"
ABSTRAKPopulasi Jepang yang menua (ageing society) dengan cepat tidak diimbangi
dengan tingginya jumlah usia produktif, menyebabkan Jepang mengalami
penurunan tenaga kerja secara tajam. Hal ini mendorong pemerintah Jepang untuk
menerima care worker dan perawat asing ke dalam sektor perawatan jangka
panjang dengan menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi bilateral termasuk
dengan Indonesia yang disebut sebagai Indonesia Japan Economic Partnership
Agreement (IJEPA) pada tahun 2007. Meskipun terikat dengan kontrak kerja
formal di bawah IJEPA, sebagai migran dan pekerja pelatihan yang tidak terampil,
kandidat care worker cenderung berada di situasi rentan dan diskriminatif.
Penelitian ini mengamati penerapan satu dekade IJEPA dari segi kerjasama
pengiriman care workers dan juga membahas pemenuhan hak-hak care workers
Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator peningkatan ekonomi dan
sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus.
Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan IJEPA dalam satu dekade
dapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa yang lebih terbuka serta dapat
meningkatkan investasi dan kerjasama kedua negara. Hal ini juga dapat dilihat
dari meningkatnya pengiriman jasa tenaga kerja perawat (kangoshi) dan penopang
lansia atau care worker (kaigofukushishi) Indonesia untuk bekerja di Jepang dari
tahun ke tahun. Terlepas dari beberapa kasus yang mengarah ke penurunan
ekonomi dan sosial, bahwa hampir semua hak-hak care worker narasumber
sebagai pekerja migran sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan kontrak kerja.
Kurang atau lemahnya kontrak kerja dan juga pengawasan dari lembaga terkait
yaitu BNP2TKI serta perbedaan bahasa dan budaya Indonesia dengan Jepang
turut menjadi andil yang menyebabkan hak-hak kandidat tidak terpenuhi.
ABSTRACTThe rapid increase of ageing society in Japan population is not synchronized
with the increasing number of the young generation at their productive age,
leading to the extreme decline of the workforce population in the country. This
problem was forcing the Government of Japan to employ foreign care workers
and nurses for the nursing sector in the long-term by establishing the bilateral
agreement in the economic sector, including Indonesia. This agreement later is
known as Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and set up
in 2007. Although the contract is officially binding under IJEPA agreement, the
unskilled or under-skilled migrant worker often found themselves in vulnerable
and discriminative condition.
The objective of this research is to analyze the implementation of one
decade of IJEPA in the aspect of the movement of natural persons (care workers)
and elaborate the fulfillment of Indonesian care workers rights during their duty
in Japan using economic and social upgrading indicators. The research was
conducted using Qualitative Methodology by adopting the case study approach.
The finding of this study suggests that the implementation of IJEPA in a
decade could promote access for goods, services, investment, and cooperation for
both countries. This phenomenon also could be observed from the increasing
number of dispatch for Indonesian nurses (kangoshi) and care workers for the
elderly population (kaigofukushishi) to work in Japan in the recent years.
Nevertheless, apart from several cases that led to economic and social
downgrading, nearly all the rights of care workers as migrant workers have been
fulfilled and in accordance with the employment contract. Lacks of clarity in the
employment contracts and poor oversight from respective institutions, such as
BNP2TKI, and differences in language and culture between Indonesia and Japan
also contribute to the non-fulfillment of candidates rights.
"
