Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata serapan anggaran sebelum dansetelah revisi anggaran yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Padatahun 2017, diketahui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan 8 kali revisi anggaran. Padaakhir tahun 2017, diketahui rata-rata serapan anggaran sebelum revisi sebesar 86,27% dan rata-rataserapan anggaran setelah revisi sebesar 86,11%. Dengan menggunakan paired sample t test, hasilpengujian menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) paired samples test antara serapan anggaransebelum revisi dan serapan anggaran setelah revisi sebesar 0,036 atau di bawah alpha 0,05. Hasilini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata serapan sebelum revisi anggaran danrata-rata serapan setelah revisi anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017.ABSTRACTThis research aims to see whether there are mean differences in budget absorption before andafter the budget revision carried out by Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in2017. In 2017, it is known that Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta has made 8budget revisions. At the end of 2017, the average budget absorption before revision was 86.27%and the average budget absorption after revision was 86.11%. By using paired sample t test, thetest result shows a significance value (2-tailed) of paired samples test between budget absorptionbefore revision and budget absorption after revision of 0.036 or below alpha 0.05. These resultindicates that there is a mean difference between budget absorption before the budget revisionand the budget absorption after the budget revision of Syarif Hidayatullah State Islamic UniversityJakarta in 2017."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Peningkatan kebutuhan tenaga listrik dengan sangat pesat memaksa Pemerintah memacu perkembangan perusahaan 1istrik yang dimiliki oleh negara, yakni Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Pada tahun 1978/1979 penjualan tenaga listrik di PLN adalah 4,3 TWh dan pada tahun 1988/1989 menjadi 19,7 TWh. Pada tahun 2000 yang akan datang penjualan tenaga listrik diproyeksikan menjadi sekitar 84 TWh. Peningkatan penjualan tersebut menuntut peningkatan dalam kapasitas terpasang dan sejalan dengan itu tentunya juga berarti peningkatan asset perusahaan tersebut. Melihat pertumbuhan seperti di atas sampai tahun 1988/1989 serta proyeksi pertumbuhan yang ternyata sangat besar, maka kegiatan operasiona1 PLN yang tercermin da1am pendapatan dan biaya perlu kiranya direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Sebagai Perusahaan Umum, disamping ditugaskan menga1irkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, PLN juga ditugaskan untuk mencari laba. Dengan demikian, agar kedua tugas ini dapat dijalankan dengan baik, maka perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional PLN melalui penerapan anggaran secara tepat dan baik dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang vital. Kebutuhan akan perencanaan dan pengendalian melalui anggaran semakin perlu jika melihat turun-naiknya laba setiap tahun serta adanya perbedaan yang jauh antara anggaran dan realisasi laba dari tahun ke tahun. Yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi penyebab terlampauinya laba yang di anggarkan atau apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya laba yang dianggarkan. Masalah tersebut mungkin disebabkan oleh terlalu rendah/tingginya laba yang dianggarkan dan atau sistem penyusunan anggaraan yang belum baik dan atau tidak ketatnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran operasional. Tujuan penulisan Karya Akhir ini adalah untuk mencoba memberikan jalan ke1uar kepada PLN atas masalah-masalah yang ditemukan dalam proses anggaran operasional. Metode yang dipergunakan dalam penelitian masalah adalah dengan pembandingan antara proses anggaran yang terjadi di PLN dan teori-teori yang berhubungan dengan proses anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN hendaknya memperbaiki sistem penyusunan anggaran dengan membuat pedoman penyusunan anggaran operasional yang permanen dan memperbaiki pedoman oelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran operasional. Disamping itu, agar anggaran operasional dapat berperan maksimal sebagai alat perencanaan dan pengendalian, maka PLN juga pelu lebih melibatkan Pusat Anggaran/Satuan Administrasi da1am proses penyusunan anggaran. Pimpinan dapat bersikap tegas dalam menghukum atau menegur setiap bawahan yang tidak melaksanakan anggaran dengan baik. Dengan perkataan lain PLN harus dapat menjadikan anggaran operasional sebagai tolak ukur prestasi manajer dan para pe1aksana anggaran lainnya, sehingga harapan akan berfungsinya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat terwujud."