Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.

---

The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.

The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance."

"Kondisi tata kelola pemerintahan yang diwarnai praktik spoil system mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di bidang manajemen aparatur sipil negara melalui agenda reformasi birokrasi. Adapun pendekatan meritokratik diadopsi oleh lembaga sektor publik sebagai sistem yang menekankan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem merit sebagai strategi pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai permasalahan dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi aktor dalam jaringan pada implementasi kebijakan sistem merit berdasarkan perspektif Governance Network yang dikembangkan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem merit. Namun, intensitas koordinasi dan sinergitas antar aktor perlu dibenahi untuk memaksimalkan kemampuan aktor dalam jaringan. Pembuatan bisnis proses untuk menunjang tugas dan fungsi aktor dalam jaringan menjadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi kewenangan antar lembaga. Hal ini menjadikan strategi penguatan sistem merit dibutuhkan oleh aktor kelembagaan dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit.

---

Governance conditions tinged by spoil system practices encourage the government to accelerate improvement in the field of management of the state civil apparatus through bureaucratic reform agenda. The meritocratic approach was adopted by public sector institutions as a system that emphasizes the principle of equality in the recruitment process of the state civil apparatus. This led the government to issue a merit system policy as the government's strategy to support the management of the state civil apparatus in Indonesia. In its implementation, the implementation of merit system policy is inseparable from various problems in the field managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, LAN, BKN, and KASN. This research aims to analyze the interaction process of actors in the network on the implementation of merit system policies based on the perspective of the governance network developed by Klijn & Koppenjan (2016). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews and literature studies. The research findings show that actors in the merit system policy governance network have adequate institutional ability and capacity to support the implementation of merit system policies. However, the intensity of coordination and synergy between actors needs to be improved to maximize the ability of actors in the network. The business creation process to support the duties and functions of actors in the network becomes very necessary to anticipate the duplication of authority between institutions. This makes the strategy of strengthening the merit system needed by institutional actors in the governance network of merit system policy."

"Banjir Kanal Timur merupakan konstruksi penanganan banjir yang akan dibangun di ibukota DKI Jakarta yang dicanangkan pada tanggal 10 Juli 2003. Karena konstruksi ini dibangun untuk kepentingan publik dan dibangun di daerah ibukota, pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat dan masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan. Karena memiliki tujuan yang berbeda-beda, setiap pemangku kepentingan tersebut memiliki kemungkinan untuk mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kebijakan ini dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Dynamic Actor Network Analysis merupakan metode yang memodelkan kebijakan dengan menggunakan cognitive mapping berdasarkan jaringan aktor di dalamnya. Dengan penelitian ini akan dilakukan analisis konflik kepentingan dengan konsep permodelan dan algoritma perhitungan yang didukung oleh software DANA sehingga akan didapatkan rekomendasi terhadap konflik dalam kebijakan ini.

---

Banjir Kanal Timur is a construction issued on July 10th 2003 and made to tackle flood problem in the capital city of DKI Jakarta. Since the construction will be meant for public importance and built in the capital city, the execution of this policy will not only involve the provincial government, but also state government and the public whose land will be used for the construction. For each of their own purpose, every stakeholder has the chance to have different perception of the policy and has the possibilities to use their influence to pursue their goals. Dynamic Actor Network Analysis is a method to model policy using cognitive mapping based on the actor network within the policy. In this research, analysis of conflict of interest will be conducted using the modeling concept and computational algorithm using the support of DANA software to attain the recommendation on the subject of the conflict in this policy."

"Pemulihan kesenjangan gender sejatinya telah diupayakan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi PUG yang dinilai belum efektif memicu Kementerian PPN/Bappenas untuk menginisiasi percepatan melalui kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penguatan PPRG dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat instansi selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara aktor di dalam jejaring tim penggerak selama implementasi kebijakan PPRG pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan perspektif governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan tiga kriteria pembelajaran jejaring guna menilai keberhasilan atau kegagalan jejaring, yaitu substantif, proses, dan institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender.

---

The government has issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development as an effort to restore the gender gap. However, the implementation of PUG is considered ineffective, then prompted Kementerian PPN/Bappenas to initiate acceleration through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) policy. The strengthening of PPRG was then carried out through the issuance of a Joint Circular Letter which was established between the four agencies as the driving team, namely the Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. However, the interactions that occurred between the actors of the driving team had not been effective. Moreover, the significant fluctuations in the ARG value in the range of 2018-2021 reflect the needs to regenerate the coordination of the driving team in implementing the PPRG policy. Thus, this study aims to analyse the interactions that occur between actors in the PPRG policy driving team network during the implementation in 2018-2021. This study uses a governance network perspective by Klijn & Koppenjan (2016) with three criteria for network learning to assess the network, namely substantive, process, and institutional. Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview and library study. The results show that the governance network process in the driving team network is not sufficient to encourage the potential and impact of the PPRG policy in accelerating PUG and achieving gender equality."

"Kemitraan pemerintah-swasta mengatur dan menyediakan layanan universal telekomunikasi di perdesaan selalu mendapat tantangan, bahkan mengalami kegagalan. Penelitian ini tertarik menjelaskan governabilitydengan perspektif alternatif tata-kelola sebagai implikasi teori aktor-jaringan, yang kemudian memberikan alternatif perbaikan di masa akan datang. Penelitian ini dilakukan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam layanan telekomunikasi suara dan pesan pendek di desa-desa Lebak Banten Indonesia. Dengan studi asosiasi, strategi follow the actordan examine inscriptiondapat mengidentifikasi dan menginvestigasi aktor-aktor terlibat maupun aktor-aktor yang seharusnya terlibat, serta relasi antar mereka. Informan dipilih terdiri dari aktor-aktor yang pernah terlibat, ditambah dengan informan yang memahami keberlangsungan dan seluk beluk layanan tersebut. Penelitian ini menemukan governabilitytidak berlangsung terus-menerus, berhenti di tengah jalan dan tidak membawa evolusi layanan universal telekomunikasi kepada mekanisme pasar, disebabkan semua aktor memberi dampak pelemahan governability. Penelitian ini membangun perspektif alternatif lebih komprehensif melihat governability. Teknologi layanan sebagai aktor, meletakkan governabilitysebagai rakitan socio-techno. Aktor-aktor saling terikat dari hulu mengalir ke hilir, meletakkan governabilitysebagai aktor-jaringan hulu-hilir. Kehadiran aktor tengah dalam konteks pemerintahan multilevel, meletakkan governabilitysebagai aktor-jaringan N-level. Aktor-aktor bergerak dinamis dengan latar kepentingan mereka, meletakkan governabilitymelakukan proses translasi. Dengan perspektif alternatif dan pelajaran praktis governability maka alternatif perbaikan dilakukan dengan rekayasa formasi aktor-aktor dan penguatan regulasi dan inskripsi lainnya. Ke depan, governabilitydan perspektif alternatif ini dapat dikembangkan kembali dalam studi tata-kelola publik, dan pengembangan solusi praktis pada sektor publik lain.

---

Public-Private Partnerships PPPs in the provision of universal telecommunication services in rural areas are always getting a challenge and even failures. This study is explaining governability in an alternative perspective of governance as an implication of Actor-Network Theory which can provide an alternative solution for improvements in the future. In addition, the study was conducted for the actors involved in telecommunication service as voice and short messages in villages, Lebak Banten, West Java, Indonesia. With an association study; strategies for following the actor and examine inscription could identify and investigated the actors involved and who should be involved, as well as the relationships among them. The informants were selected consisting of the actors who had been involved and the informants who understood the continuity and details of the service. The study found that governability did not operate continuously, stopped in the middle of the project and did not offer any evolution of universal telecommunication service to the market mechanism. This is because of all actors contributed to weakening the governability. The research builds an alternative perspective of seeing the governability more comprehensive. The technology as an actor has placed the governability as a socio-techno assembly. Actors are tied together from upstream to downstream, position the governability as a downstream-downstream actor. The presence of middle actors in the context of multilevel governance has put the governability as an N-level actor-network. Actors move dynamically with their background of interest, establishing governability into the translation process. With alternative perspectives and practical governability lessons, then alternative improvements are made by engineering the formation of actors and the strengthening of regulation and other inscriptions. In the future, the governability and alternative perspectives can be expanded in the study of public governance, and the development of practical solutions in other public sectors."

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis network governance pada implementasi kebijakan 3 in 1 dalam mengatasi polusi udara di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi oleh Mu & de Jong (2016) yang terdiri dari dealing with substantive complexity (Berurusan dengan Kompleksitas Substantif), dealing with strategic uncertainty (Menghadapi ketidakpastian Strategis), dan dealing with institutional deficiency (Mengatasi Kekurangan Kelembagaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan melibatkan 6 informan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance pada Implementasi Kebijakan 3 In 1 Dalam Mengatasi Polusi Udara Di Kota Depok belum sepenuhnya optimal sesuai kerangka network governace dari Mu & de Jong (2016) karena terdapat empat indikator yang belum terpenuhi. Keempat indikator tersebut adalah Saling Mengakui antar Aktor yang Terlibat, Sadar Persepsi yang Beragam, Kepentingan, dan Tujuan, Mengubah Aturan Kelembagaan, dan Membangun Kepercayaan.

---

This study examines the network governance analysis on the implementation of the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City. This research uses three dimensions of the network governance theory by Mu & de Jong (2016) consisting of dealing with substantive complexity, dealing with strategic uncertainty, and dealing with institutional deficiency. This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 6 informants as primary data sources and literature review from previous research, and current news as secondary data sources. The research results indicate that the implementation of network governance in the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City has not yet fully been optimally executed according to the network governance framework by Mu & de Jong (2016) as four indicators have not been met. These four indicators are mutual recognition among involved actors, awarnaess of diverse perceptions, interest, and goals, institutional rule changes, and trust building."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi antara mahasiswa dan aktan dibalik kecanduan judi slot online yang terjadi pada mahasiswa. Studi-studi terdahulu yang membahas tentang kecanduan judi online dapat dipetakan menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek intrapersonal dan aspek interpersonal. Berdasarkan aspek intrapersonal, kecanduan judi online disebabkan adanya impulsivitas dalam urgensi negatif dan positif serta adanya depresi yang dirasakan oleh penjudi. Kemudian berdasarkan aspek interpersonal, kecanduan judi online disebabkan adanya norma di dalam kelompok judi online di ruang digital. Studi-studi terdahulu tersebut belum mengeksplorasi lebih dalam mengenai aspek sosiologis terkait relasi mahasiswa dengan aktan lain, baik itu aktan manusia ataupun non-manusia yang dapat mendorong mereka menjadi kecanduan terhadap judi slot online. Melalui penerapan Actor-Network Theory (ANT), peneliti berargumen bahwa kehadiran berbagai aktan seperti kerabat, kemenangan, uang, kekalahan, waktu luang, fitur visual, suara, dan free spin memberikan kontribusi baik itu sebagai perantara ataupun mediator yang memberikan terjemahan kepada mahasiswa dalam membentuk dan menguatkan jaringan kecanduan judi slot online. Selain itu, penciptaan jaringan kecanduan judi slot online yang stabil terjadi karena proses adaptasi yang dilakukan oleh para aktan melalui empat tahapan translasi, yaitu problematisasi, interessement, pendaftaran, dan mobilisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap mahasiswa yang mengalami kecanduan judi slot online dan observasi digital terhadap situs judi slot online.

---

This study aims to explain the relationship between students and actant behind online slot gambling addiction what happened to students. Previous studies discussing online gambling addiction can be mapped into two, namely based on intrapersonal aspects and interpersonal aspects. Based on the intrapersonal aspect, online gambling addiction due to impulsivity in negative and positive urgency as well as the presence of depression felt by gamblers. Then based on the interpersonal aspect, online gambling addiction due to norms in the gambling group online in the digital space. These previous studies have not explored more deeply the sociological aspects related to student relations with other actants, both human and non-human actant that can encourage them to become addicted to online slot gambling. Through the application of Actor-Network Theory (ANT), the author argues that the presence of various actants such as relatives, wins, money, losses, free time, visual features, sound, and free spins contribute either as intermediaries or mediators who provide translations to students in forming and strengthening the online slot gambling addiction network. In addition, the creation of a stable online slot gambling addiction network occurs due to the adaptation process carried out by actants through four stages of translation, namely problematization, interessement, enrollment, and mobilization. This study uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews conducted with students who are addicted to online slot gambling and digital observation of online slot gambling sites."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana satuan perangkat kerja daerah SKPD Pemerintah Kota Bogor berkoordinasi secara internal terkait proses perumusan kebijakan lalu-lintas Sistem Satu Arah SSA di Kota Bogor yang mencakup kawasan jalan sekitar Istana Bogor. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian kualitatif ini menggunakan teori pilihan rasional, rasionalitas yang terkungkung, serta inkremental, yang dapat menggambarkan proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan SSA merupakan bagian dari paket kebijakan Bogor Transportation Program B-TOP yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu-lintas di Istana Bogor, serta menjadi momentum bagi munculnya kebijakan transportasi lainnya dalam rangka usaha Pemkot Bogor untuk meningkatkan potensi penerimaan asli daerah PAD dari sektor pariwisata. Namun, kebijakan SSA disusun dengan data dan waktu yang terbatas. Sehingga di dalam proses pembuatan kebijakannya, tidak ada kebijakan alternatif yang disusun, serta adanya pihak yang tidak dilibatkan dalam perumusan teknis dalam kebijakan SSA turut membuat kebijakan ini tidak maksimal. Hal ini pun terlihat ketika terjadi kemacetan di sekeliling Istana Bogor selama tiga hari pertama uji coba kebijakan SSA yang dimulai pada 1 April 2016, sehingga SKPD terkait harus kembali melakukan koordinasi teknis secara detil yang notabene dapat dilakukan jauh pada saat kebijakan SSA sedang dirumuskan.

---

This thesis explains how the regional work unit SKPD of Bogor City Government coordinates internally related to the process of formulation of One Way Traffic Policy SSA in Bogor City, which covers the road area surrounding Bogor Presidential Palace. This qualitative researach applies the theory of rational choice, bounded rationality, and incremental, that leads to the policy making process. This research finds that SSA policy is a part of policy package called Bogor Transportation Program B TOP that aimed to improving the traffic flow surround Bogor Presidential Palace, as well as become the momentum for other transportation policies in order to increase the potential income for regional government PAD from the tourism. However, SSA policy formulated with limited data and time. Thus, in the process of policy making, no alternative policy is formulated, and work units who are not involved in the technical formulation in SSA policy also make this policy rsquo s outcome seems unsatisfied. The evidence show when there is congestion around the Bogor Presidential Palace during the first three days of SSA policy trial that begins on April 1st, 2016, causing the related SKPD must re do technical coordination in detail which in fact could be done far away when the SSA policy is being formulated. Keywords Bogor City, One Way traffic policy, traffic management, public policy formulation, rational choice, bounded rationality, incremental policy."

"Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them."