Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. KPP Wajib Pajak Besar Empat menempati urutan pertama dalam lima besar kinerja berdasarkan nilai harta bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Empat dan juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma Post-Positivist dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi dapat berdampak kepada menurunnya tingkat kepatuhan pajak apabila tidak didukung dengan pengawasan dan dan penegakan hukum yang baik. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah pandemi Covid-19 dan juga kepercayaan Wajib Pajak. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan efektivitas program, seperti memperbaiki tarif yang diberlakukan dalam kebijakan ini serta menindaklanjuti dengan tegas untuk Wajib Pajak yang dirasa belum patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penyesuaian yang tepat, program pengungkapan sukarela memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penerimaan dan juga kepatuhan pajak di Indonesia.

---

The Voluntary Disclosure Program provides an opportunity for taxpayers to voluntarily report/disclose unmet tax obligations through the payment of income tax based on asset disclosure. The Large Tax Office Four ranks first among the top five performers based on net asset value. This study aims to analyze the evaluation of the implementation of the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four and also to analyze the challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four. In this study, the researcher uses the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The results of this study conclude that the Voluntary Disclosure Program policy has increased tax revenue but may lead to a decrease in tax compliance if not supported by good supervision and law enforcement. Some challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four include the Covid-19 pandemic and taxpayer trust. Recommendations provided include improving the effectiveness of the program, such as adjusting the rates applied in this policy and strictly following up with non-compliant taxpayers. This study concludes that with proper adjustments, the Voluntary Disclosure Program has significant potential to contribute to tax revenue and compliance in Indonesia."

"Enron killed Arthur Andersen in 2002, leaving only Deloitte, EY, KPMG and PwC. Now the Big Four, with a total revenue of 127 billion, face major threats that need immediate attention. Count Down looks at today's model and proposes a new Big Audit, fit to serve the capital markets of the 21st century."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya Amnesti Pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada peningkatan kepatuhan pajak setelah terjadi Tax Amnesty ditinjau dari teori Motivational Posture di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam kelima dimensi yang dikaji melalui Motivational Posture menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki kecenderungan untuk patuh setelah terjadinya Tax Amnesty. Dari hasil tersebut, Kepada otoritas pajak dapat melihat Motivational Posture sebagai cara dalam melihat kepatuhan pajak sesuai dengan dimensi-dimensi yang dijabarkan diatas.

---

This Thesis aims to analyze Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty. This study used a quantitative approach with questionnaire collection and bibliography studies. The result of the Thesis showed that there are increase in Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty as viewed from Motivational Posture in Large Tax Office Number Four. In all of five dimensions that viewed from Motivational Posture, Taxpayer showed tendency to comply after the implementation of Tax Amnesty. From the results, Tax Authority can look Tax Compliance from Motivational Posture according to dimensions that already been explained.

"

"Potensi penerimaan pajak dari High Net Worth Individual (HNWI) masih dapat dioptimalkan dikarenakan persentase penerimaannya masih lebih kecil dari WP Badan sehingga unit khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) HNWI memiliki peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan Pajak Penghasilan HNWI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan pemungutan PPh WP OP HNWI di KPP WP Besar Empat kurang efektif berdasarkan kerangka evaluasi teori efektivitas organisasi (Campbell, 1974). Keberhasilan program bernilai belum efektif dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak Nonefektif dan beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha tidak menggambarkan HNWI. Keberhasilan sasaran belum efektif dalam pertumbuhan penerimaan PPh WP OP HNWI namun kepatuhan WP OP HNWI bernilai efektif. Kualitas input dan output juga cukup efektif dengan sedikitnya jumlah SP2DK dari Account Representative yang diusulkan pemeriksaan namun porsi pemeriksaan terhadap WP OP dari pemeriksa masih rendah. Porsi penerimaan PPh WP OP HNWI dari target masih rendah sehingga dinilai kurang efektif.

---

Potential tax revenue from High Net Worth Individuals (HNWI) can be optimized since the percentage of its revenue still lower than Corporate Tax revenue thus special unit administrating HNWI has a significant role. The aim of this study is to analyze the optimization of Income Tax collection from HNWI at the Tax Service Office (KPP) of the Large Tax Office Four (LTO 4). This research uses a qualitative method with descriptive analysis. The results indicate that the collection of Income Tax from Individual Taxpayers from HNWI at the LTO 4 is less effective based on the evaluation framework of organizational effectiveness theory (Campbell, 1974). The success of the program is deemed not yet effective due to the presence of non-effective Taxpayers and some Business Field Classifications that do not depict HNWI. The success of the objectives is not yet effective in the growth of income tax revenue from WP OP HNWI but effective in the compliance of WP OP HNWI. The quality of input and output is also quite effective with a small number of proposed SP2DK (Tax Audit Reports from Account Representative) for examination but the proportion of tax audit by Auditor is still remaining low to the HNWI. The proportion of Income Tax revenue from WP OP HNWI compared to the target is still low, hence considered less effective."