Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi kualitatif ini menganalisis sistem toleransi yang ada pada tingkat interaksional dalam transportasi publik. Berdasarkan studi terdahulu, analisis interaksi dalam transportasi publik telah dilakukan pada level mikro atau makro. Berangkat dari pemikiran strukturasi Anthony Giddens, studi ini mengeksplorasi bagaimana agen mereproduksi toleransi di KRL Commuter Line dengan menekankan analisis hubungan agen dan struktur. Penelitian ini menemukan bahwa agen melihat aturan memberikan kursi kepada penumpang yang membutuhkan sebagai bentuk toleransi dalam transportasi publik. Adapun agensi tersebut direproduksi berdasarkan refleksivitas agen melalui perilaku pemanfaatan tata ruang, aturan, dan sumber daya secara spasial. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya keunikan dalam dualitas peran Petugas Pengawalan Kereta (Walka) yang merupakan salah satu instrumen struktural KRL sekaligus agen penting yang terlibat dalam reproduksi toleransi melalui agensi mereka. Berkaitan dengan teori strukturasi, studi juga menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat beserta bentuk tindakan agen yang menentang praktik berkaitan dengan toleransi. Selain itu, meskipun jarang dibahas dalam wacana publik, sistem tersebut nyatanya hadir sebagai konsekuensi penerapan aturan yang dilembagakan oleh PT. KCI dari tingkat agensi ke level sistem sosial.

---

This qualitative study analyzes the existing system of tolerance on the interactional level in public transportation. Over the course of interaction studies in public transportation, many of them have explained interaction analysis between micro or macro analysis. Building from Anthony Giddens structuration theory, the study explores how agents reproduce tolerance in the KRL Commuter Line based on the analysis of both agents and structure relation. Based on the findings, the author found that agents perceived the rule of yielding the seat to passengers in need as a form of tolerance in the shared space of public transportation. Respective to the circumstances passengers find themselves in, the agency was reproduced based on the agents reflexivity through spatial conduct of rules and resources. However, uniquely exist in the latter findings is Petugas Pengawalan Kereta (Walka), one of the structural instruments of the KRL had become an important agent involved in the reproduction of tolerance through their agencies. Appraising the structuration theory, this study also explains the enabling and constraining factors and how agents challenge the practice associated with tolerance. Although it is not apparent in public discourse, the system is an unintended consequence of the institutionalized rules applied by PT. KCI from the agency to the social system level."

"Commuter line sebagai ruang yang bergerak dan berpindah dalam rel penggunanya bersifat sementara dan beragam. Dari hasil pengamatan langsung terhadap lapangan, pengguna yang beragam ini menyebabkan perilakunya juga beragam dalam menilai ruang commuter line. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dari ruangan itu sendiri dan faktor non fisik dari pemikiran manusia terhadap faktor fisik yang ada. Perilaku manusia yang beragam ini termasuk ke dalam affordances dan affordances yang dilakukan berkali-kali dengan melalui pertimbangan serta prediksi dari penggunanya sehingga sampai kepada tahap beradaptasi. Adaptasi penting untuk dilakukan agar dapat bertahan pada gerbong KRL commuter line yang berbeda dari ruang-ruang pada umumnya, bergerak (dalam rel), tetap, terbatas, dan keberagaman penumpangnya tiap kurun waktu.

---

Commuter line as a moving space in its tracks is temporary and diversed. From the results of direct observation of the field, this diverse user behavior cause variousity in commuter line space assessment. It is influenced by the physical factors of the room itself and the non-physical factors of the human mind to the physical factors that exist. This diverse human behavior belong to the affordances and affordances that done many times with the consideration and prediction of users that come to the stage of adaptation. Adaptation is important to do in order to survive in KRL commuter line car, which are different from other spaces in general, moves (in rails), fixed, finite, and the diversity of passengers of each period."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengindentifikasi masalah yang dirasakan oleh Penumpang Tuli saat menggunakan layanan KRL Commuter Line dan membantu penyelenggara untuk membuat inovasi terkait permasalahan tersebut sesuai dengan pengembangan konsep co-production. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah inovasi pelayanan publik dan co-production sebagai salah satu dari model inovasi. Metode pengembangan co-production dilakukan dengan menggunakan model inkremental yang dimodifikasi yakni dengan tahapan design, implementasi, dan pengujian. Berdasarkan konsep co-production, penulis menjalankan 3 dari 4 fase diantaranya co-commisioning, co-design, dan co-delivery dalam lingkup grup. Adanya keterbatasan menjadikan penulis tidak melewati fase co-assessment. Hasil akhir dari adanya pengembangan co-production dari ketiga fase tersebut adalah tersedianya inovasi Aplikasi MUTER sebagai aplikasi yang hadir karena adanya kerja sama antara Komunitas Tuli, Penumpang Tuli, dan Mahasiswa yang dibimbing oleh seorang yang berprofesi sebagai Dosen untuk mengatasi tiga masalah utama yang sudah diidentifikasi. Penulisan ini memiliki tantangan berupa tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh penyelenggara saat menyusun inovasi.

---

This study aims to identify the problems felt by Deaf Passengers when using the KRL Commuter Line service and help the organizers to make innovations related to these problems in accordance with the development of the co-production concept. The theory used in this paper is public service innovation and co-production as one of the innovation models. The co-production development method is carried out using a modified incremental model, namely the design, implementation and testing stages. Based on the concept of co-production, the authors carry out 3 out of 4 phases including cocommissioning, co-design, and co-delivery within the group scope. The existence of limitations prevents the author from passing the co-assessment phase. The final result of the co-production development of the three phases is the availability of the MUTER application innovation as an application that is present because of the collaboration between the Deaf Community, Deaf Passengers, and college students who are guided by a person who is a Lecturer to overcome three main problems already identified. This study has the challenge of a lack of cooperation made by the organizers when developing innovations."

"KRL Commuter Line Jabodetabek merupakan salah satu moda transportasi massal perkotaan yang paling diminati saat ini, Dalam perkembangannya, aspek keselamatan marak diperbincangkan oleh para pengguna jasa moda transportasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna mengenai aspek keselamatan di KRL Commuter Line tahun 2015.Penelitian dilakukan dengan metode cross sectional dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, dan pengamatan langsung untuk memperkuat data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengguna jasa KRL Commuter Line cenderung berpersepsi baik terhadap dimensi aspek keselamatan yang terdiri dari kondisi fisik dan housekeeping, safety sign, emergency feature, dan SDM/petugas.

---

Nowadays, KRL Commuter Line Jabodetabek is one of the most popular urban mass transportation. The safety aspect is one of the major topics frequently discussed by users. This study aims to determine the users perceptions about the safety aspect in KRL Commuter Line in 2015.

The study was conducted by cross sectional method by distributing questionnaires, interviews, and direct observation to strengthen the quantitative data. The results showed that the users perception of the safety aspect dimensions which is consists of the physical condition and housekeeping, safety signs, emergency feature, and the crews/ personnel have a positive score."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"Program pembayaran dengan tiket terintegrasi antar moda transportasi umum di DKI Jakarta diharapkan dapat menarik warga untuk lebih memanfaatkan transportasi umum . Namun, penerapan sistem tiket terintegrasi masih belum optimal mulai dari perjalanan belum sepenuhnya lancar karena banyak kendala, seperti proses pembelian tiket hingga permasalah teknis seperti pemindaian barcode. Jika program ini diimplementasiakan dengan baik maka akan mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, murah, cepat dan nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukan adanya keinginan masyarakat terhadap implementasi sistem tiket terintegrasi pada transportasi umum di DKI Jakarta. Efisiensi perjalanan pada transportasi umum dipengaruhi oleh variable penelitian tarif yang terjangkau, sosialisasi program sistem integrasi dan sistem yang berfungsi dengan baik. Sedangkan kesiapan infrastruktur yang handal dipengaruhi oleh variable alat pembaca kartu BCT dan server serta internet yang handal. Dalam konteks pelayanan integrasi transportasi kunci keberhasilan adalah efsiensi; semakin efsien sistem transportasi, semakin berkurang biaya transportasi yang dikeluarkan dan semakin cepat perjalanan yang ditempuh

---

The payment program with integrated tickets between public transportation modes in DKI Jakarta is expected to attract residents to make more use of public transportation. However, the implementation of the integrated ticketing system is still not optimal, starting from the journey that has not been completely smooth due to many obstacles, such as the ticket buying process to technical problems such as barcode scanning. If this program is implemented properly, it will create effective, efficient, cheap, fast and comfortable transportation. This study uses a descriptive quantitative approach by collecting data using questionnaires distributed online. The results of the study show that there is a public desire for the implementation of an integrated ticketing system for mass public transportation in DKI Jakarta. Travel efficiency on public transportation is influenced by affordable fare research variables, socialization of system integration programs and systems that function properly. Meanwhile, reliable infrastructure readiness is influenced by reliable BCT card reader and server and internet variables. In the context of transportation integration services, the key to success is efficiency; the more efficient the transportation system, the lower the transportation costs incurred and the faster the journey.

"

"Angkutan umum merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi maupun sosial di suatu daerah. Angkutan umum yang tersedia selama ini berjalan dengan standar pelayanan minimal angkutan umum yang dikeluarkan oleh regulator, dan oleh pihak operator standar tersebut dipenuhi. Akan tetapi lemahnya sistem evaluasi standar tersebut menjadikan kondisi ideal angkutan umum tidak terpenuhi merata. Dalam penelitian ini fungsi evaluator standar tersebut ditambahkan dari segi pengguna yang melakukan penilaian terhadap indikator kualitas pelayanan angkutan umum yang telah dipilih. Penilaian ini juga dilakukan secara online dan real time sehingga, penilaian dilakukan ketika pengguna menerima pelayanan yang disediakan oleh angkutan umum tersebut.

---

Public transportation is very important means to support economic and social activities in the area. Public transport has been running with the minimum public transport service standards released by the regulator and the operator are met. But the weakness of the standard evaluation system of public transportation makes ideal conditions not uniform.

This study the function of the standard evaluator to add users who do an assessment of the quality indicators of public transport services have been. This assessment also made online and in real time, assessment is carried out when the user receives the services provided by public transport."

"Transportasi publik seperti KRL Commuter Line merupakan bentuk dari pelayanan publik sehingga semua masyarakat yang menjadi pengguna perlu difasilitasi kebutuhannya, termasuk dengan kebutuhan disabilitas fisik. Namun belum semua kebutuhan disabilitas fisik tersebut terpenuhi seperti Teman Tuli. Dalam mengatasi hal tersebut lahirlah aplikasi Muter (Teman Tuli, Teman Dengar) sebagai alternatif fasilitas bagi Teman Tuli dan karena itu muncullah potensi kolaborasi antara Muter dengan stakeholder lainnya sehingga penelitian ini menggunakan konsep Co-innovation. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan publik dan Co-innovation dengan metode pengembangan menggunakan model inkremental yang melalui fase requirements, desain, implementasi, dan pengujian. Apabila ditinjau dengan konsep Co-innovation, aplikasi Muter telah menjalankan ketiga tahapan strategi yang ada yaitu Discovering Opportunities, Exploring Possibilities, dan Cryztallization of Collaborative Relations namun pada tahap terakhir, penelitian ini belum mampu secara seutuhnya melakukan kristalisasi melalui kerjasama secara resmi. Hasil akhir dari tahapan strategi Co-innovation adalah fitur aplikasi Muter berjalan dengan baik, terdapatnya ide dan baru, serta potensi kerjasama.

---

Public transportation such as the Commuter Line railroad service is a form of public service which is responsible to provide the users with their needs, including the needs of people with physical disabilities. Unfortunately, not all of the needs for physical disabilities are met like deaf people (Teman Tuli). Therefore, Muter application (Teman Tuli, Teman Dengar) was born as an alternative facility for Teman Tuli and because of that, the potential for collaboration between Muter and other stakeholders emerged. This research uses the concept of Co-innovation and the theory used in this research is public service innovation and Co-innovation with the development method using an incremental model that goes through the requirements, design, implementation, and testing phases. When viewed with the concept of Co-innovation, Muter application has carried out the three stages of the existing strategy, namely Discovering Opportunities, Exploring Possibilities, and Crystallization of Collaborative Relations, but unfortunately at the last stage, this research has not been able to fully crystallize through official collaboration. The final result of the Co-innovation strategy stage is that Muter application features run well, new connections and ideas exist, and has potential collaboration."

"Transportasi umum harus menyediakan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Tindakan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya di kota-kota metropolitan seperti Jabodetabek, masih merupakan masalah serius karena masih terjadi hingga hari ini. Mengingat pentingnya transportasi umum sebagai kebutuhan dasar untuk mobilitas dan aktivitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna menjadi suatu keharusan. Melalui analisis yang menggunakan crime pattern theory, ditemukan bahwa rutinitas penumpang yang menjadi korban sering kali beririsan dengan aktivitas pelaku yang memanfaatkan situasi tertentu untuk melakukan kejahatannya. Meskipun PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) telah mengimplementasikan beberapa strategi pencegahan kejahatan situasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut masih terdapat celah terhadap terjadinya pelecehan seksual apalagi berkaitan dengan kondisi khusus seperti terlalu padatnya kondisi gerbong kereta yang menjadi potensi terjadinya tindak pelecehan seksual serta fakta tentang masih rendahnya pelaporan kasus karena sistem pelaporan hingga penegakan hukum yang belum terlalu berorientasi pada korban.

---

Public transportation should provide a sense of safety and comfort for its users. Acts of sexual harassment in public transportation, especially in metropolitan cities such as Jabodetabek, are still a serious problem as they still occur to this day. Given the importance of public transportation as a basic need for mobility and community activities, creating a safe and comfortable environment for users is a must. Through analysis using crime pattern theory, it was found that the routines of passengers who become victims often overlap with the activities of perpetrators who take advantage of certain situations to commit their crimes. Although PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) has implemented several situational crime prevention strategies, the results of this study show that these efforts still have loopholes for the occurrence of sexual harassment, especially with regard to special conditions that are potential for sexual harassment and the fact that there is still a low level of case reporting because the reporting system to law enforcement is not very victim-oriented."