Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), 1.404 kapal di Indonesia berusia lebih dari 25 tahun dan kapal-kapal ini perlu diremajakan dalam waktu dekat. Namun, tidak ada pemahaman & infrastruktur yang tepat untuk industry penutuhan kapal di Indonesia. Studi ini membahas desain untuk industri green ship recycling. Kawasan industri ini akan mengikuti peraturan IMO, pemerintah Indonesia tentang kawasan industry, dan peraturan nasional lainnya yang terkait. Desain ini akan berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Sumatra, Indonesia. Pemilihan lokasi desain ini didasarkan pada kebutuhan akan lahan yang masih tersedia untuk merancang kawasan industri green ship recycling. Studi ini juga mencakup kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dengan industri green ship recycling. jenis infrastruktur akan dibagi menjadi komplek industri pendukung dan infrastruktur sosial pendukung.

---

According to the Indonesian Classification Bureau (BKI), 1,404 ships in Indonesia are more than 25 years old and these vessels need to be recycled in the near future. However, there is no proper understanding & infrastructure for Ship Recycling in Indonesia. This study discusses the estate design for green ship recycling yard. this estate will be following the IMO, Indonesian government regulations on industrial estate, and others national regulation related to it. This design will be located in Tanggamus Regency, Lampung Province, Sumatra, Indonesia. This design location selection is based on the need for land that is still available to design the new green ship recycling industrial estate. this research also covers infrastructure needs that are well integrated with the green ship recycling yard. the type of infrastructure will be divided into supporting industries and social infrastructure."

"Badan Klasifikasi Indonesia baru saja meluncurkan regulasi baru untuk Kapal Yacht. Hal yang diutamakan pada kapal yacht yaitu kenyamanan dan keselamatan penumpang . Kapal yacht yang dijadikan objek penelitian yaitu kapal yacht yang telah beroperasi puluhan tahun, saat ini ingin menggunakan klas BKI. Aturan keselamatan yang telah di adopt dari statutory oleh klas yaitu aturan terkait persyaratan keselamatan pemadam kebakaran. Regulasi BKI ini perlu ditinjau apakah peraturan yang telah dibuat sudah layak atau belum untuk diterapkan pada kapal-kapal yacht yang sudah beroperasi puluhan tahun. Oleh karena itu, analisis peraturan terkait persyaratan pemadam kebakaran perlu dilakukan untuk memperoleh pengecualian-pengecualian untuk kapal yang telah beroperasi lama. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan BKI untuk kapal yacht dapat diterapkan atau tidak pada kapal-kapal yacht yang sudah beroperasi lama.

---

Biro Klasifikasi Indonesia has just launched a new regulation for Yacht Ships. The priority on yachts is passenger comfort and safety. Yachts used as research objects, namely yachts that have been operating for decades, now want to use the BKI class. The safety rules that have been adopted from the statutory by the class are rules relating to fire safety requirements. This BKI regulation needs to be reviewed whether the regulations that have been made are feasible or not to be applied to yachts that have been operating for decades. Therefore, regulatory analysis related to fire fighting requirements needs to be done to obtain exceptions for ships that have been operating for a long time. The analysis carried out aims to find out whether BKI regulations for yachts can be applied or not on yachts that have been operating for a long time."

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menggunakan kapal sebagai sarana transportasi utama dalam pengangkutan maupun pengiriman barang dari pulau ke pulau. Secara otomatis kapal sebagai sarana transportasi utama akan tumbuh seiring bertambahnya waktu. Berdasarkan INSA, jumlah armada kapal di Indonesia meningkat sejak berlakunya asas cabotage pada tahun 2005. Dengan begitu banyak kapal yang berusia lebih dari 25 tahun sehingga untuk kapal-kapal yang sudah lebih dari umur tersebut menjadi tidak ekonomis. Salah satu cara untuk membuat kapal yang sudah tua memiliki nilai ekonomis yaitu dengan dilakukannya proses recycling atau daur ulang dengan mengambil dan mengolah kembali material kapal tersebut. Tetapi pada proses recycling salah satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur International Maritime Organization’s HongKong Convention. Oleh karena itu, penting untuk limbah-limbah yang dihasilkan suatu kapal diproses dengan ramah lingkungan. Hal tersebut dapat tercapai jika industri pengolahan limbah mengikuti regulasi yang ada dan terintegrasi satu sama lain dengan galangan ship recycling. Penelitian ini akan mengidentifikasi industri pengolahan limbah di Indonesia dan menentukan lokasi yang layak menjadi kawasan ship recycling terintegrasi.

---

As the world largest archipelago state, Indonesia uses ships as the main means of transportation for delivering goods between the islands. Therefore the ship fleet grow significantly over time. According to Indonesian National Ship-owners Association (INSA), the amount of the Indonesian flagged ships keep on increasing since the implementation of Cabotage principle in 2006. But there are many ships over 25 years old, which are uneconomical to be operated and sooner or later need to be replaced by the new or younger ones. A way to make use of old ships are by sending them to the ship recycling yards, so that the ship parts and components can be reprocessed and reused. However, in the recycling process one aspect that needs attention is its negative aspects to the environment as regulated by the International Maritime Organization’s Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Therefore identification of available and suitable waste treatment facilities as required by the convention is very important, in order the ship recycling process is considered comply with the convention’s regulation. The research will identify the type and capacity of waste treatment facility including its location which will suit the proposed integrated green ship recycling estate comply to the Hong Kong Convention."

"Penutuhan kapal adalah proses penutuhan sebagian atau seluruh kapal yang telah berumur tua atau tidak layak pakai yang dilaksanakan di fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan dengan maksud untuk memperoleh kembali bagian-bagian dan material kapal yang dapat diproses dan digunakan kembali. Potensi industri penutuhan kapal di Indonesia sangat besar. Hal ini disebabkan karena kapal domestik di Indonesia banyak yang sudah berumur tua. Akan tetapi, industri penutuhan kapal di Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan kawasan industri penutuhan kapal yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku serta manajemen rantai pasok yang tepat. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dihasilkan dari industri penutuhan kapal di Indonesia. Penelitian ini akan mengembangkan sebuah konsep desain kawasan industri penutuhan kapal yang terintegrasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dalam membuat rancangan kawasan industri penutuhan kapal akan menggunakan metode dari program BLOCPLAN. Program BLOCPLAN akan membantu dalam menentukan tata letak antara industri-industri pelaku yang memiliki nilai keterkaitan terbesar. Sehingga menghasilkan tata letak yang paling optimal. Hasil rancangan yang telah dibuat akan dianalisis dari aspek manajemen rantai pasok, prediksi hambatan implementasi, dan strategi untuk merealisasikan kawasan industri penutuhan kapal yang terintegrasi.

---

Ship recycling is a process of recycle partial or all of old or broken ships that occurs in ship recycling facility in purpose for reuse or recycle part and material of the ship. Ship recycling industry has big potency for Indonesia in many aspects. It cause of there are a lot of old ships in Indonesia that need to be recycling. However, ship recycling industry in Indonesia do not comply with standards and regulations. Therefore, Indonesia needs industrial estate for ship recycling industry that comply with standards and regulations and the proper supply chain management, in purpose for optimize the potency of ship recycling industry in Indonesia. This research will develop a design concept for an integrated industrial estate for ship recycling industry according with applicable regulations and standards. In designing the ship recycling industry, BLOCPLAN program will be used. The BLOCPLAN program will help determine the layout between the industry players that have the greatest relationship value. Therefore, the result will produce the most optimal layout. The results of the design that have been made will be analyzed from the aspect of supply chain management, prediction of implementation barriers, and strategies to realize an integrated ship recycling estate."

"Sejak Asas Cabotage diterapkan pada tahun 2005, jumlah kapal berbendera Indoneisa meningkat. Kebanyakan dari kapal tersebut berjenis kapal cargo, kapal tongkang, dan kapal tunda. Seiring bertambahnya jumlah armada, usia kapal di atas 20 tahun meningkat sehingga perlu diganti dengan armada baru. Berdasarkan Hong Kong Convention, umur operasi kapal dibatasi hingga 25 tahun karena kapal tersebut dinilai tidak ekonomis jika dioperasikan sehingga butuh ditutuh. Hal ini membuat usaha penutuhan kapal (ship recycling) di Indonesia memiliki peluang besar. Salah satu metode dalam bisnis green ship recycling adalah galangan khusus penyedia jasa. Bisnis ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan sudah berjalan di Indonesia, namun belum menggunakan prinsip Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Untuk menjalankan prinsip 3R galangan penutuhan kapal memerlukan biaya lebih untuk menangani limbah dari kapal yang ditutuh sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Artikel ini berfokus pada studi kelayakan bisnis green ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan kapal ditinjau dari aspek finansial. Hasil dari penelitian ini adalah Payback Period selama 3 tahun, 8 bulan, dan 27 hard; Net Present Value sebesar Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return sebesar 17%; Average Rate of Return sebesar 36%; dan Profitability Index sebesar 3,82.  Proyek ini dinyatakan layak karena telah memenuhi syarat kriteria investasinya.

---

Since the implementation of Cabotage Principal in 2005, the amount of Indonesian flagged ships have increased. Most of them are cargo vessel, barge, and tug. The number of over 20 years old ships are also rising but still being operated so they need to be replaced by the new fleet. According to the Hong Kong Convention, ships life cycle is limited to 25 years old due to its deteriorating of its effectiveness and uneconomical to be operated, so it needs to be recycled. This opens up the market for a ship recycling industry in Indonesia. One of business model in ship recycling is service provider ship recycling yard. This model is already exist in Indonesia, but they didnt obey Reduce, Reuse, Recycle (3R) principal. Collaboration between a ship recycling yard and waste treatment facility will need an extra cost, so it will affect the profit of a green ship recycling business. This paper will be focusing into the financial aspects of the feasibility study. The results of this study are: Payback Period of 3 years, 8 months, and 27 days; Net Present Value of Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return of 17%;. Average Rate of Return of Return of 36%; and Profitability Index of 3.82. This project is approved feasible because it had fullfill the requirement of the investment criterias."

"Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki total keseluruhan kapal mencapai 63.000 kapal dengan 60 persen diantaranya berusia lebih dari 20 tahun, hal ini membuat besarnya potensi jumlah keberadaan kapal tua yang sudah tidak layak beroperasi dan harus di daur ulang. Selain itu, terlepas dari besarnya prospek pasar internasional green ship recycling yang terus meningkat khususnya berhubungan dengan European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia masih kalah bersaing di pasar internasional dalam industri green ship recycling, dibuktikan dengan adanya 23 kapal berbendera Indonesia dari 630 kapal komersial dan unit lepas pantai yang terjual untuk ditutuh di luar Indonesia menurut NGO Shipbreaking Platform 2020, serta ditambah masih terdapatnya kebutuhan baja dalam negeri yang terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena kondisi industri green ship recycling Indonesia yang masih jauh dari kondisi ideal yang mendesak untuk diwujudkan menjelang akan berlakunya Hongkong Convention pada 26 Juni 2025. Kondisi Ship Recycling Facility di Indonesia masih banyak menggunakan metode beaching yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja akibat dari minimnya pengaturan mengenai aspek teknis, prosedur, dan fasilitas. Maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan menghasilkan strategi pengembangan Green Ship Recycling Facility sesuai keadaan di Indonesia serta memenuhi ketentuan internasional dan mencapai kepentingan ekonomis. Dalam penelitian ini dihasilkan rekomendasi kombinasi alternatif sistem dan teknologi yang optimal untuk digunakan di ship recycling facility melalui metode Analytical Network Process (ANP) dan in-depth interview terhadap stakeholders (praktisi, regulator, dan pakar) di industri ship recycling Indonesia dengan hasil yaitu: LPG/oxy-acetylene sebagai cutting technology, sandblasting sebagai decoating technology, landing/wet-basin sebagai docking system, mobile crane sebagai material handling technology, dan randomized storage system sebagai storage system. Lalu dilakukan pula kajian untuk menghasilkan rancangan prosedur dan tata letak area beserta fasilitas, rancangan pemilahan limbah per ketegori material berbahaya (HAZMAT), rancangan prosedur identifikasi material selama proses ship recycling, rancangan ketentuan fasilitas penanganan dan penyimpanan material berbahaya (HAZMAT), serta studi kasus pengembangan fasilitas yang dilakukan terhadap salah satu ship recycling facility semi modern di Cilegon, Indonesia, mencangkup gap analysis, rekomendasi pengembangan, dan design layout berdasarkan kajian rancangan yang telah dilakukan.

---

As a maritime country, Indonesia has a total of 63,000 ships, with 60 percent of them being over 20 years old. This creates a significant potential for the existence of old ships that are no longer operational and need to be recycled. Additionally, despite the growing prospects of the international green ship recycling market, particularly in relation to the European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia still places behind in the international market in the green ship recycling industry. This is evidenced by 23 Indonesian-flagged ships out of 630 commercial ships and offshore units being sold for dismantling outside of Indonesia, according to the NGO Shipbreaking Platform 2020. Moreover, there is a continuous increase in domestic steel demand. This happened because the condition of the green ship recycling industry in Indonesia is still far from the ideal conditions that are urgently needed to be realized, especially with the upcoming implementation of Hong Kong Convention on 26 June 2025. Ship Recycling Facilities in Indonesia still extensively use beaching methods that damage the environment and disregard safety, security, and workers' health aspects, primarily due to the lack of regulations concerning technical aspects, procedures, and facilities. Hence, this research aims to develop a strategy for Green Ship Recycling Facility based on the Indonesia’s condition, while complying with international regulations and achieving economic interests. The study resulted in recommendations for an optimal combination of alternative systems and technologies to be used in ship recycling facilities, using the Analytical Network Process (ANP) method and in-depth interviews with stakeholders (practitioners, regulators, and experts) in the Indonesian ship recycling industry. The recommendations include LPG/oxy-acetylene as cutting technology, sandblasting as decoating technology, landing/wet-basin as the docking system, mobile crane as material handling technology, and randomized storage system as the storage system. Furthermore, the study also conducted an assessment to generate designs for procedures, layout areas, and facilities, waste categorization procedures for hazardous materials (HAZMAT), material identification procedures during the ship recycling process, requirements for handling and storing hazardous materials (HAZMAT), and a case study on the development of a facility in one of the semi-modern ship recycling facilities in Cilegon, Indonesia. This case study covers gap analysis, development recommendations, and design layout based on the conducted design assessment."

"Penerapan asas cabotage pada tahun 2005 di Indonesia secara positif meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan domestik Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan ini menyebabkan terjadinya lonjakan lima kali lipat armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 37.722 unit kapal pada tahun 2021. Diketahui dari jumlah tersebut, 60% di antaranya berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan kapal-kapal tua yang sudah tidak lagi layak beroperasi dan dapat diproses daur ulang. Kondisi ini sejalan dengan adanya permintaan akan kebutuhan baja dalam negeri yang berpotensi dapat dipenuhi menggunakan baja dari kapal-kapal yang didaur ulang. Industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia menjadi mendesak mengingat bahwa industri ini masih jauh dari kondisi idealnya, terutama menjelang diberlakukannya Konvensi Hong Kong pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk diketahui, kondisi fasilitas penutuhan kapal di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang cukup, terutama dalam hal identifikasi limbah dan bahan berbahaya, dampak penutuhan kapal terhadap keselamatan dan kesehatan, dampak penutuhan kapal terhadap lingkungan, mitigasi risiko, serta persyaratan fasilitas untuk penanganan limbah dan bahan berbahaya. Semua aspek penting ini harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan internasional yang ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur penanganan limbah dan bahan berbahaya yang sesuai dengan standar internasional untuk fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia. Diharapkan prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penanganan limbah dan bahan berbahaya dalam industri penutuhan kapal di Indonesia.

---

The implementation of the cabotage principle in 2005 in Indonesia positively increased the number of Indonesian-flagged vessels operating in Indonesian domestic waters. This significant increase in numbers has resulted in a five-fold increase in the fleet of Indonesian-flagged vessels from 6,041 vessels in 2005 to 37,722 vessels in 2021. Of this number, 60% of them are over 20 years old. This shows that there is great potential to utilize old ships that are no longer suitable for operation and can be recycled. This condition is in line with the demand for domestic steel needs which can potentially be met using steel from recycled ships. An environmentally friendly ship-covering industry in Indonesia is becoming urgent considering that this industry is still far from its ideal condition, especially ahead of the enactment of the Hong Kong Convention on 26 June 2025. For your information, the condition of ship-covering facilities in Indonesia still does not have sufficient regulations, especially in regarding the identification of waste and hazardous materials, the impact of ship closures on safety and health, the impact of ship closures on the environment, risk mitigation, as well as facility requirements for handling waste and hazardous materials. All these important aspects must be met to comply with environmentally friendly international regulations. In an effort to overcome this problem, this research aims to develop procedures for handling waste and hazardous materials that comply with international standards for environmentally friendly ship closing facilities in Indonesia. It is hoped that this procedure can be used as a guide and reference in handling waste and hazardous materials in the ship covering industry in Indonesia"

"Berdasarkan Konvensi Hong Kong, kapal dengan usia lebih dari 25 tahun harus dilakukan proses ship recycling. Hal tersebut dinilai dapat merusak lingkungan karena pemakaian kapal dengan jangka waktu lama memiliki efek negatif yang dapat dikeluarkan kapal tersebut. Namun industri ship recycling di Indonesia masih belum maksimal. Industri ship recycling masih terbilang sedikit dalam jumlah dan juga belum menerapkan ship recycling yang ramah terhadap lingkungan. Potensi industri ship recycling di Indonesia terbilang besar karena jumlah kapal tua di Indonesia sangat banyak. Selain itu daerah sekitar Pelabuhan Kamal merupakan sentra industri galangan ship recycling terbesar di Madura bahkan di Indonesia. Tetapi galangan tersebut masih belum memiliki regulasi yang jelas. Pemilihan lokasi diharapkan dapat memudahkan dalam proses pemindahan galangan ship recycling yang berada di sekitar Pelabuhan Kamal untuk menempati lahan bekas Pelabuhan Kamal. Penelitian ini telah menghasilkan desain usaha galangan green ship recycling dengan memanfaatkan lahan bekas Pelabuhan Kamal di Madura. Rancangan desain ini dibuat berdasarkan studi literatur dari penelitian yang ada, peraturan-peraturan, wawancara secara langsung dengan pemilik usaha ship recycling, serta memanfaatkan aplikasi AutoCAD 2020 dan aplikasi SketchUp 2020. Maka didapatkan hasil desain untuk mendukung operasional green ship recycling. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan kapasitas fasilitas-fasilitas dari desain usaha galangan green ship recycling.

---

According to Hong Kong Convention, ships older than 25 years old must be following the ship recycling process. The long usage of a ship can damage environment. However the industry of ship recycling in Indonesia still not maximum. There is still a low number of ship recycling industry in Indonesia and most of it still not environmentally friendly. Indonesia has a big potency in ship recycling industry because of the big number of old ships. Kamal port surrounding area is the biggest ship recycling shipyard in Madura even in Indonesia. However the shipyard does not has the clear regulation yet. This research is to proposed the change location and simplify the moving process of ship recycling shipyard from the kamal port surrounding area to former kamal port location. This research has found the result green ship recycling business design at former kamal madura port. This design is being made by literature studies from the existing researches, regulations, direct interview with one of the ship recycling business owner, utilize softwares like AutoCAD 2020 and SketchUp 2020. The result of this design is to support the operation of green ship recycling and also this research conclude the capacity calculations of the facilities from green ship recycling business design.

 

"

"Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia merupakan industri yang dapat berpotensi menutupi kekurangan scrap baja di dalam negeri serta mengurangi kapal-kapal yang sudah berusia tua dan mulai tidak ekonomis lagi. Namun secara aktual, kondisi galangan penutuhan di Indonesia belum sesuai dengan standar penerapan Green Ship Recycling yang menjadi standar internasional untuk suatu fasilitas penutuhan. Minimnya penerapan pedoman Green Ship Recycling pada Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan peninjauan karena belum adanya galangan penutuhan kapal yang berhasil mendapatkan Green Ship Recycling Certification yang artinya belum maksimal dalam menerapkan standar-standar peraturan Internasional khususnya Hong Kong Convention dan International Labor Organization. Penerapan Green Ship Recycling pada galangan penutuhan di Indonesia juga akan membuka potensi penutuhan untuk kapal asing. Dari hasil tinjauan yang akan dilakukan penulis, maka akan dirancang suatu pedoman Standard Operational Procedure (SOP) yang diharapkan akan diterapkan galangan penutuhan kapal di Indonesia. Maka dari itu, penulis memilih topik tersebut untuk dijadikan penelitian skripsi “Perancangan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Penerapan Green Ship Recycling pada Fasilitas dan Pelaksanaan K3 Industri Penutuhan Kapal di Indonesia”. Metode yang digunakan untuk melakukan peninjauan antara lain metode studi literatur pada pedoman Green Ship Recycling dan Kualitatif pada kondisi aktual kelengkapan fasilitas dan pelaksanaan K3 galangan penutuhan di Indonesia dalam merancang suatu Standard Operational Procedure (SOP). Metode yang digunakan untuk merancang SOP antara lain yaitu analisis kesenjangan (Gap Analysis)

---

Ship Recycling Yards are an industry that can potentially cover the shortage of steel scrap in Indonesia and reduce an old-aged ships that starting to become uneconomical. However, in actual fact, the condition of the fulfillment shipyards in Indonesia is not in accordance with the standards for implementing Green Ship Recycling which is the international standard for a filling facility. The lack of implementation of Green Ship Recycling guidelines in Shipyard Shipyards in Indonesia, encourages the author to conduct a review because there are no shipyards that have succeeded in obtaining Green Ship Recycling Certification, which means that they have not been optimal in applying international regulatory standards, especially the Hong Kong Convention and the International Labor Organization. . The implementation of Green Ship Recycling in Indonesian Shipyards will also open the potential for loading for foreign ships. From the results of the review that will be carried out by the author, a Standard Operational Procedure (SOP) guide will be designed which is expected to be applied to shipyards in Indonesia. Therefore, the authors chose this topic to be used as a thesis research "Designing Standard Operational Procedures (SOP) in the Implementation of Green Ship Recycling in Facilities and Implementation of K3 Shipbuilding Industry in Indonesia". The methods used to conduct the review include the literature study method on the Green Ship Recycling and Qualitative guidelines on the actual condition of the completeness of facilities and the implementation of K3 shipyards in Indonesia in designing a Standard Operational Procedure (SOP). The method used to design SOPs includes gap analysis."