's electricity needs to continue to profit within ten years."

"Tesis ini menganalisis dua asas yang sama-sama memiliki kepentingan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait dengan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri di Indonesia yaitu asas pencegahan dan asas non retroaktif dengan menggunakan teori pembobotan terhadap asas dari Ronald Dworkin. Dalam teori ini, asas yang memiliki bobot kepentingan yang lebih kuat akan mengabaikan asas yang bobotnya lebih lemah. Namun tidak berarti ada asas yang benar atau asas yang salah, kedua asas ini tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas pencegahan dalam kasus ini memiliki bobot kepentingan yang lebih besar daripada asas non retroaktif sehingga kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait Hutan Tanaman Industri di Indonesia telah tepat. Untuk meminimalisir kerugian bagi bagi pihak yang terimbas dari dikalahkannya asas non retroaktif, maka penting untuk dilakukan upaya penyeimbangan balancing . Namun hasil pembobotan dari asas-asas tersebut tidak dapat diterapkan secara sama dalam semua kasus, Oleh karena itu, jika asas-asas yang digunakan tersebut muncul dalam kasus yang lain, maka asas-asas tersebut kembali memiliki bobot yang sama.

---

This thesis analyzes two principles which both have interest in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia, namely prevention principle and non retroactive principle by using the weighting theory from Ronald Dworkin. In this theory, principles that have stronger weight of importance will ignore principles that are weaker in weight. But it does not mean that there is a right principle or a wrong principle, both of these principles are remain recognized as part of the legal system. Data collection methods are carried out by literature study. The result of this study indicates that the precautionary principle in this case has a greater importance than non retroactive principles, so that government policies in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia are appropriate. Making a balancing effort for those who affected by the defeat of the non retroactive principle is important to minimize their losses. The weighting of these principles cannot be applied equally in all cases. Therefore, if these principles appear in other cases, then the principles return to have the same weight."

"Isu lingkungan khususnya deforestasi telah menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia yang kemudian merespon dengan keluarnya kebijakan moratorium hutan dan gambut di tahun 2011. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terkait trade off antara lingkungan dan ekonomi khususnya pada studi kasus sektor kelapa sawit. Penyelamatan lingkungan melalui kebijakan moratorium harus dihadapkan dengan potensi dampak melambatnya kontribusi ekonomi dari kelapa sawit sebagai komditas andalan baik di level regional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap daerah sentra kelapa sawit, Riau. Analisis penelitian menggunakan metode sistem dinamik selama periode aktual 2008-2016 dan dilanjutkan dalam proyeksi hingga 2026 dengan membandingkan skenario kondisi moratorium, tanpa moratorium dan moratorium berjangka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan moratorium memberikan dampak positif terhadap perlambatan penurunan luas hutan namun di satu sisi juga memberikan dampak negatif terhadap perlambatan kontribusi ekonomi yang ditandai dengan perlambatan laju ekspansi lahan kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan volume ekspor kelapa sawit yang kemudian berujung pada kontirbusi nilai ekspor kelapa sawit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

---

Environmental issues, especially deforestation, have become the world's attention, including Indonesia, which then responded with the release of forest and peat moratorium policies in 2011. This policy raises the pros and cons of trade-offs between the environment and the economy especially on the case study of the palm oil sector. Saving the environment through moratorium policies should be faced with the potential impact of slowing economic contributions from oil palm as a reliable commodity both at regional and national levels. This study aims to analyze the impact of moratorium policy on the area of ​​oil palm center, Riau. The research analysis used dynamic system method during the actual period of 2008-2016 and continued in projection up to 2026 by comparing scenario of moratorium condition, without moratorium and futures moratorium. The results of the research indicate that the moratorium policy has a positive impact on the decline in forest area but on the one hand it also negatively impacts the slowdown of economic contribution which is marked by the slowing of the expansion rate of oil palm, palm oil production and export volume of palm oil which then lead to the contribution of value export of palm oil both in short and long term."

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyakat. Penegakan hukum perdata untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap kerugian lingkungan maupun bagi masyarakat harus bisa didapatkan. Penggunaan dasar pertanggungjawaban perdata melalui tanggungjawab mutlak bisa dilakukan bagi kegiatan dan/atau usaha yang berada didalam sebuah ekosistem gambut ataupun memiliki dampak terhadap ekosistem gambut. Namun dalam praktiknya belum tentu badan usaha pencemar/ perusak lingkungan tersebut dapat memenuhi kompensasi tersebut secara penuh karena terdapat permasalahan insolvensi. Asuransi lingkungan hidup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan. Keluarnya PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi memberikan jalan bagi penerapan asuransi lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode yuridis normatif dengan melihat bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTForest and land fires, especially on peatlands that often occur in Indonesia, have a huge negative impact both for the environment and for the community. The enforcement of civil law to obtain compensation for damages to the environment and for the community must be obtained. The basic use of civil liability through absolute responsibility can be made for activities and or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. The basic use of civil liability through strict liability can be made for activities and or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. In practice, however, it is not necessarily that the polluter can fulfill their compensation fully because there are insolvency problems. Environmental insurance is able to overcome these problems with the risk transfer mechanism. The issuance of PP no. 46 of 2017 on Economic Instruments provides a way for the implementation of environmental insurance in Indonesia. This research is conducted by means of normative juridical method by looking at legal materials that have binding legal force such as legislation."

"Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global dengan dampak signifikan terhadap perekonomian. Eksploitasi sumber daya alam, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi non-hutan, menjadi faktor pendorong utama perubahan iklim. Valuasi ekonomi merupakan metode kuantitatif untuk menilai manfaat ekonomi hutan secara lebih komprehensif. Indonesia dengan luasan hutan yang besar memiliki potensi valuasi ekonomi hutan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan proyeksi perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bogor pada 2023-2032 dan menganalisis valuasi ekonomi hutan berdasarkan nilai kayu. Metode penelitian meliputi pemodelan spasial perubahan tutupan lahan dengan mengadopsi metode daya tarik lahan permukiman dan analisis statistik untuk menghitung valuasi ekonomi hutan berdasarkan nilai kayu. Data tutupan lahan 2012 dan 2022 digunakan untuk memproyeksikan perubahan hingga 2032 dengan validasi menggunakan data 2024. Hasil menunjukkan perubahan signifikan pada lahan permukiman dan pertanian lahan kering, serta fluktuasi pada lahan hutan dan valuasi ekonomi kayu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan hutan lestari untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

---

Climate change is a global issue with significant impacts on the economy. Exploitation of natural resources, such as land-use change from forests to non-forests, is a major driving factor of climate change. Economic valuation is a quantitative method to comprehensively assess the economic benefits of forests. Indonesia, with its vast forest areas, has a high potential for forest economic valuation. This study aims to model the projected land cover changes in Bogor Regency from 2023 to 2032 and analyze the economic valuation of forests based on timber value. The research methodology involves spatial modeling of land cover changes using the residential land attractiveness method and statistical analysis to calculate the economic valuation of forests based on timber value. Land cover data from 2012 and 2022 are used to project changes until 2032, with validation using 2024 data. The results indicate significant changes in residential and dryland agricultural areas, as well as fluctuations in forest areas and timber economic valuation. This study highlights the importance of sustainable forest management to maintain a balance between economic and environmental interests."

"Baku mutu (BM) SO2 ambien Indonesia untuk rata-rata waktu 24-jam sebesar 365 μg/m3 yang diatur di dalam PP No 41 Tahun 1999 paling longgar dibandingkan dengan BM SO2 ambien negara-negara lain di dunia termasuk BM panduan WHO. BM ini diperkirakan belum menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan BM alternatif untuk SO2 ambien yang lebih ketat. Penelitian ini mengkaji nilai manfaat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan jika Indonesia melakukan pengetatan BM SO2 ambien. Dua alternatif BM untuk SO2 yang digunakan adalah 78 μg/m3 mengacu pada U.S. EPA dan 300 μg/m3 mengacu pada PUSARPEDAL. Langkah pertama adalah memetakan persebaran konsentrasi SO2 ambien di Indonesia. Hasilnya mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Banten telah melebihi kedua BM alternatif sedangkan Provinsi DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara hanya melebihi BM alternatif 78 μg/m3. Dari aspek sosial, jika DKI Jakarta dan Banten memenuhi BM alternatif 300 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA 98% dan 95%. Untuk Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara, jika memenuhi BM alternatif 78 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA masing-masing 59%, 51% dan 5%. Dari aspek ekonomi, pemenuhan BM alternatif 300 μg/m3 memberikan manfaat penurunan kejadian ISPA di Indonesia antara Rp 171.400.000-Rp 4.030.000.000, sedangkan pemenuhan BM alternatif 78 μg/m3 memberikan manfaat ekonomi lebih besar: antara Rp 233.900.000-Rp 5.499.000.000. Dari aspek lingkungan, disimpulkan bahwa pemenuhan BM alternatif 300 dan 78 μg/m3 memberikan nilai pH (keasaman) air hujan masingmasing 5,05 dan 5,31.

---

Indonesia quality standard (QS) for ambient SO2 for 24-hour time average i.e. 365 μg/m3 regulated in the Government Regulation No. 41 of 1999 is the most loose compared to the ambient SO2 standards of other countries in the world including WHO QS guideline. This QS is not expected to guarantee the protection of public health and environment in Indonesia. Therefore more stringent QS alternative for ambient SO2 is required. This research examines benefit values in social, economic and environmental aspects if Indonesia tightens its ambient SO2 QS. Two alternative QS for SO2 are used i.e 78 referring to U.S. EPA and 300 μg/m3 referring to PUSARPEDAL. First step is to map distribution of SO2 ambient concentrations in Indonesia. The result indicates that Provinces of Jakarta and Banten have exceeded both alternative QS while Provinces of Yogyakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali and North Sumatra only exceed the alternative QS of 78 μg/m3.

From the social aspect, by attaining to the alternative QS of 300 μg/m3, Jakarta and Banten will reduce incidence of ARI by 95% and 98%. By attaining to the alternative QS of 78 μg/m3, East Java, Bali and North Sumatra will reduce the incidence of ARI by 59%, 51% and 5%. From the economic aspect, the attainment to the alternative standard of 300 μg/m3 gives economic value of the decrease of ARI incidence ranging from Rp 171.4 millions to Rp 4.03 billions in Indonesia. The attainment to the alternative QS of 78 μg/m3 gives economic value ranging from Rp 233.9 millions to Rp 5.499 billions. From the environmental aspect, it is concluded that the attainment to the alternative standards of 300 and 78 μg/m3 provide rainwater pH value of 5.05 and 5.31 respectively."