Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program yang berguna untuk memprediksi debit limpasan dari peristiwa hujan di daerah aliran sungai adalah HEC-HMS. Hasil hidrograf analisis HEC-HMS akan bergantung pada karakteristik DAS. Arc-Hydro dan HEC-Geo HMS adalah program yang biasanya digunakan dalam permodelan hidrologi dalam Sumber Daya Air. Arc-Hydro digunkana dalam input topografi menggunakan informasi dari Peta DEM untuk mendeliniasi DAS. Selanjutnya, dalam memvisualisasikan karakteristik DAS, digunakan HEC-Geo HMS. Hasil analisis Arc-Hydro tergantung pada sensitivitas peta topografi. Karena bentuk permukaan yang kompleks dikarenakan efek dari urbanisasi di daerah perkotaan menyebabkan banyaknya modifikasi pada pola jalur jaringan alami. Hal ini, akan mempersulit program Arc-Hydro dalam menentukan batas DAS sehingga dihasilkan penentuan batas DAS yang tidak sesuai yang akan berdampak pula pada penentuan karakteristik DAS. Penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis perbedaan penentuan batas DAS di wilayah urban dan rural oleh Arc-Hydro dengan editor vertex dan dampaknya terhadap respons DAS. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan luas tangkapan hasil deliniasi Arc-Hydro dengan deliniasi manual (hasil validasi ke lapangan) memiliki perbedaan yang signifikan pada daerah urban dibandingkan dengan daerah rural. Hasil tersebut juga berdampak signifikan pada hasil simulasi hidrograf limpasan banjir di wilayah urban. Maka disimpulkan bahwa penentuan batas DAS di wilayah urban tidak hanya dapat mengandalkan program Arc-Hydro, melainkan perlu dilakukan validasi ke lapangan agar dihasilkan batas DAS yang sesuai pada lokasi.

---

A useful program for predicting runoff discharge from rain events is HEC-HMS. The results of the HEC-HMS hydrograph depends on the characteristics of the watershed. Arc-Hydro/HEC-Geo HMS are programs that are usually used in hydrological modelling in Water Resources. Arc-Hydro is used to make topographic input using information from the DEM Map to delineate watershed. Next, in visualizing the characteristics of the watershed, HEC-Geo HMS is used. The results of the Arc-Hydro analysis depends on the sensitivity of the topographic map. Due to complex surface shapes because of the effect of high-level urbanization in urban areas, it caused that there is so many modification on the natural network path. This will complicate the Arc-Hydro program in determining watershed boundaries. The objective of this research is to analyse the performance of Arc-Hydro to make a watershed delineation and their influence on the watershed responses using HecGeo-HMS. Based on the results of the study, the resulting catchment area of the Arc-Hydro delineation with manual (based on the field survey) deliniation has a significant difference in urban areas compared to rural areas. These results also have a significant impact on the results of hydrograph simulations of flood runoff in urban areas. So it was concluded that the determination of watershed boundaries in urban areas does not only rely on the Arc-Hydro program, but needs to be validated to the field in order to produce an accurate watershed boundary."

"Demam berdarah dengue (DBD) telah lama dilaporkan sebagai penyakit yang umumnya menyerang penduduk di wilayah perkotaan. Akan tetapi, beberapa penelitian baru-baru ini, menunjukkan bahwa kejadian DBD telah menyebar ke wilayah pedesaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian DBD di wilayah pedesaan, daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. Desain studi penelitian ini adalah case series. Sampel penelitian ini adalah seluruh penderita DBD yang tercatat di puskesmas sejak bulan Januari 2011 sampai April 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2012.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 19 kasus DBD dan 4 kasus diantaranya meninggal (CFR 21%). Dari 12 responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (58,3%), berusia ≥ 15 tahun (58,3%), tidak bekerja/ibu rumah tangga (50%), melakukan mobilitas (66,7%), memiliki pengetahuan yang baik (66,7%), berperilaku kurang baik (83,3%), dan memiliki tempat penampungan air (100%). Lima dari 12 kasus DBD (41,7%) diduga merupakan kasus lokal. Terdapat 4 puskesmas (57,1%) yang mampu melakukan kegiatan PE DBD. Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi DBD di wilayah pedesaan, daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, kemungkinan besar telah terjadi.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) has long been reported as disease affecting predominantly among urban populations. However, several recent studies suggest that DHF has spread into rural area.

This study aims to describe disease occurrence of DHF in rural area, Bogor-Lebak border area. The study design is case series. The sample of this study was all patients with confirmed DHF admitted to public health centers between January 2011 and April 2012. The study was conducted in April to May 2012.

The results showed that there were 19 DHF cases and three out of 19 cases died (CFR was 21%). Out of 12 eligible respondents, most of them were male (58.3%), aged ≥ 15 years (58.3%), unemployed/housewife (50%), conducting mobility (66.7%), having good knowledge (66.7%), practicing poorly (83.3%), and having water containers (100%). Five of 12 DHF cases (41.7%) were suspected as local cases. Four public health centers (57.1%) were able to perform PE DBD (DHF Epidemiological Investigation). These results indicate that the transmission of DHF in rural area, Bogor-Lebak border area, most likely has occurred."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis profil keberdayaan konsumen dari perspektif demografi, sosial ekonomi dan kekosmopolitan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya keberdayaan konsumen di perdesaan dan perkotaan. Secara umum, responden yang paling tidak berdaya berdasarkan perspektif demografi, sosial ekonomi dan kekosmopolitan adalah berusia > 37 tahun, bekerja di perdesaan, kategori pendapatan ≤ IDR 397,874.57/kapita/bulan di perdesaan dan perkotaan, besar keluarga ≤ 4 orang di perdesaan, lama pendidikan ≤ 9 tahun di perdesaan dan tidak kosmopolit di perdesaan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan responden yang semakin kosmopolit akan meningkatkan keberdayaan konsumen. Salah satu upaya untuk memberdayakan konsumen adalah dengan mengintensifkan pendidikan konsumen melibatkan pemerintah, LSM maupun swasta.

---

The purpose of this research was to analyze the profile of consumer empowerment and the influence of demographic characteristics, socio-economic status and cosmopoliteness on consumer empowerment in rural and urban area. The research finding indicated a low consumer empowerment in urban and rural area. In general, most respondents who were not categorized as empowered consumer were aged >37 years old, working in rural areas, included in income category ranged IDR 397,874.57/capita/month both in rural and urban areas, family size of ≤ 4 persons in rural areas, length of education ≤9 years in rural areas and not cosmopolite in rural areas. Higher level of education and the more cosmopolite the respondents would increase consumer empowerment both in rural and urban area. One of the attempts in empowering consumers is by intensifying consumer education involving government, NGOs, and private sector."

"Terdapatnya wiiayah urban (terbangun) dan rural (belum terbangun) dalam wilayah kota (city) merupakan gejala yang nampak pada kota-kota kolonial di Indonesia. Intensitas aktivitas ekonomi (commercial) akan tinggi pada wilayah-wilayah urban dengan harga tanah tinggi dan akan semakin berkurang intensitasnya ke arah wilayah pinggiran kota. Pertambahan penduduk dan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta akan mempengaruhi wilayah di pinggiran kota yang masih belum terbangun. Pengaruh pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di kota Jakarta terhadap wilayah pinggiran kota, terlihat dari semakin banyaknya pemukiman-pemukilnan baru di wilayah tersebut.Lingkup permasalahan:1) Dimanakah wilayah-wilayah yang bersifat rural, suburban, dan urban di Kecamatan Jatinegara dan Perwakilan Kecamatan Duren Sawit ?2) Bagaimanakah karakteristik aktivitas ekonomi di Kecamatan Jatinegara dan Perwakilan Kecamatan Duren Sawit tersebut? 3) Adakah hubungan antara karakteristik aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah yang bersifat rural, suburban, dan urban serta harga tanah?"

"ABSTRAKKondisi keberlanjutan Daerah Aliran Sungai dapat dicapai apabila nilai Tingkat Bahaya Erosi Minimum TBEM le; 1. Permasalahan penelitian ini adalah kondisi nilai Tingkat Bahaya Erosi Minimum DAS Ciliwung Hulu menunjukkan angka yang masih jauh dari angka yang diharapkan, karena nilainya masih lebih besar daripada satu. Keberlanjutan fungsi DAS dipengaruhi oleh nilai Tingkat Bahaya Erosi Minimum, Pendapatan Petani, dan angka Produksi Tanaman Pangan. Beberapa luas jenis tutupan lahan diupayakan agar dapat mengoptimalkan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberlanjutan fungsi DAS antara lain Luas Hutan, Luas Pertanian Lahan Kering, Luas Sawah dan Luas Permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun metode perhitungan Indeks Keberlanjutan Daerah Aliran Sungai IKFD Ciliwung Hulu dan mengetahui kondisi keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu.. Metode penelitian ini adalah mix method yaitu mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif dengan analisis data menggunakan AHP. Hasil penelitian ini adalah rumus IKFD. Berdasarkan rumus yang dibangun peneliti, yaitu:IKFD = ITBEM x 72,8 IPPet x 15,3 IPTPa x 11,9 , perhitungan akhir IKFD Ciliwung Hulu dilakukan melalui penjumlahan dari hasil perkalian nilai AHP setiap indikator dengan nilai kondisi real setiap indikator. Setelah Indeks Keberlanjutan DAS diperoleh, kemudian dikategorikan ke dalam kelas kategori yang didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Keberlanjutan Fungsi DAS Ciliwung Hulu pada saat ini adalah 30,7 termasuk ke dalam kategori sangat kurang .

---

ABSTRACTThe condition of the Upstream Ciliwung Watershed rsquo s Minimum Erosion Hazard value is still far from expected, since the value is still greater than one. The sustainability of watershed functions is influenced by the value of Minimum Erosion Hazard Rate, Farmer 39 s Revenue, and Food Crop Production Results. The purpose of this research is to build calculation method of Sustainability Index of Watershed Function IKFD of Upstream Ciliwung and to know the condition of Upstream Ciliwung Watershed sustainability. The method of this research is mix method that combine quantitative and qualitative data. Data analysis was done by using Analytical Hierarchy Process AHP . Based on the method used in this study, the authors build the calculation formula IKFD as follows IKFD ITBEM x 72.8 IPPet x 15.3 IPTPa x 11.9 . The final calculation of IKFD Upstream Ciliwung is done through the sum of the multiplication of the AHP value of each indicator with the real condition value of each indicator. After the Upstream Ciliwung Watershed Index is obtained, then it is categorized into category classes based on the distribution of figures in the index calculation. The Sustainability Index Value of Upstream Ciliwung Watershed Function at present is 30.7 and goes into very less level."

"Perbedaan pedesaan perkotaan dalam hal air dan sanitasi menjadi hambatan utama bagi Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Provinsi Bengkulu, hanya 39,22% memiliki akses ke sanitasi dan 41,08% akses ke air bersih. Perbedaan sosial ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan dan rendahnya akses di Provinsi Bengkulu menjadi masalah besar untuk memastikan peningkatan fasilitas air dan sanitasi untuk semua, sehingga membantu mengendalikan sejumlah besar penyakit menular. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan tata ruang pedesaan perkotaan dalam akses terhadap peningkatan fasilitas air dan sanitasi di Provinsi Bengkulu. Data diperoleh dari Potensi Desa 2018 dari BPS dengan 148 sampel di setiap kategori wilayah. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional untuk menggambarkan perbedaan perkotaan dan pedesaan untuk akses peningkatan jamban, pengelolaan limbah, pembuangan air limbah, air bersih, air minum, dan kondisi struktural. Hasil dari penelitian ini menemukan daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik ke sanitasi dan air yang lebih baik daripada di daerah pedesaan. Tata ruang pedesaan perkotaan memiliki perbedaan yang signifikan untuk memperbaiki jamban (OR 11.091, 95% CI 6.393-19.240), pengelolaan limbah (OR 85.792, 95% CI 34.679-212.239), air limbah buangan (OR 9.197, 95% CI 5.341-15.835), bersih air (OR 2,988, 95% CI 1.048 - 8.521), dan air minum (OR 0,114 95% CI 0,047-0,279).

---

Urban rural differences in water and sanitation become a major obstacle for Indonesia to achieve the Sustainable Development Goals. In Bengkulu Province, only 39.22% had access to sanitation and 41.08% access to clean water. Socioeconomic differences in urban and rural areas and low access in Bengkulu Province are major problems to ensure improved water and sanitation facilities for all, thus helping to control a large number of infectious diseases. This study aims to describe the differences in urban urban spatial planning in access to improved water and sanitation facilities in Bengkulu Province. Data was obtained from Village Potential 2018 from BPS with 148 samples in each regional category. This study uses a cross-sectional design to describe urban and rural differences for improved access to latrines, waste management, waste water disposal, clean water, drinking water, and structural conditions. The results of this study found that urban areas have better access to better sanitation and water than in rural areas. Urban rural spatial planning has significant differences to improve latrines (OR 11,091, 95% CI 6,393-19,240), waste management (OR 85,792, 95% CI 34,679-212,239), waste water (OR 9,197, 95% CI 5,341-15,835) ), clean water (OR 2.988, 95% CI 1.048-8.521), and drinking water (OR 0.114 95% CI 0.047-0.279)."

"Obesitas sentral adalah penumpukan lemak perut yang berlebihan yang diukur dengan indikator pengukuran Lingkar Pinggang (LP) dengan kriteria obesitas sentral adalah LP >90 untuk pria dan LP>80 untuk wanita. Obesitas sentral merupakan penumpukan lemak berlebihan di sekitar perut yang berhubungan dengan risiko kardiometabolik, diabetes melitus tipe 2 dan peningkatan sekresi asam lemak bebas, hipersulinemia, risistensi insulin, hipertensi dan dislipidemia pada populasi umum. Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan prevalensi obesitas sentral tertinggi di Indonesia pada tahun 2018 dengan angka 42,45%. Dimana setiap kabupaten/kota memiliki prevalensi obesitas sentral sebesar >30% (terendah 31,2% dan tertinggi 48,78%) dan menurut karakteristik wilayah tempat tinggal prevalensi obesitas sentral di wilayah perkotaan lebih tinggi 2,78% dibandingkan wilayah perdesaan atau sebesar 43,81% untuk wilayah perkotaan dan 41,03% untuk wilayah perdesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain potong lintang (cross sectional) dengan jumlah sampel 14.911 penduduk usia ≥18 tahun dari total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel independen meliputi faktor risiko unmodifiable (usia dan jenis kelamin), faktor risiko modifiable status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pola konsumsi dan life style serta status gizi dan kesehatan mental. Data yang Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Riskesdas tahun 2018. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik. Ada tiga tingkat analisis data yang dilakukan, antara lain secara univariat, bivariat (chi square dan regresi logistik), multivariat (regresi logistik ganda). Hasil menunjukkan prevalensi obesitas sentral pada penduduk usi ≥18 tahun di Provinsi Sulawesi Utara adalah 45,0% dengan prevalensi di perkotaan 46,6% dan di perdesaan 43,5%. Faktor risiko dominan yang berhubungan dengan obesitas sentral pada penelitian ini adalam IMT, baik untuk wilayah perkotaan dan perdesaan serta secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan OR 42,909 (95%CI 23,384-78,737) di perkotaan, OR 23,701 (95%CI 18,324-30,656) di perdesaan, dan OR 43,924 (95%CI 31,162-61,913) di Provinsi Sulawesi Utara. Mengingat dampak obesitas sentral yang sangat besar terhadap beban negara dan mengancam keberlangsungan generasi yang akan datang, maka penentuan faktor risiko obesitas pada tahap awal berdasarkan karakteristik wilayah tempat tinggal sangat penting dilakukan untuk mengatasi penyakit penyerta dan kematian terkait PTM terutama pada penderita penumpukan lemak berlebih di bagian abdominal tubuh.

---

Central obesity is the excessive accumulation of abdominal fat, measured by the Waist Circumference (WC) indicator with central obesity criteria being WC >90 cm for men and WC >80 cm for women. Central obesity is associated with cardiometabolic risks, type 2 diabetes mellitus, and increased secretion of free fatty acids, hyperinsulinemia, insulin resistance, hypertension, and dyslipidemia in the general population. North Sulawesi Province had the highest prevalence of central obesity in Indonesia in 2018, with a rate of 42.45%. Each district/city had a central obesity prevalence of >30% (lowest 31.2% and highest 48.78%), and according to the characteristics of the residential area, the prevalence of central obesity in urban areas was 2.78% higher than in rural areas, or 43.81% in urban areas and 41.03% in rural areas. This quantitative study used a cross-sectional design with a sample size of 14,911 adults aged ≥18 years from total sampling according to inclusion and exclusion criteria. Independent variables included unmodifiable risk factors (age and gender), modifiable risk factors (marital status, education, occupation, consumption patterns, lifestyle, nutritional status, and mental health). The data used in this study was secondary data from the 2018 Riskesdas. Data analysis was performed using statistical software and included three levels of analysis: univariate, bivariate (chi-square and logistic regression), and multivariate (multiple logistic regression). Results showed the prevalence of central obesity in adults aged ≥18 years in North Sulawesi Province was 45.0%, with an urban prevalence of 46.6% and a rural prevalence of 43.5%. The dominant risk factor associated with central obesity in this study was BMI, for both urban and rural areas, and overall in North Sulawesi Province, with OR 42.909 (95% CI 23.384-78.737) in urban areas, OR 23.701 (95% CI 18.324-30.656) in rural areas, and OR 43.924 (95% CI 31.162-61.913) in North Sulawesi Province. Considering the significant impact of central obesity on the national burden and the threat to the sustainability of future generations, determining the risk factors for obesity at an early stage based on the characteristics of the residential area is crucial for addressing comorbidities and mortality related to NCDs, especially in individuals with excessive abdominal fat accumulation."

"Membicarakn perlunya pembangunan perdesaan memerlukan suatu keberpihakan. Pembangunan perdesaan cenderung bergantung pada pembangunan perkotaan, namun tidak selalu kentara keterggantungan yang sebaliknya. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik hubungan desa kota yang dapat memfasilitasi pembangunan pedesaan sehingga perkotaan tidak menjadi titik pusat perhatian dalam pergerakkan pembangunan di Indonesia. Penjabaran ini bermula dengan mengenai dukungan dari sisi kebijakan dan sisi kondisi local mengenai perlunya pembangunan peredesaan. Secara lebih rinci akan dikemukakan model hubungan tersebut. Bagian terakhir dinyatakan mengenai implikasi hubungan tersebut terhadap kebijakan yang sudah berjalan selama baik di tingkat nasional dan tingkat daerah."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan dislipidemia pada kelompok usia dewasa di wilayah Kota Depok (urban) dan Kabupaten Lampung Tengah (rural). Prevalensi dislipidemia yang ditemukan cukup tinggi, yaitu sebesar 48,2% di Kota Depok dan 51,8% di Kabupaten Lampung Tengah. Desain penelitian adalah cross sectional, menggunakan data penelitian Strategi Nasional tahun 2011 dengan 372 sampel. Indeks Massa Tubuh (p = 0,014) , obesitas sentral pada laki-laki (p = 0,008), dan obesitas sentral pada perempuan (p = 0,002) memiliki hubungan signifikan dengan dislipidemia.

---

Dyslipidemia is a disorder of lipid metabolism which became one of the major risk factors for cardiovascular disease. This study aims to identify factors associated with dyslipidemia at adult age groups in the city of Depok and Central Lampung regency. The prevalence of dyslipidemia were found to be quite high at 48.2% in Depok and 51.8% in Central Lampung regency. The study design was cross-sectional, using research data of the National Strategy in 2011 with 372 samples. Body mass index (p = 0,014), central obesity in men (p = 0,008), and central obesity in women (p = 0,002) had a significant association with dyslipidemia."