Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah karena dilakukan tanpa hak dan wewenang. Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal yang telah memperoleh seluruh piutang lewat cessie dari BPPN. Sementara,dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, Gaston Investment Limited juga telah diakui kedudukannya sebagai kreditor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil penelitian penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara utang-piutang yang lazim ditemui dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

---

This research discusses the assignment of receivables carried out by one of the creditor members the PT China Construction Bank to Tomy Winata in a syndicated loan facility for the construction of the Kuta Paradiso Hotel which was stated in the Judicial Court Decision Number 555 / PDT.G / 2018 / PN. JKT.UTR Jo. Decision Number 272 / PDT / 2020 / PT.DKI was declared an act against the law. The Judges from the court to the appeal level decided the assignment as a tort (act against the law) because it was carried out without the full right and authority that had transferred to Fireworks Venture Limited as a new creditor member in the syndicated loan. Further, the Judges stated that Fireworks Venture Limited was the sole creditor of the syndicated credit receivables which may affect the position of other creditor members who were members of the syndicated credit facility whose position had been recognized such as Gaston Investment Limited in Court Decision Number 26/Pdt.G/ 2013 /PN.JKT.PST which filed a default suit against PT Geria Wijaya Prestige as the debtor. The author uses a normative legal research method with an analytical approach to answer these legal problems. The result of the author's analysis is that the transfer of accounts receivable by PT China Construction Bank and Tomy Winata has been carried out according to the amount of the loan and is carried out based on a valid rechtstitel as it meets the provisions in Article 584 of the Civil Code. in the transfer of receivables carried out by the competent authority so that the assignment of receivables does not fulfill the element of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the author in his suggestion hopes that the Panel of Judges can be more careful and thorough in deciding a case, especially in considering the arguments put forward by the plaintiff in the lawsuit and also the answers from the defendant by taking into account the provisions in the statutory regulations along with the evidence submitted to the trial so that the parties in the case can get a decision as fairly as possible."

"Perkembangan perbankan saat ini di Indonesia semakin maju, ini ditandai dengan semakin banyaknya bank dan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tidak hanya perbankan lokal, dewasa ini banyak bank asing yang masuk ke Indonesia, masuknya bank asing ke Indonesia diantaranya melalui akuisisi bank lokal yang ada di Indonesia. Dalam dunia perbankan, suatu permasalahan dan resiko yang seringkali terjadi dan berpotensi terjadi adalah kredit bermasalah atau kredit macet. QNB Indonesia yang merupakan bank hasil akuisisi di Indonesia memiliki beberapa cara dalam mencegah dan menyelesaikan kredit bermasalah. QNB Indonesia selalu mengupayakan kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara non litigasi melalui penyelamatan kredit dengan restrukturisasi. Jalur peradilan atau jalur litigasi bukan prioritas dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

---

The development of the current banking in Indonesia is advancing, it is marked by the increasing number of banks and has an important role in the growth and economic development. Not only local bank, many foreign banks to enter Indonesia, the entry of foreign banks to Indonesia, including through the acquisition of local banks in Indonesia. In the banking world, the problems and risks that often occur and are potentially problematic credit or bad credit. QNB Indonesia, which is the result of the acquisition of a bank in Indonesia has several ways to prevent and resolve problem loans. QNB Indonesia has always sought nonperforming loans can be solved by means of non-litigation through credit rescue with restructuring. Lane or lanes judicial litigation is not a priority in solving the problem loans."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"Tesis ini menguraikan mengenai permasalahan hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) antara Goal Trading Assets, Ltd. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari Goal Trading Assets, Ltd. selaku kreditur baru terhadap pelunasan utang dari PT. XYZ yang merupakan debitur yang berhutang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari Goal Trading Assets, Ltd dalam kedudukannya selaku kreditur baru terhadap aset yang dijadikan jaminan utang oleh PT. XYZ dalam kedudukannya selaku debitur, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. apabila terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan ilang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. untuk mendapatkan pelunasan hutang dari PT. XYZ.Hasil penelitian ini adalah hak yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) adalah hak tagih atas hutang-hutang dari PT. XYZ, sedangkan kewajiban yang timbul adalah kewajiban dari kreditur baru untuk melakukan pendaftaran Goal Trading Assets, Ltd. sebagai kreditur baru pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. XYZ. Dalam hal terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan hilang, khususnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang maka Goal Trading Assets, Ltd. dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang. Selain itu, untuk menjamin pelunasan hutang dari PT. XYZ, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. adalah lelang eksekusi atas jaminan hutang dari PT. XYZ.

---

The thesis is described of the legal problem that arises because of The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) between Goal Trading Assets, Ltd. with Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) then give to rights and obligations for Goal Trading Assets, Ltd as a new creditor against the debt of PT. XYZ that is a debitor being indebted. The study is done in qualitative by normative research method because of using the secondary data as the data gathering. Issues discussed is about rights and obligations arising from Goal Trading Assets, Ltd. in benefice as a new creditor against assets which were become debt collateral by PT. XYZ in benefice as a debitor, the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. if there are some proof of ownership of the assets was declared missing by Directorate General of State Assets of Finance Minister Regulation of Republic of Indonesia and the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. to get the repayment of debt by PT. XYZ.The result of research is the right which was arisen from The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) is the right of prommisory notes of the payable of PT. XYZ, whereas the obligation that arises is the responsibility of a new creditor to register as a new creditor for Goal Trading Assets, Ltd on last documents of the ownership proof assets that used as debt collateral by PT. XYZ. In the event that there is evidence of ownership of assets that became collateral debt was declared missing, especially land rights certificates to guarantee the debt, Goal Trading Assets, Ltd. may apply for issuance of a replacement certificate for the certificate of land rights to be guaranteed the debt. In addition, to ensure the repayment of debt of PT. XYZ, then the remedy can be done by Goal Trading Assets, Ltd. is the execution of the collateral debt auction of PT. XYZ."

"BPPN memiliki kewenangan melakukan penjualan asset dalam restrukturisasi atas bank-bank yang berada dibawah pengawasannya berdasar ketentuan pasal 37A UU No .10/1998 Tentang Perbankan jo pasal 13 jo pasal 26 PP No .17 Tahun 1999. Oleh BPPN tagihan kredit kepemilikan rumah (KPR) dijual kepada Bank Arta Graha (BAG) dengan contract of sale No.3752/August /2000 tanggal 30 Agustus 2000. menurut pasal 1533 KUH Perdata penjualan atas piutang meliputi segala hak-hak yang melekat pada tagihan tersebut. Dalam hal ini termasuk Hak Tanggungan yang diletakan atas rumah tinggal yang menjadi jaminan KPR. Hak Tanggungan secara hukum beralih kepada Bank Artha Graha dalam kenyataannya tidak demikian halnya. Beberapa kanwil pertanahan tidak mau mendaftarkan peralihan tersebut dan minta dibuatkan akta PPAT baru. Untuk piutang KPR yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam kotrak jual-beli dapat dikembalikan ke BPPN dengan sistim clawback. Perjanjian jual beli bersifat obligatoir hanya menimbulkan Hak dan Kewajiban diantara para pihak. Agar kepemilikan tersebut beralih kepada pembeli, harus dilakukan penyerahan barang (levering). Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata penyerahan dan pengalihan piutang atas nama harus dilakukan dengan membuat cessie. Cessie telah dilakukan secara notariil pada tanggal 29 September 2000 dengan Akta No. 14. Agar cessie dapat berlaku pada pihak debitur, maka cessie tersebut telah diumumkan di beberapa Koran dan debitur diwajibkan untuk melakukan pendaftaran yang berfungsi sebagai pengakuan debitur atas hutangnya. Hal-hal khusus yang diatur dalam cessie adalah kesepakatan para pihak untuk mengesampingkan pasal-pasal mengenai berakhirnya kuasa seperti yang termuat dalam pasal 1813,1814, 1815,1816 KUH Perdata. Berakhirnya pemberian kuasa kepada salah satu pihak tidak berlaku terhadap piutang-piutang yang termuat dalam contract of sale dan telah dialihkan dengan cessie dari BPPN kepada Bank Arta Graha. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak."

"Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, pemberian kredit adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh bank kepada 'customer', dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit diperlukan peran dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta perjanjian kredit, dalam perjanjian kredit perbankan diperlukan kehatihatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap untuk kemudian menuliskannya ke adalam akta notariil/otentik, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analistis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian diketahui bahwa tugas seorang notaris adalah mengkonstatir keinginan para pihak dengan mencatatkannya kedalam akta otentik, meskipun akta yang dibuat notaris hanya berdasarkan bukti formil dan keterangan para pihak, hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengenal lebih dulu kliennya, akta perjanjian kredit harus dibuat dengan persetujuan para pihak, apabila ternyata terdapat pihak yang membuat perjanjian dengan itikad yang tidak baik, atau cacad hukum, maka akta perjanjian kredit notariil tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. 

---

Credit agreement is a legal act that is often done by the public, credit is one form of service provided by banks to customers, in the context of the implementation of a credit agreement the role and responsibility of a notary public as a public official are required to make a credit agreement deed, in a banking credit agreement notary prudence is needed in absorbing the intentions and objectives of the parties to then write it into a notarial / authentic deed, the preparation and writing of the contents of the deed becomes very important. This research uses descriptive analytic research with normative juridical approach. This research data collection tool is a literature study and is supported by conducting interviews, so that comprehensive data will be obtained to make changes and adjustments that can be made in the implementation. The results of the study note that the task of a notary is merely to conquer the wishes of the parties by recording it into an authentic deed, even though the notarial deed is only based on formal evidence and statements of the parties, it should apply the precautionary principle and get to know its clients first, the loan agreement deed must be made with the agreement of the parties, if it turns out there is a party who made an agreement in bad faith, or a legal defect, then the notarial credit agreement can be canceled by a court decision."

"Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri.  Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku bagi Perbankan dan keabsahan Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode penelitian tersebut untuk menjawab hasil dari analisa bahwa Perjanjian Kredit dalam menerapkan Prinsip kehati-hatian terhadap klausul agunan tanah dan bangunan dibuktikan dengan kepemilikan yang sah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Kepemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari pelaksanaan lelang hanya dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang. Akibatnya jaminan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum sedangkan Perjanjian Kredit tetap sah walaupun agunan dinyatakan tidak sah karena sifat dari jaminan itu sendiri merupakan assesoir atau tambahan.

---

This thesis research discusses the legal consequences of the Credit Agreement if the additional guarantee clause or collateral has not been mastered. Additional guarantees or collateral are born because of a main agreement, namely the Credit Agreement itself. Based on Article 8 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, in providing bank credit, banks usually apply the "5C" Principle which consists of several factors, one of which is collateral. If a breach of contract results in bad credit, then you can apply for the execution of the Mortgage guarantee if the material guarantee is in the form of land or buildings. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of Credit Agreements with credit collateral that have not been mastered according to the laws and regulations applicable to Banking and the validity of Credit Agreements with credit collateral that have not been mastered according to Article 1320 of the Civil Code. To answer these problems used normative juridical research methods and in this study used secondary data and data collection tools in the form of document studies and interviews. The research method is to answer the results of the analysis that the Credit Agreement in applying the precautionary principle to the land and building collateral clause requires that it is not directly related to the object being financed and proven by legal ownership. Ownership of land and buildings obtained from the implementation of the auction is only evidenced by the Minutes of Auction Quotation. As a result, the guarantee becomes invalid or null and void while the Credit Agreement remains valid even though the collateral is declared invalid because the nature of the guarantee itself is an accessory or additional."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."