Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, proses perencanaan pembangunan dicoba untuk dihadirkan secara terbuka. Kepentingan masyarakat harus tertampung dalam arah strategi pembangunan nasional. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam persepsi ini, aktor pembangunan nasional berkembang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukanoleh masyarakat dan swasta. Harapan yang ingin dicapai oleh pembentuk undangundang adalah adanya sinergi antara tiga aktor pembangunan nasional yang akan menciptakan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Selain itu juga, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada saat perencanaan juga menempatkanpemerintah yang membuka peluang demokrasi untuk melakukan tata kelola sesuai dengan semangat good governance.

---

By the passing of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it became the initial milestone for development planning in Indonesia. Tracing the preceding few years, Indonesia has already had guidelines for national development planning. However, these guidelines have not become a

single integrated system. The focus of the regulation of this law is related to the

planning system which is utilized as the basis for national development. Development planning is an absolute guideline for State administrators when undertaking national development. In this era of openness, the development planning process is made fit to be presented openly. The interests of the community must be accommodated in the line direction of the national development strategy. The community is placed as a crucial figure who plays an essential role in national development planning. In this perception, the characters of national development are not only shoout by the

government, but also by the public and the private sector. The goal that the legislators feel imperative to accomplish is a synergy among the three national development figures that will create development results in accordance with the

needs of the community, the private sector and the government. In addition, opening up opportunities for public participation in national development, especially during planning, also places the government that welcomes opportunities for democracy to perform governance in accordance with the spirit of good governance."

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholder atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, merupakan konsep tanggung jawab dari perusahaan awalnya yang bersifat sukarela (voluntary) dan amal (charity). Kemudian, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep good corporate governance adalah suatu prinsip mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip good corporate governance di Indonesia disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dibentuk oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan dan kewajiban hukum mengenai good corporate governance. Secara konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha untuk terwujudnya good corporate governance, karena dalam good corporate governance terdapat prinsip tanggung jawab dan transparansi yang bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban hukum perseroan untuk mewujudkan kewajiban hukum lain yaitu good corporate governance.

---

ABSTRACTThis paper discusses about corporate social responsibility is concerned with the application of principles of good corporate governance. Corporate social responsibility is a concept of responsibility held by the company to stakeholders on economic activity undertaken by the company. Corporate social responsibility has a triple bottom line concept, namely the economic, social, and environmental aspects, is the concept of corporate responsibility was initially a voluntary and charity. Then, the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, obliges to make corporate social responsibility. The concept of good corporate governance is a principle of good corporate governance, the principles of good corporate governance in Indonesia mentioned in the Code of Good Corporate Governance Indonesia which was established by the National Commission on Governance. The principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Enforceability of Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, providing regulatory and legal obligations regarding good corporate governance. In concept and principles of corporate social responsibility is one attempt for the establishment of good corporate governance, because in principle there is good corporate governance and transparency of responsibility that relies on corporate social responsibility. Corporate social responsibility by a limited liability company which is engaged in coal mining business with the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, is a legal obligation to realize the company's other legal obligations of good corporate governance."

"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."

"

Good Governance merupakan salah satu bentuk implementasi keberhasilan pemerintah dalam menyajikan kemudahan sistem pemerintahan bagi publik. Surabaya sebagai kota yang menerima penghargaan cukup banyak dalam hal keterbukaan informasi pemerintah dengan menerapkan sistem Surabaya Single Window (SSW), mengembangkan praktek E-Government dalam bentuk pengelolaan situs web dan media sosial resmi pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Pengelolaan situs web surabaya.go.id ini merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan tiga prinsip Good Governance yang dirumuskan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan prinsip Good Governance dalam mengelola situs web surabaya.go.id. Penelitian ini menggunakan metode summative content analysis dengan pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan yaitu Good Governace, Komunikasi Politik (Mc Nair, 2005) dan Reputasi Pemerintah dengan landasan penelitian oleh Local Government Association dan Ipsos MORI yang berfokus pada komunikasi oleh pemerintah pada masyarakat dengan acuan rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan situs web telah memenuhi tiga prinsip Good Governance untuk mewujudkan aspek komunikasi pemerintah pada masyarakat. Namun, ditemukan adanya dominasi oleh figure Walikota Tri Rismaharini dalam sistem reputasi pemerintah Kota Surabaya.

 

---

Good Governance is the one of government implementation in presenting government system for public. Surabaya as a city that received quite a lot of awards in terms of Open Government by implementing the Surabaya Single Window (SSW) system, developing E-Government practices in the form of official government website which managed by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. The management of surabaya.go.id is one form of Surabaya Government communication strategy in realizing Good Governance principles formulated by the United Nations Development Programs (UNDP), namely Transparency, Participation and Accountability. The purpose of this research is to find out how Surabaya City Government implements Good Governance principles to manage surabaya.go.id. This research uses a summative content analysis method with a qualitative approach. The concepts that used are Good Governance, Political Communication by Mc Nair (2005), Government website as mass media and Government Reputation with a research foundation by the Local Government Association and Ipsos MORI which focuses on communication by the government to the citizen by referring to the role of Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure sustainable management. Surabaya City Government in managing website has fulfilled the three principles of Good Governance to realize aspects of government communication to the citizen. However, there was a dominance by the figure of Mayor Tri Rismaharini in the reputation system of the Surabaya City Government.

 

"

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Ekowisata di Suaka Elang. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari United Nation Development Programme (UNDP) yang tertulis dalam buku Sedarmayanti dan menggunakan 8 prinsip good governance sebagai dimensinya. Dimensi tersebut adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Transparansi, (4) Berorientasi pada Konsensus, (5) Responsif, (6) Efektifitas dan Efisiensi, (7) Akuntabilitas dan (8) Visi yang Strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan prinsip good governance yang sudah diterapkan dengan baik adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Akuntabilitas (4) Berorientasi pada Konsensus dan (5) Visi yang strategis. Beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik adalah (1) Transparansi, (2) Responsifitas dan (3) Efektifitas dan efisiensi.

---

This research discusses the analysis of good governance application at the ecotourism management in Suaka Elang. The theory that being used is based on the theory of the United Nations Development Programme (UNDP) which written on the book by Sedarmayanti and use the 8 principles of good governance as the dimensions. The dimensions are: (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Transparency, (4) Consensus Oriented, (5) Responsiveness, (6) Effectiveness and Efficiency, (7) Accountability and (8) Strategic Vision. This study uses descriptive qualitative design. The technique that being used to collect the data are by interviews and observation. The results of the show good governance principles that have been applied are (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Accountability (4) Oriented Consensus and (5) Strategic Vision. Some principles that have not applied properly are (1) Transparency, (2) Responsiveness and (3) Effectiveness and efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK,mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalammelaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturanyang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini jugadilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasilpenilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapatdisimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalandengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masihkurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana.Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi“baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belummemiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancangRencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerjayang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memilikiaturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural danfungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACTThis research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform atConstitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, toidentify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation ofbureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research usesdescriptive analysis method. The data in this research is obtained through books,journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court.Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Basedon PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so itcomes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conductedhas succeeded and running well, just need some developments from the ineffectiveprograms like changes management program and procedures program. Meanwhile,based on good governance valuation, can be concluded that the implementation ofgood governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained“Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved likeConstitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor hasno role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor theimplementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Courtalso has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official andinternal auditor."