Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam sektor layanan publik implementasi TIK dekade terakhir membawa metode baru dalam memberikan layanan di semua tingkatan. Untuk terus menjaga kualitas dari layanan elektronik yang diberikan, maka lembaga/instansi penyedia layanan perlu melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap layanan yang disediakan. Melihat dari studi sebelumnya ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan, seperti dibutuhkannya model pendekatan holistik dan komprehensif untuk menilai proses penyediaan dan kualitas layanan elektronik dari perspektif pengguna serta menilai faktor dan dimensi untuk kualitas dari sebuah e-services, dan permasalahan evaluasi layanan berbasis elektronik yaitu terdapat instrumen pengukuran namun pengukuran kualitas kurang detail serta instrumen pengukuran yang masih kurang dipahami. Muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimanakah rancangan kerangka kerja untuk menilai kualitas layanan publik berbasis elektronik. Tujuan untuk merancang sebuah kerangka kerja pengukuran kualitas dari layanan publik berbasis elektronik. Dalam penyusunan kerangka kerja penggunaan metode seperti mixed mtehod, kajian literatur sistematis, analisis komponen utama dan fuzzy Delphi method, dan uji-t digunakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah kerangka kerja pengukuran kualitas layanan berbasis elektronik yang terdiri atas tiga aspek dengan 22 faktor yang memiliki 55 atribut pengukuran. Dari hasil pengujian kerangka kerja dengan menggunakan uji-t berpasangan (paired t-test) pada dua buah layanan menghasilkan nilai probabilitas < 0.05 yang menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dari dua layanan tersebut. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam konteks pengukuran kualitas layanan berbasis elektronik serta dikolaborasikan dengan kerangka kerja yang ada guna meningkatkan kualitas dari evaluasi yang dilakukan.

---

ABSTRACTIn the public service sector, the implementation of ICTs in the last decade brought new methods of providing services at all levels. To continue to maintain the quality of electronic services provided, institutions/service providers need to carry out continuous evaluations of the services provided. Looking at the previous studies, several issues are problematic, such as the need for a holistic and comprehensive approach to assessing the process of providing and quality of electronic services from a user perspective and assessing the factors and dimensions for the quality of an e-service, and the problem of evaluating electronic-based services, namely measurement instruments but quality measurements lack detail and measurement instruments that are still poorly understood. A question arises which is how to design a framework for assessing the quality of electronic-based public services. The aim is to design a quality measurement framework for electronic-based public services. In preparing the framework for the use of methods such as mixed methods, systematic literature review, principal component analysis, and fuzzy Delphi method, and T-test are used. The results of the research conducted produced a framework for measuring electronic-based service quality consisting of three aspects with 22 factors that have 55 measurement attributes. From the results of testing the framework using paired T-Tests on two services produces a probability value <0.05 where it shows that there are significant differences between the results of the two services. It is hoped that this research can add knowledge in the context of electronic-based service quality measurement and collaborate with existing frameworks to improve the quality of evaluations conducted."

"Perkembangan pesat layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga membawa risiko tinggi seperti masalah kredit macet. Tidak adanya sistem pertukaran data yang wajib untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah mengakibatkan peningkatan risiko gagal bayar dari peminjam, berbeda dengan sektor perbankan. Sistem pertukaran data konsumen akan membantu Perusahaan Fintech untuk mendeteksi debitur macet, dan untuk mengurangi risiko kredit macet. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertukaran data konsumen di sektor jasa keuangan, (2) bagaimana implementasi pertukaran data konsumen antara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. (3) pertukaran data konsumen yang tepat bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode Peneilitan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data adalah data sekunder berupa studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara. Dengan menerapkan penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif, dan komparatif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sektor jasa keuangan memiliki dua adalah dua entitas pertukaran konsumen yang diatur oleh Otoritas Jasa. Meskipun ada dua entitas pertukaran data, pada praktiknya mayoritas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan entitias swasta..Dengan demikian pertukaran data konsumen yang paling cocok untuk pinjaman adalah LIPIP

---

The rapid development of Peer-to-Peer Lending Fintech also brings problem such as the high risk of the nonperforming loan. The absence of mandatory data exchange system has resulted in an increased risk of default from borrowers. Unlike the banking sector, where there are mandatory, there is no mandatory exchange information of consumer data between peer-to-peer lending Fintech companies. The consumer data exchange system would help Fintech Company to detect bad debtor, and to mitigate the risk of the nonperforming loan. This undergraduate thesis explores there main issues: (1) how consumer data sharing in Financial sector especially for Peer-to-Peer Lending Financial Technology consumer is regulated, and (2) how the implementation of consumer data exchange. (3) which is consumer data sharing is suitable for peer-to-peer lending Fintech companies.  By applying the normative legal research using the statute, and comparative approach and support by interview this undergraduate conclude that are two consumer exchange entities : (1) sistem Layanan Informasi Kreditur (SLIK), under Financial Service Authority (OJK). (2) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), under private entities, and consumer data exchange is regulated in several provision such as the Financial Service Authority (OJK) Law, Banking law, and also financial regulation. Even though there are two data exchange entities, in practice the majority of Peer-to-Peer Lending Financial Technology are using LPIP and non-using SLIK. The reason is SLIK seen as more tightly regulated, that can hinder growth or even losing business edge from other financial industry. Thus the most suitable consumer data exchange for lending is LPIP"

"Penggunaan internet serta teknologi mengalami penetrasi yang masif yang menghasilkan teknologi finansial sebagai disrupsi dari industri finansial. Salah satu model bisnis teknologi finansial yang dihasilkan adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Metode penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pelanggaran hukum terhadap perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman pada penyelenggaraan LPMUBTI dan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penerima Pinjaman melalui aplikasi teknologi blockchain. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap perlindungan Data Pribadi mencakup penyebarluasan tanpa izin dari pemilik Data Pribadi, penggunaan selain penggunaan yang dimaksud dalam Kebijakan Privasi ( privacy policy ) Penyelenggara LPMUBTI, penagihan utang terhadap Penerima Pinjaman yang melanggar kepatutan dan kesusilaan, eskalasi jumlah pengaduan Nasabah terkait pelanggaran hukum terhadap perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Penyelenggara LPMUBTI, eskalasi jumlah Penyelenggara LPMUBTI ilegal, dan belum dipenuhinya persyaratan hukum standar SNI ISO/IEC 27001 Sistem Elektronik oleh Penyelenggara LPMUBTI. Hal tersebut berimplikasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip, dan Kebijakan Privasi Penyelenggara LPMUBTI yang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penggunaan blockchain yang diterapkan pada penyelenggaraan LPMUBTI dalam rangka melindungi Data Pribadi dari Penerima Pinjaman dari pencurian, peretasan ( hacking ), dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh, baik Penyelenggara LPMUBTI maupun pihak ketiga. Saran Penulis adalah Penyelenggara LPMUBTI menggunakan blockchain untuk melindungi Data Pribadi Penerima Pinjaman, pemerintah harus mengakselerasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Otoritas Jasa Keuangan segera membentuk Pusat Data Fintech Lending.

---

The utilization of both the internet and technology has been experiencing massive penetration resulting in the emergence of Financial Technology as disruption of the financial industry. One of the business models of Financial Technology is Peer-toPeer (P2P) Lending. This legal-normative research method will be utilized to answer the research questions regarding the violations of the borrower's personal data protection on the execution of P2P Lending and legal protection of the d borrower's personal data protection through the application of blockchain. The patterns of data breaches on P2P Lending execution are the dissemination of borrower personal data without authorization, utilization of borrower personal data aside from the utilization regulated on Privacy Policy of P2P Lending company, indecency on debt collection to the borrower, escalation of the number of customers' reports regarding data breaches conducted by P2P Lending company, escalation of the number of illegal P2P Lending company, and the unfulfillment of legal requirement regarding standardization of ISO/IEC 27001 for the Electronic System of P2P Lending company. Those violations are resulting in the violation of Laws, basic principles, and Privacy Policy of P2P Lending concerning the right of borrower's personal data protection. Hence, the application of blockchain on the execution of P2P Lending is indispensable in order to protect the confidentiality of borrower's personal data from theft, hacking, and misuse conducted by P2P Lending Company and/or the third party. The author's recommendation elaborates on the importance of the performance of blockchain-based P2P Lending in order to protect the borrower's personal data, government obligation to accelerate the legalization of Personal Data Protection Draft Bill, and the urgency of the establishment of Fintech Data Center by Financial Services Authority."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem

---

The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system"

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Electronic Records Management System (ERMS) pada Layanan Temu Kembali Arsip Publik Berbasis Elektronik dengan Studi Kasus pada Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIAr dalam memberikan pelayanan temu kembali arsip publik berbasis elektronik secara cepat, tepat, dan akurat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini juga menganalisis kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala bagi arsiparis dan pengguna selama pelaksanaan SIAr DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pengelolaan arsip elektronik di SIAr DPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ERMS dalam memberikan layanan temu kembali arsip sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menerapkan KIP dengan baik, namun masih terdapat kendala yaitu tidak memiliki menu login sehingga kepuasan pengguna yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk SIAr DPR RI belum dilaksanakan.

---

This research discusses the Implementation of Electronic Records Management System (ERMS) in Electronic-Based Public Archive Retrieval Services with Case Studies at Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. The purpose of this study is to identify how the implementation of SIAr in providing electronic-based public archive retrieval services quickly, precisely, and accurately as the implementation of Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. In addition, this study also want to analyze the shortcomings that become obstacles for archivists and users during the implementation of SIAr DPR RI. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection is through through semi-structured and in-depth interviews, observation, and analysis of document related to the management of electronic records in SIAr DPR RI. The results of this study indicate that the implementation of ERMS in providing archive retrieval services has been implemented effectively and efficiently and implemented KIP well, but there are still obstacles, namely not having a login menu so that user satisfaction which can be used as an evaluation for SIAr DPR RI has not been implemented."

"PelayanaPelayanan publik berbasis elektronik akan memungkinkan penyelenggaraan one stop and non stop services, memfasilitasi komunikasi dua arah sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dan responsiveness terhadap masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai institusi Pemerintah yang menangani Penanaman Modal telah mengimplementasikan e-Government dalam wujud website BKPM, namun berdasarkan survey World Bank 2012, website BKPM masih kurang optimal. Dalam penelitian kali ini, website BKPM akan dianalisa menggunakan teori e-Servqual, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik serta mengukur dimensi apa saja yang harus dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa masih negative, dan dimensi yang harus dibenahi adalah Daya Tanggap (-2,19), Reliabilitas (-2,00), Efisiensi (-1,81), Sistem (-1,71), dan Desain (-1,49).

---

The implementation of e-Service Quality will allow the implementation of one-stop and non-stop services, facilitating two-way communication so as to improve the quality of service delivery and responsiveness to the community. Investment Coordinating Board (BKPM) as a Government Institution in charge of Investment has implemented e-Government in the form of BKPM website, but based on World Bank survey 2012, BKPM website is still less than optimal.

In this study, BKPM website will be analyzed using the e-SERVQUAL theory, with the objective of identifying and measuring the dimensions of the public's perception what should be addressed. The results showed that perceptions of service users is still negative, and the dimensions that must be addressed are the Responsiveness (-2.19), Reliability (-2.00), Efficiency (-1.81), System (-1.71), and Design (-1.49)."

"Penerapan e-government dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan tuntutan masyarakat terhadap kecepatan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah mengembangkan suatu layanan perizinan berusaha secara elektronik yang diberi nama OSS-RBA yang merupakan one-stop-service untuk produk perizinan berusaha. Namun demikian, semenjak diresmikan dan dioperasikan selama kurang lebih dua tahun, masih banyak ditemukan kendala dalam operasionalitasnya sehingga perlu dilakukan evaluasi apakah kualitas pelayanan publik secara elektronik telah mampu memberikan dampak terhadap kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness), kepuasan (citizen satisfaction), dan penciptaan nilai publik khususnya pada aspek efisiensi administrasi, pencegahan korupsi pada perizinan berusaha, dan kemudahan berusaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei untuk menyelidiki dampak kualitas layanan secara elektronik terhadap perceived usefulness, citizen satisfaction, dan nilai publik. Target responden adalah Pelaku Usaha yang telah menggunakan layanan OSS-RBA. Sebanyak 121 data kuesioner berhasil diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, citizen satisfaction, dan nilai publik. Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap citizen satisfaction. Terdapat efek mediasi pada pengaruh kualitas pelayanan publik secara elektronik terhadap citizen satisfaction melalui mediasi perceived usefulness. Citizen satisfaction meskipun berpengaruh positif terhadap nilai publik, namun tidak memiliki hubungan yang signifikan.

---

The extremely quick advancement of information technology and the public's desire for quicker government services are the driving forces behind the implementation of egovernment. For this reason, the government has developed an electronic business licensing service called OSS-RBA, which is a one-stop-shop for business licensing products. Since OSS-RBA was established and has been in operation for about two years, there are still a lot of challenges to be overcome. Therefore, it is important to assess whether the quality of electronic public services has had an effect on citizen satisfaction, perceived usefulness, and the creation of public value, particularly in the areas of administrative effectiveness, preventing corruption in business licensing, and ease of doing business. This research uses a quantitative approach through survey methods to investigate the impact of electronic service quality on perceived usefulness, citizen satisfaction, and public value. The target respondents are business actors who have used OSS-RBA services. A total of 121 questionnaire data points were successfully processed and analysed using the method of Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The research results show that the quality of electronic public services has a positive and significant effect on perceived usefulness, citizen satisfaction, and public value. Perceived usefulness has a positive and significant effect on citizen satisfaction. There is a mediating effect on the influence of the quality of electronic public services on citizen satisfaction through perceived usefulness. Citizen satisfaction even though it has a positive effect on public value, it does not have a significant relationship."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada era global sangat berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja suatu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis. Oleh karena itu proses penanganan layanan TI juga perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan startegis perusahaan. Permasalahan muncul di PT XYZ ketika penanganan layanan TI tidak dapat memenuhi target yang telah disepakati sehingga perlu dilakukan analisis dan perbaikan proses. Sebagian besar dari permasalahan tersebut adalah terkait dengan manajemen insiden.Pengumpulan data melalui observasi terhadap dokumen laporan TI dan wawancara kepada Kepala Divisi IT Operation PT XYZ dalam bentuk kuisioner sebanyak 31 pertanyaan yang mengacu pada Matrik Kelayakan ITIL Versi 3 untuk mengetahui tingkat kematangan proses manajemen insiden. Keluaran dari proses ini adalah kondisi manajemen insiden saat ini berada pada level 1.5 yaitu manajemen intent dan harapan dari manajemen IT Operation manajemen insiden berada di level 3.5 yaitu Quality Control. Dari kondisi tersebut, dilakukan analisis kesenjangan yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian dari tabel tersebut, dilakukan perancangan proses/aktivitas yang diperlukan sesuai dengan kondisi manajemen insiden saat itu. Setelah mendapatkan rancangan proses/aktivitas, proses dilanjutkan dengan memetakan aktivitas tersebut terhadap matrik KPI manajemen insiden yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengukuran kinerja dari rancangan proses/aktivitas tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah 4 buah rancangan proses/aktivitas yaitu Klasifikasi Insiden/Work Order, Proses/Aktivitas Eskalasi dan Notifikasi, Proses/Aktivitas Penutupan Insiden/Work Order, Pencocokan Insiden dengan basis data problem known-error berserta KPI dari masing-masing rancangan proses/aktivitas. Diharapkan dengan rancangan proses/aktivitas beserta KPI-nya tersebut dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dan meningkatkan tingkat kematangan proses manajemen insiden pada divisi IT Operation PT XYZ.

---

The rapid development of information technology in the global era very important role to improve the efficiency and effectiveness of a company’s performance in running business processes. Therefore the IT service management process also needs to be managed properly in order to provide a positive impact on the achievement of the strategic objectives of the company. Problems arise in PT XYZ when handling IT services can not meet the agreed targets that require analysis and process improvement. Most of these problems are related to incident management.

The collection of data through observation of documents and interviews of IT reports to the Head of IT Division PT XYZ Operation in the 31- question questionnaire form that refers to the Eligibility Matrix ITIL Version 3 to determine the maturity level of the incident management process. The output of this process is the current condition of incident management at the level of 1.5 that management intent and an expectation of the management of IT Operations Management in the level of incidence of 3.5 is Quality Control. From these conditions, the gap analysis presented in table form. Then from the table, do the designing process / activities required in accordance with the conditions at the time of incident management. After getting the design process / activity , the process is followed by mapping activity to incident management KPI metrics that can be used as a benchmark for measuring the performance of design / process the event.

The results of this study are 4 pieces of the design process / activity that Incident Classification / Work Order , Process / Activity Escalation and Notification , Process / Activity Incident Closure / Work Order , Matching incident with the known- problem database error along with KPI of each design process / activity . It is expected that the design process / activity along these KPIs can help overcome problems that occur and improve the maturity level of the incident management process on the IT Operations division XYZ ."

"Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus bertambah sehingga kepuasan pelanggan dan loyalitas menjadi hal yang diperhatikan dalam e-commerce. Maka dari itu, kualitas pelayanan dalam e-commerce menjadi penting bagi pelanggan. Tidak hanya kualitas e-service tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan dari jasa logistik pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan mempelajari dampak dari kualitas pelayanan e-commerce dan logistik pihak ketiga terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan pada e-commerce di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan instrumen pengumpulan data melalui kuisioner. Metode SEM digunakan sebagai pendekatan dalam pemrosesan data dan software LISREL digunakan untuk menganalisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas e-service dan layanan logistik sama-sama berdampak langsung dan positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana e-supply chain e-commerce di Indonesia.

---

E-commerce in Indonesia is growing fast. Nowadays, people tend to purchase things through e-commerce. However, the players within the e-commerce business not only e-commerce platform itself, but there are also logistics providers and customers. Both e-commerce and logistics services have service quality that plays an important role for the customer. This study uses descriptive research to analyses the impact of e-commerce service quality and logistics service quality on customer satisfaction and customer loyalty e-commerce in Indonesia. Data is processed with Structural Equation Modelling method and for data analysis using LISREL software version 8.8. The results conclude that the e-service quality and logistics services quality both has a direct and positive impact on customer satisfaction and customer loyalty. With this research it is expected to understand how e-supply chain e-commerce in Indonesia."

"Perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama berdiri dan masih berada dalam fase pengembangan, saat ini pertumbuhan perusahaan startup sangatlah pesat. di Amerika Serikat setiap tahunnya berdiri 600.000 perusahaan startup, akan tetapi dari jumlah tersebut, perusahaan startup yang mampu bertahan hingga 5 tahun tidak lebih dari 50%. Masalah utama dari ketidakmampuan perusahaan startup untuk terus berdiri dan berkembang adalah minimnya pengalaman, tetapi sebenarnya dengan pemanfaatan best practice yang ada di industri hal ini dapat diatasi, karena best practice pada dasarnya merupakan hasil formulasi dari pengalaman-pengalaman terbaik yang dilakukan dan akhirnya menjadi sebuah standard. Clover Digital Media adalah salah satu perusahaan startup yang baru berdiri pada 10 Juni 2013, salah satu bisnis utama dari Clover Digital Media adalah pada bidang web development, akan tetapi hingga saat ini proses web development pada Clover Digital Media masih terkendala beberapa masalah, masalah tersebut antara lain yaitu keterlambatan penyelesaian proyek dan rendahnya kualitas web yang dihasilkan. Penelitian ini akan berfokus terhadap perancangan kerangka kerja yang ditujukan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian proyek dan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan pada Clover Digital Media. Kerangka kerja yang dirancang akan menggunakan salah satu best practice pada dunia software engineering yaitu CMMI-Dev. Pemilihan representasi CMMI dan process area yang akan digunakan akan mengacu terhadap kebutuhan dan permasalahan organisasi. Metode penilaian CMMI yang digunakan pada penelitian ini menggunakan SCAMPI, dan juga digunakan metode AHP dan Pareto untuk menyusun prioritas terhadap implementasi dari rancangan CMMI yang telah dibuat. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah rancangan implementasi kerangka kerja CMMI-Dev berupa rekomendasi perbaikan yang disertai susunan prioritas penerapan yang telah dilakukan validasi kepada pihak Clover Digital Media.

---

Startup company is a pioneering company that recently established and is still in the development phase, the current is very rapid growth startup companies. in the United States each year stands 600,000 startup company, but of these, a startup company that can last up to 5 years not more than 50%.

Main problem of the inability of a startup company to continue to stand and grow is the lack of experience, but in fact the use of best practices in the industry this can be overcome, because the best practice is basically the result of the formulation of the best experiences that done and eventually become a standard.

Clover Digital Media is one of a new startup company that was established on June 10, 2013, one of the main business of Clover Digital Media is in the field of web development, but until now the process of web development on Clover Digital Media still constrained some problems, the problems is delays in project completion and low quality product.

This research will focus on designing a framework aimed to improve the timeliness of completion of the project and improve the quality of products at Clover Digital Media. The framework is designed to be using one of the world's best practice in software development is a CMMI-DEV. Selection the process areas of CMMI representation that will be used will be based on the needs and problems of the organization.

CMMI appraisal method used in this study using the SCAMPI, and also used AHP to prioritize the implementation of the draft CMMI process areas that have been made. This study will produce a design of implementation CMMI-DEV framework in the form of recommendations for improvements that accompanied the application priority that has been validated from Clover Digital Media. "