Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tugas karya akhir ini melihat bahwa penyelundupan kendaraan mewah di Indonesia memiliki dampak terhadap perekonomian negara, sebab pajak merupakan pendapatan utama suatu negara. Dengan memilih kasus penyelundupan kendaraan mewah yang dilakukan oleh IGNAD dengan memanfaatkan jabatannya sebagai direktur industri jasa penerbangan pada saat itu, maka, penulis ingin menganalisis permasalahan ini sebagai bentuk kejahatan okupasional. Tugas karya akhir ini dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dari berita (Tempo, Kompas, dan Kumparan). Tulisan ini menemukan bahwa bentuk penyelundupan ini dapat dikatakan sebagai kejahatan okupasional, sebab, dalam proses penyelundupan ini IGNAD memanfaatkan jabatannya dalam upaya memperlancar proses penyelundupan. Kemudian, sebagai salah satu teori yang dapat menjelaskan kejahatan okupasional, yakni fraud diamond theory dapat diaplikasikan, namun, teori ini mengharuskan penggunaan metode dengan mengumpulkan data primer.

---

This thesis sees that smuggling of luxury vehicles in Indonesia has an impact on the country's economy, because taxes are a country's main income. By choosing a case of smuggling of luxury vehicles carried out by IGNAD by utilizing his position as director of the aviation services industry at the time, the author wants to analyze this problem as a form of occupational crime. This thesis as a based for the analysis using secondary data from the news (Tempo, Kompas, and Kumparan). This thesis finds that this form of smuggling can be said to be an occupational crime, because, in this smuggling process IGNAD makes use of its position in an effort to expedite the smuggling process. Then, as one of the theories that can explain occupational crime, which fraud diamond theory can be applied, however, this theory requires the use of methods by collecting primary data.

 

"

"Keberadaan WNA di Indonesia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki aset atau harta benda yang sekiranya dapat menjadi sebuah investasi bagi kepentingan kehidupannya. Salah satu di antaranya, WNA seringkali berkeinginan untuk memiliki aset atas kepemilikan saham dan tanah di Indonesia. WNA dalam hal keinginan untuk memiliki aset atas kepemilikan saham atau hak milik atas tanah di Indonesia tersebut mendasari terjadinya pelaksanaan perjanjian pinjam nama di antara WNA dan WNI. WNI sebagai pihak nominee yang meminjamkan nama nya dan bertindak sebagai legal owner akan suatu objek yang sesungguhnya merupakan milik WNA yang memiliki keterbatasan kedudukan di mata hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Dalam skripsi ini, terdapat 3 (tiga) kasus yang dibahas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum di Indonesia. Dalam ketiga kasus tersebut, digambarkan secara nyata terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak bersesuaian dengan syarat sah suatu perjanjian sesuai yang ditentukan dalam KUHPerdata dan dilaksanakan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UUPA, UUPM, maupun UUPT sehingga dinyatakan sebagai suatu penyelundupan hukum untuk melampaui ketentuan yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut, telah menyatakan dengan jelas terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak sah dan tidak diakui oleh hukum sehingga perjanjian tersebut selayaknya dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Selain itu, Majelis Hakim dalam ketiga putusan tersebut, sepakat dan berkesesuaian menyatakan bahwa perjanjian pinjam nama merupakan bentuk penyelundupan hukum di Indonesia. Melalui penulisan ini akan diberikan gambaran secara nyata dan terang terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak diakui legalitasnya di mata hukum dan dinyatakan sebagai sebagai bentuk penyelundupan hukum yang mana apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari, tidak terdapat suatu kepastian hukum bagi para pihaknya dalam mencapai suatu asas keadilan.

---

The existence of foreign nationals in Indonesia cannot be separated from the desire to have assets or property that can be an investment for the interests of their lives. One of them, foreign nationals often want to have assets in the form of share ownership and land in Indonesia. Foreign nationals in terms of the desire to have assets in the form of share ownership or land ownership rights in Indonesia underlie the implementation of a name loan agreement between foreign nationals and Indonesian citizens. Indonesian citizens as nominees who lend their names and act as legal owners of an object that actually belongs to foreign nationals who have limited legal standing. This research is descriptive analytical with a normative legal approach method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. In this thesis, there are 3 (three) cases discussed that are related to the implementation of a name loan agreement as a form of legal smuggling in Indonesia. In the three cases, it is clearly described regarding the implementation of a name borrowing agreement that does not comply with the legal requirements of an agreement as stipulated in the Civil Code and is implemented in conflict with the applicable legal provisions in the UUPA, UUPM, and UUPT so that it is declared as a legal smuggling to exceed the applicable provisions. The Judge's considerations in the three decisions have clearly stated regarding the implementation of a name borrowing agreement that is invalid and not recognized by law so that the agreement should be declared null and void and considered never to have existed before. In addition, the Panel of Judges in the three decisions agreed and agreed to state that the name borrowing agreement is a form of legal smuggling in Indonesia. Through this writing, a clear and real picture will be provided regarding the implementation of a name borrowing agreement whose legality is not recognized in the eyes of the law and is declared as a form of legal smuggling where if a dispute occurs in the future, there is no legal certainty for the parties in achieving a principle of justice."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial dan konstruksi kriminalisasi yang dialami nelayan tradisional Palabuhan Ratu yang memberikan jasa transportasi bagi migran penyelundup, yang transit di Indonesia menuju ke Australia pada kurun waktu 2010-2013 di Teluk Palabuhan Ratu. Juga, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar dimensi dan berdampak pada posisi nelayan tradisional yang mengalami viktimisasi struktural dan hegemoni kultural. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung yang kuantitatif secara bersamaan di tingkat masyarakat. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pelaku kepada korban kejahatan, yang gejala perilaku kriminal dibangun oleh situasi internal dan eksternal nelayan masih tradisional. Ada tiga dimensi (negara - supra negara; jaringan kejahatan transnasional dan komunitas nelayan) yang mempengaruhi peristiwa kejahatan memancing, dan dinamika setiap dimensi yang beragam. Intra dan antar dimensi terbangun interrelasi konstitutif, yang pada ujungnya menunjukkan suatu kejahatan sebagai hasil hubungan resiprokal antar dimensi, pelaku dan korban yang bersifat saling membangun, yang terjadi tidak hanya pada tataran tataran global, tetapi juga di tingkat lokal. Ketika mereka melakukan tindak pidana, mereka melakukannya lebih untuk bertahan hidup dan sebagai bagian dari crime of accomodation. Pada akhirnya, perbedaan tingkat dimensi lainnya telah menviktimisasi secara sistemik nelayan tradisional.

---

The objective of this research is to analyse the social construction and criminalization construction process experienced by Palabuhan Ratu’s traditional fishermen, who provide transportation services for migrant smuggling, which transit through Indonesia to Australia during 2010-2013. It is also to explain the dynamics of the interrelation between the dimensions and the fishing position in the constellation of interrelation among the various dimensions. They are essentially experiencing victimization of structural and cultural hegemony. In order to achieve the objectives, this research uses qualitative methods, which supported quantitative ones concurrently at the level of society. In general, the result of this research shows a shift of offenders to victims of crime, which symptoms of criminal behavior was constructed by internal and external situation of tradisional fishermen. There are three dimensions (state - supra state; transnational crime networking; and fishermen community) affecting fishing crime events, and the dynamic of every dimension is diverse. Intra and interdimension build up the constitutive interrelation, which in turn suggests that a crime occurred basically as a result of the reciprocal relationship between dimensions, the perpetrators and victims., which occurs not only globally, but also at the local level. When they conduct criminal act, they do it more to survive and as being part of a crime of accommodation. In the end, the difference in levels of the other dimensions sistematically victimizes the the traditional fishermen."

"Tingginya angka pravelensi penyalahgunaan narkotika dari hasil survey Puslitkes UI dan BNN tahun 2017 menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba. Kondisi geografis sebagai jalur perdagangan asia dan tingginya harga penjualan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya mafia tertarik untuk menjualkan narkotika ke Indonesia. Kesempatan ini menjadi peluang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai macam modus dan cara. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem pengawasan yang digunakan untuk pencegahan penyelundupan narkotika dilakukan menggunakan anjing pelacak (K-9). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak sebagai strategi pencegahan kejahatan tehadap penyelundupan narkotika. Tulisan ini dianalisis menggunakan teori Routine Activity dengan konsep pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak ini dapat mereduksi peluang terjadinya penyelundupan narkotika. Sebab itu, hasil tulisan ini juga akan memberi rekomendasi kedepannya untuk akademis maupun instansi terkait.

---

The high rate of narcotics abuse travel from the results of the 2017 Puslitkes UI and BNN survey shows that there are still Indonesian people who use drugs. Geographical conditions as an Asian trade channel and the high price of narcotics sales in Indonesia have caused many mafias to be interested in selling narcotics to Indonesia. This opportunity is a great opportunity to smuggle narcotics in various modes and ways. One of the government's efforts to prevent narcotics smuggling is one of which is the Directorate General of Customs and Excise. The surveillance system used to prevent narcotics smuggling is carried out using sniffer dogs (K-9). This paper aims to explain how the function of sniffer dogs as a strategy to prevent crime against narcotics smuggling. This paper is analyzed using routine activity theory with the concept of situational crime prevention to explain how the function of these sniffer dogs can reduce the chances of narcotics smuggling. Therefore, the results of this paper will also provide future recommendations for academics and related institutions.

"

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini juga dimasukkan bahasan mengenai adanya kemungkinan suatu celah yang dapat melemahkan sistem pencegahan yang telah diterapkan tersebut, yang diduga berasal dari praktek penyuapan yang dilakukan oleh importir dan juga birokrat atau petugas Bea Cukai itu sendiri. Maka, selain mengaitkan dengan konsep pencegahan kejahatan situasional, penelitian ini juga mengaitkan dengan konsep pilihan rasional dan kejahatan okupasional.

---

ABSTRACTThe focus of this study is describes about the mechanisms of crime prevention that are applied by Tanjung Priok Customs in the case of smuggling of goods. This research is qualitative descriptive interpretive. In addition, in this study also included a discussion about a possibility of a gap that could undermine the preventing system that has been applied, are thought to have originated from the bribery practical that committed by importers and Customs officers or the bureaucrats themselves. Thus, in addition to hooking up with the concept of situational crime prevention, this research has also linked with the concept of rational choice and occupational crime."

"Tulisan ini membahas mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Data Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF menunjukan, 80 penyelundupan narkotika dilakukan melalui jalur laut. Penerapan pencegahan kejahatan situasional pada kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut menuju Indonesia menjadi pilihan. Pencegahan dimulai dari wilayah laut hingga pencegahan pada pelabuhan yang menjadi tempat tujuan awal pengiriman narkotika melalui jalur laut. Konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang pencegahan dan pengamanan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan menerapkan teori pencegahan kejahatan situasional dan dalam tulisan ini dijelaskan BNN sebagai instansi dalam pemberantasan narkotika berkolaborasi dengan instansi lain untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pencegahan yang dilakukan. Sumber data dalam tulisan ini mengambil data sekunder untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

---

This paper discusses the smuggling of narcotics through the sea lane is still a problem faced by Indonesia. Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF data shows, 80 of narcotics smuggling is done by sea. The implementation of situational crime prevention in the case of narcotics smuggling through the sea route to Indonesia becomes an option. Prevention starts from the sea area to the prevention of the port that became the initial destination of narcotics delivery through the sea lane. The concepts and theories used in this paper is about the prevention and safeguarding of narcotics smuggling through sea lane by applying situational crime prevention theory and in this article is described BNN as an institution in the eradication of narcotics collaborate with other agencies to get maximum results in prevention conducted. The data source in this paper takes secondary data to complete the data in this paper."

"Penyelundupan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang krusial dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk implementasi dari Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 10 teknik dalam strategi pencegahan kejahatan situasional, yang terdiri dari target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules dan alert conscience. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kekurangan dan hambatan dalam penerapan pencegahan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

Narcotics smuggling is a crucial problem with various negative impacts. This thesis discusses the mechanism carried out by the Directorate General of Customs and Excise in preventing narcotics smuggling at Soekarno Hatta Airport as a form of implementation of the Situational Crime Prevention Strategy. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Researchers conducted an analysis using 10 techniques in situational crime prevention strategies, which consisted of target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules and alert conscience. Based on the analysis conducted, there are deficiencies and obstacles in implementing the prevention of narcotics smuggling carried out by the Directorate General of Customs and Excise."

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT karena telah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari akta jual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan akta jual beli tersebut mengakibatkan keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the illegal acts carried out by a Notary in his position as Land deed Official because he has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as a form of legal smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation, the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the parties, and the Notary`s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the analysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have never existed."

"Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai modus oprandi penyelundupan drugs oleh Warga Negara Malaysia ke Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana modus operandi penyelundupan drugs yang dilakukan oleh Warga Negara Malaysia ke wilayah Indonesia dan faktor faktor yang mendorong penyelundupan drugs tersebut Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan laporan kasus Wawancara dilakukan kepada aparat kepolisian Direktorat IV Bareskrim dan BNN dan narapidana Warga Negara Malaysia Untuk data laporan kasus berasal dari Direktorat IV Bareskrim dan BNN Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa dalam modus operandi penyelundupan drug Warga Negara Malaysia ini tergabung kedalam suatu jaringan internasional sebagai kurir Mereka melakukan penyelundupan drugs nya secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan para penyelundup lain yang masih satu jaringan dengannya.

---

The problem in this study is about the modus operandi of drug smuggling by Malaysian to Indonesia The purposing of this research is to explain how the modus operandi of drugs smuggling has been doing by Malaysian in Indonesia and the factors that encourage it This research is using qualitative approach with descriptive design which the data has been got from interview and case report The interview has been conducted in Directorate IV Bareskrim and BNN and a Malaysian convict Case report has been got from Directorate IV Bareskrim and BNN The result from this research then conclude that the modus operandi of drugs smuggling Malaysian was incorporated into an international network as a courier They smuggled his drugs individually or together with other smugglers that still one link with them"