Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"Infrastruktur logistik memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pergerakan angkutan barang perkotaan dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan perkotaan. Namun, isu yang saat ini timbul di berbagai wilayah adalah kondisi infrastruktur logistik yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengakomodir peningkatan pergerakan angkutan barang perkotaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara dan integrasinya dengan infrastruktur fisik lainnya memberikan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas di dalam kawasan bandara, serta meningkatkan efisiensi kualitas layanan logistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur logistik dalam sebuah model kota bandara yang berkelanjutan melalui konsep Logistic Aerocity, dengan studi kasus pada Bandara Internasional Radin Inten II Lampung. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi rencana tata guna lahan, rencana jaringan transportasi dan arahan peraturan zonasi pada konsep Logistic Aerocity. Di sisi lain, pembiayaan pengembangan infrastruktur menghadapi kendala adanya financial gap dan keterbatasan anggaran pembiayaan sehingga skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat menjadi alternatif skema pembiayaan pada pengembangan konsep Logistic Aerocity. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan simulasi 3d modeling, life cycle cost method dan simulasi skenario sharing pembiayaan antara publik dan swasta untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Hasil penelitian ini memberikan alternatif model pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara (airport-centric development) melalui konsep Logistic Aerocity yang terdiri dari komponen pengembangan bandara berupa fasilitas kargo udara, integrated logistic hub, industrial park, kawasan komersial dan open space area. Dari hasil penelitian, juga didapatkan kelayakan investasi dari pengembangan konsep Logistic Aerocity menghasilkan nilai IRR sebesar 11,99% yang masih mendekati nilai WACC sehingga belum begitu menarik bagi investor. Dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,86% dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional & pemeliharaan serta pendapatan.

---

Logistics infrastructure plays a vital role in facilitating the movement of urban freight transport and contributes to promote urban development. However, current arising issue of inadequate logistics infrastructure that failed to accommodate the increased movement of urban freight transport due urban development has negatively impacted the urban environment. The development of airport-centric logistics infrastructure and the integration with other physical infrastructure can provide more significant benefits in terms of accessibility and connectivity within the airport area, as well as improving efficiency in the logistics service quality. Therefore, this study aims to develop logistics infrastructure in a sustainable airport city model through the concept of Logistic Aerocity, taking into account Radin Inten II International Airport as the case study. Furthermore, this study also provides recommendations for land use planning, transportation network planning and zoning regulation in the concept of Logistic Aerocity. On the other hand, the financing of infrastructure development faces financial gaps and budget constraints, so that Public Private Partnership (PPP)-based financing scheme is expected to be an alternative financing scheme for the development of Logistic Aerocity concept. The research method used is qualitative and quantitative case studies. The data is processed using 3d simulation modeling, life cycle cost method and scenario simulation of sharing financing between public and private to develop financial feasibility. The results of this study provide an alternative model of airport-centric logistics infrastructure development through the concept of Logistic Aerocity which consists of airport development in the form of air cargo facilities, integrated logistics hubs, industrial parks, commercial areas and open spaces. The results of the study also show that investment feasibility from the development of Logistic Aerocity concept resulted in an IRR value of 11.99%, which is still close to the WACC value so that it is not very attractive to investors. By using a financing scheme based on Public Private Partnership (PPP), a final IRR value of 15.86% was obtained with cost sharing between public and private sector from the components of initial costs, operational & maintenance costs and revenue."

"The objectives of this research are 1) analyses the influence of exposure innovation information, human capital , innovation promotion, and rate of adoption of corn innovation toward social capital ; and 2) analyses the influence of social capital exposure innovation information. The research was conducted in East Lombok regency, west Nusa Tenggara Province, from July to October 2008. The research it used survey method with combining quantitative and qualitative approaches. data of the research were collected through an in-depth interview on 220 respondents and 12 informants. Based on result of the research , it is concluded that social capital was significantly influenced by factors such us the innovation communication intensity, work motivation, farmer's attitude, innovation economic benefit value, market availability and rate of adoption of corn innovation. The factors was significantly influenced toward rate of adaption of corn innovation were social capital, information access of innovation, innovation availability, and market availability. However, in adoption process of corn innovation, farmer's exposure toward innovation information, human capital and innovation promotion worked through the social capital. The capital is one of the factors required to consider in improving the adaption of corn innovation, so the revitalization of social capital should be done by using various of cohesively approaches."

"The privatization policy of the Philippines is embodied in the 1987 constitution which declares the state's recognitionof the indispensable role of the private sector in persuing development objectives...."

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing global. Hal ini terlihat pada peningkatan pembangunan jembatan beton pracetak di Indonesia. Tetapi sayangnya hal tersebut diiringi dengan peningkatan kecelakaan kerja, dimana jatuh dari ketinggian merupakan salah satu penyebab utama cedera serius dan kematian pada pekerja konstruksi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi risiko dan penyebab karena terdapat aktivitas pekerjaan yang tidak terawasi dengan baik. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diperlukan karena dapat mengidentifikasi risiko dan penyebab berdasarkan aktivitas pekerjaan, tetapi masih kurang efektif karena bersifat tradisional yaitu pengamatan melalui gambar spesifikasi teknis 2D, dan memberikan informasi usang sehingga mengakibatkan kesalahan dalam tahap pelaksanaan. Building Information Modelling (BIM) dapat membantu mengidentifikasi risiko secara lebih efektif karena visualisasi desain 3D serta pembaruan informasi yang up to date. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan RKK yang terintegrasi dengan BIM untuk mencegah kecelakaan jatuh dari ketinggian pada jembatan beton pracetak. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, survey kuesioner, dan studi kasus. Hasil survey menunjukkan terdapat 30 penyebab dengan nilai risiko tinggi, dimana penyebab utama sebesar 57% dikarenakan unsafe act, seperti fatigue, kecerobohan pekerja, dan salah pijakan. Serta dilakukan pengendalian risiko, sasaran program, dan biaya keselamatan konstruksi. Selain itu, RKK yang terintegrasi dengan BIM lebih efektif dalam perencanaan karena visualisasi kondisi lapangan yang sebenarnya dan memberikan informasi pengendalian risiko terkini. Sehingga dengan adanya RKK berbasis BIM dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

Infrastructure development is an important factor in increasing global competitiveness. This can be seen in the increase in the construction of precast concrete bridges in Indonesia. Unfortunately, this has been accompanied by an increase in work accidents, where falling from heights is one of the main causes of serious injury and death to construction workers. This is due to the inability to identify risks and causes because there are work activities that are not properly monitored. The Construction Safety Plan (RKK) is needed because it can identify risks and causes based on work activities, but it is still ineffective because it is traditional, namely observation through 2D technical specification drawings, and provides obsolete information, which results in errors in the implementation stage. Building Information Modeling (BIM) can help identify risks more effectively due to the visualization of 3D designs and up-to-date information updates. This study aims to develop RKK that is integrated with BIM to prevent accidental falls from heights on precast concrete bridges. The methods used are literature review, questionnaire survey, and case studies. The survey results show that there are 30 causes with a high-risk score, where the main cause is 57% due to unsafe acts, such as fatigue, carelessness of workers, and wrong footing. As well as risk control, program objectives, and construction safety costs. In addition, RKK, which is integrated with BIM, is more effective in planning because it visualizes actual field conditions and provides up-to-date risk control information so that the BIM-based RKK can improve construction safety performance."

"ABSTRAKKinerja pembangunan perumahan mengatasi backlog di Indonesia belum memuaskan. Pendelegasian penanganan backlog oleh Kemenpera. Salah satu programnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi anggaran sebesar 33%–39% pada Tahun 2011–2013. Deviasi anggaran disebabkan antara lain rendahnya realisasi komponen infrastruktur perumahan terutama terhadap Permenpera 01/2014. Perlu diperhatikan komponen infrastruktur apa yang meningkatkan penyerapan DAK melalui analisis deskriptif, Relative Importance Index, one-sample t-test serta seberapa besar mengoptimalisakan penyerapan anggaran DAK melalui simulasi monte carlo. Sehingga diperoleh komponen infrastruktur (x) mengoptimalkan penyerapan DAK sebesar z % dan proporsi per unit rumah sebesar y %.

---

ABSTRACTPerformance of housing development in Indonesia address by backlog has’t been satisfactory. One of the programs through the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas. In practice there is a budget deviation of 33% -39% in the year 2011-2013. Budget deviation is caused the low realization of housing infrastructure components especially against Permenpera 01/2014. Please note what infrastructure components can increase DAK absorption through descriptive analysis, Relative Importance Index, one-sample t-test and how much DAK absorption through monte carlo simulation. Thus obtained infrastructure components (x) to optimize the DAK absorption by z% and the proportion per unit of y%."

"Penelitian ini menjelaskan pengaruh pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan serta infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data sebanyak duapuluh lima dari Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode waktu tujuh tahun, dari 2003 ? 2010. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan efek acak untuk estimasi dalam melihat pengaruh dari pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan, tenaga kerja, dan juga infrastruktur jalan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluran investasi pemerintah, tenaga kerja dan infrastruktur jalan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

---

The present study explain the effect of government spending on infrastructure investment in roads as well as road infrastructure on the economic growth, using data from twenty five Districts / Cities in West Java for seven years period, from 2003 ? 2010. With panel data set, this study used a random effects approach to estimation, to see the effect of government investment spending on road infrastructure, labor, and road infrastructure. The results show that government investment spending, labor and road infrastructure are statistically significant and have a positive effect on Gross Domestic Regional Product (GDRP), as an indicator of economic growth."