Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI.

---

This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

"

"Mogok Kerja sebagai hak pekerja, adalah perwujudan demokrasi di tempat kerja, sehingga proses pengambilan keputusannya pun harus terselenggara secara demokratis. Tesis ini menganalisis bagaimana penerapan Strike Ballot yaitu proses pemungutan suara sebagai prasyarat mogok kerja di Inggris; dibandingkan prasyarat mogok kerja di Indonesia, dengan pendekatan teori Workplace Democracy oleh Robert A. Dahl. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal melalui kajian pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan perbandingan hukum terhadap pengaturan prasyarat mogok kerja pada sistem hukum di negara Industrialis yaitu Inggris, dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan prasyarat mogok kerja dalam sistem hukum di Inggris telah mengakomodir demokrasi di tempat kerja dan memenuhi 5 (lima) kriteria proses yang demokratis menurut Robert A. Dahl, sebagaimana dalam sistem hukum Inggris sudah ada prosedur yang demokratis guna memastikan suatu Mogok Kerja memang dikehendaki pekerja/buruh yaitu prosedur pemungutan suara/Strike Ballot. Sementara sebaliknya, belum ada pengaturan prasyarat mogok kerja dalam sistem hukum di Indonesia yang mengakomodir penerapan demokrasi di tempat kerja, karena belum adanya suatu prosedur yang demokratis dan memenuhi 5 (lima) kriteria proses yang demokratis menurut Robert A. Dahl, guna memastikan suatu Mogok Kerja dikehendaki pekerja/buruh. Sehingga menjadi kuat urgensinya agar Strike Ballot diterapkan sebagai prasyarat mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia demi memastikan terwujudnya demokrasidi tempat kerja pada hukum Indonesia.

---

Strike as right to the worker, are manifestation of workplace democracy, thus the call to strike also shall be democratically processed. This paper analyzes how the implementation of Strike Ballot in United Kingdom and Great Britain (UK), as voting procedure required before proceeding a call to strike; compared with strike requirement in Indonesia, in view of Workplace Democracy theory. This paper employs doctrinal legal research through statute and comparative approach to the regulation and implementation of strike requirements under the laws of industrialist country such as UK laws, as well as in Indonesia laws. This paper concludes that the pre-requirement to call a strike under UK laws, has implementing the workplace democracy since it has fulfilled 5 (five) criteria of democratic process by Robert A. Dahl, thus under UK laws, there is a democratically procedures to ensure a call to strike are intended by the labour(s), in terms of Strike Ballot itself. In the other hand, there is no procedures that fulfilled 5 (five) criteria of democratic process by Robert A. Dahl, in order to ensure a call to strike are intended by the labour(s). This papers also concludes the urgency on implementation of strike ballot as pre-strike requirement, to be implemented under prevailing laws and regulations in Indonesia, to ensure the manifestation of workplace democracy under Indonesian Law."

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Didalam sebuah negara yang sedang memasuki tahap pembangunandibutuhkan investor asing guna menanamkan modal dan mengerakan semangatpengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan baik, tetapi dampak dariterbukanya pasar tersebut menimbulkan problematika yang baru, hal ini dapat kitalihat bahwa pekerja/buruh kerapkali menjadi tumbal atas hal tersebut. Hubunganantara pengusaha dengan buruh kerap kali mengalami suatu permasalahaan.Seringkali terjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dari berbagimacam sebab. Didalam permasalahaan tersebut buruh selalu didalam posisi yanglemah, dan mogok merupakan senjata bagi buruh untuk melakukan perlawananterhadap penindasan yang dilakukan oleh pengusaha kepada mereka. Pemogokanpemogokanyang terjadi di Indoneisa disebabkan berbagi macam faktor antara lainberkaitan dengan tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan upah, tuntutanagar diberikan tunjangan hari raya. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat upahburuh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan olehburuh kurang memadai sehingga menyebabkan pemogokan-pemogokan. Buruhjuga menuntut kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuanhukum ketenagakerjaan yang memang banyak pengusaha yang menghiraukanketentuan-ketentuan tersebut, dengan di latar belakangi hal tersebut mogokmerupakan jalan bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi mogok kerjayang dilakukan oleh buruh haruslah sesuai dengan koridor hukum yang tertuangdidalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan HubunganIndustrial sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dikatakan sah sesuaiperaturan hukum yang berlaku.

---

AbstractIn a country that was entering a phase of development needed to infusecapital foreign investors and entrepreneurs in the country mengerakan the spirit tocompete properly, but the impact of the opening of those markets pose newproblem, this we can see that workers/labourers become sacrificial anodes areparticularly over such matters.The relationship between owners and labor oftenexperience a dispiutes. Often quarrels between them as a result of sharing avariety of causes. In the dispiutes always in the position of labor is weak, and thestrike was a labor to do the weapons for the resistance against oppression byemployers to them. Strike that occurred in the manner of sharing factor-Indonesians caused among other things related to the demands of freedom ofAssembly, the demands for wage increases, demands to be given allowances feast.It can be seen from the level of labor wages that average is still low as well as theterms of the work perceived by inadequate labor causing the strike. Labors alsodemanded to owners to carry out the provisions of employment law which indeedmany entrepreneurs who ignored these provisions, with the performance of thisstrike is a way for labors to demand their rights. But break down the work done bylaborers shall be in accordance with the law contained in the corridors of the Act.No. 13 of 2003 on Labor and law No. 2 of 2004 concerning Industrial RelationsDisputes so that settlement of strike work done by laborers is said to be validaccording to legislation in force."

"Skripsi ini membahas partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja pada perusahaan kosmetik PT XYZ guna mengetahui alasan-alasan pekerja perempuan di Indonesia berpartisipasi dalam serikat pekerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga, serikat pekerja, budaya masyarakat, pekerjaan, dan feminisme menjadi pertimbangan bagi pekerja perempuan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Terdapat faktor budaya masyarakat yang menjadi pertimbangan partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja di Indonesia, berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Kirton (2005) di Inggris yang menyatakan hanya empat faktor lainnya yang menjadi pertimbangan pekerja perempuan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Penelitian ini menyarankan bahwa serikat pekerja harus membuat kebijakan-kebijakan khusus bagi pekerja perempuan dan dilaksanakannya sosialisasi akan keberadaan serikat pekerja dengan dukungan manajemen untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja.

---

The focus of this study is about female workers‟ participation in union of cosmetic company PT. XYZ with the purpose of knowing the reasons why female workers in Indonesia join and participate in union and how the union‟s committee enhance participation of female workers. This is qualitative research where data was collected through in-depth interviews. This findings show that family, trade union, occupation, feminist, and society culture influence participation of female worker in union.

There is factor of society culture also influence participation of female worker in union in Indonesia, it different with prior research from Kirton (2005) in UK that show only four factors influence participation of female worker in union there. This research suggests that union must develop the special policies for female workers and make a socialization with support from management to encourage female workers‟ participation in union."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengorganisasian serikat pekerja dan kepemimpinan serikat pekerja terhadap komitmen serikat pekerja dengan menggunakan efektivitas serikat pekerja sebagai variabel mediasi. Objek penelitian ini adalah Serikat Pekerja PT Telekomunikasi Selular SEPAKAT. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 325 Responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan SEM Structural Equation Modeling. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pengorganisasian serikat pekerja dan komitmen serikat pekerja melalui variabel efektivitas serikat pekerja. Variabel efektivitas serikat pekerja memediasi secara parsial pengorganisasian serikat pekerja dan komitmen serikat pekerja. Namun, efektivitas serikat pekerja tidak berperan sebagai variabel yang memediasi hubungan antara kepemimpian serikat pekerja dan komitmen serikat pekerja.

---

This study aims to examine the effect of union organization and union leadership on union commitment with union effectiveness as a mediating variable. The object of this study is labor union of PT Telekomunikasi Selular SEPAKAT . Hypothesis testing is conducted by using SEM Structural Equation Modeling with 325 total respondents.

This study finds that there is an indirect effect between union organization and union commitment. The union effectiveness partially mediates the relationship between union organization and union commitment but does not mediate the association between union leadership and union commitment."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktek. Kasus yang dipergunakan sebagai materi studi kasus adalah mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh Rumah Sakit Husada, yang dilanjutkan dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. Mogok kerja umumnya disebabkan oleh perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh terkait dengan kemerdekaan mereka untuk mengemukakan pendapat serta sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar terhadap pengusaha. Terdapat peraturan terkait pelaksanaan mogok, agar pelaksanaan hak tersebut jangan sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan fungsi-fungsi vital sarana umum dan sosial. Pada prakteknya, pelaksanaan mogok tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada/berlaku sehingga utamanya dalam kasus ini berakibat pada perselisihan hak yang justru merugikan kelangsungan pekerjaan pekerja/buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengacu pula pada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan praktek mogok kerja yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga pekerja yang melakukan mogok tidak terkena sanksi.

---

The following thesis is to discuss the arrangements legislation of strike and its implementation in practice. Case material is used as a case study is carried out a strike by workers/laborers Husada Hospital, which is followed by an analysis of the Industrial Relations Court Decision Number: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. The strike is generally caused by disputes between companies and workers/laborers. A strike is a fundamental right of workers/laborers associated with their freedom of expression and the means to gather strength to improve the bargaining position of employers. There are regulations regarding the conduct of the strike, so that the implementation of these rights should not interfere with the rights and freedoms of others, public order, and the vital functions of public and social facilities. In practice, the implementation of the strike is not always in accordance with existing regulations/applicable to major in this case resulted in disputes over rights at the expense of continuity of employment of workers/laborers. In this thesis, the author basically using normative methods. The research method is a normative study specifically examined law as a positive norm in the legislative system. In this normative study, research refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and refers also to the regulations governing the employment company. Results of this study was the setting and practice the illegal strike under Law No. 13 of 2003 so that workers do not strike sanction. "

"Papers presented during a two-year period at a seminar on Comparative Labor Movements sponsored by the National Institute of Labor Educatio"

"Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat seseorang sedang menjalankan tugas atau bekerja, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau kerugian lainnya bagi pekerja, perusahaan, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu hak bagi pekerja adalah hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tanpa risiko serius terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, atau kegagalan sistem keselamatan kerja. Penting bagi perusahaan untuk memiliki program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam lingkungan kerja. K3 yang baik dapat membantu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang mungkin terjadi saat bekerja. Kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku adalah kewajiban bagi perusahaan, mematuhi aturan tersebut tidak hanya membantu melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT MMT, dan mengidentifikasi hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT. Dengan melakukan analisis terhadap hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT, dapat diketahui apakah pekerja mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan. Dengan memprioritaskan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang terlibat.

---

A work accident is an undesirable event that occurs when someone is carrying out their duties or working, either during working hours or outside working hours. These accidents can result in physical injuries or other losses for workers, companies, or even the surrounding environment. One of the rights for workers is the right to safe and healthy working conditions. Workers have the right to work in a safe and healthy environment without serious risks to occupational health and safety (K3). Factors that can cause work accidents include human error, unsafe work environment conditions, or failure of work safety systems. It is important for companies to have an effective Occupational Health and Safety (K3) program to prevent accidents and protect workers. Occupational Health and Safety (K3) is very important in the work environment. Good K3 can help protect workers from injuries, illnesses or other dangers that may occur while working. Compliance with applicable K3 regulations is an obligation for companies, complying with these regulations not only helps protect workers, but also avoids legal sanctions and a bad reputation for the company. This research aims to analyze provisions regarding Occupational Health and Safety (K3), the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT MMT, and identify the rights of workers who experience work accidents at PT MMT. By analyzing the rights of workers who experience work accidents at PT MMT, it can be seen whether workers have their rights as workers in a company. By prioritizing K3, companies can create a safer, healthier and more productive work environment for everyone involved."