Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelainan refraksi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terjadi secara global dan banyak terjadi di negara dengan penghasilan menengah kebawah. Kondisi ini termasuk ke dalam masalah kesehatan mata yang dapat dicegah dan ditangani dengan adanya pelayanan kesehatan yang komprehensif. Namun, faktor sosioekonomi menjadi salah satu kendala yang dialami oleh para penderita kelainan refraksi. Sehingga, integrasi pelayanan kelainan refraksi ke dalam pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat primer menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan model IPO. Pencarian studi yang relevan dilakukan dengan beberapa database, yaitu PubMed, Proquest, ScienceDirect, dan Wiley Online Library. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kelainan refraksi sudah terintegrasi sebagai suatu pelayanan di fasilitas kesehatan primer berbagai negara meskipun dengan beberapa keterbatasan, khususnya dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan dan ketersediaan alat bantu optik. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan task-shifting kepada tenaga kesehatan dan penggunaan kacamata siap pakai. Namun, untuk jaminan asuransi kesehatan, belum ditemukan adanya penjaminan untuk pelayanan kesehatan mata secara komprehensif, khususnya untuk biaya alat bantu kacamata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya pelaksanaan pelayanan kelainan refraksi yang komprehensif di berbagai negara.

---

Refractive error are public health problems that occur globally and in many middle to low-income countries. This condition is categorized as can be prevented and treated with comprehensive health services. However, the socioeconomic factor is one of the obstacles experienced by people with refractive error. Thus, integration of refractive error into services at primary health facilities is important. This study uses the literature review method with the IPO model. The search for relevant studies was carried out with several databases, namely PubMed, Proquest, ScienceDirect, and Wiley Online Library.

The results of this study indicate that refractive error services delivery has been integrated into primary health facilities in various countries, although with some limitations, especially in terms of the availability of health workers, medical equipment, and the availability of optical aids. Efforts are made relating to task-shifting health workers and the use of ready-made glasses. However, for the health insurance coverage scheme, there has not yet been found a comprehensive guarantee for eye health services, especially for the cost of glasses. The conclusion of this research is the absence of comprehensive refraction services in various countries."

"Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih sangat tinggi dan menjadi salah satu permasalahan kesehatan global. Tingginya angka kematian ibu di beberapa negara di dunia khususnya negara berkembang mencerminkan jika akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat rendah. Menurut Thaddeus dan Maine terdapat tiga faktor yang memengaruhi kematian pada ibu dan dikenal dengan model “Three Delays”. Salah satu contoh dari ketiga faktor tersebut yaitu adanya keterlambatan rujukan yang dialami oleh maternal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan proses rujukan pada maternal. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan menggunakan database Pubmed, Scopus, Proquest, Garuda, dan Google Scholar menghasilkan 16 artikel sesuai kriteria inklusi yakni artikel sepuluh tahun terakhir, membahas mengenai faktor-faktor penghambat rujukan pada maternal, serta artikel dengan metode kuantitatif, kualitatif maupun mix- method. Hasil penelitian diketahui jika terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan proses rujukan maternal yang dibagi menjadi 3 faktor besar yaitu faktor sosioekonomi dan budaya, aksesibilitas pelayanan kesehatan, dan kualitas pelayanan dan perawatan. Faktor sosioekonomi dan budaya yaitu faktor yang melekat pada ibu maupun budaya yang ada di masyarakat. Jarak dan waktu tempuh, permasalahan transportasi, dan biaya merupakan faktor dari segi aksesibilitas. Lalu untuk faktor kulitas perawatan dan pelayanan yang memengaruhi yaitu staf, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, dan manajemen tidak memadai. Berdasarkan hasil studi terinklusi semua faktor-faktor tersebut mayoritas ditemukan pada artikel yang didapatkan. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem rujukan pada masing-masing stakeholder terkait.

---

The Maternal Mortality Rate (MMR) is currently very high and is a global health problem. The high maternal mortality rate in several countries, especially developing countries, reflects that people's access to quality health services is deficient. According to Thaddeus and Maine, three factors influence maternal mortality and are known as the "Three Delays" model. One example of these three factors is the delay in referrals experienced by the mother. This study aimed to determine the factors that affect the delay in the referral process to the mother. The method used is a literature review using the Pubmed, Scopus, Proquest, Garuda, and Google Scholar databases producing 16 articles according to the inclusion criteria, namely articles in the last ten years, discussing factors that inhibit maternal referrals, as well as articles using quantitative, qualitative and qualitative methods, and mix-method. The results showed that there are factors that affect the delay in the maternal referral process, which are divided into 3 significant factors, namely socio-economic and cultural factors, accessibility of health services, and quality of services and care. Socio-economic and cultural factors are factors that are inherent in the mother and the culture that exists in society. Distance and travel time, transportation problems, and costs are factors in terms of accessibility. Then for the quality of care and service factors that affect the staff, facilities and infrastructure in health facilities, and inadequate management. Based on the included studies' results, most of these factors were found in the articles obtained. Therefore, it is necessary to strengthen the referral system for each relevant stakeholder."

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"Pelaksanaan program skrining riwayat kesehatan merupakan tindakan preventif yang dilakukan di berbagai negara. Dengan menerapkan skrining riwayat kesehatan diharapkan mampu mencegah sedari dini terjadinya komplikasi serta dampak pembiayaan kesehatan pada penyakit yang dilakukan skrining. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaaan serta determinan dan dampak yang dihasilkan dari program skrining riwayat kesehatan di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Proquest, dan Wiley Online Library. Terdapat 12 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program skrining riwayat kesehatan telah diterapkan di berbagai negara dengan sasaran jenis penyakit yang berbeda-beda, mayoritas menggunakan mekanisme pengiriman undangan yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi skrining. Peran faktor pengetahuan dan kesadaran, dukungan unsur tenaga kesehatan professional, dan status pendidikan peserta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program skrining kesehatan. Dampak positif yang dihasilkan oleh program skrining adalah menurunkan angka kejadian dan kematian pada penyakit yang dilakukan skrining. Namun, juga didapatkan dampak jangka pendek yang terjadi pada pembiayaan kesehatan di sektor rawat jalan dan rawat inap. Meskipun begitu, dampak pada pembiayaan kesehatan terbilang tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi.

---

The implementation of a health history screening program is a preventive measure carried out in various countries. By implementing medical history screening, it is expected to be able to prevent early complications and the impact of health financing on diseases being screened.This study aims to describe the implementation as well as the determinants and impacts resulting from health history screening programs in various countries. The method used in this study is the literature review method. Study searches were conducted through online databases such as PubMed, ScienceDirect, Proquest, and Wiley Online Library. There are 12 studies included in this research. The results of this study indicate that a health history screening program has been implemented in various countries with different types of disease targets, the majority of several countries use an invitation of health screening which is quite effective in increasing screening participation. The role of knowledge and awareness factors, support from professional health personnel, and the educational status of participants greatly affect the effectiveness of the implementation of the health screening program. The positive impact generated by the screening program is to reduce the incidence and mortality of the disease being screened. However, there are also short-term impacts that occur on health financing in the outpatient and inpatient sectors. Even so, the impact on health financing is not too significant and can still be overcome."

"Upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memprioritaskan layanan kesehatan primer (PHC) sudah disepakati melalui Deklarasi Astana Tahun 2018. Identifikasi tantangan dalam sistem pendanaan PHC secara global dilakukan agar menjadi lessons learned untuk perbaikan implementasi kedepan, khususnya bagi Indonesia, sebagai masukan bagi Transformasi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode scoping review melalui tiga database, yaitu Pubmed, EBSCOhost MEDLINE, dan Scopus, dengan total 43 literatur terinklusi. Tantangan pendanaan PHC ditinjau melalui tiga fungsi, yaitu revenue collection, pooling, dan purchasing. Tantangan dalam revenue collection antara lain sumber pendanaan yang tidak berkelanjutan dan minimnya akuntabilitas proses pengumpulan dana. Tantangan fungsi pooling meliputi terbatasnya cakupan peserta dalam pooling, banyaknya pooling dan tidak tersedianya regulasi yang mengatur beragam pooling untuk pendanaan satu program yang sama, lebih diutamakannya pendanaan layanan rujukan dibandingkan PHC, dan belum dilakukannya pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan. Sementara itu, tantangan fungsi purchasing meliputi paket manfaat yang belum sesuai dengan kebutuhan, beban administratif yang besar untuk purchasing, tata kelola provider dan purchaser yang tidak akuntabel, serta besarnya intervensi politik terhadap keputusan purchaser dalam penentuan paket manfaat. Tantangan pendanaan PHC merupakan suatu satu kesatuan sistem pendanaan, sehingga tantangan yang terjadi di fungsi yang satu akan memengaruhi atau memicu munculnya tantangan di fungsi lainnya. Lessons learned untuk Transformasi Kesehatan Indonesia bahwa penghapusan skema alokasi earmarking perlu diikuti implementasi RIBK yang akuntabel. Indonesia sudah memiliki komitmen politik berupa berbagai regulasi untuk mencapai UHC melalui PHC, tetapi masih perlu memperhatikan dukungan SDM dan infrastruktur lainnya agar regulasi bisa dijalankan di tingkat layanan primer. Selain itu, trade-off antara cakupan penduduk dan cakupan layanan paket manfaat perlu diputuskan dengan berbagai pendekatan yang menjunjung nilai value for money dan tetap mengutamakan investasi ke layanan kesehatan primer.

---

Efforts to achieve Universal Health Coverage (UHC) by prioritizing primary health care (PHC) have been agreed upon through the 2018 Astana Declaration. Identification of challenges in the PHC financing system globally was carried out to become lessons learned for future implementation improvements, especially for Indonesia, as input for Health Transformation. This study used a scoping review method through three databases, namely Pubmed, EBSCOhost MEDLINE, and Scopus, with a total of 43 included literature. PHC financing challenges were reviewed through three functions, namely revenue collection, pooling, and purchasing. Challenges in revenue collection include unsustainable financing sources and lack of accountability in the fund collection process. Challenges in the pooling function include the limited coverage of participants in the pool, the large number of pools and the unavailability of regulations governing various pools for financing the same program, the financing prioritization for referral services over PHC, and the lack of budget allocation tailored to risk and needs. Meanwhile, the challenges of the purchasing function include benefit packages that are not in accordance with the needs, a large administrative burden for purchasing, unaccountable governance of providers and purchasers, and a large amount of political intervention in purchaser decisions in determining benefit packages. PHC financing challenges are a unified financing system, so challenges that occur in one function will affect or trigger challenges in other functions. Lessons learned for Indonesia's Health Transformation is that the elimination of the earmarking allocation scheme needs to be followed by the implementation of an accountable RIBK. Indonesia already has the political commitment in the form of various regulations to achieve UHC through PHC. Still, it needs to pay attention to HR support and other infrastructure so that regulations can be implemented at the primary care level. In addition, the trade-off between population coverage and benefit package service coverage needs to be decided with various approaches that uphold value for money and still prioritize investment in primary health services."

"Konsep pay for performance (P4P) menjadi salahsatu upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara, namun implementasinya di Indonesia dalam sistem KBK masih minim evaluasi mengenai dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan primer mengingat capaian angka indikator KBK secara nasional masih belum mencapai angka ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komponen disain sistem P4P, gambaran indikator kualitas yang digunakan untuk menilai dampak serta gambaran dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metodeliterature review dengan basis data PubMed, Scopus, Proquest dan Science Direct. Hasil pencarian didapatkan 11 literatur yang berasal dari UK, US, Australia, Netherland dan Irlandia. Hasil penelitian dari segi komponen disain sistem P4P menunjukkan indikator klinis (berupa manajemen penyakit kronis) dan indikator pengalaman pada umumya digunakan dalam skema P4P; penerapan target absolut dalam perhitungan insentif lebih sering digunakan daripada target relatif; mekanisme pembayaran berupa bonus finansial. Sebagian besar indikator klinis yang digunakan untuk menilai dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan terkait dengan dimensi proses. Skema P4P menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas manajemen penyakit kronis untuk sebagian besar penyakit namun belum efektif mengatasi masalah ketidak adilan dalam layanan kesehatan

---

The concept of pay for performance (P4P) is one of the efforts to improve the quality of health services. This concept has been applied in various countries, but its implementation in Indonesia in the KBK system is still minimal in evaluation of its impact on the quality of primary health services considering that the achievement of KBK indicator numbers nationally has not yet reached the ideal number. This study aims to obtain an overview of the components of the P4P system design, a description of the quality indicators used to assess the impact and an overview of the impact of P4P on the quality of health services. This study uses a literature review method with the PubMed, Scopus, Proquest and Science Direct databases. The search results obtained 11 literatures from UK, US, Australia, Netherland and Ireland. The results of the research in terms of the components of the P4P system design show that clinical indicators (in the form of chronic disease management) and experience indicators are generally used in P4P schemes; the application of absolute targets in the calculation of incentives is used more often than relative targets; payment mechanism in the form of financial bonuses. Most of the clinical indicators used to assess the impact of P4P on health care quality are related to the process dimension. The P4P scheme shows a positive impact on the effectiveness of chronic disease management for most diseases but has not been effective in addressing the problem of inequality in health services."

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"