Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe objective of this study empirically analyzes the influence of Competence, Independence, and Tax Auditor Ethic to Tax Audit Quality with Task Complexity as Moderating Variable. This research uses primary data. The population of respondends in this research is tax auditors who worked on Madya Tax Office in Region of Jakarta with minimal work experience is one year. Primary data collection method used is questionnaire method. The data are analyzed by Moderated Regression. The results show that Independence and Tax Auditor Ethic have a positive impact on the Tax Audit Quality while Competence and Task Complexity have no impact on the Tax Audit Quality. The results also show that Task Complexity can weaken the influence of Independence on the Tax Audit Quality but Task Complexity cannot moderate the influence Competence and Tax Auditor Ethic on the Tax Audit Quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap penerapan sistem self assessment, dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan tersebut, menyangkut diantaranya; melakukan penyetoran pajak hotel dan restoran (dengan media pembayaran SSP), apakah dilakukan tepat waktu, melaporkan omzet dengan menggunakan media SPTPD apakah dilakukan tepat waktu, pelaksanaan pembukuan dan penggunaan bon/bill serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pajak hotel dan restoran (realisasi penerimaan).Penelitian ini dilaksanakan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan sejak bulan Mei 2001 hingga Juni 2001, data penelitian diolah dengan metode analisis koefesien korelasi dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson sederhana dengan sampel sebanyak 30 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak Sudipenda Jakarta Selatan. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner yang terdiri dari 3 bagian masing-masing adalah bagian pertama menyangkut data pribadi responden, kedua menyangkut pemeriksaan pajak hotel dan restoran dan bagian ketiga adalah menyangkut kepatuhan wajib pajak. Data observasi berupa hasil pemeriksaan dari tahun 1997 sd. tahun 2000 yang diperoleh diolah secara deskriptif.Hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak hotel dan restoran dengan kepatuhan dalam melaksanakan sistem self assessment secara kualitatif mempunyai hubungan sedang/cukup, atau dapat dikatakan bahwa jika pemeriksaan pajak hotel dan restoran semakin ditingkatkan maka kepatuhan melaksanakan sistem self assessment akan meningkat pula.Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat berguna bagi Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, baik dalam upaya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja pemeriksaan Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pendapatan Jakarta Selatan (Sudipenda Jakarta Selatan)."

"Kinerja penerimaan pajak secara makro dapat diukur dengan tax ratio. Tax Ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk mencapai sasaran peningkatan tax ratio, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Dalam peningkatan kinerja organisasi termasuk peningkatan tugas-tugas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP).Dalam melakukan pemeriksaan seringkali hasil temuannya tidak disetujui oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan BPSP atas banding dapat memberikan pengaruh pada penerimaan negara kalau ternyata hasilnya adalah dimenangkan oleh WP. Kalau pemeriksaan baik seharusnya tidak ada sanggahan dari WP. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan dapat mempengaruhi putusan BPSP.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui profil Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa Pajak untuk mengetahui pemeriksaan pajak dilaksanakan dan untuk menganalisis hubungan antara kualitas pemeriksaan dengan putusan BPSP.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan pada Karikpa Jakarta Khusus Satu sebagai independent variable dengan Putusan BPSP sebagai dependent variable. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan putusan BPSP.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia {SDM} pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemeriksa dari tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan mendapatkan pendidikan pemeriksa Pajak. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi kuat antara kualitas pemeriksaan dengan putusan BPSP."

"Sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan Wajib Pajak dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui praktek rekayasa perencanaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menerapkan suatu teknik pemeriksaan pajak terhadap sistem pembukuan yang dilaksanakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi teknik pemeriksaan pajak yang efektif menghadapi praktek rekayasa perencanaan pajak.Penelitian dilakukan terhadap teknik pemeriksaan pajak yang diterapkan untuk menguji pos peredaran usaha melalui 5 ( lima) pendekatan, yaitu buku besar dan bukti pendukung, arus uang melalui kas, bank, dan giro, arus piutang dan uang muka penjualan, arus barang dan proses produksi, serta rekonsiliasi ( equalisasi ) PPh dengan PPN. Data yang diteliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primair, berupa Laporan Pemeriksaan Pajak ( LPP ) yang diproduksi Karikpa Jember tahun 1999/2000 dan 2000/2001. Karena populasi Wajib Pajak yang diselidiki cukup banyak dan luas, untuk penelitian ini digunakan metode survey multi stage cluster sampling sebanyak 30 (tiga puluh ) LPP Wajib Pajak Badan dari 180 LPP atau 16,67%. Wajib Pajak Badan yang diteliti terdiri masing-masing 6 (enam ) dari 5 ( lima ) jenis kegiatan usaha, yaitu perdagangan besar tembakau, industri pengolahan dan pembekuan udang, industri pengolahan dan pengalengan ikan, perkebunan kopi dan cengkeh, serta budi daya tambak udang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pemeriksaan pajak melalui pendekatan buku besar dan bukti pendukung, arus uang melalui kas, bank, dan giro, serta arus piutang dan uang muka penjualan efektif diterapkan pada sektor perdagangan besar tembakau. Pendekatan arus barang dan proses produksi efektif diterapkan pada sektor industri pengolahan dan pembekuan udang. Sedangkan pendekatan equalisasi PPh dengan PPN efektif diterapkan pada sektor industri pengolahan dan pengalengan ikan. Di samping itu, penerapan teknik pemeriksaan pajak tersebut menghasilkan koreksi fiskal yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak."

"Lahirnya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi permasalahan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, karena bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab yang memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, merupakan unit yang menjadi ujung tombak dalam menghimpun Pendapatan Daerah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut dengan intensifikasi pemungutan pajak melalui pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah untuk melakukan pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran ( PHR ), sejalan meningkatnya target tahun 2003 yang ditetapkan sebesar 30% lebih besar dari realisasi tahun 2002.Pemeriksaan menurut peraturan perpajakan adalah suatu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemeriksaan dan masalahnya, make dilakukan penelitian data wajib pajak PHR pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara dengan metode deskriptif. Dari analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan dan penerimaan selama periode 1997 sampai 2002 dengan menggunakan program SPSS 10.0 For Windows, untuk memperoleh koefisien regresi, korelasi, determinasi dari pengujian signifikasi statistik.Dari hasil penelitian tersebut diketahui, bahwa pelaksanaan pemeriksaan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara sebagai berikut :1. Jumlah petugas pemeriksa mempengaruhi kuantitas pemeriksaan dengan koefsiensi korelasi ( R ) 0,815. Yang berarti pengaruhnya kuat dan koefisien determinasi 66,5% merupakan faktor yang cukup dominan. Demikian halnya terhadap penerimaan, koefisien korelasinya sebesar 0,766 dan koefisien determinasinya sebesar 0,586 atau 58,6%, lebih kecil bila dibandingkan pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan.2. Ada wajib pajak yang telah diperiksa beberapa kali masih ditemukan belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, menandakan kepatuhannya masih rendah.3. Petugas pemeriksa yang ada jumlahnya tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar (1 : 60 ), serta belum didukung oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang ilmu Akuntansi dan Komputer, mempengaruhi hasil pemeriksaan, seperti:Ada sebagian pemeriksaan diselesaikan tidak tepat waktu.- Jumlah wajib pajak yang telah diperiksa rata-rata 22,2% dari wajib pajak terdaftar setiap tahunnya.4. Realisasi pemeriksaan yang masih rendah disebabkan pemeriksaan hanya difokuskan kepada wajib pajak tertentu, sedangkan wajib pajak lainnya selama periode 2000-2002 belum pernah diperiksa.5. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara belum optimal bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Lengkap dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Demikian hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Jakarta Utara dalam upaya menggali sumber pendapatan daerah khususnya dari Pajak Hotel dari Restoran."

"Studi ini bertujuan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel 98 perusahaan terbuka di sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error dan memisahkan pemeriksaan berdasarkan tujuannya, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pemeriksaan dengan tujuan restitusi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan analisis risiko tidak berpengaruh. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan kepada regulator agar mengoptimalkan pemeriksaan pajak untuk menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

---

This study aims to prove that tax audit has a relationship with tax aggressiveness. By using a sample of 98 public companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange, this study proves that tax audits have a relationship with tax aggressiveness. By using the Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error and separating audits based on their objectives, this study also provides evidence that audits with the aim of restitution have a positive effect on tax aggressiveness, while audits with the aim of risk analysis have no effect. The implications of the research results show regulators to optimize tax audits to reduce tax evasion by companies."

"Prinsip-prinsip Pemerintahan Wirausaha (Reinventing Government) telah banyak dianut dan diterapkan oleh institusi-institusi pemerintahan di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Indonesia, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP adalah perumusan Visi, Misi dan Strategi DJP yang mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2000. Satu hal yang menonjol dari prinsip-prinsip tersebut adalah kesadaran untuk mulai menggunakan standar prestasi atau kinerja organisasi yang mulai nyata. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pencapaian standar kinerja tersebut. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan, selain memperhitungkan target penerimaan pajak, juga memperhitungkan aspek efisiensi pemeriksaan pajak. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana penerapan aspek efisiensi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Karikpa Jayapura. Disadari begitu banyak faktor eksternal (geografi, penduduk, ekonomi) yang mempengaruhi kinerja organisasi selain kondisi internal dari Karikpa Jayapura itu sendiri bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut. Sementara di pihak lain betapa semakin beratnya target yang harus dicapai demi penerimaan negara dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan pajak terhadap hasil koreksi pajak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan, proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi. Tetapi apabila dianalisis per pemeriksaan pajak, masih cukup banyak pemeriksaan yang tidak menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Berdasar hasil penelitian tersebut, sekalipun Karikpa Jayapura merupakan instansi pemerintahan, karenanya sangat dimungkinkan bersifat birokratis, harus tetap mencari solusi dan strategi agar selain penerimaan pajak yang dihasilkan semakin meningkat juga tingkat efisiensinya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dari intitusi tersebut."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kondisi dan/atau keberadaan faktor internal (faktor kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness) dan faktor ekstemal (faktor peluang/opportunities dan ancaman/threats), dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta, pada khususnya setelah pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu juga bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi dan/atau grand strategy kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta, yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable) di masa-masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan analisis yang digunakan guna mencapai tujuan penelitian ini adalah: (a) Analisis SWOT, dan (b) Analisis grand strategi. Adapun teori pendukung utama dalam penelitian ini adalah teorimanagemen strategis (strategic management), serta teori-teori lain yang berkaitan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor kekuatan internal (strength) yang melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi daerah antara lain; (a) Adanya kebijakan untuk menyusun program pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan secara optimal, (b)Tingkat kesadaran para WP (wajib pajak) pajak hiburan relatif tinggi, (c)Dedikasi pemeriksa pajak hiburan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan relatif diakui. (d) Dukungan surnber dana serta sarana dan prasarana bagi pemeriksa pajak hiburan yang semakin optimal, dan (e) Tingkat kapabilitas program dan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan yang semakin optimal.Faktor-faktor kelemahan internal (weakness) melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi antara lain; (a) Jumlah aparatur pemeriksa pajak hiburan belum dapat mencukupi kebutuhan secara optimal, (b) Tingkat profesionalisme aparatur pemeriksa pajak hiburan masih tercatat relatif kurang baik, dan (c) Praktik-praktik tidak bertangung jawab dari oknum aparatur pemeriksa pajak hiburan.Faktor-faktor peluang eksternal (opportunities) yang melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi daerah antara lain; (a) Implementasi kebijakan otonomi daerah, (b) Kebijakan dan/atau program reformasi nasional secara menyeluruh, (c) Misi menuju demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (d) Kebijakan semakin mengoptimalkan penegakan hukum dan anti korupsi secara nasional.Faktor-faktor ancaman eksternal (threats) yang melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi daerah antara lain; (a) Konspirasi para pebisnis hiburan tingkat internasional, (b) Berkembangnya bisnis hiburan di daerah lain dan negara lain, dan (c) Kepentingan-kepentingan ekstemal pihak-pihak tertentu.Organisasi pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam era setelah pelaksanaan otonomi daerah, berada dalam kondisi dan/atau posisi ?lemah secara internal" dan berada dalam kondisi dan/atau posisi "kurang efektif apabila memanfaatkan peluang-peluang eksternalnya, untuk digunakan dalam rangka menghidari ancaman ekstemal yang ada". Oleh karena itu pilihan strategi yang dapat dianggap paling ?tepat" dan/atau ?efektif? guna meningkatkan "kinerja" pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable), adalah "strategi SO".Dengan pilihan pada strategi SO tersebut, organisasi pelaksana pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKl Jakarta dapat efektif memanfaatkan ?kekuatan internal" dan ?peluang eksternal" yang dimilikinya, guna membangun peningkatan kinerja pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable). Selain itu dengan pilihan pada strategi SO tersebut, merupakan pilihan yang relatif "murah", karena dengan bekal yang paling sedikit dapat didorong kekuatan yang sudah ada untuk maju (mengandalkan keunggulan komparatif).Dapat disarankan dan/atau direkomendasikan langkah-langkah kongkrit yang dapat dipandang cukup efektif dalam mewujudkan pelaksanaan grand srtategi, guna meningkatkan "kinerja" pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah, dan dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable) tersebut, yaitu antara lain: Semakin lebih mengoptimalkan kinerja penyusunan program pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan, kegiatan pembinaan terhadap para WP (wajib pajak) pajak hiburan, dukungan dana serta sarana dan prasaran bagi pemeriksa pemeriksaan pajak hiburan. serta kapabilitas program dan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan. Kemudian juga meningkatkan kapasitas dedikasi pemeriksa pajak hiburan yang sudah relatif diakui oleh para WP pajak hiburan, dengan tingkat profesionalisme pemeriksa pajak hiburan tersebut yang tinggi.Selain itu juga harus pandai memanfaatkan issue sentral yang berkaitan dengan program reformasi nasional secara menyeluruh, demokratisasi kehidupan berbangsa dan bemegara, serta penegakan hukum dan anti korupsi secara nasional, untuk meningkatkan kinerja pengawasan pajak hiburan dan meminimalkan faktor "gangguan" dari kepentingan-kepentingan eksternal pihak-pihak tertentu.

---

This research is intended to identify conditions and/or existence of the internal factors (the strengths and weaknesses factors) and external factors (the opportunities and threats factors) in implementation of entertainment tax audit in the Province of the Special Area of the Capital City of Jakarta, especially after the enactment of the .regional autonomy. Besides, it is also intended to formulate alternative strategy and/or grand strategy of the entertainment tax audit policy in the Province of DK1 Jakarta, which can ensure increasing and sustainable entertainment tax revenue in the future.

This research uses a descriptive method with qualitative approach. The analysis approaches used to achieve this research are: (a) SWOT Analysis, and (b) Grand Strategy Analysis. While the main supporting theories in this research are strategic management theory, and other related theories.

The results of this research indicates that the internal strength factors which include the audit of entertainment tax activities in the Province of DKI Jakarta during the period after the enactment of regional autonomy among? other are (a) The policy to prepare the entertainment tax audit implementation program in an optimum way, (b) The awareness level of tax payers of the entertainment tax is relatively high, (c) Dedication of the entertainment tax auditor in the implementation of the audit is relatively acknowledged (d) The support of source of fund and facilities for the entertainment tax auditor is more optimum, and (e) The program capability and implementation of the entertainment tax audit program is increasingly optimum.

The weaknesses internal factors include the implementation of the entertainment tax audit in Province of DKI Jakarta during the period after the regional autonomy among others; (a) Number of the entertainment tax audit officials has not fulfilled the needs in an optimum way, (b) The professionalism level of the entertainment tax audit officials is relatively poor, and (c) irresponsible practices of the entertainment tax audit officials.

The external factors (opportunities) which include the entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta during the period of after the enactment of the regional autonomy among others are: (a) The implementation of the regional autonomy, (b) The national policy and/or reformation program as a whole, (c) The mission heading towards democratization of the nation and state life, and (d) The policy to optimize the legal enforcement and national anti corruption movement.

The external factors of threat which include the entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta during the period after the enactment of the regional autonomy among others are: (a) Conspiracy of the entertainment businessmen at the international level, (b) Growing entertainment business in other regions and countries, and (c) Interest of certain external interest.

The organization of the entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta during the era of regional autonomy enactment, is in a condition and/or position which is "internally weak" and "not effective in taking advantage of external opportunities, to be used to avoid the existing external threat". Therefore, the strategic choice which can be considered as the most "appropriate" and/or "effective" to increase the "performance" of entertainment tax audit in the Province of DKI Jakarta after the enactment of regional autonomy, to ensure the increasing and sustainable entertainment tax revenue is the "SO Strategy".

With the such SO Strategy, the organization, of entertainment tax audit implementation in the Province of DKr Jakarta can effectively take advantage of the "internal. strengths" and "external opportunities" it faced to increase the performance of the entertainment tax audit in the Province of DKI Jakarta after the enactment of the regional autonomy, which ensure increasing and sustainable entertainment tax revenue. Besides, the SO Strategy choice is a relatively "inexpensive" choice, because with least provision the existing strength can be pushed to go forward (by relying on the comparative advantage).

It can be suggested and/or recommended concrete steps which can be considered as fairly effective in realizing the grand strategy, to increase the "performance" of entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta after the enactment of the regional autonomy, and can ensure an increasing and sustainable entertainment tax revenue, namely among others:

Optimizing the performance of entertainment tax audit implementation program preparation, supervision activities towards the entertainment tax payers. support of fund and facilities for entertainment tax auditor and program capability and implementation of entertainment tax audit. Then also by increasing the dedication capacity of the entertainment tax auditors which is relatively acknowledged by the entertainment tax payers, by increasingly higher professionalism of the entertainment tax auditors.

Besides, it has to be smart in taking advantage of the central issues related to the national reformation as a whole, democratization of the nation and state life, law enforcement and national anti corruption movement, to increase the performance of entertainment tax supervision and minimize the "disturbance" factors from certain external interests."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karawang.Populasi penelitian meliputi seluruh staf pemeriksa pajak Karikpa Karawang. Pada saat ini jumlah staf pemeriksa pajak pada Karikpa Karawang berjumlah 41 orang. Kepada mereka diharapkan dapat menjawab atau mengisi Daftar Pertanyaan yang diberikan. Daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa, meliputi 3 variabel utama, yaitu kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui seluruh informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambarkan variabel kerincian informasi akuntansi antara SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang -tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit" dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen.Analisis prosedur pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengujian; 3 dari indikator prosedur pemeriksaan menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit, yaitu prosedur trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Sedangkan 5 indikator prosedur pemeriksaan lainnya yaitu evaluasi, analisis, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit.Perbedaan pengaruh SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit terhadap prosedur pemeriksaan adalah bervariasi. Antara SPT wajib pajak yang melampirkan dengan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Tetapi tidak berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan analisis, evaluasi, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi.Seluruh indikator efisiensi yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen.Penelitian ini dilakukan pada Karikpa Karawang dengan jumlah sampel yang sangat kecil yaitu 30 orang responder. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian ulang dengan sampel yang lebih besar untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kebutuhan laporan keuangan yang diaudit dalam membantu tugas staf pemeriksa atau fiskus secara keseluruhan menentapkan besarnya pajak terutang."