Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi era konstalasi satelit low earth orbit (LEO) dalam kemungkinan penggunaannya oleh intelijen asing sebagai alat spionase. Era konstalasi satelit LEO merupakan perkembangan teknologi yang dapat membantu aktivitas manusia. Namun, satelit LEO tersebut juga berpotensi digunakan sebagai alat spionase yang bertujuan untuk melakukan mendapatkan informasi lebih mendalam dari suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data dari studi literatur, wawancara, dan penelusuran daring. Analisis strategi Indonesia yang dapat dilakukan dalam menghadapi era konstalasi LEO menggunakan teori realisme dan konsep intelijen. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam menanggapi potensi ancaman ini, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan strategi untuk mencegah potensi ancaman tersebut, yakni dengan melakukan diplomasi ke negara-negara lain. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan penelitian mengenai satelit LEO dan memaksimalkan peran intelijen Indonesia untuk mencari informasi dan data mengenai perkembangan konstalasi satelit LEO guna menjaga keamanan nasional Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to find out how the strategies that can be carried out by Indonesia in dealing with the era of low earth orbit (LEO) constellations in their possible use by foreign intelligence as espionage tools. The era of LEO satellite constellation is a technological development that can help human activities. However, the LEO satellite also has the potential to be used as an espionage tool that aims to obtain more in-depth information from a country. This study uses descriptive qualitative analysis methods by collecting data from literature studies, interviews, and online searches. Analysis of Indonesia's strategy that can be done in dealing with the era of LEO constellation using the theory of realism and intelligence concepts. Based on this research, the researcher found that in responding to this potential threat, the Indonesian government should implement a strategy to prevent this potential threat, namely by conducting diplomacy to other countries. This strategy can be carried out by developing research on LEO satellites and maximizing the role of Indonesian intelligence to seek information and data on the development of LEO satellite constellations in order to maintain Indonesia's national security."

"Spionase adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh badan intelijen baik dalam kegiatan mauupun operasi rahasia intelijen dengan taktik terbuka ataupun tertutup. Indonesia, tidak dapat, dipungkiri menarik perhatian negara-negara besar, negara-negara yang memiliki sumber yang tidak terbatas, teknologi yang canggih, dan badan intelijen yang mumpuni. Hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri bagi ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini, terlebih ancaman spionase yang dilaksanakan intelijen asing, harus ditanggani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Dari berbagai pendadakan strategis yang dialami oleh Indonesia, sebagian besar menunjukkan adanya keterlibatan intelijen asing. Akan tetapi, badan maupun lembaga intelijen di Indonesia, meskipun memiliki kemampuan kontra intelijen, tidak satupun yang melakukan fungsi kontra spionase secara utuh dan profesional, tidak seperti BNPT dengan kontra terorisnya ataupun BSSN dengan kontra sabotasenya. Tesis ini mengevaluasi fungsi kontra intelijen Indonesia dalam menghadapi ancaman spionase. Tesis ini menggunakan metode scenario building untuk melakukan evaluasi fungsi kontra intelijen yang dilakukan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia. Selain itu, Tesis ini juga melakukan analisis ancaman (threat analysis) untuk memperlihatkan tren ancaman spionase terhadap keamanan nasional Indonesia. Data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menilai urgensi pembentukan badan kontra intelijen Indonesia. Dari data-data yang terkumpul, Tesis ini menemukan bahwa untuk melindungi kekuatan, kemampuan, kerawanan, dan niat (K3N) Indonesia dari spionase musuh, maka Indonesia harus memiliki badan kontra spionase sebagai wadah kontra intelijen dalam melindungi ketahanan nasional dari ancaman spionase intelijen asing. Analisis ancaman menunjukkan bahwa ancaman spionase asing terhadap keamanan nasional Indonesia ada dalam level menengah-tinggi sedangkan analisis dengan scenario building memperlihatkan bahwa fungsi kontra intelijen yang selama ini dilaksanakan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia kurang ideal.

---

Espionage is an information gathering methode conducted by intelligence services both in intelligence acivities or closed/clandestine operations using open or closed tactics. Indonesia, undeniably attracted the attention of major countries, countrie sthat have unlimited resources, sophisticated technology and capable intelligence services. This posed a threat to Indonesia's national security, especially the espionage threats carried out by foreign intelligence, and this condition must be taken seriously by the Indonesian Government. The various strategic surprises experienced by Indonesia, mostly indicates the foreign intelliegnce activities. However, intelligence agencies and institutions in Indonesia, despite their counterintelligence capabilities, have not carried out a whole and professional counterespionage function, unlike the counter-terrorist of BNPT or the BSSN with its counter-sabotage function. This thesis evaluates Indonesia's counterintelligence function in teh face of espionage threats. Using scenario building method to evaluate the CI function carried out by Indonesian intelligence agencies and institutions, and also conduct threat analysis to show the trend of espionage threat to Indonesia's national security. Primary data from interviews and secondary data from various sources are used to assess the urgency of the establishment of an Indonesian counterintelligence body. From the collected data, this thesis found that in order to protect Indonesia's strenght, ability, vulnerability and intention (K3N) from enemy espionage, Indonesia must have a counter-espionage institution as a counterintelligence services in protecting national security from the threat of foreign intelligence espionage. The threat analysis shows that foreign espionage threats to Indonesias national security are in the middle-high level, while analysis with building scenario shows that the coounterintelligence function carried out by Indonesia's inteliigence services is less ideal."

"Mega-Konstelasi Satelit di Low Earth Orbit (MegaLEO) merupakan fenomena eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Peluncuran MegaLEO berpotensi menghasilkan space debris yang mengancam lingkungan ruang angkasa. Karakteristik teknis MegaLEO membuat potensi timbulnya space debris yang berada di Orbit Bumi, terutama LEO, menjadi semakin tinggi. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara memiliki kewajiban internasional untuk tidak mencemari lingkungan ruang angkasa. Mitigasi space debris merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk menjamin setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan ruang angkasa dari harmful contamination. Beragam organisasi internasional telah mengeluarkan instrumen-instrumen pedoman mitigasi space debris seperti UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines dan IADC Space Debris Mitigation Guidelines dan telah diinkorporasikan di tingkat nasional oleh negara-negara, utamanya spacefaring nations. Penelitian ini bertujuan ini melihat bagaimana mitigasi space debris yang berpotensi dihasilkan oleh MegaLEO diatur dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian ini menemukan bahwa upaya mitigasi space debris yang ada saat ini belum cukup untuk menekan pertumbuhan space debris dan belum dapat secara efektif mengatasi masalah space debris yang disebabkan oleh MegaLEO. Hal ini didasari pada peningkatan keberadaan space debris di orbit bumi sejak MegaLEO diluncurkan. Dengan demikian, perlu dilakukannya pengkajian ulang atas guidelines mitigasi space debris yang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait penerapan upaya penanggulangan space debris lainnya seperti upaya remediasi berupa Active Debris Removal.

---

Mega-Constellation of Satellites in Low Earth Orbit (MegaLEO) is a new phenomenon of space exploration and utilization driven by technological advances. The launch of MegaLEO has the potential to produce space debris that threatens the space environment. The technical characteristics of MegaLEO make the potential creation of space debris in Earth orbit, especially LEO, even higher. Under international law, states have an international obligation not to pollute the space environment. Space debris mitigation is an important thing that can be done to ensure that every country is responsible for protecting the space environment from harmful contamination. Various international organizations have issued space debris mitigation guidance instruments such as the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines and IADC Space Debris Mitigation Guidelines and have been incorporated at the national level by countries, especially by spacefaring nations. The aim of this research is to look at how mitigation of space debris that could potentially be generated by MegaLEO is regulated in international law. The research method used to answer the research objectives is normative juridical or doctrinal. This research found that existing space debris mitigation efforts are not sufficient to suppress the growth of space debris and cannot effectively overcome the space debris problem caused by MegaLEO. This is based on the increase in the presence of space debris in Earth's orbit since MegaLEO was launched. Thus, it is necessary to review the existing space debris mitigation guidelines and further research needs to be carried out regarding the implementation of other space debris management efforts, such as remediation efforts in the form of Active Debris Removal."

"Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

---

Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia.

The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation.

The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia."

"Sampai saat ini, telah lebih dari 2 tahun satelit LAPAN-TUBSAT beroperasi dengan sukses.Satelit ini berupa satelit inderaja yang dirancang oleh peneliti LAPAN bekerjasama dengan penelitidari Universitas Teknik Berlin Jerman. Satelit ini menggunakan orbit sunsinkronus dengan ketinggian642,5 km dari permukaan bumi dengan sudut inklinasi 97,9º.Pemilihan orbit sunsinkronus untuk satelit LAPAN-TUBSAT ini tentunya dilakukan ataspertimbangan teknis guna mendukung keberhasilan misi satelit tersebut. Untuk lebih jelasnya tulisanini menguraikan secara ilmiah karakteristik orbit sunsinkronus, dan alasan kenapa untuk satelitinderaja orbit sunsinkronus selalu menjadi pilihannya. "

"Berlin sebagai ibukota Jerman tidak hanya dikenal dengan peninggalan historis dalam bentuk budaya material (material culture) seperti monumen atau bangunan dengan gaya arsitektur tertentu, tetapi juga menyimpan kisah spionase dunia pada era Perang Dingin. Sebagai “pusat pertarungan“ ideologi Perang Dingin, Berlin sangat lekat diasosiasikan dengan spionase. Kesan ini sering diangkat sebagai tema berbagai produk media, baik yang diproduksi di dalam atau luar Jerman. Salah satu produk media populer yang mengangkat tema spionase di Berlin adalah serial manga Spy X Family (2019) karya Tetsuya Endo. Penggambaran kota Berlint dalam serial manga ini dapat dimaknai sebagai representasi Berlin pada era Perang Dingin. Dengan menganalisis serial manga ini secara semiotik, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana Berlin sebagai wilayah sentral pada era Perang Dingin direpresentasikan dalam budaya populer. Analisis semiotik terhadap penggambaran landscape dan kehidupan di kota Berlint dalam manga Spy X Family ini merepresentasikan kota Berlin sebagai pusat spionase yang tertata rapi dan menyediakan ruang tinggal yang layak bagi penduduknya.

---

Berlin is not only known for its historical heritage in the form of material culture, such as monuments or buildings with a particular architectural style, but also for keeping stories of world espionage during the Cold War era. As the arena of ideology contestation of the Cold War, Berlin is closely associated with espionage. This impression is often used as the theme of various media products produced inside and outside Germany. One of the popular media products with the theme of espionage in Berlin is the manga series Spy X Family (2019) by Tetsuya Endo. The depiction of the city of Berlint in this manga series can be interpreted as a representation of Berlin during the Cold War era. By analyzing this manga series semiotically, this study aims to reveal how Berlin, as a central region during the Cold War era, was represented in popular culture. This semiotic analysis of the depiction of landscape and life in the city of Berlint in the Spy X Family manga represents the city of Berlin as an espionage center that is neatly arranged and provides decent living space for its inhabitants."

"Hukum intenasional tidak mengatur sejauh mana batasan norma terhadap kegiatan intelijen yang dapat dilakukan dalam hubungan antar negara. Tidak adanya pengaturan spionase di masa damai dalam hukum internasional, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dan kerjasama dalam hubungan antarnegara. Spionase merupakan kebutuhan bagi pertahanan negara untuk membela diri dari bahaya sekecil apapun yang mungkin datang. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia memperkuat kemampuan intelijennya untuk mendukung negara dalam setiap kerjasama internasional dan pemberantasan kejahatan transnasional.

---

International law does not regulate the norm limit the extent to which intelligence activities to do in the relations between states. This lack of regulation of espionage in peacetime international law, intended to maintain political stability and cooperation in the relations between states. Espionage is a necessity for national defense to defend themselves from the slightest danger that might come up. This study recommends that the Government of Indonesia to strengthen its intelligence capabilities to support the country in any international cooperation and combating transnational crime."

"Skripsi ini membahas penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Prinsip 1986) dalam kegiatan satelit penginderaan jauh di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan nasionalnya. Prinsip 1986 mengatur secara umum kegiatan penginderaan jauh agar tetap sejalan dengan prinsip kegiatan keantariksaan. Di era globalisasi, teknologi penginderaan jauh semakin maju dengan sektor swasta semakin aktif terlibat. Salah satu isu utama penerapannya adalah prinsip non-diskriminasi atas akses terhadap data. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan jasa satelit penginderaan jauh untuk memecahkan kompleksitas permasalahan terkait fakta geografisnya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

This thesis studies the implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Principles 1986) in satellite remote sensing activities at various States, including Indonesia, through their national policies. Principles 1986 is generally regulating remote sensing activities while preserving the principles of outer space. In the globalization era, the technology is getting more sophisticated, by private entities providing services more actively. One of the main issues in its implementation is the principle of non-discriminatory access to data. Indonesia, as the biggest archipelagic country in the world, requires such remote sensing services to unravel the complexity of problems related to its geographical facts. This thesis is conducted using a juridical-normative research, by reviewing legal references, national and also international legal norms."

"

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

"