Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas).

---

This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan kinerja Bhabinkamtibas yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam mewujudkan Polri yang professional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selain itu, juga dikaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Sehingga dengan mengetahui kedua faktor tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan kinerja Bhabinkamtibmas yang tepat serta dapat mengurangi kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi pasif, wawancara, dan telaah dokumen. Analisa data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selain memiliki tugas rutin, juga sering dihadapkan dengan tugas adaptif.  Dalam melaksanakan tugasnya, secara umum anggota Bhabinkamtibmas sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat (polmas) juga telah dilakukan dengan membangun sinergitas dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, anggota Bhabinkamtibas dalam mewujudkan kamtibmas juga menghadapi berbagai kendala baik dari dalam maupun dari luar Polri. Dari hasil termuan di atas, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan deklaratif dan prosedural anggota Bhabinkamtibmas melalui pelatihan, pendidikan, maupun berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggota. Motivasi anggota Bhabinkamtibas juga perlu ditingkatkan melalui pemberian penghargaan atas kinerja yang efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat dan mencegah preemtif terjadinya kejahatan dan gangguan kemtibmas.

---

This study aims to conduct a study of the management of Bhabinkamtibas performance that has been carried out by the Central Jakarta Metro Police department in realizing the professional, modern, and trusted national police. In addition, various constraints faced in implementing the performance management were also examined. By knowing these factors, the proper performance management can be formulated and can reduce the obstacles faced. This research was conducted with a qualitative approach through passive observation, interviews, and document study. Data analysis was perfomed through data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that Bhabinkamtibmas members in addition to having routine assignments, are also often faced with adaptive tasks. In carrying out their duties, Bhabinkamtibmas personnels, in general, have shown positive attitudes and behavior. The task of community policing (polmas) has also been carried out by building synergy and partnership with all components of the community. However, members of Bhabinkamtibas in creating community security and order also faced various obstacles both from within and from outside the National Police. From the results, it is recommended to increase the declarative and procedural knowledge of members of Bhabinkamtibmas through training, education, and sharing experiences and knowledge among members. The motivation of Bhabinkamtibas members also needs to be improved through giving awards for effective performance. Community empowerment in order to support the implementation of community policing and prevent (pre-emptive) the occurrence of crimes and community disorders."

"Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat ditegakkan secara etis.Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan, dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas menggunakan diskresi.Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum; ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi, karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada dana operasional.Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis. Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi.Kepustakaan : 43 buku (1974-2000), 6 Undang-undang, 5 Peraturan Kepolisian 6 artikel, 13 berita."