Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSertipikat hak atas tanah seharusnya memuat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun, dalam praktik di lingkungan bermasyarakat, penerbitan sertipikat hak atas tanah menuai berbagai permasalahan, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3322K/Pdt/2017 yaitu timbulnya kepemilikan sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah di Bali. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat karena mempertanyakan kepastian hukum terhadap kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan perlindungan hukum yang diberikan Negara apabila telah terdapat hak atas tanah yang digugat. Untuk itu, penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan ganda terhadap satu bidang tanah di Bali dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum akibat timbulnya sertipikat ganda terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa baik secara musyawarah dengan Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai moderator maupun pengajuan upaya hukum melalui Pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli harus menaati tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban yang dimintakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan hanya dalam pembuatan akta saja melainkan tanggung jawab pada saat sebelum dan setelah penandatanganan akta jual beli.

---

ABSTRACTCertificate of land ownership rights must contain physical data and juridical data in accordance with the data provided in the measuring certificate and the book of land ownership rights. However, in practice, the issuance of certificates of land ownership rights may cause various problems, such as the Decision of the Supreme Court Number 3322K/Pdt/2017 regarding the emergence of a dispute of two official land ownership certificates for the same plot of land in Bali which caused uncertainty in the society because of the legal certainty of the certificates of land ownership rights and legal protection granted by the State in the event of dispute arising from the land ownership rights. Thus, the authors wish to analyze the legal protection of dual ownership on one plot of land in Bali and the liability of Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT in carrying out their duties and the authorities. The method of the research is a normative juridical method with descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is the legal protection due to the emergence of a double certification for each owner for the identical land ownership rights whereby such owner who suffer loss from this double certification may file a dispute either through deliberation with the National Land Office as a moderator or through the court. PPAT in drawing up Deed of Sale and Purchase/AJB must subject to the guidelines and procedures based on the applicables laws and regulations. The liabilities of PPAT is not limited in drawing up the deed but such liabilities exist before and after the signing of the AJB.

"

"ABSTRAKKeberlakuan kartu kavling sebagai salah satu bukti bagi pihak yang menerima pembebasan lahan oleh Pemerintah, menuntun penulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3373.K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dalam putusan disebutkan bahwaPihak Penggugat telah melakukan pembelian tanah pemukiman kembali milik penggarap lahan proyek bandara udara Soekarno-Hatta kartu kavling dengan dasar kartu kavling dan telah memiliki ijin lokasi pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana untuk anggota Mabes Polri. Namun, pada sebagian lahan tersebut telah diterbitkan ijin lokasi kepada Pihak Tergugat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan meliputi kekuatan kartu kavling tanah dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan dan mekanismepenerbitan kartu kavling padapengadaantanah.Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakandata sekunder.Hasil dari penelitian ini bahwa kartu kavling tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah dan mekanisme penerbitan kartu kavling pada pengadaan tanah oleh Panitia Pembebasan Lahan di antaranya dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengadaan tanah pada perkara a quo tidak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh saran antara lain bagi pemilik tanah dengan dasar kartu kavling untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertipikat dan apabila jual beli tanah dengan dasar kartu kavling disertakan dengan adanya akta pemindahan hak oleh Notaris.

---

ABSTRACTThe implementation of the lottery card as one of the proofs for those who received land acquisition by the Government, led the author to analyze the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3373.K / Pdt / 2017 dated December 22, 2017.Where the Plaintiff has had a Tangerang Regent Decree concerning the Granting of a Location Permit for the construction of housing in Tangerang Regency, but it turns out that on the land a State Administration Official Decree concerning the Granting of Location Permits was also issued To the Defendant. The Problems include the strength of the land plots card in the process of issuing Building Use Rights and the mechanism of land acquisition by replacing the location of the land.The method used is a normative juridical method with a descriptive analytical qualitative approach with a secondary data base. The results of this study are that the mechanism of land acquisition by the Land Acquisition Committee does not comply with the applicable regulations and the application of the lottery card which is not recognized as one of the reasons for the proof of land ownership. So that the judges' legal considerations are in accordance with the provisions of current legislation."

"Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal pemberian hibah tersebut jarang sekali timbul konflik bagi anggota keluarga yang tidak menerima pembagian karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, sehingga pemilik harta tersebut dapat dengan leluasa memberikan hartanya kepada siapapun atas kehendak pemilik harta tersebut. Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilalukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. PPAT memiliki kewenangan dalam pembuat akta tanah adalah melakukansebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta buktidilakukannya perbuatan hukum. Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, maka terdapat pertentangan antara ketentuan peraturan pasal 1666 KUHPerdata dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594 K/PDT/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang dan Peran PPAT terhadap peralihan tanah dan bangunan tanpa pihak yang berwenang (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594K/PDT/2020), Akta hibah dalam kasus ini telah cacat yuridis dan oleh karenanya akta hibah tersebut bataldemi hukum, Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakanbersifat ekplanatoris. Analisis didasarkan pada UUJN, KUHPerdata, UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta peraturan lain terkait. Hasil analisis adalah Kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang, dalam peralihan atau balik nama tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta autentik adalah ancaman hukuman perdata dan pidana. Ganti rugi atas kerugian yangditimbulkannya terhadap si penderita, dan dapat menempuh jalur hukum ke pihak polisian dengan laporan penggelapan hak atau pemalsuan surat (Pasal 264 KUHPidana) atas kerugian yang dilakukanantara pihak tersebut.

---

Land is an object that has always been a grab in the life of the community, in the case of granting, conflicts rarely arise for family members who do not receive a division because basically a grant is a gift, so that the owner of the property can freely give his property to anyone at the will of the owner of the property. A grant is a gift of a person to another party that is usually passed when the giver or recipient isstill alive. PPAT has the authority in making land deeds to carry out some land registration activities by making deeds as a result of these activities along with evidence of legal actions. Article 1666 of the CivilCode which states that grants are given free of charge and cannot be withdrawn, then there is a conflict between the provisions of the regulations of article 1666 of the Civil Code and the decision of theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 3594 K / PDT / 2020." The problems raised in thisstudy are the position of grant deeds made without authorized parties and the role of PPAT on the transfer of land and buildings without authorized parties (Study of the Supreme Court of the Republic ofIndonesia Decision Number 3594 K / PDT / 2020), The grant deed in this case has been juridically defective and therefore the grant deed is null and void, To answer the problem is used qualitative dataanalysis research method carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used isexplanatory. The analysis is based on UUJN, Civil Code, UUPA, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officers, as well as other relatedregulations. The result of the analysis is The position of the grant deed made without the competentauthority, in the transfer or reversal of the name must be declared invalid and has no binding legal force,while the sanction that can be given to the offender who gives false information in the authentic deed is the threat of civil and criminal penalties. Compensation for the losses it caused to the sufferer, and cantake legal action to the police with a report of embezzlement of rights or forgery of letters (Article 264 of the Criminal Code) for losses made between those parties."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dibuat Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Disimpanginya peraturan yang berlaku dalam membuat akta wasiat tersebut akan mengakibatkan kerugian dan akta dapat menjadi tidak autentik. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan tanggungjawab Notaris yang membuat akta wasiat berdasarkan resume rapat keluarga yang dibuat secara notariil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisis suatu keadaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1968K/Pdt/2018 dimana Majelis Hakim memutus untuk membatalkan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan akta wasiat yang dibuat Notaris tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk memperjanjikan suatu warisan yang belum terbuka atau berdasarkan kesepakatan. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dalam membuat akta wasiat harus lebih teliti, seksama, berhati-hati, terus meningkatkan ilmu pengetahuan, sera tidak boleh menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat akta. Dengan demikian, akta yang dibuat tersebut tidak akan dipersengketakan dan tidak merugikan para pihak terkait.

---

ABSTRACTThis study discusses the validity of the testament made by notaries as public officials who are authorized to make deeds. The disobedience of the applicable regulations in making the testament, will result in loss and the deed may become inauthentic. The issues in this study are regarding the validity and responsibility of the notary who makes a testament based on a notarized resume of family meetings. Normative juridical research methods are used, a research that emphasizes the use of secondary data with a descriptive-analytical type of research, namely analyzing a situation; in this case used the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1968K/Pdt/2018 where the Judges decided to cancel the testament made based on the family meeting resume. It was concluded that the making of a testament made by a notary is invalid because it contradicts the provisions in Article 1334 paragraph (2) of the Civil Code which prohibits the promise of an inheritance based on an agreement. The results of the study suggest that the notary in making a testament deed must conscientious, continue to improve knowledge, and must not deviate from the provisions of the applicable laws and regulations in making deeds. Therefore, the deed will not be disputed and will not harm the parties concerned."

"ABSTRAKNama : SUKIMTO FAHRUDDINNPM : 1506807924Program Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN TANPA LEVERING STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1172 K/Pdt/2015 Sengketa seharusnya tidak terjadi pada transaksi jual beli tanah dan bangunan jika para pihak melakukannya sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, yaitu setelah pihak pembeli membayar harganya, penjual dalam suatu waktu tertentu langsung menyerahkan obyek jual belinya kepada pembeli dalam keadaan kosong. Hal ini dikarenakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila asas terang dan tunai terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Pokok Agraria yang menganut sistem hukum adat. Lalu bagaimanakah keabsahan jual beli tanah dan bangunan tanpa levering menurut putusan mahkamah agung nomor 1172/K/Pdt/2015 dan Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli tanah dan bangunan tanpa levering menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172/K/Pdt/2015 apabila obyek jual beli dikuasai oleh pihak ketiga? Tesis ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki kegiatan mengumpulkan bahan pustaka ataudata sekunder belaka atau suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Dengan dilakukannya penandatanganan jual beli di hadapan PPAT, maka Jual Beli Tanah dan Bangunan tanpa levering tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang melakukan jual beli dan pihak ketiga yang menguasai obyek jual beli. Hal ini dikarenakan asas jual beli dalam UUPA adalah terang, tunai, dan riil. Sedangkan akibat hukumnya adalah transaksi tersebut tetap sah dan berlaku mengikat para pihak dan pihak ketiga, namun diperlukan upaya hukum lanjutan untuk mengambil kembali obyek jual beli dari tangan pihak ketiga.

---

ABSTRACTNama SUKIMTO FAHRUDDINNPM 1506807924Program Studi Magister KenotariatanJudul LEGALITY OF LAND AND BUILDING TRANSACTION WITHOUT LEVERING STUDY OF SUPREME COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA rsquo S DECISION NUMBER 1172 K Pdt 2015 Disputes should not occur in the transactions of land and building if the parties do so in accordance with the applicable legislation corridor, In example, after the buyer pays the price, the seller in a certain time directly submit the object of the transactions to the buyer. This is because the sale and purchase is considered to have occurred between both parties if the principle of light and cash is fulfilled as stipulated in the provisions of Basic Agrarian Law which adheres to customary law system. What is the validity of the sale and purchase of land and buildings without levering according to the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 1172 K Pdt 2015 and how the law resulted from the sale and purchase transactions of land and buildings without levering according to the decision of Supreme Court Number 1172 K Pdt 2015 if the object of sale and purchase controlled by a third party This thesis is the result of qualitative research with normative research method that is law research which have activity of collecting bibliography or mere secondary data or a procedure of scientific research to find truth based on legal logic from normative side. With the signing of the sale and purchase transactions in the presence of PPAT, the Sale and Purchase of Land and Building without levering is legitimate and binding the parties who do the buying and selling and the third party who controls the object of sale and purchase. This is because the principle of sale and purchase in the Basic Agrarian Law is bright, cash, and real. While the legal consequences are those transactions remain valid and apply binding to the parties and third parties, but required further legal efforts to retrieve the objects of sale and purchase from the hands of third parties. "

"Fokus pada penelitian ini mengenai kekuatan bukti kepemilikan Akta Pernyataan dan Akta Kuasa kepemilikan tanah dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 691/PK/Pdt/2022. Metode penelitian dalam tesis ini yakni menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum pada penelitian hukum doktrinal terdiri atas bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, sekunder berupa artikel dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa Sertipikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sedangkan terhadap Akta Pernyataan dan Akta Kuasa ini dibuat dengan memenuhi prosedur pembuatan akta Autentik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jabatan Notaris, sehingga ia memiliki mempunyai kekuatan seperti undang-undang bagi pihak yang menandatanginya. Sehingga sepanjang Akta-Akta ini sudah memenuhi syarat-syarat prosedur pembuatannya sebagai Akta Autentik, maka akta-akta ini patut dihormati juga oleh pihak ketiga, sedangkan terhadap para pihak mengikat layaknya undang-undang yang mesti ditaati. Pertimbangan Hakim dalam menilai kekuatan kepemilikan akta pernyataan dan akta kuasa kepemilikan tanah dikaitkan dengan hukum daerah setempat pada penelitian ini dirasakan sudah tepat bahwa Hakim memandang bahwa akta pernyataan dan akta kuasa kepemilikan tanah atau yang dalam penelitian ini lebih tepat disebut sebagai akta pernyataan yang disepakati kedua belah pihak merupakan dasar dari pada Tuan KAJ dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tuan S, namun dalam pertimbangannya kurang kuat/kurang dasar. Patut ditambahkan, seperti ketentuan konstitusi UUD 1945, mengenai kesamaan hak bagi setiap warga negara Indonesia patut dipertahankan dan tidak terdapat perbedaan yang dalam putusan ini belum menjadi bahan pertimbangan Hakim.

---

The focus of this research is on the strength of the proof of ownership of the Deed of Declaration and Deed of Power of Attorney for land ownership compared to the Certificate of Ownership Based on the Supreme Court Decision Number 691/PK/Pdt/2022. The research method in this thesis uses a form of doctrinal legal research. The typology used in this research is descriptive research. The type of data used in this research is secondary data obtained from library research. Sources of legal materials in doctrinal legal research consist of primary legal materials consisting of related laws and regulations, secondary in the form of articles and journals. This research found that the Certificate of Ownership has perfect evidentiary power, as long as it is not proven otherwise. Meanwhile, the Deed of Declaration and Deed of Power of Attorney are made by complying with the procedure for making an Authentic Deed as stipulated in the Notary's Position Regulations, so that it has the force of law for the party who signs it. So as long as these Deeds fulfill the procedural requirements for making them as Authentic Deeds, then these Deeds should also be respected by third parties, while the parties are binding like laws that must be obeyed.. The Judge's consideration in assessing the strength of ownership of the statement deed and land ownership power of attorney deed is linked to local regional law in this research. In this research, it is felt that it is correct that the Judge considers that the statement deed and land ownership power of attorney deed or what in this research is more accurately referred to as the statement deed are secondly approved. Both parties are the basis for Mr. KAJ in issuing the Certificate of Ownership in the name of Mr. S, but in his consideration it is less strong/less than basic. It should be added, as is the constitutional provision of the 1945 Constitution, regarding equal rights for every Indonesian citizen which should be maintained and there are no differences which in this decision have not been taken into consideration by the Judge."

"ABSTRAKHibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai prosedur sehingga bermasalah pada status kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti salah satu contoh kasus pada perkara No: 3329 K/PDT/2012, dimana terdapat dua pihak yang mengaku telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari pemberi hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian hukum kepustakaan/normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dirangkum dengan menarik kesimpulan secara induktif (khusus-umum).Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung No. 3329 K/PDT/2012, bahwa peralihan hak atas tanah melalui Hibah tersebut dilakukan secara lisan dan hanya dibuktikan dengan surat penyerahan, namun tidak dituangkan ke dalam Akta Hibah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak memenuhi syarat formalnya, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris guna menjaga adanya kepastian hukumnya. Tanah yang diperoleh POLDA NTB tersebut kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk ditetapkan sebagai aset Negara, namun tidak pernah dilakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan Hukum dari suatu aset berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh POLDA NTB tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik/pemegang dari sebidang tanah tersebut. Namun, bukan berarti POLDA NTB, tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan POLDA NTB dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Hibah.

---

ABSTRACT

Grant is a gift that has social function in society, whether it?s given by a person or institution. The function of grant which not running according to procedure until it become a problem is the ownership status of the land. For example, a case with court decision No: 3329 K/PDT/2012, where there are two parties who claimed had received a land from a grantor. Study design that used in this research is library research or law library research/ normative with case approach. This research is analytical descriptive. Data used in this research is secondary data. Data analysis summarized by taking conclusion inductively (specially-general).

The research result in supreme court decision No. 3329 K/PDT/2012, is that the rights transfer of land through grant is did by verbal and only proved with handover letter, but not written in grant certificate. That is not appropriate with grant procedure regulated by constitution, which is the grant certificate made in Notary/Land Deed Maker Officer is not fulfill formal requirements. The land received by POLDA NTB then registered on Directorate General of State to assigned as nation asset, but the request of certificate publication to National Land Office is never done. Legal forca of an asset of a land owned by POLDA NTB is not too string to prove that he is the owner of the land itself. But it?s not mean that POLDA NTB not have the right of the land, since it is registered as State Property, and POLDA NTB can prove that it is received from grant."

"Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sejak manusia tersebut lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia senantiasa membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal hidupnya, oleh karena itu dapat disimpulkan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat darimana manusia berasal, dan juga tempat kemana mereka akan pergi. Studi kasus yang akan dibahas dalam tesis ini memaparkan tentang apa yang terdapat dalam teori belum tentu sepenuhnya benar, karena dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 antara Perkumpulan Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara melawan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berakhir dengan kemenangan Pihak Kelompok Tani. Kelompok Tani ini memiliki tanah tersebut atas dasar lokasi dibuka sendiri maupun secara berkelompok yang berasal dari Tanah Negara seluas kurang lebih 2722 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua hektar) sejak Tahun 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat yang akhirnya dikukuhkan oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Mamuju pada Tahun 1994 yaitu dikeluarkannya SKP (Surat Keterangan Pemilikan Tanah), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Sporadik tentang Pemberian Hak Kepemilikan atas Tanah Negara, sedangkan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten Mamuju Utara. Seperti apakah kekuatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Hukum Negara Indonesia terhadap hak prioritas atas tanah bagi masyarakat adat setempat, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 dan apakah putusan Majelis Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

---

The soil is basic human needs since human beings are born to die, humans always need land as a place to live his life, therefore it can be inferred, the land is where humans live, a place where humans came from, and also the place where they will go. Case studies will be discussed in this thesis lays out about what there is in theory not necessarily entirely correct, because in the Interim Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 582 PK/Pdt/2011 between farmer groups Gathering community empowerment of farmers and fishermen Coastal North Mamuju Regency against PT. Superior Sustainable Technology Widya ended with the victory of The farmers group. This group of farmers have land on the basis of such a location was opened and in groups originating from the State land covering an area of approximately 2263 Ha (two thousand seven hundred twenty-two acres) since 1982 (one thousand nine hundred eighty-two) located in North Mamuju Regency of West Sulawesi Province, which was eventually confirmed by the Government of the village and Mamuju Regency in 1994, namely the promulgation of the SKP (Affidavits Landholdings), SKT (Ground Clearance) and Sporadic on Granting ownership of State land, while PT Widya Superior Sustainable Technologies have the land based on the certificate HGU (Business use rights) are getting recognition from the Government of the Republic of Indonesia issued by the Agency of the Republic of Indonesia Land North Mamuju Regency. Such is the power and legal certainty afforded by State law rights against Indonesia's top priority lands for indigenous peoples, especially in the Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 582 PK/Pdt/2011 and whether the verdict of the judicial review is in accordance with the rules applicable law."

"ABSTRAKSertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnyamenjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannyaseringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkanoleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur danKantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yangdimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnyaatas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yangtertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal dari permohonan penjelasanmengenai status tanah sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang, dikarenakan terhadap tanah tersebut telah dikuasai olehpihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya. Di dalam Surat Jawabannyamenyatakan bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6957/Bencongan luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana diatas tanah sertipikat Hak Milik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan datasekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikatganda dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, jika tidak dapat diselesaikanmaka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketakepemilikan melalui Peradilan Umum (Perdata).

---

ABSTRACTCertificate of land rights is strong evidence that where in it describes the state ofthe land. But in reality often because of the emergence of a dispute dualcertificate. It is caused by defects in the administration of the law because thecertificate is not mapped, measured and Land Office did not perform repeatedmeasurements as requested by the owners of the land on the grounds coordinatepoints is not found aver the land. It can be seen as in the case set forth in thedecision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 154 PK/TUN/2010. This dual certificate request originated froma description of the status of the certificate of land ownership rights to The Headof Tangerang District Land Office, due to the land has been occupied by othersand has been building standing on it. In the reply letter has been issued acertificate stating that the right to build a number 6957/Bencongan, spacious4,400 m² was recorded on behalf PT. Tunggal Reksa Kencana on land propertycertificates. The research method used is the method of normative research thataims to get secondary data through library research. To resolve disputes multiplecertificates can be reached by consensus, if not resolved then the aggrieved partycan file a lawsuit over ownership through general court (civil)."

"Pokok permasalahan  yang timbul di dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sengketa akibat Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan pendaftaran hak atas aset tanah yang dimilikinya sebelum memberikan hak persewaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan bangunan yang selanjutnya mengalihkan pengelolaan bangunannya  kepada Yayasan GP. Yayasan GP mengalihkan kembali mengenai pengelolaan dan kepemilikan atas tanah kepada PT SKA. Masalah yang diangkat dalam penelitan ini adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan hak persewaan di atas tanah aset miliknya dan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang konversi hak atas tanah. Selain itu, Akta yang dibuat oleh Notaris untuk menyerahkan hak atas tanah aset pemerintah daerah tersebut dipertanyakan keabsahannya dan bagaimana Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian kepustakaan di dalam penelitian memiliki karakteristik yuridis normatif, yang mana menggunakan fact finding dan problem finding sebagai tipe penelitiannya, sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan berupa simpulan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak berwenang untuk memberikan hak persewaan kepada pihak lain dikarenakan tanah miliknya belum dilakukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan sehingga hanya dianggap sebagai pemilik secara yuridis ekonomis dan belum secara yuridis materil menjadi miliknya. Akibatnya, Pemerintah Kota Surabaya telah lalai di dalam menjalankan kewajibannya untuk menyukuri, mengusahakan, menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Selain itu, Notaris yang membuat Akta di dalam proses peralihan aset tanah objek sengketa ini tidak cermat, teliti dan tidak bertanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan sengketa di antara para pihak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga dapat dijatuhkan sanksi.

---

The background of the problem arising in this reaseach is due to a dispute because the Government of Surabaya City has not registered the right of its asset before giving rent rights to the Provincial Govenment of East Java to build a building, which its building management be transfered to GP Foundation. Furthermore, GP Foundation transfers again its management and ownership of that land and building to SKA Limited Liability Company. The reseach problem in this research is concerning the authority of the Government of Surabaya City to give rent rights on its land and concerning the obligations that must be conducted by the Government of Surabaya City as the holder of land conversion. Other than that, the Deed made by the Notary to transfers the land is being questioned concerning its validity dan how the Notary could be liable for the deed made by him/her. This research is conducted based on literature research with normative juridical research method, which uses fact finding and problem finding as the type of the research in order to find the solution of the problem, which is concluded that the Government of Surabaya City does not have the authority to give rent rights to the other parties the its land right has not yet been registered yet at the Land Office. Therefore, the Government of Surabaya City is only regarded as the owner based on economic juridical and not yet on material juridical. The consequence of not doing this is that the Government of Surabaya City has neglected its obligation to give thanks, cultivate, guard and maintain its land. Afterward, the Notary who made the deed concerning the transfer of land in this case is not being cautious, thorough and responsible. As a result, a dispute between the parties emerges and the notary could be sanctioned due to infringing the Notary Office Law and Notarys Code of Ethics."