Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi industri 4.0 telah membawa berbagai perubahan bagi tatanan kehidupan manusia hampir di setiap negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai jenis pekerjaan akan hilang, tergantikan oleh otomatisasi dan digitalisasi. Dunia pendidikan memainkan peranan penting dalam menjawab kebutuhan setiap transformasi industri. Perguruan tinggi sebagai center of excellence, menjadi kunci membangun bangsa Indonesia yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam memanfaatkan setiap perubahan yang terjadi baik dalam revolusi industri tahap keempat maupun tahap-tahap berikutnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pelaku di masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus terwujud dan dilandaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk membentuk talenta-talenta yang mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada serta mewujudkan Indonesia yang bahagia dan sejahtera."

"Revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang sangat besar terutama dalam penggunaan teknologi dan akses informasi. Penggunaan dokumentasi digital dan koneksi internet membuka peluang kebocoran informasi dan peretasan data. Pemerintah Indonesia menjamin keterbukaan informasi dan akses informasi publik melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada peraturan tersebut dinyatakan hak atas akses informasi publik dan kewajiban bagi pemerintahan dan lembaga negara untuk menyediakan informasi publik. Penelitian ini membahas tentang pengamanan informasi Industri Pertahanan. Industri Pertahanan merupakan bagian dari perencanaan strategis pertahanan dan keamanan negara. Perlu adanya upaya pengamanan informasi Industri Pertahanan dalam menghadapi era keterbukaan informasi. Dalam tulisan ini disusun konsep pengamanan informasi BUMN Industri Pertahanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Konsep ini terbagi dalam 4 tahapan yaitu 1) klasifikasi data, 2) klasifikasi hak akses, 3) SOP backup data, dan 4) perjanjian kerahasiaan data. Klasifikasi data membedakan tingkat kerahasiaan data dan derajat dalam informasi publik. Klasifikasi hak akses membedakan tingkatan akses user terhadap data dan informasi. SOP backup data mengatur tentang pengelolaan data backup dalam mengantisipasi kerusakan dan/atau kehilangan data asal/induk. Perjanjian kerahasiaan data mengatur tentang sanksi dan hukuman atas kesengajaan dan kelalaian yang mengakibatkan kebocoran data oleh karyawan. Dengan konsep pengamanan informasi Industri Pertahanan ini diharapkan mampu melindungi data dan informasi yang bernilai strategis dalam pembangunan pertahanan negara.Kata Kunci: pengamanan informasi, industri pertahanan, infromasi publik, pertahanan negara."

"Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan semua Stakeholders mampu mengikuti perkembagan tersebut. Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan dimaksud memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adadalh kemajuan teknologi yang semakin banyak. Dampak negatifnya perkembangan tersebut memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi perubahan tata nilai, sikap, jiwa nasionalisme, jaminan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh sebab itu, kondisi tersebut menuntut semua pihak untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan sikap serta jiwa nasionalisme, komitemn erta jaminan hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan menanamkan nilai-nilainya. Selai itu, perlunya penguatan institusi pendidikan guna membentuk karakter untuk mewadahi hal tersebut."

"Disadari atau tidak, dunia manusia itu pasti dengan beragam hiruk pikuknya. Indonesia sebagai bagian dari masyaraat dunia pun melewati fase dari zaman manual hingga revolusi industri dewasa ini, yang disebut dengan era 5.0. Dengan sendirinya terjadi juga pergeseran nilai-nilai moral yang dulu ditaati/dipatuhi, sekarang menjadi kurang diperhatikan keformalan, keetisan, kepatutannya untuk ditampilkan, dipertontonkan diruang publik. Satu diantara aplikasi obrolan yang lazim di era teknologi informasi dan menjadi ruang publik akhir-akhir ini adalah perpesanan instan (whatsapp). Dan sudah lazim juga di dunia pendidikan dan dunia kerja whatsapp bertansformasi sebagai papan pengumuman, surat edaran dinas, surat izin tidak masuk kerja (bagi guru) maupun surat izin tidak masuk sekolah (bago siswa/i), hingga foler penyimpanan (penampung tugas sekolah di sebagian aktivitas belajar-mengajar di sekolah). Pergeseran budaya kerja dan organisasi dari yang full paper menjadi paperless seperti ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan aplikasi whatsapp diantaranya: terhadap lingkungan (menjaga kelestarian alam / mengurangi limbah kertas), efisiensi dan produktivitas kerja dan organisasi dari pusat ke daerah (pesan sampai secara real time). Dampak negatif yang menjadi permasalahan yang saya ajukan dalam esai ini adalah ketidakpatuhan dan keterlambatan informasi penting dibaca (kurang diperhatikan) sementara status online terdeteksi sepanjang hari. Krusialnya isu ini kemudian mendorong saya untuk menulis esai yang berjudul "Transformasi Nilai-Nilai Moral dan Kecakapan Literasi di Tengah Kepungan Teknologi Informasi. "

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui pengembangan sumber daya manusia industri. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi Kemenperin melalui pengembangan SDM industri dalam rangka bertransformasi menuju industri 4.0 di era disruptif teknologi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam serta studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui pelatihan (Diklat 3 in 1 dan PIDI 4.0) dan pendidikan (Vokasi Dual System, SMK Link & Match, Pembangunan Politeknik Industri) sebagai strategi pengembangan SDM industri, serta peluncuran penilaian indeks kesiapan industri yakni INDI 4.0. Hasil INDI 4.0 menunjukkan bahwa Indonesia dalam bertransformasi menuju industri 4.0 masih belum mencapai level 3 yakni di posisi “cukup siap”.

---

This study discusses the strategy of The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia in facing the industrial revolution 4.0 through industrial human resource development. This study aims to dip the strategy of The Ministry of Industry through industrial human resource development in transforming to industrial revolution 4.0 during technology disruptive era. This study used a qualitative approach and used in-depth interviews and literature studies as data collection techniques. The results showed that The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia in facing the fourth industrial revolution through training (Diklat 3 in 1, PIDI 4.0) and education (Vocational Dual System, SMK Link & Match, Industrial Polytechnic Establishment) as strategy in industrial human resource development, also the launching of INDI 4.0 as industrial readiness index. INDI 4.0 result shows that Indonesia in transforming to Industry 4.0 still have not reached level 3 which is still in “quite ready” position.

"

"Berkembangnya teknologi informasi dan masuknya Indonesia ke dalam fase revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan pola dan sistem kerja yang diterapkan oleh para pekerja di Indonesia. Adanya internet menghilangkan batasan jarak dan komunikasi dalam bekerja sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang ke kantor untuk bertatap muka. Hal ini dikenal dengan istilah remote work. Saat ini beberapa tenaga kerja di Indonesia memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja secara remote dengan perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama tentang bagaimana hubungan hukum antara pekerja remote dengan perusahaan asing di luar wilayah Indonesia, kedua tentang perlindungan hukum bagi para pekerja remote tersebut dan ketiga tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait fenomena remote work. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pekerja remote dan perusahaan pemberi kerja dari luar wilayah Indonesia merupakan hubungan kemitraan berdasarkan jenis perjanjian yang dianalisis. Berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan bagi pekerja remote bergantung pada klausul yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia mengenai pekerja remote yang bekerja dengan pemberi kerja di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan posisi tawar dari pekerja saat negosiasi dan akan menandatangani perjanjian menjadi hal vital bagi perlindungan hukum pekerja remote. Saran yang diberikan adalah adanya sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan rencana strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya di bidang digital.

---

The development of information technology and the entering of industrial revolution 4.0 in Indonesia create changes in the working patterns and systems applied by workers in Indonesia. The existence of the internet eliminates distance and communication barriers at work so that workers can complete their assignments without having to come to the office to meet face to face. This is known as “remote working”. Currently, several workers in Indonesia utilize internet technology to work remotely with companies domiciled outside the territory of Indonesia. The problems studied in this study are, first on what is legal bond arises between remote workers and foreign company outside Indonesia, then second on what is the legal protection for the said remote workers and the last on what is the government policies regarding the phenomenon of remote working. This research was conducted with qualitative methods using normative juridical research on secondary data sources. The results of this study indicate that the legal bond between remote workers and foreign company is a partnership agreement, based on the analyzed type of agreements. In relation with the legal protection, protection for remote workers depends on the clauses regulated in partnership agreement. Until now, there is no specific policy from the Indonesian government regarding remote workers who work with foreign company outside Indonesia. Therefore, the bargaining power of the employees during the negotiation and execution of the agreement is vital for the legal protection of remote workers. Recommendation for this research are Ministry of Manpower to conduct socialization and training that in line with strategic plans of Ministry of Manpower to prepare Indonesian manpower facing revolution industry 4.0 especially on digital area."

"Dalam era revolusi industri 4.0, pekerja perlu meningkatkan dan memperbarui keterampilan mereka melalui pendidikan formal yang lebih tinggi untuk memenuhi tuntutan industri dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pekerja yang melanjutkan studi atau pelajar usia dewasa sering mengalami tantangan tertentu yang memerlukan strategi koping. Pembahasan terkait tantangan pelajar dewasa dan strategi koping masih tergolong minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman strategi koping dalam menghadapi tantangan pada pekerja yang melanjutkan studi pendidikan tinggi, dalam konteks pekerja di perusahaan media cetak. Pekerja media cetak menghadapi berbagai situasi memberatkan seperti perubahan teknologi dan profesi jurnalis yang memiliki jam kerja fleksibel namun mengharuskan kesiapsiagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan pada Januari-Juni 2024 melalui wawancara mendalam dengan 4 pekerja yang pernah dan sedang melanjutkan pendidikan tinggi yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dirasakan para informan meliputi tantangan situasional, institusional, disposisional, dan akademis. Merujuk dari tiga bentuk strategi koping yang mencakup problem-focused, emotion-focused, dan relationship-focused, strategi yang digunakan para informan untuk menghadapi tantangan yang teridentifikasi mencakup pengelolaan dan perencanaan, upaya menjaga kesejahteraan, pencarian dukungan, dan pengorbanan. Implikasi hasil penelitian ini penting bagi pengembangan upaya kesejahteraan pekerja serta bagi literatur kesejahteraan sosial di sektor industri, khususnya terkait pekerja media cetak yang melanjutkan studi pendidikan tinggi.

---

In the era of the Industrial Revolution 4.0, workers need to enhance and update their skills through higher formal education to meet industry demands and improve their quality of life. Workers who return to studies or adult learners often face specific challenges that require coping strategies. Discussions on the challenges of adult learners and their coping strategies are still relatively scarce. Therefore, this study aims to describe the coping experiences of workers pursuing higher education, particularly within the context of print media company employees. Print media workers face various demanding situations such as technological changes and the profession of journalism, which involves flexible working hours but requires constant readiness. This research employs a descriptive qualitative approach conducted from January to June 2024 through in-depth interviews with four workers who are currently or have previously pursued higher education, selected using purposive sampling. The study's findings indicate that the challenges experienced by the informants include situational, institutional, dispositional, and academic challenges. Referring to the three forms of coping strategies, which include problem-focused, emotion-focused, and relationship-focused strategies, the strategies used by the informants to address the identified challenges encompass management and planning, efforts to maintain well-being, seeking support, and making sacrifices. The implications of this research are significant for developing worker well-being initiatives and contribute to the literature on social well-being in the industrial sector, particularly regarding print media workers who are pursuing higher education."