Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank XYZ berkomitmen memberikan layanan perbankan terdepan kepada nasabah dan perkembangan teknologi digital yang mendorong bank untuk bertumbuh lebih cepat melalui pengembangan layanan digital banking untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah baru dan meningkatkan kemudahan transaksi perbankan. Dengan bertambahnya pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan layanan digital banking terbaru, maka bertambah juga ancaman terhadap keamanan informasi yang perlu diantisipasi untuk memastikan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan risiko-risiko terhadap layanan digital banking dan merancang suatu kebijakan keamanan informasi sebagai bagian dari alat kontrol terhadap risiko keamanan informasi pada digital banking. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kualitatif dengan melakukan analisis melalui observasi secara langsung dan juga pada dokumen internal bank yang terkait dengan layanan digital banking terbaru. Penelitian ini membahas aktivitas manajemen risiko dan menentukan kontrol keamanan informasi yang tepat berdasarkan standar ISO 27001:2013. Penelitian ini menghasilkan suatu rancangan kebijakan keamanan informasi mencakup 64 kontrol keamanan dari 114 kontrol yang ada pada Annex A ISO 27001:2013 dan berdasarkan penilaian risiko pada delapan aset informasi dan juga 23 aset pendukung layanan digital banking terbaru dari Bank XYZ. Kontrol keamanan pada ISO 27001:2013 sesuai dengan kebutuhan penerapan keamanan informasi pada Bank XYZ karena dapat mencakup seluruh kerentanan yang ada pada aset digital banking. Rancangan kebijakan ini dapat digunakan bagi Bank untuk pembuatan standar dan prosedur keamanan informasi terkait layanan digital banking.

---

ABSTRACT

XYZ Bank committed to provide leading banking services to customers and the development of digital technology that encourages banks to grow faster through the development of digital banking services to increase new customer growth and also improve the ease of banking transactions. With the increasing use of information technology in the application of digital banking services, it also increased the threats to the information assets that need to be anticipated to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the information. This research aims to determine the possibility of digital banking services risks and design an information security policy as part of the information security risk control. This is a case study research with a qualitative analysis method through direct observation and also on the bank's internal documents related to digital banking services. This research discusses the risk management activities and determines the appropriate information security controls based on the standard from ISO 27001: 2013. The research produced a draft of an information security policy that includes 64 security controls from 114 security controls in Annex A of ISO 27001: 2013 and based on risk assessment from eight information assets and 23 supporting assets of digital banking services from XYZ Bank. Security controls on ISO 27001: 2013 match the requirements for implementing information security at XYZ Bank because it can cover all assets' vulnerabilities that exist in digital banking. The policy can be used as a reference to create standards and procedures related to the information security of digital banking services."

"In this era of digital age where considerable business activities are powered by digital and telecommunication technologies, deriving customer loyalty and satisfaction through delivering high quality services, driven by complex and sophisticated Information Technology (IT) systems, is one of the main services objectives of the Bank towards its customers. From customer services perspective, "availability" is a degree of how closed the Bank is to its customers so that they can "consume" the Bank"s services easily and in preference to its competitors. "Reliability" is the degree of how adequate and responsive the Bank is in meeting its customers" needs. "Confidentiality" is the trust the customers have in the Bank in that their confidential information will not fall into the wrong hands.

Information Technology is one of the means that Bank uses to achieve quality service objectives. Reliance on IT requires an understanding of the importance of IT Security within the IT environments. As business advantages are derived from the use of IT to deliver quality services, critical IT security issues related to the use of IT should be understood and addressed. Safeguarding and protecting security Information systems and assets are prominent issues that all responsible IT users must address. Information is the most valuable assets of the Bank. Adequate resources must be allocated to carry out the safeguarding of Bank"s information assets through enforcing a defined IT Security Policies, Standards and Procedures.

Compliance with international and national standards designed to facilitate the Interchange of data between Banks should be considered by the Bank"s management as part of the strategy for IT Security which helps to enforce and strengthen IT security within an organization."

"Keamanan informasi menjadi sebuah permasalahan tersendiri dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimana terdapat berbagai kerentanan pada penerapan TIK yang mengancam keamanan informasi organisasi, sehingga organisasi berusaha untuk melindungi aset informasi yang dimilikinya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Instansi XYZ sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan layanan terkait TIK juga perlu menerapkan SMKI mengingat adanya indikasi kerentanan dalam penerapan TIK yang mengakibatkan permasalahan baik itu jaringan maupun sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap SMKI yang dimiliki Instansi XYZ dengan mengacu pada Indeks KAMI untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi di Instansi XYZ sebagai dasar dalam memberikan saran dalam menyusun SMKI serta rekomendasi penerapan keamanan informasi di lingkungan Instansi XYZ. Hasil dari evaluasi Keamanan Informasi, Instansi XYZ berada pada level sistem elektronik strategis dengan status tidak layak. Oleh karenanya, dalam penelitian ini direkomendasikan 18 rencana kerja dan roadmap program kerja Instansi XYZ.

---

Information security is an important issue of the development of Information and Communication Technology (ICT) where there are various vulnerabilities that threaten the organization's information, so the organization tries to protect their information by implementing an Information Security Management System (ISMS). XYZ Agency as one of the government institutions that provides ICT services also needs to implement an ISMS considering the indications of vulnerability in the ICT applications that causes some problems both networks and information systems. This study aims to evaluate the ISMS for XYZ Agency that use KAMI Index to measure the maturity level of information security at XYZ Agency as a basis to review and give some recommendation for the information security implementation. Based on the results of the Information Security Evaluation, the XYZ Agency is at the level of the strategic electronic system with an inappropriate status. Therefore, in this research, there are 18 work plans and roadmaps for the work program of the XYZ Agency."

"Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi,  sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013  dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013.  Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya.

---

The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework.  This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security."

"ABSTRAKDari hasil asesmen dengan menggunakan alat evaluasi Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 yang dilakukan dengan KOMINFO, hasil skor mendapatkan nilai 192 yang berarti tingkat kelengkapan/kematangan keamanan informasi LIPI masih berada di level I atau tidak layak dalam Indeks KAMI. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana rancangan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi SMKI yang dapat diterapkan di LIPI, dengan hasil akhir berupa rancangan kumpulan kebijakan terkait keamanan informasi/SMKI yang sesuai dengan indikator indeks KAMI dan dapat diterapkan di LIPI. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013 sebagai kerangka kerja utama untuk perancangan SMKI dan menggunakan ISO/IEC 27005:2011 sebagai proses manajemen risiko, serta ISO/IEC 27002:2013 untuk pengendaliannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan indikator indeks KAMI. Rancangan yang telah dibuat telah direviu oleh tim ahli LIPI dan telah mengikuti format penyusunan kebijakan LIPI.

---

ABSTRACTFrom the assessment results using the evaluation tool Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 conducted with KOMINFO, the score result get a value of 192 which means the level of completeness maturity of LIPI information security is still at level I or not feasible in Indeks KAMI. This study focuses on how the design of information security management system ISMS can be applied in LIPI, with the final result of the design of information security related policies ISMS in accordance with Indeks KAMI indicators and applicable in LIPI. This study uses the ISO IEC 27001 2013 framework as the main framework for the design of the ISMS and uses ISO IEC 27005 2011 as a risk management process, and ISO IEC 27002 2013 for its control. The research methodology used is case study research. The results and conclusions of this study are the design of an information security management system in accordance with Indeks KAMI indicators. The design that has been made has been reviewed by the LIPI expert team and has followed the LIPI policy formulation format. "

"Layanan cloud merupakan sumber daya infrastruktur yang efisien, fleksibel dan memiliki skalabilitas serta performa yang lebih baik. PT. Bank XYZ saat ini menggunakan layanan infrastruktur public cloud untuk 22 aplikasi non-transaksional namun menyimpan data pribadi nasabah. Meningkatnya tren serangan siber mendorong Bank XYZ untuk menetapkan indikator kinerja kunci zero incident data breach yang menjadi acuan dalam melakukan pengamanan informasi pada Bank XYZ. Namun, pada kenyataannya terdapat temuan kerentanan pada aplikasi Bank XYZ yang terletak di public cloud dan kebocoran kredensial akses public cloud yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan resource cloud. Kedua masalah ini dapat memberikan dampak terjadinya insiden kebocoran data yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi Bank XYZ. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah belum adanya tata kelola keamanan informasi public cloud yang mendefinisikan secara jelas penentuan wewenang dan tanggung jawab perusahaan maupun penyedia layanan cloud. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan tata kelola keamanan informasi public cloud pada Bank XYZ. Framework yang digunakan dalam menyusun rancangan tata kelola keamanan informasi yaitu ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27017:2015. Selain itu ketentuan regulator POJK No.11/OJK.03/2022 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No.27 Tahun 2022 juga menjadi landasan teori dalam penyusunan tata kelola keamanan informasi public cloud. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen internal dan ketentuan terkait dengan tata kelola cloud. Wawancara, FGD, dan analisis dokumen yang dilakukan pada penelitian ini menghasilkan daftar risiko dan kontrol risiko yang harus diterapkan dalam pengamanan public cloud, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun rancangan tata kelola keamanan informasi public cloud pada Bank XYZ. Luaran dari penelitian ini adalah rancangan tata kelola keamanan informasi public cloud pada Bank XYZ.

---

Cloud services offer efficient, more scalability, better performance, and adaptable infrastructure resources. PT. Bank XYZ presently uses public cloud infrastructure services for 22 non-transactional applications that store customer data. The increasing cyber-attack trend has driven Bank XYZ to set a key performance indicator of a zero-incident data breach as the reference for securing information at Bank XYZ. However, system vulnerabilities were detected in the Bank XYZ application that uses public cloud infrastructure and leaks of cloud access credentials, leading to misuse of cloud resources. This problem may impact the occurrence of data leakage incidents that end up causing financial and reputational losses to Bank XYZ. One of the main causes of this problem is the absence of public cloud information security governance that clearly defines the authority and responsibility of companies and cloud service providers. Therefore, this research aims to establish public cloud information security governance for Bank XYZ. ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, and ISO/IEC 27017:2015 were utilized to create the public cloud information security governance design. Regulatory compliance, such as POJK No.11/OJK.03/2022 and personal data protection law (UU PDP) No.27 of 2022, also provides a theoretical basis for developing public cloud information security governance. This study utilized qualitative approaches such as interviews, Focus Group Discussions (FGD), and an analysis of internal documentation and cloud governance compliance. The interviews, focus groups, and document analysis conducted for this study result in a list of risk controls that must be used in the public cloud, which is then used to establish public cloud information security governance for Bank XYZ. The outcome of this research is the design of Bank XYZ's public cloud information security governance."

"Melalui Unit Bisnis Strategis e-Health, PT. XYZ memberikan pelayanan terhadap proses administrasi jaminan kesehatan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan proses bisnis dengan menggunakan TI, Unit Bisnis Strategis e-Health mengelola data yang bersifat rahasia seperti data klaim, data finance, data provider, dan data lainnya. Data tersebut dilindungi oleh regulasi UU ITE No, 11 tahun 2008 pasal 16 ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1. Oleh itu, risiko-risiko yang terkait keamanan informasi perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar tidak menjadi ancaman yang berdampak kerugian terhadap aset dan keberlangsungan bisnis akibat keamanan informasi yang tidak dapat dijaga dengan baik. Namun, saat ini Unit Bisnis Strategis e-Health PT. XYZ belum memiliki manajemen risiko keamanan informasi.Penelitian ini bertujuan untuk membangun rencana manajemen risiko keamanan informasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah ISO/IEC 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO/IEC 27002.Hasil penelitian ini adalah rencana manajemen risiko keamanan informasi yang berisi profil dari risiko yang diidentifikasi berdasarkan jenis aset yang dapat berupa primary asset atau secondary asset. Selain itu, kontrol untuk setiap risiko juga dirancang untuk mengurangi dampak suatu risiko. Dengan adanya manajemen risiko keamanan informasi ini, diharapkan Unit Bisnis Strategis e-Health dapat memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga dapat menjadi nilai jual lebih.

---

Through a strategic business unit e-health, PT. XYZ provides health insurance administration process services by utilizing information technology. In running business processes using IT, a strategic business unit e-health managing confidential data such as claims, provider, and other data. The data is protected by the regulation of the ITE Law No. 11 of 2008 clause 16, verse 1 and No. 36 of 2009 on Health clause 57, verse 1. Information security risks need to be identified and mitigated so they do not become threats affecting losses on assets and business continuity as a result of information security risks that can not be maintained properly. However, today a strategic business unit e-health at PT. XYZ do not have an information security risk management.

This study aims to build an information security risk management plan. The framework used is ISO / IEC 27005 with four main stages, namely the establishment of context, risk assestment, risk management and risk acceptance. To design a control in order to reduce the risk, researcher refers to ISO / IEC 27002.

Results of this research is the information security risk management plan containing risk profiles were identified based on the type of assets that can be either primary or secondary assets. In addition, the controls for each risk is also designed to reduce the impact of a risk. Given this information security risk management, strategic business unit e-health is expected to meet the applicable regulations in Indonesia and obtain the trust of the customers so that it becomes the added value."

"Perusahaan sektor air Kota XYZ atau disebut perusahaan ABC adalah perusahaan negara yang memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dengan dua mitra swasta selama 25 tahun sejak tahun 1998 dalam hal mendistribusikan air minum ke seluruh warga kota. PKS tersebut berakhir pada tahun 2023 sehingga perusahaan ABC kembali mengelola 100% operasional air minum tanpa swastanisasi melalui transisi operasional selama 6 bulan. Fokus pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil konsultan transisi operasional bahwa kerangka kerja informasi dan siber yang dirujuk tidak mencakup seluruh proses bisnis serta organisasi dan tata kelola TI tidak cukup kuat mendukung proses bisnis perusahaan. Metode pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah membuat desain kerangka kerja keamanan informasi dan siber yang sesuai dengan lingkup industri utilitas (C2M2 dan ISO 27019) dan memenuhi ketentuan pemerintah Republik Indonesia dalam PP 71:2019. Kerangka kerja ini menjadi acuan dalam penentuan langkah-langkah keamanan informasi dan siber serta penentuan prioritas berdasarkan kerangka SWOT dan Matrix Einsenhower. Selanjutnya kerangka kerja ini dijadikan acuan untuk perencanaan implementasi pada perusahaan ABC. Hasil dari penelitian ini adalah Kerangka Kerja (framework) keamanan informasi dan siber menghasilkan 73 sub-domain, selain itu juga menghasilkan 16 rekomendasi rencana kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh organisasi. Melalui hasil tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Key Performance Indicator (KPI) dalam mewujudkan keamanan informasi dan siber secara organisasi.

---

Since 1998, the XYZ City water sector firm, also known as company ABC, has had a 25-year cooperation agreement (PKS) with two private partners to deliver drinking water to the entire city's people. The Agreement has been end in 2023, after which company ABC retake complete management of the drinking water operations through a 6-month operational transition. The findings of the operational transition consultant, which indicate that the referenced information and cybersecurity framework does not encompass the entire business processes and organization, and IT governance is insufficient to support the company's business operations, are the focus of this research. The problem-solving strategy is to construct an information and cybersecurity framework that fits with the utilities sector scope (using C2M2 and ISO 27019) and complies with the government regulation of the Republic of Indonesia in PP 71:2019. Based on the SWOT framework and the Eisenhower Matrix, this framework serves as a guide for determining information and cybersecurity measures and prioritizing tasks. Furthermore, this framework serves as a roadmap for putting the action plan within company ABC. The study produces a complete information and cybersecurity framework with 73 sub-domains and 16 suggestions for actions plan that enterprises can implement. These findings are likely to be used to produce Key Performance Indicators Indicators (KPIs) to achieve organizational information and cybersecurity."